Beranda blog

Raih 2.393 Suara di Pilkades Digital 2026, Teguh Siswoyo Terpilih Jadi Kades Karangmulya

0

KARAWANG, Infokeadilan.com – Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital tahun 2026 di Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, resmi berakhir dengan kemenangan calon nomor urut 2, Teguh Siswoyo. Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di enam Tempat Pemungutan Suara (TPS), Teguh Siswoyo berhasil mengungguli rivalnya, calon nomor urut 1, H. Darman J, dengan selisih 50 suara, Minggu (22/11/2026).

​Dari total keseluruhan suara sah yang masuk di 6 TPS, Teguh Siswoyo berhasil mengumpulkan sebanyak 2.393 suara, sementara H. Darman J meraih 2.343 suara.

​Berikut adalah rincian rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing TPS di Desa Karangmulya.

​Pelaksanaan Pilkades digital di Desa Karangmulya tahun ini berlangsung tertib, transparan, dan mendapat antusiasme tinggi dari warga. Sistem pemungutan suara secara elektronik tersebut dinilai mampu mempercepat proses rekapitulasi di tiap bilik suara sehingga hasil pemilihan dapat segera dipantau secara langsung oleh masyarakat.

​Menanggapi hasil penghitungan suara yang menempatkannya sebagai Kepala Desa Karangmulya terpilih, Teguh Siswoyo mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan, relawan, simpatisan, serta segenap masyarakat Desa Karangmulya yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepadanya.

​”Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas amanah besar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh pendukung, simpatisan, panitia pelaksana, serta seluruh warga Desa Karangmulya yang telah menggunakan hak pilihnya dengan dewasa sehingga Pilkades digital ini berjalan aman, damai, dan lancar,” ujar Teguh Siswoyo dalam keterangannya usai penghitungan suara.

​Ia juga menegaskan bahwa kemenangan ini bukanlah kemenangan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan kemenangan seluruh masyarakat Desa Karangmulya. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu dan melupakan perbedaan pilihan selama masa kampanye.

​Lebih lanjut, Teguh Siswoyo mengungkapkan komitmennya untuk segera bekerja merealisasikan visi dan misi pembangunan desa. Ia berjanji akan menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan warga.

​”Komitmen saya ke depan adalah merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Desa Karangmulya menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Fokus utama kami meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang tepat sasaran,” tegasnya.

​Dengan terpilihnya Teguh Siswoyo, masyarakat Desa Karangmulya menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan positif dan mempercepat kemajuan desa di Kecamatan Telukjambe Barat dalam beberapa tahun mendatang.**

Bupati Karawang dan Forkopimda Pantau Pilkades Digital Serentak, Tekankan Pemungutan Suara Berjalan Aman dan Lancar

0

KARAWANG, Infokeadilan.com — Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital serentak di sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang pada Minggu, (22/11/2026).

​Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pesta demokrasi tingkat desa yang digelar serentak di 67 desa tersebut secara umum berlangsung aman, tertib, dan lancar. Antusiasme masyarakat juga terlihat tinggi dengan hadirnya warga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya.

​Salah satu titik lokasi yang dikunjungi Bupati Aep bersama rombongan Forkopimda adalah Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur. Di lokasi tersebut, Bupati memantau jalannya proses pemungutan suara berbasis digital sekaligus berinteraksi menyapa warga yang tengah mengantre. Untuk mengantisipasi kepadatan dan mengatur alur kedatangan pemilih, panitia Pilkades setempat membagi area pemungutan suara ke dalam enam titik sehingga proses pemilihan berjalan tertib tanpa penumpukan massa.

Selain Desa Wadas, rombongan juga melanjutkan peninjauan ke Desa Tirtasari, Kecamatan Tirtamulya. Di wilayah ini, tahapan pemungutan suara turut berjalan kondusif berkat kesiapan panitia serta dukungan fasilitas pelayanan yang memadai bagi para pemilih.

​Di sela-sela peninjauan dan melalui pesan resminya kepada masyarakat, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik.

​”Berbeda pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan harus tetap menjadi pilar yang utama. Jangan sampai perbedaan pilihan calon membuat kita terpecah belah, apalagi saling bermusuhan,” ujarnya.

​Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di 67 desa yang menyelenggarakan Pilkades untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah hingga seluruh tahapan selesai.

​”Demokrasi adalah hal biasa, tetapi menjaga kerukunan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Pilkades Digital Karawang Tahun 2026 yang aman, nyaman, tertib, dan damai. Beda pilihan, tetap sauyunan,” pungkasnya.**

Ketua DPRD Karawang Ajak Masyarakat Jaga Persaudaraan dan Wujudkan Pilkades yang Damai serta Bermartabat

0

​KARAWANG, Infokeadilan.com — Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas serta mengedepankan nilai persaudaraan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di 67  desa 25 Kecamatan. Ia menegaskan bahwa dinamika perbedaan pilihan merupakan bagian alami dalam proses demokrasi yang tidak boleh menggerus keutuhan sosial warga.

​Menurut Endang, kontestasi politik di tingkat desa semestinya menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang dewasa, bukan justru memicu polarisasi di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa ikatan kekeluargaan dan keharmonisan warga jauh lebih penting daripada sekadar perbedaan dukungan.

​”Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun jangan sampai menghilangkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Siapa pun pilihan kita, persatuan tetap yang utama. Jangan karena berbeda dukungan, kita terpecah belah.” tandas H. Endang Sodikin

​Lebih lanjut, Endang mengingatkan masyarakat agar terus merawat silaturahmi, saling menghormati, serta menjunjung tinggi semangat kekeluargaan selama tahapan Pilkades berlangsung. Baginya, kedewasaan bersikap di tengah perbedaan akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas daerah.

​Ia pun merangkum harapannya dalam semangat kebersamaan warga Karawang.

“Beda pilihan, tetap saudara. Beda dukungan, tetap satu tujuan: Karawang yang aman, damai, dan harmonis. Mari sukseskan Pilkades yang demokratis, jujur, dan bermartabat!” ujarnya.

​Melalui seruan tersebut, Ketua DPRD Karawang berharap pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar, tertib, dan berkualitas, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat menuju Karawang yang aman dan harmonis.**

Perangkat Pilkades Digital di Purwasari Karawang Tiba, Panitia Pastikan Kesiapan dan Kelengkapan

0

KARAWANG, Infokeadilan.com — Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, menggelar kegiatan serah terima sekaligus pengecekan kelengkapan perangkat Pilkades digital 2026. Serah terima perangkat Pilkades digital tersebut disaksikan oleh Camat Purwasari, perwakilan DPMD Provinsi Jawa Barat dan dari Kabupaten Karawang, Babinsa dan Babinkamtibmas TNI-Polri, Ketua Pilkades serta para ketua KPPS, Sabtu (21/11/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana pendukung pemungutan dan penghitungan suara berbasis digital siap digunakan tanpa kendala teknis.

​Ketua Panitia Pilkades Kecamatan Purwasari, Yusuf, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berfokus pada serah terima perangkat digital serta pengecekan kelengkapan dan data awal guna memastikan sistem masih dalam kondisi kosong sebelum digunakan.

​”Perangkat Pilkades digital di antaranya ada tablet, printer, serta perangkat pendukung seperti resi barcode. Proses saat ini adalah mengecek kelengkapan sekaligus memastikan data masih kosong,” ujarnya saat ditemui dalam sesi wawancara.

​Menurut Yusuf, distribusi logistik perangkat tersebut sebelumnya telah melalui alur pengiriman dari tingkat provinsi ke kabupaten, lalu diteruskan ke kecamatan hingga tiba pada malam sebelumnya. Pada hari pelaksanaan pengecekan, perangkat diperiksa langsung oleh unsur KPPS bersama tim teknis untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapannya.

​Terkait jumlah logistik, Yusuf menyebutkan terdapat total 19 boks perangkat utama yang diperuntukkan bagi 19 TPS, ditambah 3 boks cadangan yang diterima sebelumnya. Seluruh boks tersebut dipastikan dalam kondisi aman dan utuh, serta disimpan kembali dalam keadaan terkunci di ruang kecamatan.

​”Untuk perangkat alhamdulillah aman. Perwakilan satu orang di tiap TPS hadir menerima, seperti di Cengkong yang memiliki 19 TPS sehingga masing-masing mendapatkan satu unit sesuai kelengkapannya,” jelasnya.

​Setelah proses pengecekan dan peragaan selesai, perangkat akan kembali dikemas (packing) untuk selanjutnya diserahkan dari pihak kecamatan kepada panitia Pilkades tingkat desa. Adapun distribusi lanjutan dari panitia desa ke masing-masing KPPS dijadwalkan berlangsung pada keesokan paginya.

​Yusuf berharap seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades digital dapat berjalan lancar dan sukses tanpa hambatan teknis yang berarti, khususnya pada perangkat utama seperti tablet dan printer.

​”Harapannya tentu sukses dan lancar, tidak ada hambatan dari segi perangkat teknis. Jangan sampai ada kendala fatal yang mengharuskan penggunaan cadangan atau pergantian perangkat di tengah jalan. Kalau sekadar mengganti resi itu hal yang wajar dan umum,” tutupnya.

 

•Edi Bahar

Diduga Abaikan SOP K3 di Proyek RTH Ciselang, Pengawasan DLH Karawang Diuji

0

KARAWANG, Infokeadilan.com – Pelaksanaan proyek Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman Jembatan Ciselang di Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam. Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp 299.267.000 yang bersumber dari APBD-P Tahun Anggaran 2026 ini diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lemahnya pengawasan di lapangan.

​Berdasarkan hasil pantauan langsung di lokasi proyek pada Sabtu (21/11/2026), para pekerja yang tengah beraktivitas terlihat bekerja tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar sebagaimana mestinya. Ironisnya, pada papan informasi proyek yang terpampang di lokasi, tertera jelas logo K3 dan simbol “Safety First” di bagian bawah.

Kondisi di lapangan ini justru berbanding terbalik dengan komitmen keselamatan yang dipajang, sehingga memunculkan dugaan bahwa pihak kontraktor pelaksana, yakni CV. Ayodya Gumelar, diduga telah mengesampingkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi keselamatan kerja yang berlaku.

​Padahal, lokasi pengerjaan proyek yang tepat berada di bibir jalan raya dengan arus lalu lintas aktif serta berbatasan langsung dengan area jembatan atau sungai memiliki tingkat kerawanan kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Tanpa helm proyek, sepatu keselamatan (safety shoes), maupun rompi pengaman, keselamatan para pekerja seolah dipertaruhkan demi mengejar target waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender (terhitung sejak 10 November hingga 24 Desember 2026).

​Kejanggalan tidak berhenti pada abainya penerapan K3. Saat awak media berupaya mengonfirmasi perihal penerapan SOP dan keberadaan penanggung jawab teknis atau mandor lapangan, salah seorang pekerja memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa mandor selaku pihak pelaksana di lapangan tidak berada di tempat, bahkan jarang terlihat memantau jalannya pekerjaan.

​”Enggak ada Pak mandornya mah, dia mah di kantor,” jawab pekerja tersebut singkat saat dimintai keterangan di lokasi, Sabtu (21/11/2026).

​Minimnya kehadiran pelaksana lapangan dan absennya perlengkapan keselamatan kerja ini memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas pengawasan dari pihak kontraktor maupun instansi terkait. Proyek yang dibiayai oleh uang rakyat senilai hampir mencapi Rp 300 juta tersebut seharusnya dikerjakan secara profesional dengan mengedepankan aspek keselamatan dan pengawasan melekat, bukan terkesan dibiarkan berjalan tanpa kendali di lapangan.

​Menanggapi temuan tersebut, publik dan pemerhati kebijakan daerah mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang selaku pengguna anggaran untuk segera turun tangan melakukan evaluasi serta teguran keras kepada CV. Ayodya Gumelar.

Ketegasan dinas dinilai mutlak diperlukan agar proyek penataan ruang publik ini tidak mencederai aturan ketenagakerjaan maupun menurunkan kualitas hasil pembangunan fisik itu sendiri.

​Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana CV. Ayodya Gumelar maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang belum dapat dimintai keterangan resmi terkait lemahnya pengawasan dan dugaan pelanggaran SOP K3 di lokasi proyek tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional demi menjaga keberimbangan informasi sesuai kaidah jurnalistik.

 

•Edi Bahar

Wajah Pusat Kota Cikampek Disorot, Warga Desak Penataan Ruang Publik dari Masjid Asy-Syuhada hingga Kolong Flyover

0

KARAWANG, Infokeadilan.com – Persoalan ketertiban umum dan penataan ruang publik di wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, kembali menjadi perhatian serius masyarakat. Aktivitas sejumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti gelandangan dan pengemis (gepeng), manusia gerobak, anak jalanan hingga kelompok yang kerap berkumpul di titik-titik keramaian dinilai membutuhkan penanganan terpadu dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

​Sejumlah titik krusial yang menjadi pusat perhatian warga meliputi kawasan depan Masjid Besar Asy-Syuhada Cikampek, Taman Pelangi, area Plaza Cikampek, hingga kolong Jembatan Flyover Cikampek, Jum’at (20/11/2026).

​Kondisi ini memicu kekhawatiran warga yang beraktivitas sehari-hari di jantung kota Cikampek tersebut. Sebagai salah satu etalase utama Kabupaten Karawang di wilayah timur, Cikampek diharapkan mampu menjaga kebersihan, estetika, serta kenyamanan fasilitas umumnya.

Foto : Trotoar dan lingkungan Mesjid jadi tempat kumpul sekolompok para tuna wisma

​Kawasan depan Masjid Besar Asy-Syuhada menjadi salah satu titik yang paling disorot. Keberadaan manusia gerobak yang kerap mangkal serta aktivitas gepeng di sekitar pelataran masjid dinilai mengurangi kekhusyukan dan kenyamanan jemaah.

​Persoalan ini tidak sekadar menyangkut estetika tata kota, melainkan juga kebersihan dan pengelolaan ruang publik di sekitar rumah ibadah. Masyarakat menegaskan bahwa dorongan penertiban ini bukanlah bentuk penolakan terhadap warga yang membutuhkan bantuan sosial, melainkan upaya mengembalikan fungsi ruang publik agar tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum.

​Sorotan serupa mengarah ke kawasan bawah Flyover Cikampek, Taman Pelangi, hingga Plaza Cikampek. Selain anak jalanan, aktivitas sejumlah kelompok masyarakat—termasuk komunitas waria—yang kerap berkumpul di area tersebut dinilai memerlukan pengawasan serta penataan yang lebih terarah.

​Ruang terbuka seperti Taman Pelangi dan area sekitar Flyover semestinya dapat diakses secara aman dan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap aktivitas di ruang publik tetap berada dalam koridor aturan, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang profesional, persuasif, dan humanis tanpa tindakan diskriminatif.

​Menanggapi kondisi tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Cikampek, H. Pendi, angkat bicara. Ia menekankan bahwa persoalan ketertiban di Cikampek tidak bisa dibiarkan berlarut-larut hingga merusak citra wilayah.

​”Cikampek ini adalah wajah pintu gerbang Karawang. Sangat disayangkan jika kawasan strategis, apalagi di depan rumah ibadah seperti Masjid Besar Asy-Syuhada dan ruang publik di sekitar Flyover, terkesan kumuh dan kurang tertata. Masyarakat hanya ingin ruang publik kembali pada fungsinya: bersih, aman, dan nyaman bagi semua,” ujar H. Pendi saat dimintai tanggapannya.

​Lebih lanjut, H. Pendi mengingatkan bahwa penertiban di lapangan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial atau memindahkan masalah dari satu titik ke titik lainnya.

​”Kami mendorong Satpol PP Kabupaten Karawang untuk turun langsung membantu jajaran di kecamatan yang jumlah personelnya terbatas. Namun, penertiban saja tidak cukup. Dinas Sosial juga harus hadir melakukan pendataan dan pembinaan yang nyata. Jangan sampai tindakan baru diambil setelah persoalan ini ramai atau viral di media sosial. Masyarakat butuh bukti kerja nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.

​Masyarakat Cikampek kini menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Karawang melalui kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Patroli rutin, pendataan yang akurat, serta program pembinaan sosial yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar persoalan ketertiban umum di Cikampek dapat terselesaikan secara tuntas dan bermartabat.

•Edi Bahar

Merawat Bumi Lewat Gotong Royong, DKM Asy-Syuhada Bersama Muspika Cikampek Gelar Jumsih dan Tanam Pohon 

0

​KARAWANG, Infokeadilan.com – Semangat gotong royong dalam merawat kelestarian alam diwujudkan melalui aksi Jumat Bersih (Jumsih) yang dirangkaikan dengan penanaman pohon di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jumat (20/11/2026).

​Dipusatkan di kawasan Masjid Besar Asy-Syuhada serta halaman Mapolsek Cikampek, kegiatan ini menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam menciptakan ruang publik yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

​Aksi lingkungan ini dihadiri langsung oleh Camat Cikampek Adi Firmansyah, S.H., M.M., Ketua DKM Masjid Besar Asy-Syuhada H. Muchtar Ependi, Direktur Bank Latanza Jois beserta jajaran, serta unsur pimpinan dan personel Polsek Cikampek. Dari jajaran kepolisian, hadir Kanit Binmas AKP Ali Idrus, S.H., Kanit Reskrim Iptu Yulianto, S.H., Kanit Lantas Iptu H. Tatang Arifin, S.E., Panit Samapta Ipda Yuda Murdianto, S.H., beserta tujuh anggota yang mewakili Kapolsek Cikampek yang pada waktu bersamaan tengah menjalankan agenda dinas di Polresta Karawang.

​Dalam kesempatan tersebut, Ketua DKM Masjid Besar Asy-Syuhada, H. Muchtar Ependi, menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan bukanlah tugas segelintir pihak semata, melainkan tanggung jawab moral bersama yang harus ditanamkan dalam keseharian.

​Ia mengajak warga untuk memulai kepedulian tersebut dari disiplin diri, terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar rumah ibadah maupun fasilitas umum.

​”Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari budaya hidup. Mari kita jaga dan rawat lingkungan sekitar masjid serta ruang publik agar senantiasa bersih, indah, dan nyaman digunakan bersama,” tutur H. Muchtar Ependi.

​Menurutnya, momentum Jumsih yang dipadukan dengan penghijauan ini diharapkan mampu memantik kesadaran kolektif warga untuk lebih mencintai lingkungan.

​Senada dengan hal tersebut, Camat Cikampek Adi Firmansyah, S.H., M.M., memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan berbagai unsur mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, hingga pelaku usaha yang turun langsung ke lapangan.

​Ia menilai, upaya pembersihan sampah harus berjalan beriringan dengan gerakan penghijauan agar ekosistem wilayah tetap sehat dalam jangka panjang.

​”Melalui gerakan Jumsih dan penanaman pohon ini, kami ingin menghidupkan kembali ruh gotong royong di tengah masyarakat. Merawat lingkungan adalah investasi kesehatan dan kenyamanan bagi kita semua,” ungkap Adi Firmansyah.

​Ia pun berharap kolaborasi positif ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial sesaat, melainkan tumbuh menjadi gerakan berkelanjutan yang terus melibatkan partisipasi aktif warga Cikampek.

​Rangkaian kegiatan yang ditutup dengan penanaman bibit pohon di area depan Mapolsek Cikampek tersebut membawa pesan mendalam tentang keberlanjutan. Menanam pohon dimaknai sebagai langkah nyata dalam mewariskan lingkungan yang lebih layak dan hijau bagi generasi mendatang.

​Melalui sinergi ini, kawasan Cikampek diharapkan semakin tertata dan asri—sekaligus menjadi pengingat bahwa perubahan besar bagi kelestarian bumi selalu berawal dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara bersama-sama.

 

•Edi Bahar

Kabel Udara Semrawut di Cikampek Dinilai Tak Sedap di Pandang, Warga Minta Segera Ditertibkan

0

KARAWANG, Infokeadilan.com – Pemandangan kurang sedap dipandang terlihat di sepanjang jalur pedestrian dan area depan Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Cikampek, Kabupaten Karawang. Puluhan bentangan kabel udara yang diduga merupakan kabel jaringan telekomunikasi dan utilitas tampak menumpuk, saling silang, serta menjuntai secara semrawut di atas gerbang hingga pagar kantor polisi tersebut.

​Kondisi kabel yang tidak tertata rapi ini tidak hanya mengganggu estetika tata ruang kota, tetapi juga memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas setiap hari di kawasan tersebut.

​Salah seorang warga setempat sekaligus pengguna jalan yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyayangkan pembiaran kabel-kabel yang terlihat kusut seperti jaring laba-laba tersebut. Menurutnya, kawasan di sekitar fasilitas publik dan kantor pelayanan masyarakat seharusnya terlihat tertib dan bersih.

​”Kalau dilihat dari bawah sangat semrawut, kabelnya menumpuk dan posisinya terlihat rendah di dekat gerbang di depan Polsek. Ini sangat merusak pemandangan kota, padahal jalan ini ramai dilewati warga setiap hari,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut saat ditemui di lokasi, Jumat (20/11/2026).

​Selain persoalan visual, ia juga menilai keberadaan kabel yang tidak terawat berpotensi membahayakan keselamatan jika sewaktu-waktu putus atau semakin turun ke arah trotoar, terutama saat terjadi hujan lebat maupun angin kencang.

​Ia pun berharap Pemerintah Kabupaten Karawang bersama instansi terkait dan para penyedia layanan (provider) pemilik kabel dapat segera turun tangan melakukan penertiban maupun perapian kabel udara di kawasan Cikampek.

​”Harapan kami sebagai warga, dinas terkait dan pihak pemilik kabel bisa segera merapikan atau memutus kabel-kabel yang sudah tidak terpakai. Supaya kawasan Cikampek ini terlihat lebih tertata, aman bagi pejalan kaki, serta keindahan dan estetika kotanya tetap terjaga dengan rapi,” pungkasnya.

 

•Edi Bahar

Hadapi Tekanan Pasca-Pilkades, RSUD Karawang Buka Layanan Konsultasi Psikolog hingga Psikiater

0

​KARAWANG, Infokeadilan.com – Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang memastikan kesiapan fasilitas layanan konsultasi psikologi dan kesehatan jiwa. Layanan ini terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para kontestan pilkades yang membutuhkan pendampingan mental pascapemilihan.

​Hubungan Masyarakat (Humas) RSUD Karawang, Abdullah Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya tidak membuka poli atau program khusus yang secara eksklusif ditujukan bagi calon kepala desa (cakades) yang mengalami tekanan psikologis akibat kontestasi politik. Kendati demikian, seluruh fasilitas kesehatan mental rumah sakit tetap dapat diakses secara inklusif melalui prosedur pelayanan umum.

​”Layanan konsultasi psikolog maupun pemeriksaan kejiwaan sudah tersedia di RSUD Karawang. Namun, sifatnya tidak dikhususkan bagi calon kepala desa tertentu. Kami melayani masyarakat umum secara menyeluruh sesuai alur pelayanan dan rujukan yang berlaku,” ujar Abdullah Luthfi saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026).

​Lebih lanjut, Luthfi merinci adanya perbedaan skema pembiayaan antara layanan konsultasi dengan psikolog klinis dan penanganan medis oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (psikiater).

​Ia menjelaskan bahwa layanan konsultasi bersama psikolog masih menggunakan skema pembiayaan mandiri (umum) dan belum masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan. Sebaliknya, pasien yang memerlukan penanganan medis dari dokter spesialis psikiater dapat memanfaatkan jaminan BPJS Kesehatan.

​”Untuk konsultasi psikolog memang tidak ditanggung BPJS. Namun, apabila pasien membutuhkan penanganan dokter spesialis psikiater, layanan tersebut bisa menggunakan BPJS Kesehatan dengan syarat menyertakan surat rujukan berjenjang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),” terangnya.

​Melalui keterbukaan informasi ini, pihak RSUD Karawang berharap masyarakat—khususnya para peserta maupun tim sukses pada Pilkades Serentak 2026—memahami alur akses layanan kesehatan jiwa yang tersedia, sehingga penanganan kesehatan mental dapat dilakukan secara tepat dan profesional tanpa stigma.**

Karawang Jadi Tuan Rumah RUN Koperasi Beras 2026, Wabup Maslani Dorong Konsolidasi Menuju Hub Beras Nasional

0

KARAWANG, Infokeadilan.com – Kabupaten Karawang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Umum Nasional (RUN) Koperasi Beras Tahun 2026 yang berlangsung di 3 Bisnis Center Karawang, Jumat (20/11/2026). Forum strategis berskala nasional ini dihadiri oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia bersama 151 perwakilan koperasi beras dari berbagai provinsi, dengan mengusung tema “Rapat Umum Nasional Koperasi Beras Nasional untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan”.

​Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyampaikan bahwa penunjukan Karawang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini sarat akan makna historis sekaligus strategis. Selain dikenal sebagai Kota Pangkal Perjuangan, Karawang merupakan salah satu lumbung padi utama di Tanah Air.

​”Hingga hari ini, sektor pertanian khususnya komoditas padi dan beras tetap menjadi urat nadi perekonomian masyarakat sekaligus pilar utama yang menopang ketahanan pangan, baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional,” ujar Wabup Maslani.

​Dalam kesempatan tersebut, Maslani juga menyampaikan apresiasi atas langkah terobosan Kementerian Koperasi RI yang menggagas konsolidasi koperasi beras melalui pengembangan konsep Induk Koperasi atau Hub Beras Nasional.

Menurutnya, koperasi tidak lagi dapat bergerak sendiri-sendiri dalam skala kecil, melainkan perlu bertransformasi menjadi agregator yang modern, profesional, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

​Integrasi ekosistem tersebut, lanjutnya, mencakup penyediaan sarana produksi, pengolahan pascapanen, branding dan kemasan, hingga akses langsung menuju pembiayaan serta pasar offtaker.

​Lebih jauh, Maslani menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani, koperasi, dan UMKM. Berdasarkan data Online Data System (ODS), Karawang saat ini mencatat 1.034 koperasi aktif.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Karawang turut mengambil langkah strategis dengan menggabungkan dua perangkat daerah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) guna mengoptimalkan kinerja pembinaan.**