BANJARMASIN |Infokeadilan.com  – Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kota Banjarmasin mengerucut pada satu nama, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin yang berinisial HEW.

Keterangan ini diperkuat melalui pengakuan langsung HEW dalam percakapan pesan singkat WhatsApp saat di konfirmasi terkait hal tersebut pada Sabtu, (27/6/2026).

Anggaran yang menjadi sorotan adalah kegiatan Swakelola Tipe 1 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan kode RUP 43475544, yang memiliki pagu dana sebesar Rp1,4 Miliar.

Dalam tanggapannya, HEW menyatakan bahwa tidak seluruh pagu anggaran tersebut terserap. Ia menuliskan: “Nilai 1,4 itu pagu, nyatanya 60 sd 70% terserap.”

Jika dihitung, 70% dari pagu sebesar Rp1,4 Miliar berjumlah Rp980.000.000. Menurut pengakuannya, dana tersebut diperuntukkan bagi lebih dari 1.500 Ketua Rukun Tetangga (RT).

Hal ini pun memunculkan dugaan pembayaran ganda, mengingat para Ketua RT telah menerima insentif rutin setiap bulannya dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalih aturan hukum, namun tidak dapat Menunjukkan Pasal

Saat dimintai penjelasan mengenai dasar hukum penggunaan dana tersebut, HEW berdalih.

“Dan itu sudah ada aturan diatasnya dalam UU HKPD dan PP 35 tahun n 2024.” jawabnya.

Namun, ketika diminta menjelaskan secara rinci pasal mana yang mengatur hal tersebut, ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Hingga berita ini disusun, HEW belum mampu menyebutkan satu pun ketentuan pasal yang relevan.

Padahal, berdasarkan penelusuran, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 hanya mengatur mengenai kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara maupun non‑ASN, dan tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pemberian insentif kepada Ketua RT. Hal ini semakin memperkuat dugaan lemahnya landasan hukum pencairan dana tersebut.

Mengaku Ada SK, Namun Menyatakan Tidak Menyimpan Dokumen

Terkait bukti administrasi pencairan dana, HEW sempat menyatakan.

“Ada, SK nya, ya nama nama RT itu pang.” ujarnya.

Namun, dalam percakapan selanjutnya ia menyatakan tidak memiliki dokumen tersebut.

“SK minta di pajak ulun kd menyimpan.” jelasnya.

Sebagai Kepala BPKPAD yang juga bertindak sebagai pengelola keuangan daerah, pernyataan tidak menyimpan dokumen dasar pencairan dana senilai ratusan juta rupiah dinilai menyimpang dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Ketika ditantang untuk menunjukkan bukti yang sah, H. Edy Wibowo justru memberikan izin untuk mempublikasikan permasalahan tersebut dengan jawaban singkat.

“Kdpp. Silahkan.” singkatnya.

Mengingat dana tersebut bersumber dari uang pajak warga Kota Banjarmasin, masyarakat berhak mengetahui kejelasan penggunaannya. Jika dihitung secara rata‑rata, dana senilai Rp980.000.000 yang dibagikan kepada 1.500 RT berarti masing‑masing menerima sekitar Rp653.333.

Menyikapi hal tersebut publik meminta agar HEW dapat segera menunjukkan daftar nama penerima, Surat Keputusan yang sah, serta bukti transfer yang jelas. Namun jika hal ini tidak dapat dibuktikan, maka kepada pihak berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan dan audit secara mendalam.

Sampai saat ini, dugaan penyimpangan dan ketidakjelasan administrasi atas penggunaan anggaran tersebut masih menunggu penjelasan resmi yang memuaskan dari pihak terkait.

•Raihan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Kerja Tahun 2026 di Lembang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (27/6/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi organisasi untuk merumuskan arah kebijakan serta menyusun program kerja yang terukur, realistis, dan dapat diimplementasikan sepanjang tahun berjalan.

Dalam rapat kerja tersebut, para ketua bidang memaparkan berbagai usulan rencana kegiatan yang akan dijalankan, dengan fokus utama pada penguatan peran AMKI sebagai pelopor pengembangan konvergensi media di wilayah Karawang.

Ketua AMKI Karawang, Endang Nupo, menyampaikan apresiasi yang setinggi‑tingginya kepada panitia pelaksana yang telah bekerja secara maksimal, sehingga rapat kerja ini dapat terselenggara dengan lancar dan tertib.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Berkat kerja keras dan persiapan yang matang, rapat kerja ini dapat berjalan dengan baik sesuai rencana,” ujar Endang saat membuka jalannya acara.

Ia menegaskan bahwa penyusunan program kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang ada, sehingga benar‑benar dapat diwujudkan dan tidak hanya menjadi rencana di atas kertas semata.

“Kita susun program yang sekiranya mampu kita laksanakan bersama. Tidak ada gunanya merancang kegiatan yang besar namun tidak realistis dan sulit dijalankan,” tegasnya.

Selain itu, Endang juga memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh anggota agar terus mengembangkan kemampuan diri serta memberikan kontribusi terbaik sesuai kapasitas masing‑masing.

“Jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Setiap orang memiliki keunikan dan kelebihannya masing‑masing, namun tetaplah menjunjung tinggi etika profesi dan norma yang berlaku,” pesannya.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang harmonis serta memperkuat rasa persatuan dan solidaritas, baik di lingkungan internal organisasi maupun dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal.

“Jangan pernah berusaha tampil lebih baik dengan cara merendahkan atau merugikan orang lain. Dengan komunikasi yang baik dan rasa kebersamaan yang terjaga, saya yakin AMKI dapat tumbuh menjadi organisasi media yang kuat dan diperhitungkan di Kabupaten Karawang,” tuturnya.

Melalui penyelenggaraan rapat kerja ini, diharapkan AMKI Karawang semakin kokoh dalam kebersamaannya, sekaligus mampu melahirkan program‑program yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi perkembangan dunia pers serta kepentingan masyarakat luas.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dugaan tindak pidana penculikan, penyekapan, dan penganiayaan yang menimpa Hendro alias Kodok, pengurus Karang Taruna Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, terus menuai kecaman luas. Suara tegas kali ini disampaikan oleh praktisi hukum Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun. Ia mengecam keras peristiwa tersebut dan mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat serta profesional.

Dalam pernyataannya, Askun menegaskan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan sama sekali tidak dapat dibenarkan, apa pun alasan yang melatarbelakanginya.

“Saya mengecam keras dugaan penculikan, penganiayaan, dan segala perbuatan yang mengandung unsur kekerasan oleh pihak‑pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan tindakan semacam ini, karena hal itu jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas Askun, Jum’at (26/6/2026).

“Tidak Ada Alasan Membenarkan Kekerasan”

Menurutnya, jika terdapat perbedaan pendapat atau persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum dan dialog yang bermartabat, bukan dengan cara‑cara yang melanggar hak asasi manusia.

Ia menilai, apabila korban hanya menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan kesempatan kerja bagi warga Desa Tamelang, maka hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi.

“Jika seseorang mengajak bermusyawarah atau meminta kejelasan agar masyarakat Tamelang dapat memperoleh kesempatan bekerja, hal itu tidak boleh dibalas dengan perbuatan yang melanggar hukum,” ujarnya.

Askun meminta jajaran Polres Karawang segera mengoptimalkan proses penyidikan atas laporan yang telah diterima. Apabila alat bukti yang dikumpulkan telah memenuhi unsur pidana, maka identitas dan keberadaan pelaku harus segera diungkap dan ditindak tegas.

“Saya mendesak Kapolres Karawang agar secepat mungkin mengungkap fakta peristiwa ini dan menangkap pihak yang bertanggung jawab, jika bukti yang ada sudah cukup kuat. Masyarakat Karawang sangat membutuhkan kepastian hukum serta rasa keadilan yang nyata,” jelasnya.

Ia menambahkan, keseriusan aparat dalam menangani kasus ini menjadi tolok ukur sejauh mana lembaga penegak hukum mampu memberikan perlindungan bagi setiap warga negara.

Lebih lanjut, Askun menekankan bahwa penanganan perkara ini tidak hanya menyangkut nasib korban semata, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif tanpa pandang bulu.

“Jangan sampai peristiwa ini mengikis kepercayaan publik terhadap hukum. Jika memang terbukti ada tindak pidana, proses harus berjalan sesuai aturan. Siapa pun yang bersalah, tanpa terkecuali, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegasnya.

Kasus yang mengundang perhatian luas ini kini menjadi sorotan berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, anggota legislatif, hingga praktisi hukum. Semua sepakat menuntut agar perkara ini diusut hingga ke akar‑akarnya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini, perhatian publik tertuju sepenuhnya kepada Polres Karawang. Masyarakat menanti langkah nyata dan hasil penyelidikan yang dapat mengungkap seluruh fakta, sehingga keadilan benar‑benar terwujud bagi korban dan warga Desa Tamelang.

•Tim Infokeadilan.com