Bupati Aep Syaepuloh Buka FGD Pajak Daerah, Dorong Penyesuaian NJOP 2027 yang Proporsional dan Berbasis Kajian

KARAWANG, Infokeadilan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis (19/11/2026). Forum ini menjadi ruang dialog strategis untuk membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2027.

​Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., turut dihadiri Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., serta jajaran pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha dan pimpinan perusahaan di kawasan industri. Hadir pula akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., sebagai narasumber yang memaparkan hasil kajian terkait penyesuaian NJOP di Kabupaten Karawang.

​Dalam sambutannya, Bupati Aep Syaepuloh menegaskan bahwa perumusan kebijakan pengelolaan pajak daerah perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak awal. Menurutnya, setiap kebijakan publik harus bertumpu pada dasar kajian yang kuat dan terukur, sekaligus mencerminkan kondisi riil di lapangan.

​”Prinsipnya, kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dibahas bersama. Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Bupati.

​Melalui forum ini, Bupati berharap seluruh pihak dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan penyesuaian NJOP 2027, sekaligus menyampaikan pandangan konstruktif agar implementasinya kelak berjalan optimal. Ia menambahkan bahwa penyesuaian NJOP ke depan perlu mempertimbangkan dinamika perkembangan wilayah, daya dukung masyarakat, serta keberlangsungan iklim investasi.

​Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa optimalisasi pajak daerah bukan semata-mata upaya menghimpun pendapatan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan fondasi fiskal yang lebih kokoh, Pemerintah Kabupaten Karawang dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

​Dalam sesi pembahasan terungkap bahwa masih terdapat kesenjangan antara besaran NJOP yang selama ini menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan perkembangan harga pasar tanah dan properti di sejumlah wilayah Karawang. Temuan inilah yang menjadi salah satu pijakan penting dalam mengkaji arah penyesuaian NJOP secara lebih berimbang dan berkeadilan.**

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI