Mengacu Surat Edaran Sekda Karawang, Pemerintah Kecamatan Telukjambe Barat Peringatkan Perangkat Desa Soal Netralitas 

KARAWANG, Infokeadilan.com — Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di Kabupaten Karawang, Pemerintah Kecamatan Telukjambe Barat menegaskan komitmen kuatnya untuk menjaga kondusivitas, transparansi, serta membebaskan program Bantuan Sosial (Bansos) dari segala bentuk infiltrasi politik praktis dan penyalahgunaan wewenang. Seluruh elemen pelayanan publik, mulai dari pendamping sosial hingga jajaran perangkat desa, diingatkan untuk memegang teguh prinsip netralitas demi menjamin stabilitas dan keadilan di tengah masyarakat.

​Pernyataan tersebut dipertegas oleh Kasi Pemerintahan Telukjambe Barat, E. Suryanto. Ia menegaskan bahwa segala bentuk penyalahgunaan program yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam surat edaran pelaksanaan Pilkades, merupakan pelanggaran hukum.

​”Sebetulnya sudah ada SE-nya terkait netralitas aparatur pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Pilkades. Tapi kalau konteksnya murni untuk bantuan kepada masyarakat dari pemerintah (desa) dan secara aturan/regulasi diperbolehkan, itu ga masalah kang,” tandasnya saat dihubungi media pada Senin (9/11/2026).

​Sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 400.10.2.2/5815/DPMD tertanggal 19 Oktober 2026 tentang Netralitas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026, ditegaskan bahwa Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menjaga netralitas selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

​Dalam regulasi tersebut, para aparatur pemerintah desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, maupun golongan tertentu.

Mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara objektif, profesional, serta menghindari segala bentuk tindakan, penggunaan fasilitas, simbol, atau media sosial yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan kepada calon kepala desa tertentu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang Puryanto ketika diminta tanggapannya berharap agar pelaksanaan Pilkades 2026 dapat berjalan sukses dengan aman dan kondusif.

“Semoga tidak terjadi hal yang buruk karena Karawang sudah berpengalaman. Semoga sukses, aman, dan kondusif.” tandasnya.

​Pemerintah Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang berharap dengan adanya penegasan ini, seluruh proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan secara jujur, adil, aman, dan berintegritas tanpa adanya penyalahgunaan program bantuan sosial untuk kepentingan politik praktis.**

Bagikan Artikel

BERITA LAINNYA

PEMERINTAHAN

POLITIK

- Advertisement -spot_img

KRIMINAL

BERITA PILIHAN

HUKUM

POLRI