KARAWANG |Infokeadilan.com – Isu dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru yang akan beroperasional di Karawang menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan informasi yang beredar termasuk dari pemberitaan media massa, disebutkan adanya kesaksian sumber internal dan rekaman percakapan antar pegawai yang dipercaya memperkuat praktik pemotongan TPP, yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian berinisial R.
Menyikapi isu yang tengah hangat diperbincangkan, tokoh pemuda Rengasdengklok Irwan Furwana alias Iwan Jov mengemukakan pendapat bahwa secara logika, pemotongan pendapatan pegawai RSUD tidak mungkin terjadi. Menurutnya, mekanisme pembayaran tidak dilakukan secara manual, melainkan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing pegawai.
“Dalam persoalan ini sebenarnya mudah untuk dibuktikan, tinggal dibuka saja secara perbankan, siapa saja dan ada berapa orang pegawai RSUD Rengasdengklok yang TPPnya tidak utuh diterima ? Sehingga tidak menjadi isu dan opini liar dimasyarakat, yang kemudian menjadi framing negatif bagi lembaga dan personal yang diduga,” ungkapnya, Jum’at (23/01/2026).
“Saya sebagai masyarakat lingkungan yang sejak awal bersinergi dengan RSUD Rengasdengklok, berkomitmen untuk menjaga kondusifitas diberbagai macam persoalan. Karena kami bersyukur dengan adanya fasilitas kesehatan milik Pemerintah, sehingga membuat mudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat Rengasdengklok dan Kecamatan lainnya,” tegas Iwan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, “Lagi pula kalau bicara inisial Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Rengasdengklok, bukan R. Tapi S. Oleh karena itu, informasi yang sudah beredar luas harus dapat diperjelas. Karena satu – satunya RSUD baru di Karawang, ya hanya RSUD Rengasdengklok.” Jelasnya.
“Kesimpulannya, agar tidak jadi polemik berkepanjangan. Saya meminta agar permasalahan ini dibuka seterang – terangnya ke publik, supaya terang benderang. Karena disini ada nama baik dan marwah Bupati yang juga perlu untuk dijaga. Kalaupun adanya oknum, selama dapat dibuktikan dengan petunjuk permulaan. Saya meyakini bapak Bupati akan bertindak tegas terhadap oknum,” pungkasnya.
•Red
