KARAWANG |infokeadilan.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang merespons cepat adanya dugaan praktik pungutan liar yang di lakukan oleh seorang oknum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di salah satu desa di Kecamatan Cibuaya mencuat setelah adanya pemberitaan di salah satu media online.

Koordinator Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Cibuaya saat dikonfirmasi menyatakan bahwa PSM yang bersangkutan akan dipanggil ke Dinsos pada hari Senin. Dalam pemanggilan tersebut, PSM akan didampingi oleh Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM). Kesos juga menekankan pentingnya PSM bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tidak melakukan pungutan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Karawang Hj. Marawati menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini dan sejak berita kami terima, langsung ditindaklanjuti melalui Ketua IPSM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan aparat desa setempat. Insya Allah, hari Senin yang bersangkutan akan kami temui langsung,” ujarnya saat dihubungi awak media, Jum’at (14/11/2025).

Ia juga menambahkan bahwa upaya preventif telah dilakukan dengan adanya Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap PSM. Pakta Integritas tersebut menyatakan bahwa PSM yang terindikasi melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat akan ditindak tegas, bahkan hingga pemberhentian dari jabatannya.

“Jika aduan tersebut terbukti benar, maka yang bersangkutan harus bersedia untuk mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya sebagai PSM,” tegasnya.

Dinsos Karawang berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang dan merugikan masyarakat.

“Kami juga atas nama Dinas Sosial menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini,” pungkasnya.

•Her

KARAWANG |infokeadilan.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang memberikan respons serius terhadap pemberitaan yang muncul mengenai dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam pengurusan Universal Health Coverage (UHC) yang dialami seorang warga Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Karawang, dr. La Ode Ahmad, menegaskan bahwa program UHC seharusnya tidak memungut biaya apapun.

“Sesuai aturan, semua proses dalam program ini gratis tanpa dipungut biaya. Menindaklanjuti berita yang beredar, tim kami akan segera melakukan investigasi lapangan,” ujarnya saat dihubungi pada Jum’at (14/11/2025).

Dr. La Ode Ahmad menyarankan untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai mekanisme dan aturan program UHC, dengan mengarahkan awak media untuk menghubungi dr. Konni Kurniasih yang membidangi program tersebut.

Dr. Konni Kurniasih memberikan respons singkat, “Terima kasih atas informasinya. Dinkes telah berkoordinasi dengan Dinsos dan akan menelusuri kasus ini ke Puskesmas (PKM) terkait. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pimpinan.” Pungkasnya.

Dinas Kesehatan juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan dinas terkait untuk bersama-sama mengawasi dan menyukseskan program UHC agar berjalan sesuai dengan tujuan, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Karawang.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menuai kritik tajam setelah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 1,4 miliar dari APBD untuk proyek pembangunan tiang dekoratif antik setinggi 9 meter di kawasan Cabang Dua. Proyek ini, yang dikerjakan oleh PT. MBI Teruna Persada, dinilai tidak memiliki urgensi dan mengabaikan kebutuhan infrastruktur dasar yang mendesak bagi masyarakat.

Berdasarkan data resmi, proyek dengan nomor kontrak 000.3.2/1932/SP/DISHUB ini memiliki nilai kontrak Rp1.455.210.000 dan masa kerja 75 hari kalender, mulai 13 Oktober hingga 24 Desember 2025.

Keputusan Pemkab Karawang ini menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat, yang menilai proyek tersebut hanya berfokus pada estetika kota tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami lebih membutuhkan jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan penerangan jalan di pelosok desa, bukan tiang dekoratif mahal yang hanya mempercantik pusat kota.” ujar seorang warga Karawang Barat dengan nada kesal, Jum’at (14/11/2025).

Masyarakat mempertanyakan urgensi proyek ini di tengah kondisi daerah yang masih kekurangan fasilitas publik. Mengapa anggaran miliaran rupiah justru dialokasikan untuk proyek yang dianggap sebagai “gimmick pembangunan”.

– Evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran Dinas Perhubungan.

– Transparansi mengenai urgensi dan manfaat proyek bagi kepentingan umum.

– Audit terhadap nilai proyek yang dinilai tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

Jika pembangunan hanya bertujuan untuk pencitraan, masyarakat tetap merasakan gelapnya realita.

•Agus Sofyan

BEKASI |infokeadilan.com – Kondisi lingkungan yang memprihatinkan terus menghantui warga Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Tumpukan sampah yang berserakan dan jalan lingkungan yang hancur telah menjadi masalah menahun, memicu keresahan warga dan keluhan atas minimnya perhatian dari pemerintah daerah.

Pantauan di lokasi pada Jum’at (14/11/2025) menunjukkan tumpukan sampah rumah tangga dan limbah usaha kecil menggunung di pinggir jalan, bahkan sebagian meluber hingga ke badan jalan. Kondisi ini tak hanya menimbulkan bau tak sedap, tetapi juga mengundang lalat dan berpotensi menyebarkan penyakit.

Selain itu, kondisi jalan di beberapa titik mengalami kerusakan parah, dengan lubang-lubang menganga yang menyulitkan lalu lintas kendaraan. Saat hujan tiba, lubang-lubang tersebut berubah menjadi kubangan yang membahayakan pengguna jalan.

Hendra, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa warga telah bertahun-tahun menantikan perbaikan jalan, namun hingga kini belum ada tindakan nyata.

“Setiap hari kami melewati jalan ini, selalu becek. Kalau malam gelap, lubang-lubang tidak terlihat dan sangat membahayakan,” ujarnya.

Warga lainnya, Ibu Siti menyoroti masalah sampah yang tak kunjung teratasi.

“Sampah makin banyak, tapi jarang diangkut. Baunya menyengat, apalagi kalau siang hari. Kami sudah sering mengadu, tapi tidak pernah cepat ditangani,” keluhnya.

Warga mengeluhkan bahwa permasalahan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Jalan rusak menyulitkan kendaraan pengangkut barang untuk masuk, sementara tumpukan sampah menciptakan pemandangan yang tidak layak di tengah kawasan Cikarang yang dikenal sebagai pusat industri.

“Apalagi ini dekat dengan masjid dan sekolah madrasah, anak sekolah dan warga yang ingin sholat harus melewati jalan ini yang kondisinya seperti kubangan, apalagi aroma sampahnya sangat mengganggu,” tambah seorang warga.

Para warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera turun tangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari penataan sistem pengangkutan sampah hingga pembangunan kembali infrastruktur jalan yang rusak.

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com – Kondisi memprihatinkan terlihat di beberapa ruang kantor Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Pantauan di lokasi pada Kamis (14/11/2025) menunjukkan ruangan-ruangan tersebut tampak tidak terawat dan berantakan, menimbulkan dugaan adanya pembiaran tanpa upaya perbaikan atau penataan.

Selain kondisi kantor yang kurang terawat, muncul pula dugaan lain terkait kehadiran Kepala Desa yang disinyalir jarang berada di kantor. Akibatnya, pelayanan publik di desa tersebut dinilai kurang efektif. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa setelah jam istirahat, hanya beberapa staf desa yang terlihat berada di kantor, sehingga pelayanan diduga tidak maksimal.

Menanggapi hal ini, awak media mencoba mengonfirmasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang melalui Kepala Seksi (Kasie) DPMD, Shasa, menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait dugaan tersebut.

“Waalaikumsalam. Terima kasih infonya, Bapak. Nanti coba kami koordinasikan dengan kecamatan untuk melakukan pengecekan,” ujarnya saat dihubungi awak media.

Lebih lanjut, Shasa menjelaskan terkait bantuan anggaran yang dikucurkan pemerintah. Menurutnya, kejelasan peruntukan anggaran tersebut dapat ditanyakan langsung kepada pihak desa, khususnya terkait pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) kantor desa.

“Terkait bantuan keuangan, setiap anggaran memiliki ketentuan peruntukannya. Silakan ditanyakan kepada pihak desa, apakah dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) terdapat pos untuk pengadaan/pemeliharaan sarpras kantor. Terima kasih masukannya, pak,” paparnya.

Mengenai dugaan lain terkait absensi yang dinilai kurang maksimal di kantor desa, Shasa menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar melakukan pembinaan.

“Coba nanti kami koordinasikan dengan kecamatan untuk pembinaannya,” pungkasnya.

“Bisa dikonfirmasi langsung ke desa nya mungkin pak. Kewajiban desa u/perawatan sarpras yg ada di desa. Bisa dikonfirmasi langsung ke desa nya mungkin pak. Kewajiban desa u/perawatan sarpras yang ada di desa.” Tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak terkait.

Kondisi ini menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Diharapkan, pihak terkait segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi kantor desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Pisangsambo.

•Tim

KARAWANG |infokeadilan.com – Menanggapi keluhan dan laporan dari berbagai pihak terkait maraknya penggunaan aliran listrik ilegal di area persawahan diwilayah Kecamatan Cibuaya, PLN Rengasdengklok menyatakan komitmennya untuk melakukan penertiban. Hal ini diungkapkan setelah pertemuan antara pihak PLN Rengasdengklok dengan Pemerintah Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, sebagai upaya sinergi dalam menertibkan penggunaan listrik yang tidak sesuai peruntukan, Kamis (13/11/2025).

Kepala PLN Rengasdengklok, Lukman, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan dan penertiban aliran listrik yang menuju ke sawah. Ia menjelaskan bahwa penggunaan listrik seharusnya hanya diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga dan wajib memiliki Sertifikat Layak Operasi (SLO).

Menurut Lukman, penggunaan listrik untuk keperluan lain, seperti di sawah, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan.

“Kalau dari PLN,  memang untuk listrik di persawahan itu tidak diperkenankan, Pak. Jadi PLN itu hanya melayani pemasangan sesuai Versil. Jika ada yang sampai menyambung listrik ke sawah, kemudian menyantol ke PLN, kami akan putuskan dan melepasnya. Bagaimanapun, itu membahayakan warga terkait keselamatan di lapangan dan lingkungan.” Jelasnya.

Lukman menambahkan, PLN memiliki batasan-batasan dalam pelayanan dan penguasaan pelanggan. Pihaknya akan menghimbau agar listrik tidak disalurkan ke persawahan. Jika ditemukan penyaluran listrik langsung dari jaringan PLN tanpa melalui KWH, tindakan tegas akan diambil.

“Jika ditemukan ada oknum PLN yang memasang aliran listrik ke sawah, pasti kita tindak. Tindakan yang kita lakukan pun tentunya ada mekanismenya. Jikalau memang terbukti, tentunya ada eviden yang sesuai, artinya ada surat peringatan ke 1, 2, dan ke 3, baru kita tindak,” Tegasnya.

Lukman juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan listrik dengan seaman mungkin dan sesuai peruntukan.

“Gunakan listrik untuk rumah, dan listrik untuk rumah itu tentunya yang ber-SLO, yaitu berSertifikat Layak Operasi. Rumah-rumah yang ber-SLO silahkan digunakan dan dimanfaatkan listrik dengan baik, tapi tidak diperkenankan listrik itu untuk disalurkan ke sawah karena itu membahayakan lingkungan dan keselamatan warga yang dikhawatirkan sedang melakukan kegiatan di area persawahan,” Pungkasnya.

Sementara itu, Ahmad Mustofa Camat Cibuaya menyatakan kesiapannya untuk mendampingi PLN dalam pelaksanaan penertiban ini. Ia berharap agar para petani di Cibuaya tidak salah paham terkait upaya penertiban ini.

“Saya memahami kendala yang dihadapi petani dalam pengendalian hama tikus, dan kami juga telah berupaya mencari solusi melalui normalisasi saluran irigasi, program Kalagumarang, dan Rubuha (Rumah Burung Hantu) sebagai metode pengendalian hama yang lebih manusiawi dan aman.” Jelasnya.

“Dan kepada pihak PLN saya meminta untuk tidak memberikan hukuman kepada petani yang telah memasang listrik secara ilegal, melainkan melakukan pendekatan persuasif. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang ada tanpa memberatkan petani.” Harapnya.

“Tujuan penertiban ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memperbaiki sistem dan memastikan penggunaan listrik sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya berharap kepada pihak PLN untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam proses penertiban ini.” Pungkas Camat menandaskan.

•Tim infokeadilan.com