KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Sepekan sudah aksi para Perangkat Desa yang aksinya pada jilid pertama tentang pembebasan ibu Kanti Rahayu ternyata belum membuahkan hasil.Dan kali ini para perangkat Desa se-Kabupaten Karawang kembali melakukan Aksi solidaritasnya di jilid 2, Senin (22/5/2023)
Mengingat dengan adanya rekan satu profesi yang terdzolimi hanya karena melaksanakan tupoksi di pemerintah desa yang akhirnya di penjara, para perangkat desa meneriakan suaranya menuntut supaya rekannya di bebaskan.
Aksi solidaritas kali ini dengan agenda pertemuan dengan ketua DPRD Karawang H.Budianto,SH.
Para perangkat Desapun kali ini bisa bertemu dengan ketua DPRD Karawang H.Budianto,SH. dan wakil DPRD ibu Anggi dari fraksi PKB komisi III untuk duduk bareng membahas nasib mantan Sekdes Dauwan Barat.
Saat di minta keteranganya seusai acara tersebut Anggi Mengatakan hasil rapatnya, menurutnya ” kita sebagai pihak DPRD menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Tentunya mungkin tadi PPDI itu meminta di hadirkan juga dari pihak kejaksaan dan pihak kepolisian, cuma hari ini mungkin ada komunikasi dengan instansi terkait pada akhirnya tidak bisa hadir pada hari ini”.
Mungkin nanti akan di Jadwal ulang dengan PPDI bersurat ke kejaksaan untuk meminta audensi dan meminta kejelasan terkait soal proses hukum Ibu Kanti.
Dan nanti DPRD juga ikut hadir, terus yang kedua terkait masukan – masukan ini hadirnya PPDI ke sini bukan hanya soal kepedulian terhadap ibu Kanti tapi kekhawatiran – kekhawatiran semua perangkat Desa terkait kasusnya ibu Kanti supaya jangan sampai ada Ibu Kanti – ibu Kanti berikutnya.
Makanya mereka meminta perlindungan – perlindungan hukum baik itu lewat Perda atau Perbupnya untuk segera di revisi, ini menjadi bahan masukan untuk DPRD Karawang.
Padahal Kebetulan saya bukan orang hukumnya,saya juga tidak tahu juga sosok beliau, beliau orang yang baik dan beliau berintegrasi.
Prosedur hukumnya sudah berjalan seperti itu saya juga tidak bisa menyalahkan salah satu pihak karena mungkin jugakan pihak HPH punya apa apa,namanya juga pandangan mungkin seperti itu.
Lebih lanjut pihaknya menegaskan, “Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan tentunya kemarin kami bukan hanya saya tapi juga fraksi PKB kemarin sudah dilontarkan oleh ketua DPT kami bahwa PKB ikut mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk peduli terhadap Bupati,saya juga menyampaikan selaku praksi PKB bantu mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang baik itu dari sisi perlindungan hukum ataupun yang lain sudah dilontarkan oleh ketua DPC kami bahwa PKB ikut mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang”, tegasnya.
“Dan bahkan dari fraksi PKB juga ikut membantu mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang baik itu dari sisi perlindungan hukum ataupun yang lainnya, tadi sudah di lakukan oleh ketua DPRD Karawang dan saya ada buktinya bahwa meminta second untuk mengundang pihak Kejaksaan juga saya tidak tahu, itu boleh dikonfirmasi”, pungkasnya.
(Ltf/Bodong)
