KARAWANG, Infokeadilan.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memperpanjang program pemberian keringanan pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Oktober 2026.
Keputusan perpanjangan ini diambil atas pertimbangan tingginya antusiasme warga pada periode September 2026 lalu, sekaligus merespons masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan petani yang membutuhkan penyesuaian waktu pembayaran dengan siklus ekonomi serta masa panen.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan ruang fiskal dan meringankan beban ekonomi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Program relaksasi ini kami perpanjang karena antusiasme masyarakat sangat tinggi. Saya mengajak seluruh warga Kabupaten Karawang untuk memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya sebelum batas waktu berakhir,” ujar Bupati Aep, Selasa (3/11/2026).
Adapun rincian skema keringanan pokok pajak dan pembebasan sanksi administrasi (bunga/denda) PBB-P2 yang berlaku meliputi:
SPPT Tahun 1993 – 2012: Diskon pokok 80% + Bebas denda
SPPT Tahun 2013 – 2021: Diskon pokok 30% + Bebas denda
SPPT Tahun 2022 – 2024: Diskon pokok 20% + Bebas denda
SPPT Tahun 2025: Diskon pokok 10% + Bebas denda
SPPT Tahun 2026: Bebas denda
Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Sahali Kartawijaya, menegaskan bahwa relaksasi ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat dapat menormalisasi status kewajiban pajaknya tanpa terbebani akumulasi tunggakan.
“Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan Bupati Karawang kepada masyarakat. Selain meringankan beban keluarga, program ini menjadi momentum Pemkab Karawang untuk menata dan menormalisasi piutang PBB-P2 yang terakumulasi sejak pelimpahan pengelolaan dari KPP ke daerah,” jelas Sahali.
Masyarakat yang ingin mengecek tagihan dan informasi pembayaran dapat mengakses layanan digital Cek PBB Kabupaten Karawang melalui tautan [https://cekpbb.karawangkab.go.id](https://cekpbb.karawangkab.go.id).
Untuk mempermudah transaksi, pembayaran dapat dilakukan secara daring maupun luring melalui berbagai kanal resmi, seperti QRIS, Virtual Account, bjb DIGI, Tokopedia, OVO, LinkAja, Shopee, GoPay, serta gerai Alfamart dan Indomaret.
Pemkab Karawang mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera memanfaatkan program ini sebelum 31 Oktober 2026. Bayar PBB-P2 kini lebih praktis, hemat, dan berkontribusi langsung bagi percepatan pembangunan Karawang Maju.**
