KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Kabupaten Karawang untuk program Rumah Layak Huni (Rulahu) bagi masyarakat Karawang yang benar-benar membutuhkan sangat lah besar. Namun rupanya itu semua belum cukup untuk mengcover kebutuhan masyarakat Karawang dalam mendapat rumah yang layak ditempati untuk di jadikan tempat tinggal.
Seperti halnya yang di alami ibu Omi salah satu warga Dusun Krajan l RT 02/01 Desa Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat yang sudah sejak lama berharap mendapatkan bantuan Rulahu, namun hingga saat ini belum juga di dapatkan nya, sedangkan rumah yang ditempatinya sudah roboh dan rata dengan tanah.
Padahal pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat sudah berulang kali mengusulkan dan terus memperjuangkan nasib ibu Omi. Akan tetapi tak kunjung mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
Foto : Ibu Omih warga Desa Belendung dan rumahnya yang roboh
Mengetahui masih adanya masyarakat yang tidak mampu di Karawang bahkan yang rumahnya sampai roboh, seorang aktivis yang biasa memberikan pendapat serta kritiknya di media massa, Andri Kurniawan menyampaikan keprihatinannya.
“Dalam konteks ini, bukan bicara cukup atau tidak cukup anggaran untuk mengcover kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan Rulahu dari Pemkab Karawang. Melainkan ini soal kepekaan, dimana saya perlu apresiasi perjuangan Pemdes Belendung yang sudah memperjuangkannya. Namun apa lah daya, usulannya tidak pernah direspon,” sesalnya, Sabtu (16/12/2023).
Lebih jauh Andri menjelaskan, “Padahal bagi pihak eksekutif, dalam hal ini Pemkab Karawang, dalam menyerap aspirasi dan mempertimbangkan skala prioritas, itu ada yang namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, mekanisme penyerapan aspirasi, ada yang melalui legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disebut reses.
“Sungguh ironis, jika dari sekian banyak anggota legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) domisili ibu Omi, sampai tidak mengetahui kondisi rumah tersebut sudah rusak parah, sampai roboh rata dengan tanah! Apa lagi pihak Pemdes begitu pro aktif memperjuangkan usulan, dan ramai diberitakan oleh media massa,” tandasnya
Masih menurut Andri, “Saya pribadi, sebagai manusia yang memiliki empati. Tentu akan segera mendatangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi masalah Rulahu, walau sebenarnya informasi pemberitaan media sudah saya share kepada Kepala Dinasnya, tapi belum mendapat tanggapan. Minggu depan akan saya datangi langsung,”
“Karena ini persoalan sosial dan kemanusiaan yang harus menjadi prioritas Pemerintah. Dimana seharusnya, baik Pemerintah atau DPRD dapat melihat skala prioritas. Jangan sampai kondisi rumah masyarakat yang nyaris roboh, bahkan sudah kejadian sampai rata dengan tanah, tidak mendapat prioritas.” Tutupnya
•Red
