KARAWANG |infokeadilan.com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Karawang melalui Sekretaris Jenderalnya, Rahmat, kembali menyoroti rendahnya realisasi anggaran di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Karawang. Dengan serapan anggaran yang diduga baru mencapai 57 persen, GMBI mendesak adanya tindakan tegas dan pertanggungjawaban dari pihak dinas.
Menanggapi adanya dugaan tersebut GMBI Distrik Karawang, Rahmat menyatakan bahwa dinas pertanian harus bertanggungjawab jika ditemukan ada anggaran tidak sesuai jadwal.
“Dinas Pertanian harus bertanggung jawab penuh jika penggunaan anggaran tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, apalagi jika sampai melewati batas waktu anggaran. Manajemen tata kelola anggaran yang buruk harus diberikan sanksi tegas.” Tandasnya kepada awak media, Senin (24/11/2025).
Ia juga menekankan bahwa pejabat atau pegawai negeri yang terbukti melanggar hukum atau lalai dalam kewajibannya terkait pengelolaan keuangan negara harus dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, menurutnya, dinas pertanian wajib mengganti kerugian negara apabila dugaan rendahnya realisasi dan serapan anggaran yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran tersebut benar terjadi.
“Kami juga mengingatkan bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, jika terbukti melakukan penyimpangan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Perda tentang APBD, dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” Tegas Rahmat.
Sebagai lembaga sosial kontrol, GMBI berencana untuk mempertanyakan masalah ini secara langsung melalui audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Karawang, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.
“Kami akan terus mengawal dugaan dan isu ini hingga tuntas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik adalah kunci untuk memastikan pembangunan di sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Rahmat.
•Red/Tim
