KARAWANG, Infokeadilan.com – Kemacetan parah kembali mengular dan mengganggu mobilitas warga di kawasan perlintasan kereta api Cikampek, Kabupaten Karawang. Kondisi seperti ini terus dikeluhkan masyarakat, khususnya para pekerja dan pelajar yang melintas pada jam-jam aktif mobilitas tepatnya dipagi serta sore hari.

​Pertumbuhan volume kendaraan roda dua dan roda empat yang pesat dinilai belum seimbang dengan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti flyover tambahan maupun underpass, yang diharapkan oleh warga.

​Salah seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa titik kemacetan terparah berkonsentrasi di perlintasan bawah Flyover Cikampek dan JPL 1 dekat Stasiun Cikampek. Menurutnya, persoalan ini sudah menjadi keluhan yang cukup lama dan dinilai tak kunjung mendapat penanganan secara permanen.

​”Kondisi seperti ini kerap terjadi setiap hari pada jam sibuk berangkat kerja dan sekolah, serta saat jam pulang kantor di sore hari. Volume kendaraan sangat tinggi, sementara palang pintu sangat sering ditutup akibat frekuensi kereta yang tinggi,” ujarnya, Senin (28/9/2026).

​Berdasarkan pemantauan di lapangan terdapat sejumlah faktor utama yang memicu kesemrawutan lalu lintas di kawasan tersebut yang diduga terjadi ​pada jam sibuk, jeda melintas antar-kereta api berkisar antara 5 hingga 10 menit. Bahkan, tidak jarang dua rangkaian kereta melintas secara berurutan dari arah berlawanan, menyebabkan palang pintu tertutup dalam durasi yang cukup lama hingga memicu antrean kendaraan mengular panjang.

​Kebijakan penutupan permanen beberapa titik perlintasan sebidang liar di wilayah Cikampek berimbas pada menumpuknya seluruh arus kendaraan di perlintasan resmi yang tersisa.

​Kurangnya kedisiplinan pengendara memperparah situasi hingga memicu kemacetan total (gridlock). Banyak pengguna roda dua dari arah berlawanan seperti dari arah Sukaseuri nekat mengambil jalur kanan dan melawan arus karena tidak sabar menanti palang pintu terbuka.

​Selain penutupan palang pintu, faktor fisik jalan perlintasan yang berlubang dan licin turut melambatkan laju kendaraan. Tidak sedikit pengendara motor yang mengalami slip. Warga menilai perbaikan jalan yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara atau sekadar penambalan ringan, sehingga kembali rusak dalam waktu singkat.

​Masyarakat Cikampek berharap Pemkab Karawang bersama pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta pihak terkait dapat segera memberikan solusi konkret dan permanen guna mengurai simpul kemacetan yang dinilai dapat merugikan produktivitas warga.

•Edi Bahar

​KARAWANG, Infokeadilan.com  — Dinamika persaingan kaderisasi organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) berujung pada dugaan tindak kekerasan fisik. Seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berinisial HFM menjadi korban intimidasi dan penganiayaan yang melibatkan sesama mahasiswa. Kasus tersebut kini resmi dilaporkan ke Polresta Karawang, Kamis (24/9/2026).

​Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa bermula pada Rabu (23/9/2026) sore, usai korban menyelesaikan kegiatan perkuliahan. HFM dihampiri oleh sekelompok mahasiswa di sebuah kantin di depan area kampus. Di lokasi tersebut, korban dikerumuni oleh sekitar sepuluh orang yang melontarkan intimidasi verbal hingga pelemparan barang. Meski korban telah berupaya membuka ruang dialog damai, tekanan emosional terhadap dirinya terus berlanjut.

​Situasi bertambah buruk menjelang malam. Korban diduga dipaksa menyetujui ajakan para pelaku untuk mendatangi sebuah rumah kontrakan di kawasan Bumi Karawang Permai. Di lokasi tersebut, tindakan kekerasan fisik pun terjadi. Korban mengaku disiram air, dicekik pada bagian leher, ditampar, hingga mengalami kekerasan fisik berulang kali pada area lengan dan perut.

Tak hanya fisik, dugaan intimidasi psikologis juga dilakukan dengan memaksa korban membuat video rekaman klarifikasi di bawah ancaman agar tidak melapor ke pihak berwenang.

​Korban baru diizinkan pulang pada keesokan harinya. Akibat insiden tersebut, HFM mengalami luka fisik pada leher, lengan kiri, serta trauma psikologis mendalam yang membuatnya belum dapat kembali mengikuti aktivitas akademik di kampus.

​Melalui kuasa hukumnya, korban resmi melayangkan laporan ke Polresta Karawang dengan bukti tanda terima laporan bernomor: STTLB/B/1099/IX/2026/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT. Pihak pelapor juga telah menjalani prosedur visum et repertum serta menyiagakan sejumlah bukti pendukung, termasuk rekaman video dan keterangan saksi kunci. Dua mahasiswa dari Fakultas Agama Islam (FAI) dilaporkan sebagai terduga pelaku utama, sementara penyidik masih mendalami peran sekitar lima mahasiswa lainnya.

​Selain menempuh jalur hukum, pihak korban melayangkan permohonan resmi kepada pimpinan UNSIKA untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan di lingkungan akademik. Langkah ini diharapkan dapat mencegah timbulnya tindakan intimidasi lanjutan serta memastikan proses hukum dan aktivitas perkuliahan berjalan dengan aman.

​Saat ini, Satreskrim Polresta Karawang tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengusut tuntas keterlibatan para pihak yang dilaporkan. (***)

​KARAWANG, Infokeadilan.com — Pekerjaan pembangunan saluran drainase menggunakan beton pracetak (U-Ditch) di Gang Pelopor, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dan pertanyaan publik. Proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dinilai terkesan tertutup dan mengabaikan standar teknis konstruksi yang berlaku.

​Berdasarkan hasil investigasi di lapangan pada Minggu (27/9/2026), kegiatan pembangunan tersebut diketahui telah berjalan selama tiga hari. Kendati demikian, tidak ditemukan papan informasi proyek di sekitar lokasi pekerjaan. Padahal, pemasangan papan proyek merupakan kewajiban utama sebelum pekerjaan fisik dimulai sebagai bentuk transparansi publik.

​Tidak hanya persoalan transparansi, pelaksanaan fisik di lapangan pun terindikasikan sarat penyimpangan.

Pasalnya, pada proses pemasangan beton U-Ditch terlihat dilakukan di atas genangan air dan diduga tanpa adanya amparan pasir (sand bedding) sebagai landasan dasar. Metode pemasangan yang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan ketahanan konstruksi serta memicu penurunan elevasi drainase di masa mendatang.

​Guna memastikan keabsahan data, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, yakni H. A. Omy. Melalui pesan singkat berbasis WhatsApp, pihak bersangkutan membenarkan perihal keterlibatannya dalam proyek tersebut.

​”Iya, itu pekerjaan saya,” singkat H. A. Omy saat dikonfirmasi, Minggu (27/9/2026).

​Namun, saat dipertanyakan lebih lanjut mengenai instansi kedinasan yang menaungi proyek serta ketiadaan papan informasi di lokasi, yang bersangkutan enggan memberikan tanggapan dan memilih bungkam.

​Sikap enggan terbuka ini memicu spekulasi di tengah masyarakat terkait kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pasalnya, setiap kegiatan pembangunan yang memanfaatkan uang rakyat wajib mengedepankan asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

​Atas dugaan temuan ini, diharapkan pihak pengawas dari dinas terkait untuk segera turun ke lokasi guna melakukan pemantauan dan evaluasi langsung. Langkah tegas dari dinas sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis (RAB) serta tidak merugikan keuangan negara maupun masyarakat penerima manfaat.**

KARAWANG, Infokeadilan.com  — Dinamika sosial di tengah masyarakat Dusun II Ciluwek, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, tengah menjadi perhatian warga setempat. Sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait aktivitas para penghuni rumah kontrakan di wilayah tersebut yang dinilai mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan.

​Sebagai langkah awal penyelesaian secara damai, warga berkumpul di Musala Ar-Rohmah, Dusun Ciluwek, pada Minggu (27/09/2026).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk merumuskan aspirasi secara kolektif sekaligus memastikan pemecahan masalah dilakukan melalui dialog konstruktif tanpa memicu konflik sosial.

​Usai konsolidasi, perwakilan masyarakat melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah pemilik kontrakan yang berlokasi di Dusun Ciluwek 1, RT 002/RW 005. Langkah persuasif ini mendapat pengawalan langsung dari aparat kepolisian serta unsur Pemerintah Kecamatan Cikampek guna menjamin situasi tetap aman dan terkendali.

​Turut hadir mendampingi proses mediasi tersebut Kapolsek Cikampek Kompol Aji Setiaji, S.Sos., M.H., Kanit Reskrim AKP Abdul Wahab Sya’roni, S.H., Aiptu Dede Sudiana beserta jajaran, serta PJ Kasi Trantib Kecamatan Cikampek, Pujiyanto, S.E.

​Proses dialog juga diikuti oleh perwakilan Forum Aliansi Pemuda Gang Ar-Rohmah (ARGANK) Nana Supriatna, Ketua DKM Musala Ar-Rohmah Sunadi, Ketua FPI Kecamatan Cikampek Agus Ramlan, Kepala Dusun Ciluwek Indra Gunawan, Ketua RW 005 Lukman Hasim, Ketua RT 002 Husen, tokoh masyarakat setempat, serta pemilik kontrakan, Sunarti dan Iyan.

​Perwakilan Aliansi ARGANK, Dede Priatna, menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan warga telah diupayakan melalui pendekatan mandiri dan komunikasi bertahap sejak kurun waktu setahun terakhir.

​“Kami berupaya memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui wadah aliansi agar penyelesaian masalah ini berjalan efektif. Harapan utama warga adalah terciptanya lingkungan yang bersih, tertib, dan harmonis bagi seluruh elemen masyarakat,” ujar Dede.

​Ia menambahkan, keterlibatan unsur pemerintah dan aparat dalam pertemuan ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret dan berkeadilan atas keluhan yang selama ini dirasakan warga.

​Di sisi lain, perwakilan warga setempat, Samsudin, menyoroti pentingnya menjaga persepsi publik dan nama baik Dusun Ciluwek, terutama dari stigma negatif di media sosial akibat isu yang berkembang.

​“Langkah persuasif ini penting untuk meluruskan persepsi di masyarakat luas dan menjaga nama baik kampung kami. Kami tidak menginginkan adanya pelabelan negatif terhadap lingkungan tempat tinggal kami,” tutur Samsudin.

​Samsudin menegaskan bahwa masyarakat berkomitmen penuh untuk menyelesaikan setiap permasalahan melalui koridor hukum, musyawarah, dan kekeluargaan.

​Kehadiran aparat kepolisian dan jajaran pemerintah kecamatan menjadi wujud komitmen negara dalam memelihara ketertiban serta memfasilitasi ruang dialog yang sehat antarwarga.

​Melalui komunikasi terpadu yang melibatkan pemilik kontrakan, perwakilan warga, serta pemerintah setempat, diharapkan tercipta kesepakatan bersama yang menghormati aturan hukum, ketenteraman lingkungan, serta hak-hak setiap individu. Hingga kegiatan berakhir, situasi di lokasi terpantau aman, kondusif, dan penuh semangat kekeluargaan.

•Edi Bahar