KARAWANG |infokeadilan.com – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Karawang menyoroti permasalahan kabel WiFi dan utilitas yang semrawut di wilayah Karawang, termasuk diwilayah pedesaan. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan warga dan merusak estetika lingkungan terlebih di sekitar kota.

Menurut Rahmat, Sekertaris LSM GMBI Distrik Karawang, kabel-kabel yang menjuntai rendah berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengendara dan pejalan kaki. Selain itu, kabel WiFi yang bercampur dengan kabel listrik yang terkelupas dapat menyebabkan sengatan listrik yang fatal.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kabel-kabel yang semrawut bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam nyawa warga. Kami sering melihat kabel menyentuh tanah di pelosok desa, ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan petani,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

GMBI Karawang mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk segera mengambil tindakan tegas. Rahmat menekankan perlunya regulasi khusus yang mengatur penertiban dan perapihan kabel, serta kerjasama dengan penyedia layanan internet (provider).

“Pemerintah daerah harus membuat aturan yang jelas dan mengikat. Jangan hanya melakukan penertiban sementara, tetapi harus ada solusi jangka panjang seperti memindahkan kabel-kabel utilitas ke dalam tanah,” tegasnya.

Rahmat juga menyoroti kurangnya pengawasan dan sanksi tegas terhadap provider yang lalai dalam menjaga infrastruktur mereka. Ia meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengawasi dan menindak provider yang melanggar aturan.

Dalam pernyataannya :

“Kami dari GMBI Karawang mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk bertindak cepat dan tegas dalam menertibkan kabel-kabel semrawut ini. Jangan sampai ada korban jiwa akibat kelalaian ini. Pemerintah harus membuat rencana jangka panjang, termasuk memindahkan kabel ke dalam tanah, dan memberikan sanksi tegas kepada provider yang tidak bertanggung jawab. Keselamatan warga adalah prioritas utama!”. Tandasnya

GMBI Karawang berharap, dengan adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah, masalah kabel semrawut ini dapat segera teratasi dan Karawang menjadi lebih aman dan nyaman bagi seluruh warganya.

•Her/Red

KARAWANG | infokeadilan.com – Proyek pemeliharaan gedung di lingkungan kantor Bagian Umum Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang tengah menjadi sorotan. Alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 miliar untuk proyek ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait realisasi serta transparansi pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang tersedia, proyek ini mencakup pemeliharaan beragam fasilitas, termasuk bangunan gedung kantor, halaman kantor, gedung bertingkat, dan gedung tidak bertingkat. Lokasi pekerjaan terpusat di Jl. A Yani No.1, Karawang.

Kondisi fisik bangunan yang dinilai kurang optimal memicu spekulasi mengenai potensi permasalahan dalam implementasi proyek ini. Beberapa elemen bangunan terlihat mengalami deteriorasi, sebagaimana terdokumentasi dalam sejumlah foto yang beredar.

Menanggapi hal ini, Furqon Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) menjelaskan bahwa usulan perbaikan gedung telah disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengingat estimasi biaya perbaikan melampaui ambang batas Rp 500 juta.

“Usulan tersebut telah kami teruskan kepada Dinas PUPR, mengingat nilai perbaikan yang melebihi ketentuan,” ujarnya, pada (25/11/2025)

Lebih lanjut, Kabag Umum memberikan keterangan mengenai realisasi anggaran yang telah dilakukan.

“Realisasi anggaran tersebut tercermin dalam perbaikan gedung Asda 1, 2, dan 3, gedung tengah, aula, galeri, RDB, RDWB, klinik, area parkir, serta Tempat Pembuangan Sampah (TPS),” jelasnya.

Kendati demikian, publik masih menantikan informasi yang lebih komprehensif terkait rincian alokasi anggaran serta perkembangan terkini dari proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi esensial guna mencegah potensi terjadinya penyimpangan.

Pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi yang komprehensif terkait isu ini, serta menjamin bahwa proyek pemeliharaan gedung dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

•Her

KARAWANG |infokeadilan.com – Warga Dusun Kerjajan 1 A, Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan Majlis Ta’lim Al-Ikhwan pada Sabtu, (22/11/2025).

Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan spiritual dan sosial warga, terutama bagi ibu-ibu pengajian.

Seorang warga kepada awak media menyampaikan ucapan rasa syukur dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang telah menyetujui dan mendukung proyek ini. Juga kepada Dewan Dapil II Kecamatan Kutawaluya yang selalu mendengar aspirasi warga, serta kontraktor pelaksana CV Pakar Bangunan Konstruksi yang telah memulai pengerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fasilitas pengajian yang layak sudah lama dinantikan oleh warga.

“Alhamdulillah, pembangunan ini untuk kepentingan ibu-ibu pengajian di Desa Sindangkarya. Selama ini kami sering berkumpul di rumah tetangga atau tempat yang sempit. Dengan adanya majlis ta’lim yang baru, kami bisa lebih nyaman mempelajari Al-Qur’an, hadis, dan ilmu agama lainnya,” jelasnya.

Warga juga berharap majlis ta’lim ini tidak hanya menjadi tempat pengajian, tetapi juga pusat kegiatan sosial.

“Kami berharap tempat ini bisa menjadi tempat berkumpul bagi semua warga, tidak hanya untuk mengaji tetapi juga untuk berbagi informasi, saling membantu, dan mempererat silaturahmi. Ini adalah simbol kebersamaan kita,” katanya.

Di akhir pernyataannya, ia memanjatkan doa agar proyek ini berjalan lancar.

“Semoga pembangunan ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan membawa berkah. Semoga pembangunan selesai tepat waktu dan dapat segera digunakan oleh seluruh warga Desa Sindangkarya. Semoga Allah SWT memberkahi semua yang terlibat,” tutupnya.

Pembangunan Majlis Ta’lim Al-Ikhwan diharapkan dapat meningkatkan akses warga terhadap pendidikan agama dan memperkuat ikatan sosial, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan Desa Sindangkarya secara keseluruhan.

•Her

KARAWANG |infokeadilan.com – Kasus pencurian kabel listrik kembali terjadi di Perumahan Bumi Kosambi Baru, Pancawati. Seorang warga melaporkan kejadian ini setelah melihat postingan di ckpinfo. Aksi tersebut menambah daftar panjang insiden serupa yang meresahkan warga.

Menurut keterangan warga, pemadaman listrik terjadi mulai pukul 03.00 WIB hingga 08.00 WIB.

“Saya lihat postingan tentang pencurian kabel PLN. Kebetulan, dini hari tadi kabel di perumahan saya juga dicuri. Listrik mati dari jam 3 sampai jam 8 pagi,” ujarnya seorang warga, Senin (24/11/2025).

Setelah dikonfirmasi, warga tersebut menambahkan informasi dari laporan keamanan setempat.

“Ada update dari security perumahan yang di-share di grup medsos. Security melihat pelaku melarikan diri dengan mobil. Pelaku berhasil lolos dan jumlahnya lebih dari 4 orang,” jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari PLN maupun kepolisian terkait dua kejadian pencurian kabel yang terjadi hampir bersamaan di wilayah yang berbeda.

Menanggapi kejadian ini, warga mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan meningkatkan patroli keamanan.

Selain itu, warga juga meminta agar ada tindakan tegas terhadap pelaku untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang. Keamanan dan kenyamanan warga adalah prioritas utama, dan tindakan pencurian kabel listrik ini sangat membahayakan serta merugikan masyarakat.

•Ed

KARAWANG |infokeadilan.com – Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Rayon Karawang Barat menyoroti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang terkait dugaan pembiaran pelanggaran dalam proyek pembangunan saluran U-Ditch di Desa Pancawati.

Ketua FKPPI Karawang Kota, Dadang Hasanudin, yang juga seorang aktivis pemerhati anggaran, telah melayangkan Permohonan Informasi Publik (KIP) kepada Dinas PUPR. KIP ini bertujuan untuk memperoleh transparansi penuh terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek tersebut, serta seluruh anggaran ABT Karawang Tahun Anggaran 2025.

Fokus utama FKPPI adalah proyek di Desa Pancawati, yang diduga kuat tidak memenuhi standar pelaksanaan. Dadang Hasanudin mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons Dinas PUPR Karawang yang dinilai lambat, terutama setelah isu ini menjadi perhatian publik di media sosial.

“Saya heran dengan kinerja PUPR Karawang. Kasus ini sudah viral di media sosial dan pemberitaan, namun hingga lebih dari satu minggu belum ada tindakan. Buktinya, papan informasi proyek sampai saat ini belum dipasang,” ujar Dadang dengan nada prihatin pada Senin (24/11/2025).

Dadang mempertanyakan integritas proyek tersebut dan menduga adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

“Apakah ini proyek titipan atau ada ‘orang kuat’ di belakangnya? Sikap PUPR yang terkesan membiarkan tanpa memberikan peringatan atau sanksi sangat mencurigakan,” tambahnya.

Pengajuan KIP ini, menurut Dadang, adalah langkah awal untuk mengungkap potensi penyimpangan. “Tujuannya sederhana, kami ingin memastikan uang rakyat tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.

Langkah-langkah yang akan diambil FKPPI meliputi:

1. Meminta RAB proyek secara resmi melalui permohonan informasi publik.

2. Melakukan audit silang (sinkronisasi) antara data RAB dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami tidak akan gentar menghadapi siapa pun demi mengungkap kebenaran, asalkan ada data dan fakta yang kuat. Jika nanti ditemukan indikasi korupsi, kami akan membuat pengaduan ke Kejaksaan,” tegasnya menandaskan.

Dadang menegaskan komitmen FKPPI untuk berperan aktif dalam kontrol sosial, memantau, dan mengawasi semua proyek pembangunan yang menggunakan dana masyarakat.

Terkait dugaan pelanggaran di Pancawati, Dadang memperingatkan bahwa temuan faktual akan ditindaklanjuti melalui proses hukum.

“Jika ada temuan yang faktual dan potensi korupsi, kami akan menempuh jalur hukum, termasuk kasus di Pancawati ini,” pungkasnya.

Langkah yang diambil oleh FKPPI ini menandai peningkatan tekanan terhadap Dinas PUPR Karawang untuk segera bertindak transparan dan menindak tegas kontraktor yang melanggar, sebelum kasus ini berlanjut ke ranah pidana korupsi.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Karawang melalui Sekretaris Jenderalnya, Rahmat, kembali menyoroti rendahnya realisasi anggaran di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Karawang. Dengan serapan anggaran yang diduga baru mencapai 57 persen, GMBI mendesak adanya tindakan tegas dan pertanggungjawaban dari pihak dinas.

Menanggapi adanya dugaan tersebut GMBI Distrik Karawang, Rahmat menyatakan bahwa dinas pertanian harus bertanggungjawab jika ditemukan ada anggaran tidak sesuai jadwal.

“Dinas Pertanian harus bertanggung jawab penuh jika penggunaan anggaran tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, apalagi jika sampai melewati batas waktu anggaran. Manajemen tata kelola anggaran yang buruk harus diberikan sanksi tegas.” Tandasnya kepada awak media, Senin (24/11/2025).

Ia juga menekankan bahwa pejabat atau pegawai negeri yang terbukti melanggar hukum atau lalai dalam kewajibannya terkait pengelolaan keuangan negara harus dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, menurutnya, dinas pertanian wajib mengganti kerugian negara apabila dugaan rendahnya realisasi dan serapan anggaran yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran tersebut benar terjadi.

“Kami juga mengingatkan bahwa Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, jika terbukti melakukan penyimpangan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Perda tentang APBD, dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” Tegas Rahmat.

Sebagai lembaga sosial kontrol, GMBI berencana untuk mempertanyakan masalah ini secara langsung melalui audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Karawang, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

“Kami akan terus mengawal dugaan dan isu ini hingga tuntas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik adalah kunci untuk memastikan pembangunan di sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Rahmat.

•Red/Tim

KARAWANG |infokeadilan.com – H. Asep Dana, seorang tokoh muda Desa Cikampek Utara yang mencalonkan diri dalam Pilkades mendatang, aktif menjalin silaturahmi dengan warga. Pilkades Desa Cikampek Utara sendiri dijadwalkan akan digelar serentak pada bulan Desember.

Pada hari Sabtu, (22/11/2025) malam, H. Asep Dana melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan warga Perum Regensi Blok Ciprus 6 RT 01/018 dan Dusun Sukasenang, Desa Cikampek Utara.

Dalam kegiatan tersebut, H. Asep Dana menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk memohon doa restu dan dukungan dari masyarakat Desa Cikampek Utara. Ia juga bertekad untuk menciptakan suasana kehangatan dan kondusifitas di lingkungan masyarakat.

“Saya ingin Pilkades tahun ini berjalan hangat dan harmonis. Kunjungan ke Perum Regensi Blok Ciprus di kediaman Ibu Nani Maryani dan Dusun Sukasenang RT 01-03 di kediaman Bapak Deden ini saya lakukan agar tercipta rasa kehangatan dalam persaingan yang sehat,” ujarnya.

“Dalam waktu dekat ini, saya berencana untuk secepatnya melakukan silaturahmi dengan warga lainnya. Semoga semuanya dimudahkan dan berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Nani Maryani, seorang warga Perum Regensi Blok Ciprus, menyambut baik kegiatan silaturahmi ini sebagai kesempatan untuk mengenal lebih dekat sosok calon kepala desa.

“Saya sangat antusias dengan kunjungan calon kades ini. Kita jadi lebih tahu dan mengenal lebih dekat dengan sosok yang akan kita pilih nanti,” Ujarnya.

H. Asep Dana berencana untuk melanjutkan silaturahmi dengan warga di kampung-kampung lainnya di Desa Cikampek Utara, yang terdiri dari 6 kampung, yaitu Kampung Sukasenang, Kampung Ciselang, Kampung Mekar Jaya, Kampung Mekarsari, dan Kampung Baru Timur.

•Edi