BEKASI |infokeadilan.com – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dinilai terus mengalami kebocoran meski memiliki lebih dari 7.500 pabrik yang tersebar di 11 kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Kondisi tersebut menuai sorotan keras dari Koalisi
Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi, yang menuding pemerintah daerah gagal memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Gunawan, yang akrab disapa Mbah Gun, selaku perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Ketua Umum LSM SNIPER, menegaskan bahwa manajemen pengelolaan PAD selama ini tidak transparan dan masih sarat dengan kelemahan regulasi.
“Bekasi itu kaya potensi, tapi miskin pengelolaan. Uang daerah banyak bocor, sementara masyarakat tidak merasakan manfaat nyata dari keberadaan ribuan pabrik,” tegas Mbah Gun usai menyerahkan resume rekomendasi kebijakan kepada Pemkab Bekasi, Selasa (16/9/2025).
Dalam catatannya, Koalisi menyoroti sejumlah potensi yang belum digarap maksimal, seperti penggunaan air tanah oleh pabrik, serta pengelolaan limbah industri yang seharusnya bisa menjadi sumber PAD. Sayangnya, hingga kini kontribusinya belum optimal. Bahkan, pada awal 2025 Pemkab Bekasi sempat mengalami defisit anggaran hingga sejumlah kewajiban pemerintah tertunda.
Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Pemkab Bekasi segera melakukan langkah strategis, antara lain:
•Mencabut Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang izin pengelolaan limbah padat Non-B3 yang dinilai sudah tidak relevan.
•Membuat Perda baru tentang Retribusi Limbah Industri agar limbah bernilai ekonomis dapat menyumbang pada PAD.
•Menerapkan digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi (QRIS, virtual account, platform digital) guna menutup celah kebocoran dan meningkatkan transparansi.
Menurut Mbah Gun, jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, Kabupaten Bekasi berpotensi menghadapi krisis fiskal yang lebih parah pada 2026, dengan ketergantungan tinggi pada dana perimbangan pusat sementara PAD terus mengalami kebocoran.
“Pemerintah daerah jangan hanya sibuk mencari pembenaran, tapi harus berani membongkar dan menutup kebocoran PAD. Kalau tidak, Bekasi hanya jadi ‘lumbung industri’ tanpa manfaat bagi rakyatnya,” pungkasnya.
•Wan
