KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) seyogyanya menjadi satu lembaga usaha yang harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa (Pemdes)
Akan tetapi lain halnya dengan yang terjadi di Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakerta, adanya dualisme informasi yang akhirnya menjadi pertanyaan besar, pasalnya ketika di konfirmasi ketua Bumdes menyatakan, bahwa tidak ada anggaran untuk Bumdes semenjak Kepala Desa menjabat dari 2021 hingga sekarang di tahun 2023″,ucap ketua Bumdes kepada awak media, Kamis (13/7/2023)
Hal jelas ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak Kecamatan bahwa sebenarnya pada TA 2022 tahap 2 Pemdes Makmurjaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.15 juta untuk dikelola oleh pihak Bumdes.
Dan alokasi anggaran tersebut disinyalir digunakan untuk usaha ternak lele atau budi daya ikan lele.
Tentunya dari dua keterangan yang bertolak belakang ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, apakah betul anggaran tersebut memang untuk bumdes dan alokasi anggaran tersebut itu di kuasakan pengelolaannya kepada pihak Bumdes untuk ketahanan pangan.
Pernyataan ini di dasari dari keterangan pihak Bumdes yang menyatakan dengan tegas bahwa Kepala Desa belum pernah menganggarkan untuk Bumdes.
Dan sampai detik ini belum ada klarifikasi atau keterangan yang disampaikan pihak Kepala Desa guna klarifikasi kebenaran informasi yang berlembang saat ini.
Apakah alokasi DD TA 2022 Tahap 2 betul untuk Bumdes atau untuk ketahanan pangan yang diserahkan pengelolaanya oleh pihak Bumdes.
(Red)
