KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar rapat tindak lanjut guna memperketat pengawasan terhadap seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi di wilayahnya, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret untuk menangani dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang mungkin timbul. Langkah strategis ini diambil tidak lepas dari tindakan penertiban yang telah dilakukan sebelumnya, di mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memutuskan untuk menutup sementara salah satu tempat hiburan malam terkait ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan ketertiban umum serta norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE., dalam arahannya menegaskan telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran dinas terkait, para camat, serta mengajak kerja sama yang erat dengan pihak Kepolisian Resor Karawang dan Komando Distrik Militer untuk melaksanakan patroli gabungan. Kegiatan pengawasan ini akan ditingkatkan secara intensif, terlebih menjelang masa libur sekolah, guna memastikan ketertiban dan kondusivitas lingkungan tetap terjaga dengan baik.

“Karawang memiliki potensi yang sangat besar, namun hal ini harus diimbangi dengan ketertiban. Saya sendiri telah turun langsung meninjau dan memeriksa satu per satu tempat hiburan, termasuk karaoke, untuk memastikan mana yang telah memiliki izin resmi dan mana yang belum. Menjelang libur sekolah nanti, saya memerintahkan agar aparat kepolisian dan TNI bersama-sama melakukan patroli gabungan secara rutin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meresahkan masyarakat,” tegas Bupati, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP., menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini memfokuskan perhatian pada pengawasan administratif yang ketat terhadap 122 unit Tempat Hiburan Malam yang tercatat resmi beroperasi di wilayah Karawang. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek kelengkapan perizinan usaha semata, namun rapat tersebut juga telah merumuskan langkah taktis lintas dinas yang terkoordinasi, dengan tujuan utama menekan dampak sosial negatif serta mencegah penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS.

“Kita telah mengambil langkah nyata dan konkret. Terhadap tempat hiburan yang terbukti melanggar ketentuan, telah dilakukan penutupan sementara oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh pengelola tempat usaha memenuhi syarat administrasi dan operasional yang telah ditetapkan. Bersama dengan unsur Masyarakat Peduli Sosial, kami akan bertindak secara menyeluruh dan terpadu agar praktik-praktik yang bertentangan dengan norma dan asusila tidak terulang kembali di masa mendatang,” jelas Sekda.

Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan bahwa fenomena perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya harus ditangani secara tuntas sejak akar permasalahannya. Menyikapi berbagai permasalahan sosial yang muncul, termasuk isu yang berkaitan dengan orientasi seksual, Pemerintah Kabupaten Karawang menempuh pendekatan yang menyeluruh dan humanis, yang melibatkan aspek keagamaan, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat secara seimbang.

Selain melalui penegakan aturan, pemerintah juga menggerakkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua sebagai pendidik utama di rumah, tokoh agama, organisasi pemuda, hingga lembaga pendidikan, untuk bersatu padu dalam upaya pencegahan. Edukasi yang masif dan terarah menjadi prioritas utama guna menahan penyebaran paham yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, serta membatasi kebebasan perilaku yang dapat merusak moral dan karakter generasi muda, khususnya yang mengarah pada perilaku menyimpang.

Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan kerja sama semua pihak, Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus menjaga citra daerah sebagai wilayah yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya, serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.***

BEKASI |Infokeadilan.com  – Musyawarah Kabupaten (Mukab) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi untuk periode bakti 2026–2031 telah terlaksana dengan penuh khidmat dan sukses di Hotel Sahid Lippo Cikarang, pada Senin (8/6/2026). Sebagai momen penting bagi dunia usaha daerah, kegiatan ini memiliki catatan istimewa di mana acara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Drs. H. Endin Samsudin, dan diakhiri dengan penutupan yang dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja.

Agenda lima tahunan ini menjadi pusat pertemuan strategis para pemangku kepentingan ekonomi daerah, yang turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, berbagai asosiasi pengusaha, serta para pengurus dan anggota Kadin Kabupaten Bekasi. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi bukti nyata tingginya perhatian terhadap peran vital dunia usaha dalam memajukan perekonomian wilayah.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa; Komandan Kodim 0509/Bekasi, Letkol Inf. Semeru; perwakilan dari Kepolisian Resor Metro Bekasi; perwakilan Kejaksaan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Cikarang; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Prof. Dr. KH. Mahmud; serta Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi, Nawawi Al Aksi.

Dari kalangan dunia usaha dan asosiasi, hadir pula Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi, H. Wasju, beserta jajaran perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI), Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSINDO), Ikatan Praktisi HRD Kabupaten Bekasi, serta Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bekasi.

Kehadiran perwakilan dari Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi), Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (Perkopindo), Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bekasi, dan Harmoni HRD Indonesia semakin melengkapi keberagaman peserta yang hadir. Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat terkemuka Kabupaten Bekasi juga turut memeriahkan suasana, antara lain H. Apuk Idris, HK Damin Sada, H. Obing Fachrudin, H. Yaman Edi Bair, H. Yaya Ropandi, H. Jejen Sayuti, H. Toto, Rimbawan Sugiarto, SH, H. Toto Iskandar, serta KH. Imam Mulyana Al Budry, S.A.

Dalam sambutan penutupannya, Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya sekaligus ucapan selamat kepada Heri Noviar yang terpilih kembali memimpin Kadin Kabupaten Bekasi untuk periode 2026–2031. Ia menilai kepercayaan yang diberikan ini merupakan amanah besar untuk terus menjaga sinergi yang telah terjalin harmonis selama ini.

“Selamat atas terpilihnya kembali Bapak Heri Noviar sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bekasi. Semoga organisasi ini senantiasa menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera melalui kolaborasi yang nyata dan berkelanjutan,” ujar dr. Asep dalam pidatonya.

Lebih jauh, ia menekankan esensi pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha, di mana Kadin berperan sebagai jembatan utama fasilitasi hubungan tersebut. Menurutnya, peran Kadin sangat krusial dalam memperluas cakrawala investasi serta menciptakan iklim kemitraan yang kondusif dan saling menguatkan.

“Saya sangat berharap Kadin mampu memperluas jejaring investasi dan senantiasa memfasilitasi kerja sama yang positif serta konstruktif bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Plt Bupati juga menyampaikan kabar gembira dan prospek cerah bagi perkembangan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan hasil pertemuannya baru-baru ini dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang membuka peluang besar masuknya berbagai investasi baru ke Kabupaten Bekasi. Hal ini tentu menjadi peluang emas yang harus disiapkan bersama, termasuk dalam pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dari ribuan perusahaan industri yang beroperasi di wilayahnya.

“Banyak rencana investasi yang akan masuk ke Kabupaten Bekasi, dan ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Terkait pengelolaan dana CSR dari ribuan perusahaan industri yang ada, saya berharap program-program tersebut dapat diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Dan yang terpenting, pelaksanaannya harus melibatkan serta dikerjakan oleh tenaga dan kontraktor asli putra daerah Kabupaten Bekasi,” pesannya dengan penuh harap.

Sementara itu, pada sesi pembukaan acara yang dilakukan sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Drs. H. Endin Samsudin, mengutarakan harapan besar pemerintah daerah terhadap perhelatan ini. Ia memandang Mukab VIII sebagai momentum strategis untuk memperkokoh kerja sama antarpemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

“Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar dan paling dinamis di Indonesia, sehingga memiliki bobot dan peran yang sangat signifikan dalam peta perekonomian daerah maupun nasional,” ungkap Endin Samsudin.

Oleh karena itu, keberadaan Kadin memiliki posisi yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong arus investasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan secara sendiri atau parsial. Diperlukan kolaborasi yang erat dan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, Kadin adalah mitra utama yang diharapkan mampu menghadirkan inovasi, membuka akses peluang investasi, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan daya saing daerah agar semakin unggul,” terang Endin, yang kemudian menandai pembukaan resmi Mukab VIII dengan pemukulan gong secara simbolis.

Heri Noviar Terpilih Aklamasi, Penetapan Berdasarkan Verifikasi Administratif

Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai oleh para tokoh masyarakat, asosiasi pengusaha, serta seluruh peserta dan anggota Kadin Kabupaten Bekasi yang terdaftar aktif, Heri Noviar secara resmi ditetapkan terpilih kembali menjadi Ketua Kadin Kabupaten Bekasi periode 2026–2031. Penetapan ini dilakukan secara aklamasi setelah melalui proses verifikasi dan validasi administrasi yang ketat dan transparan.

Ketua Steering Committee (SC) Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi, KH. Soleh Jaelani, menjelaskan dalam sidang pleno bahwa penetapan ini didasarkan pada kelengkapan berkas dan pemenuhan seluruh persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Organisasi (PO) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kadin Indonesia.

“Bapak Heri Noviar ditetapkan terpilih secara aklamasi karena berkas kelengkapannya lengkap dan memenuhi seluruh syarat administrasi yang ditetapkan,” jelas KH. Soleh Jaelani didampingi tim verifikasi dan panitia SC.

Sementara itu, bakal calon lainnya, Petrick Saimartua Simajuntak, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos verifikasi. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi utama, yakni tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat Kabupaten Bekasi, serta status keanggotaan Kadin untuk tahun 2026 yang dinyatakan tidak aktif setelah melalui proses validasi.

“Ada persyaratan baku bahwa seorang calon ketua harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang aktif sekurang-kurangnya selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2025 dan 2026. Hal ini tidak terpenuhi, sehingga berkas yang bersangkutan tidak dapat diteruskan,” tegas KH. Soleh.

Setelah penetapan dan penyampaian hasil verifikasi kepada seluruh peserta maupun tim peninjau Mukab, panitia Steering Committee menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan acara secara berturut-turut. Mulai dari pelaksanaan Sidang Pleno I, II, dan III, pembentukan pimpinan sidang serta komisi-komisi kerja, hingga berakhir pada tahapan krusial penandatanganan berita acara resmi hasil Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi.

Secara keseluruhan, seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan hingga penutupan berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan penuh semangat kebersamaan, melahirkan harapan baru bagi kemajuan dunia usaha di Kabupaten Bekasi lima tahun ke depan.***

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait maraknya informasi dan dugaan adanya lokasi yang dijadikan tempat berkumpul serta kegiatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai norma sosial, agama, dan budaya yang hidup di tengah masyarakat Kabupaten Karawang.

Menanggapi isu yang menjadi sorotan publik ini, Endang Sodikin menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti kebenarannya berdasarkan hasil verifikasi menyeluruh dan fakta yang ditemukan di lapangan, ia akan mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera mengajukan permohonan evaluasi perizinan kepada instansi di tingkat pusat, khususnya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini mengingat dasar hukum penerbitan izin usaha untuk tempat tersebut merupakan wewenang dan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Saya merasa sangat prihatin apabila memang benar tempat tersebut diduga menjadi wadah atau media berkumpulnya komunitas yang aktivitas dan kegiatannya bertentangan dengan norma serta tata kehidupan yang berlaku di Kabupaten Karawang,” ujar Endang Sodikin dalam keterangannya.

Lebih jauh, ia menjelaskan batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal perizinan, sehingga langkah yang ditempuh harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Saya mendorong Bupati Karawang untuk mengajukan evaluasi perizinan kepada Kementerian Investasi. Mengacu pada ketentuan yang ada, apabila kelengkapan dokumen dan persetujuan izin usaha disetujui oleh pemerintah pusat, maka proses peninjauan kembali, evaluasi, maupun pencabutan izin tersebut juga menjadi kewenangan dan ranah keputusan kementerian atau lembaga terkait,” jelasnya.

Selain menyoroti aspek hukum dan perizinan, Endang Sodikin juga menekankan bahwa penanganan persoalan yang menyentuh tatanan sosial dan moral masyarakat tidak dapat dibebankan semata kepada pemerintah daerah maupun lembaga legislatif. Menurutnya, penyelesaian masalah ini memerlukan partisipasi aktif dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, tokoh agama, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada. Peran serta mereka dinilai sangat penting sebagai sarana pendidikan, pembinaan, dan pengawasan sosial bagi generasi muda maupun masyarakat luas.

Secara khusus, Endang Sodikin juga menilai sinergi lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karawang memiliki peran strategis dan sangat diperlukan. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan pemahaman, edukasi, serta pembinaan yang mendalam kepada masyarakat agar senantiasa menjaga nilai keagamaan dan norma yang berlaku.

“Kita tidak boleh memandang persoalan ini hanya sebagai tanggung jawab atau kewajiban Pemerintah Daerah, baik itu Bupati maupun DPRD semata. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, yang harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai pendidikan utama, kemudian bersinergi dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga seluruh warga Karawang. Semua harus bergerak bersama untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” tegasnya, Senin (8/6/2026).

Di akhir pernyataannya, Endang Sodikin mengimbau agar seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemangku kepentingan, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau menghakimi sebelum dilakukan proses verifikasi yang akurat dan objektif. Ia menekankan pentingnya memastikan fakta di lapangan secara rinci, termasuk siapa saja dan dari mana asal para pengunjung yang diduga berkumpul di lokasi tersebut, guna menghindari kesalahpahaman maupun generalisasi yang keliru.

“Kita memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi dan penelusuran fakta secara teliti terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah benar mayoritas orang yang berkumpul dan melakukan aktivitas di sana merupakan warga asli Karawang, atau justru mereka yang berasal dari luar daerah. Jangan sampai muncul asumsi atau tuduhan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, yang akhirnya justru merugikan citra dan nama baik masyarakat Karawang pada umumnya,” imbaunya.

Endang Sodikin berharap seluruh pihak yang terlibat dapat senantiasa mengedepankan pendekatan yang bijaksana, objektif, serta berlandaskan pada data dan fakta yang teruji. Dengan demikian, setiap langkah maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun respon yang muncul dari masyarakat dapat berjalan seiringan dengan peraturan yang berlaku, serta tetap menjaga suasana yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Karawang.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, merespons dengan perhatian serius beredarnya rekaman video di media sosial yang menarasikan dugaan adanya aktivitas pesta yang diduga dilakukan oleh komunitas sesama jenis di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karawang.

Sebagai pemimpin daerah, Bupati menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial serta menegakkan nilai-nilai norma yang hidup di masyarakat maupun ajaran agama yang dianut oleh warga. Ia mengingatkan bahwa Karawang dikenal luas dengan identitas dan ciri khasnya sebagai “Kota Santri”, sebuah julukan yang melekat erat karena keberadaan ribuan pondok pesantren yang tersebar di berbagai penjuru wilayah dan menjadi pusat pendidikan serta pembentukan karakter masyarakat.

“Penting bagi kita semua untuk tetap menjaga toleransi, namun norma-norma di masyarakat juga harus dijaga dengan baik. Karawang ini kota santri, banyak pesantren di sini, sehingga hal-hal (perilaku menyimpang) seperti itu harus diantisipasi,” ujarnya saat memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut, Senin (8/6/2026).

Untuk membuktikan keseriusan dan mengambil langkah nyata di lapangan, Bupati Aep telah memberikan arahan tegas kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang agar bergerak cepat dan bertindak tegas sesuai wewenang dan aturan yang berlaku. Ia memerintahkan penegak peraturan daerah tersebut untuk segera mengirimkan surat peringatan resmi kepada pengelola tempat hiburan malam yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, sebagai langkah awal penegakan aturan dan pencegahan hal serupa terulang.

Terkait status dan dasar hukum beroperasinya tempat hiburan tersebut, Aep menjelaskan bahwa izin operasionalnya memang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Satpol PP tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan rutin, pemantauan, hingga mengambil langkah penindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran norma sosial maupun ketentuan yang berlaku di wilayah operasional tempat usaha tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga meluruskan pandangan serta menepis berbagai asumsi negatif yang berkembang di media sosial dan dinilai menyudutkan kinerja aparat penegak perda. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Satpol PP Karawang saat ini telah bekerja secara sungguh-sungguh, profesional, dan mengikuti prosedur yang benar untuk mengusut tuntas peristiwa ini hingga menemukan kejelasan dan fakta yang sesungguhnya.

“Kami berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh kepada Satpol PP yang saat ini sedang bekerja di lapangan untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya, meminta dukungan dan kepercayaan publik terhadap proses penanganan yang sedang berjalan.

Sebelumnya, jagat maya dan masyarakat Karawang sempat dikejutkan oleh beredarnya sebuah rekaman video yang diunggah warga, menampilkan kerumunan sejumlah pria di sebuah tempat hiburan malam. Lokasi tersebut diduga menjadi tempat berkumpulnya komunitas sesama jenis dalam sebuah perayaan atau pesta yang berlangsung pada akhir pekan kemarin, yang kemudian memancing reaksi dan perhatian luas dari masyarakat.***