KARAWANG |Infokeadilan.com – Seorang wali murid SMP Negeri 3 Klari yang bertempat tinggal tak jauh dari lingkungan sekolah menyampaikan keluhan mendalam terkait kondisi Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan di sekolah tersebut. Sejumlah fasilitas dinilai sudah tidak layak pakai dan ditemukan kerusakan di berbagai ruangan, mulai dari ruang belajar hingga fasilitas penunjang lainnya.
Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para orang tua siswa, mengingat ketidaknyamanan yang harus dihadapi putra-putri mereka saat menempuh pendidikan setiap harinya.
Merespons hal tersebut, awak media Nuansa Metro mengonfirmasi langsung kebenaran keluhan tersebut kepada pihak sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Klari, Muslih Hidayat, yang baru saja menjabat, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, persoalan ini umumnya berakar pada keterbatasan anggaran operasional, kerusakan berat pada gedung sekolah, serta lonjakan jumlah siswa yang tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas yang ada.
Dijelaskannya, kendala utama terletak pada kondisi bangunan lama yang mengalami kerusakan struktur cukup parah, seperti atap yang bocor hingga dinding yang retak. Sayangnya, kerusakan tingkat berat semacam ini tidak dapat diperbaiki menggunakan Dana BOS. Hal ini dikarenakan regulasi yang berlaku membatasi penggunaan dana tersebut maksimal hanya sebesar 20 persen, dan pun itu khusus diperuntukkan bagi pemeliharaan ringan hingga sedang.
Kepala Sekolah pun mengungkapkan rasa kekesalannya saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang lalu. Pihaknya terpaksa tidak dapat menerima banyak calon siswa semata-mata karena keterbatasan ruang kelas yang memadai. Di sisi lain, lonjakan jumlah siswa baru tidak diimbangi dengan ketersediaan perlengkapan dasar, sehingga para peserta didik terpaksa belajar dengan fasilitas yang seadanya.
Selain perbaikan gedung, sekolah juga sangat mendambakan pemenuhan fasilitas penunjang pendidikan berbasis digital. Keterbatasan laboratorium komputer, jaringan internet, serta proyektor sangat dirasakan, padahal fasilitas tersebut sangat mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka maupun Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang kini menjadi kebutuhan mendesak.***
