BEKASI |infokeadilan.com – Massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Transparansi Intelektual Pemerhati Indonesia (Sniper Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi pada Jumat (31/01/2025).
Aksi tetsebut merupakan buntut polemik perihal proyek reklamasi pagar laut di Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, yang dikerjakan oleh PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).
LSM Sniper Indonesia menilai proyek tersebut bermasalah dalam proses administrasi dan perizinan.
Koordinator aksi Dayat Boson dalam orasinya, mendesak ATR/BPN Kabupaten Bekasi untuk membatalkan sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) yang telah diterbitkan untuk proyek tersebut.
Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat yang dimiliki oleh pihak pengembang.
Dalam aksi yang di gelar di depan kantor ATR/BPN Bekasi tersebut sempa ricuh. Massa sempat berupaya menerobos masuk ke dalam kantor ATR/BPN setelah terlibat adu dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Namun, situasi berhasil dikendalikan setelah pihak kepolisian menenangkan massa.
Bang Boson selaku orator dalam aksi tersebut mendesak pihak pihak terkait bisa berikan keputusan atas tuntutan yang di ajukan.
“Kami menuntut pihak ATR/BPN Kabupaten Bekasi untuk segera mencabut SHGB PT TRPN dan PT MAN yang diduga tidak prosedural dan cacat hukum.” Ucapnya.
“Kemudian kami juga mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk melakukan investigasi atas terbitnya SHGB PT TRPN dan PT MAN. Selain itu kami juga meminta Pemkab Bekasi melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar atas kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pemagaran laut di Tarumjaya.” Tegasnya
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari ATR/BPN Kabupaten Bekasi terkait tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.
•Wan
