KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi strategis yang berfokus pada penataan tata kelola pertambangan dan rencana penataan kabel udara. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Balai Pakuan, Senin (27/4/2026).
Dalam upaya memastikan kepatuhan operasional industri, khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi demi terciptanya ketertiban infrastruktur serta perlindungan aset daerah yang maksimal.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Karawang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PU PR, Kepala DLHK, Kepala Dinas Perhubungan, serta unsur pemerintahan dari Kecamatan Pangkalan dan Desa Tamansari, beserta jajaran terkait lainnya.
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa terdapat dua persoalan utama yang harus segera mendapatkan perhatian serius dan solusi konkret.
“Ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi. Perusahaan semen menggunakan bahan baku dan aktivitas angkutan besarnya melewati jalan provinsi,” tegas Gubernur.
Pernyataan ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap beban angkutan dan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi jalan milik pemerintah provinsi.
Investasi Harus Sejalan dengan Pelestarian Infrastruktur
Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya bahwa investasi dan kegiatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya pemeliharaan infrastruktur serta kepatuhan terhadap tata ruang yang berlaku.
Rapat koordinasi ini merupakan bentuk sinkronisasi kebijakan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Karawang. Tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa setiap pelaku usaha dan perusahaan dapat bertanggung jawab penuh atas segala dampak operasional yang terjadi di lapangan, serta menjamin agar aset daerah tetap terjaga dengan baik.
Dengan adanya kesepahaman dan langkah penataan yang tegas ini, diharapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian fasilitas umum dapat terwujud secara harmonis.
•AS
