Dialog Pemkab Bekasi dan Mahasiswa, Gunawan Nilai Bentuk Komitmen Perkuat Good Governance

BEKASI |Infokeadilan.com – Upaya membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan elemen masyarakat terus didorong. Pertemuan dialogis antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang dipimpin langsung oleh Plt. Bupati beserta jajaran, dengan perwakilan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah membuka ruang diskusi yang luas dan inklusif, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi, kritik konstruktif, serta gagasan segar secara langsung kepada para pemangku kebijakan.

Ketua Umum LSM SNIPER, Gunawan, menyambut positif terobosan ini. Menurutnya, pendekatan dialogis ini merupakan perubahan positif yang mengubah pola komunikasi yang sebelumnya cenderung kaku dan satu arah menjadi lebih dinamis.

“Dialog dua arah antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan mahasiswa Cipayung Plus merupakan langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan ini mengubah komunikasi yang kaku menjadi lebih interaktif, efektif, dan partisipatif,” ujar Gunawan, Senin (6/3/2026).

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses diskusi kebijakan tidak hanya memperkuat aspek transparansi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena mempertimbangkan perspektif publik yang lebih luas, khususnya dari kalangan akademisi dan pemuda.

Perlu Konsistensi, Bukan Sekadar Seremonial

Gunawan juga menekankan bahwa keberhasilan dari forum semacam ini tidak hanya diukur dari pelaksanaannya saja, melainkan dari keberlanjutan dan tindak lanjutnya.

“Yang terpenting adalah konsistensi. Dialog seperti ini harus terus dibangun agar tercipta kepercayaan publik dan kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Melalui sinergi ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin konstruktif, sehingga mampu mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, solutif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

 

•Wan

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI