BEKASI, Infokeadilan.com – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) XV Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Bekasi pada Sabtu (14/11/2026) menuai sorotan. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), berhalangan hadir secara langsung dalam pembukaan agenda strategis tersebut dan diwakili oleh Asisten Daerah (Asda) I, Drs. H. Hudaya, M.Si.
Ketidakhadiran kepala daerah dalam forum tertinggi kepramukaan tingkat cabang ini memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap pembinaan Gerakan Pramuka.
Sorotan tidak hanya tertuju pada absennya Bupati, tetapi juga pada substansi sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asda I. Sejumlah pihak menilai materi sambutan tersebut memuat pesan tersirat yang berpotensi menggiring opini peserta Muscab untuk mendukung salah satu kandidat Ketua Kwarcab yang sebelumnya telah mengantongi surat rekomendasi dari Bupati.
Situasi ini memunculkan diskursus mengenai batas antara fungsi pembinaan pemerintah daerah dan prinsip independensi organisasi. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat cabang, Muscab memiliki mandat krusial untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan, merumuskan program kerja, serta menentukan arah kepemimpinan lima tahun ke depan secara demokratis.
Dalam mekanisme organisasi, surat rekomendasi dari Ketua Mabicab memang merupakan bentuk dukungan yang sah sebagai bahan pertimbangan. Namun, rekomendasi tersebut tidak sepatutnya diposisikan atau dipersepsikan sebagai instruksi mutlak yang mengikat hak pilih peserta. Muscab harus tetap menjadi ruang demokrasi yang menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh kandidat agar pemimpin terpilih benar-benar lahir dari legitimasi forum, bukan karena tekanan struktural.
Menanggapi dinamika tersebut, Koordinator Perubahan Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi, Agung Sakti M., menegaskan pentingnya menjaga marwah dan independensi Muscab XV dari segala bentuk intervensi.
”Gerakan Pramuka adalah kawah candradimuka pendidikan karakter generasi muda, bukan instrumen kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu. Kami sangat menghormati posisi Bupati sebagai Ketua Mabicab, tetapi penghormatan itu tidak boleh meniadakan kedaulatan peserta Muscab dalam menentukan pemimpinnya,” ujar Agung.
Menurut Agung, hak prerogatif Bupati dalam memberikan rekomendasi harus ditempatkan secara proporsional tanpa menimbulkan tekanan moral maupun arahan politik bagi para pemegang hak suara.
”Untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat, seluruh calon harus diberikan ruang kompetisi yang sehat dan setara. Jangan sampai peserta merasa pilihannya telah dikondisikan sebelum forum berlangsung. Biarkan mekanisme organisasi berjalan berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan aspirasi murni dari bawah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung menyayangkan ketidakhadiran Bupati pada momentum lima tahunan ini. Ia menilai kehadiran langsung kepala daerah merupakan wujud keteladanan nyata, bukan sekadar formalitas seremonial. Ia pun mengimbau seluruh peserta Muscab agar tetap teguh menjaga independensi dan menyalurkan aspirasinya sesuai anggaran dasar serta aturan organisasi yang berlaku.
Di tengah hangatnya dinamika internal menjelang pemilihan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil peran sebagai pengayom yang menjaga kondusivitas, alih-alih memunculkan persepsi keberpihakan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait alasan ketidakhadiran Bupati maupun klarifikasi atas substansi sambutan yang dibacakan oleh Asda I.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Bupati Bekasi, Asda I Hudaya, serta pihak-pihak terkait guna meluruskan informasi agar tidak berkembang menjadi polemik di tengah keluarga besar Gerakan Pramuka Kabupaten Bekasi.**

