Berita  

Dugaan Tentang Masih Banyaknya Penyimpangan Penyaluran BPNT Di Karawang, Ini Yang Di Ucapkan Dinsos

Foto : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui sistem perbankan.

Program ini memastikan keluarga yang masuk dalam kategori terbawah dari kondisi sosial ekonominya.

KPM akan menerima bantuan tersebut berupa uang tunai melalui PT Pos Indonesia yang memungkinkan para penerima bantuan tersebut untuk membeli bahan pangan esensial seperti beras, telur, dan lainnya. Dalam setiap pencairan, KPM akan menerima bantuan tersebut berupa uang tunai.

Namun pada kenyataanya di lapangan masih saja sering di temukan penyimpangan penyimpangan tentang penyalurannya. Hanya demi meraup keuntungan besar peraturan dan ketentuan Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial seolah tidak di gubris, bahkan diduga sama sekali tidak di indahkan.

Foto : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Karawang Solehudin saat di konfirmasi awak media terkait dugaan penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada penyaluran BPNT mengatakan, pihaknya akan melihat sampai sejauh mana perkembangan perkembangan yang terjadi di lapangan, dan memastikan akan memanggil dan menindak tegas para petugas jika ditemukan terlibat.

“Waalaikum salam wr wb, Iyah ini ada oknum yang masih memaksakan sembako pada Bansos BPNT. Tentunya nanti kita melihat perkembangannya. Kita pastikan dulu petugas kita TKS dan PSM tidak ada yang terlibat. Kalau ada yang terlibat kita akan tindak tegas. Kita akan keluarkan mereka dari PSM atau TKSK nya.” Jawabnya kepada awak media, Senin (22/4/2024)

Lebih lanjut Solehudin menjelaskan, bahwa pihaknya memastikan aturan harus sesuai S.O.P sebagaimana peraturan dan ketentuan Kemensos RI.

“Aturan sesuai SOP bahwa kita harus memastikan bahwa Bansos BPNT harus diterima KPM utuh berbentuk rupiah. Tidak boleh di sembakokan. Adapun setelah sampai ke KPM masyarakat dibelikan sembako yang mereka pilih sendiri, tidak dengan paket.” Pungkasnya.

 

•Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *