KARAWANG, Infokeadilan.com — Kondisi sarana dan prasarana pedestrian di sepanjang jalur menuju kawasan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kian memprihatinkan. Kerusakan yang masif pada sejumlah bagian trotoar dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki, termasuk para penyandang disabilitas yang sangat bergantung pada fasilitas aksesibilitas yang memadai.
Berdasarkan pantauan di lapangan, permukaan jalur pedestrian terlihat mengalami kerusakan yang cukup serius. Sejumlah ubin dan keramik tampak pecah, terlepas, bahkan amblas. Kondisi ini tidak hanya menghilangkan kerataan permukaan jalan, tetapi juga memicu risiko kecelakaan bagi pejalan kaki seperti tersandung atau terjatuh.
Ironisnya, kerusakan turut menghantam guiding block ubin pemandu berwarna kuning yang vital bagi penyandang disabilitas tunanetra. Padahal, fasilitas tersebut memegang fungsi esensial sebagai penunjuk arah sekaligus jalur navigasi yang aman bagi masyarakat dengan keterbatasan penglihatan.
Apabila dibiarkan tanpa penanganan cepat, degradasi fungsi guiding block ini bukan sekadar persoalan estetika tata kota, melainkan bentuk pengikisan hak aksesibilitas bagi kelompok rentan yang paling membutuhkan fasilitas tersebut.
Di samping faktor usia konstruksi, maraknya alih fungsi trotoar menjadi sorotan tajam. Dugaan kendaraan bermotor yang melintasi trotoar demi menghindari kemacetan, atau memanfaatkannya sebagai lahan parkir liar, memerlukan langkah penegakan hukum dan pengawasan lapangan yang lebih proaktif.
Dugaan praktik penyalahgunaan yang terjadi secara berulang ini dikhawatirkan akan semakin mempercepat kehancuran fasilitas pejalan kaki. Sejatinya, trotoar merupakan bagian integral dari sistem keselamatan lalu lintas yang wajib dilindungi, bukan ruang alternatif bagi kendaraan bermotor.
Menanggapi realitas di lapangan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Muhana, mengungkapkan pandangannya terkait dugaan maraknya kendaraan yang naik ke atas jalur pedestrian.
“Ya mau bagaimana kendaraan tidak naik, trotoarnya juga tidak di batasi oleh Kansteen.”
Persoalan ini menuntut evaluasi komprehensif dari pemerintah daerah, khususnya instansi yang berwenang atas pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur jalan.
Secara normatif, posisi hukum trotoar telah dijamin kuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 131 secara tegas mengatur hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Di samping itu, Pasal 45 menempatkan trotoar sebagai salah satu elemen pilar penyelenggaraan lalu lintas. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran trotoar yang layak adalah wujud pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas ruang publik yang aman dan nyaman.
Merespons kondisi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Rusman Kusnadi, ST., menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan agenda penanganan. Saat dimintai keterangan mengenai rencana perbaikan, ia menyampaikan optimisme:
”Insya Allah tahun depan diperbaiki semuanya,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan ini tentu memberi angin segar dan harapan bagi publik agar infrastruktur pedestrian segera mendapatkan pemulihan. Kendati demikian, masyarakat mendambakan transparansi lebih lanjut menyangkut jadwal teknis, cakupan titik pengerjaan, hingga standar kualitas konstruksi agar pembangunan ini dapat terwujud secara terukur.
Dukungan serupa datang dari Muhammad Ridwan Salam, S.Sos., M.Si., yang turut memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Ia menegaskan bahwa fasilitas pejalan kaki adalah kebutuhan publik fundamental yang mendesak untuk segera diselesaikan.
“Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan ini harus segera diperbaiki,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).
Masyarakat berharap Dinas PUPR Kabupaten Karawang dapat merealisasikan komitmen perbaikan secara maksimal dengan memerhatikan standar keselamatan, tekstur permukaan yang tidak licin, sistem drainase yang baik, serta kesinambungan guiding block disabilitas. Di sisi lain, Dinas Perhubungan didorong untuk memperketat pengawasan agar fasilitas publik ini steril dari dugaan alih fungsi kendaraan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari rampungnya pekerjaan fisik semata, melainkan dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta keberlanjutan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.**

