KARAWANG, Infokeadilan.com – Proyek peningkatan Jalan Poros Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari para pengguna jalan. Pasalnya, aktivitas penggalian untuk pelebaran badan jalan tersebut diduga mengabaikan standar keselamatan lalu lintas karena tidak dilengkapi fasilitas pengamanan yang memadai, seperti kerucut pengaman (traffic cone), garis pembatas, maupun rambu peringatan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat, mengingat titik penggalian berada tepat di area tikungan yang memiliki jarak pandang terbatas dan merupakan akses vital mobilitas warga sehari-hari.
Salah seorang pengguna jalan berinisial HS menyayangkan minimnya mitigasi risiko di lokasi proyek. Menurutnya, lubang galian yang dibiarkan terbuka tanpa penanda jelas sangat rawan memicu kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk.
”Ini akses utama yang setiap hari dilintasi masyarakat. Jika tidak ada garis pembatas maupun rambu peringatan, tentu kami sangat khawatir. Apalagi posisi galian pelebaran jalan ini tepat berada di tikungan. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa dulu baru bertindak,” tegas HS saat ditemui di lokasi, Kamis (12/11/2026).
Ia mendesak pihak kontraktor pelaksana agar segera memasang rambu peringatan dini, pembatas area kerja, serta penerangan atau perlengkapan keselamatan lainnya guna memastikan pengendara dapat mengantisipasi keberadaan proyek dari jarak aman.
Berdasarkan data yang tertera pada papan informasi proyek di lokasi, kegiatan peningkatan Jalan Poros Desa Purwamekar tersebut didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp379.093.000. Proyek ini dikerjakan oleh CV Maju Bangkit dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender, terhitung sejak 15 Oktober hingga 14 Desember 2026.
Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang beserta konsultan pengawas tidak hanya berorientasi pada pencapaian progres fisik semata, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta manajemen lalu lintas di lapangan. Pembangunan infrastruktur sejatinya bertujuan memberikan kenyamanan, bukan justru menghadirkan ancaman baru bagi keselamatan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak CV Maju Bangkit maupun Dinas PUPR Kabupaten Karawang guna meminta klarifikasi terkait dugaan lemahnya pengamanan lalu lintas di lokasi proyek tersebut.
•Jek
