KARAWANG, Infokeadilan.com – Persoalan klasik terkait dugaan pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tiadanya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seolah menjadi pemandangan berulang dalam sejumlah pelaksanaan proyek fisik yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen di tingkat pelaksana sekaligus mengindikasikan adanya celah dalam fungsi pengawasan teknis di lapangan.
Menyikapi fenomena tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikbud Kabupaten Karawang, Dede Pramiadi, memberikan penegasan telak. Ia menegaskan bahwa aspek K3 merupakan kewajiban mutlak yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa tanpa tawar-menawar.
”K3 mah udah kewajiban pelaksana, masalahnya para pekerja suka kurang sigap dengan alasan gerah. Kalau jadi pemborong ini jadi PR pemborong kedepan bagaimana caranya supaya pekerja itu lebih tertib,” ujar Pram saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026)
Lebih jauh, pria yang akrab disapa Pram ini memperingatkan bahwa kelalaian kontraktor dalam mendisiplinkan pekerjanya mengenakan APD standar tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa pekerja itu sendiri, tetapi juga akan berbalik menjadi bumerang finansial bagi perusahaan bilamana terjadi insiden yang tidak diinginkan.
”Kalau tidak memakai APD, konsekuensinya kalau ada kejadian kecelakaan kerja pemborong tidak akan bisa mengklaim ke BPJS, jadi resiko pemborong itu. Harusnya pemborong itu mengingatkan hal ini, kalau ada apa apa terhadap mereka para pekerja, jadi resiko pemborong ga bisa mengajukan klaim,” tegasnya.
Sebagai bentuk penekanan logis atas regulasi tersebut, ia mengilustrasikan pentingnya kepatuhan prosedur melalui analogi sederhana yang lekat dengan keseharian masyarakat.
”Analogi-nya begini, pengendara pake helm, STNK lengkap, SIM ada, terus misalna kejadian kecelakaan, kita jadi bisa mengklaim ke pihak asuransi jasaraharja, gitu kan?. Tapi jika sebaliknya tentu tidak akan bisa mengklaim asuransi jasaraharja,” imbuh Pram
Pernyataan tegas ini sekaligus menjadi alarm keras. Pihak kontraktor dituntut untuk memiliki tanggung jawab moral dan manajerial yang utuh. Sebab, membiarkan buruh bangunan bertaruh nyawa tanpa pelindung di area proyek bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengabaian hak dasar keselamatan kerja yang dipertaruhkan demi meraup pundi-pundi keuntungan proyek semata.**
