BEKASI |infokeafilan.com – Peredaran miras harus segera diminimalisir secepat mungkin, baik melalui regulasi maupun penindakan khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi

Putra Agustian, S.H, C.L.A selaku Auditor Hukum menjelaskan Tak hanya Pasal 340 KUHP, para pelaku juga akan dijerat dengan Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan.

“Dalam kasus peredaran minuman keras oplosan selama ini, polisi menjerat pelaku dengan pelanggaran Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan” tegasnya

Pasal 204 ayat (1):
“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340:
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

Pasal 137:
1 “Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

2 .Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 138:
“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

Putra Agustian, S.H, C.L.A juga menegaskan langkah yang tepat adalah selain memperkuat fungsi peran lingkungan masyarakat dengan hukuman yang maksimal agar sistem peradilan pidana optimal dan sinergis sehingga ada kesatuan tindakan yang sama antara pemerintah daerah, polisi, jaksa dan hakim. Agar pelaku penjual dan pemproduksi minuman oplosan dihukum setinggi-tingginya.

“Pasalnya, keberadaan minuman tanpa aturan itu sangat membahayakan keamanan nasional dan berkait dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya wilayah hukum Kabupaten Bekasi, maka diperlukan hukuman maksimal ditambah dakwaan yang berlapis dan optimal dari ancaman pembunuhan berencana, menjual tanpa izin, manipulasi pajak, jerat pula dengan undang undang pangan dan tentunya akan lebih efektif jika di dukung oleh peraturan daerah (Perda)” ucapnya, Selasa (4/11/2025).

Jadi, Pemkab Bekasi tunggu apalagi.? dan mau sampai kapan harus terus berwacana.? Wacana sejak tahun 2018 sampai saat ini tetap jadi wacana.? kita harus menunggu berapa lama lagi.? dan harus menunggu berapa banyak korban lagi.?” tutupnya

•Jaong

BEKASI |infokeadilan.com – Peredaran minuman keras (miras) yang semakin merajalela di Kabupaten Bekasi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, memicu berbagai dampak negatif.

Menanggapi isu tersebut, seorang Auditor Hukum yang ditemui di kantornya pada (4/11/2025) angkat bicara.

Maraknya keluhan masyarakat terkait dampak negatif dari kurangnya pengawasan terhadap peredaran miras, mendorong Auditor Hukum untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran minuman keras.

Putra Agustian, S.H, C.L.A, selaku Auditor Hukum, menekankan pentingnya penerbitan Perda ini sebagai langkah konkret untuk menekan angka permasalahan yang timbul di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Saya meminta Pemkab Bekasi bersikap serius serta segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol tentunya melalui Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Saat ini, Kabupaten Bekasi belum memiliki Perda khusus yang mengatur peredaran miras. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menggantikan Perda Nomor 17 Tahun 2009. Namun, Auditor Hukum mengingatkan bahwa kondisi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sangat berbeda.

“Masa jadi kalah sama tetangga sebelah yang sudah punya Perda bahkan sudah di perbarui, lah Kabupeten Bekasi cuma hanya sekedar wacana dari tahun 2018, terus mau sampai kapan berwacana?” ucapnya dengan nada prihatin.

Auditor Hukum juga meminta Pemkab Bekasi untuk menyadari dampak negatif dari kurangnya kontrol terhadap peredaran miras, termasuk peningkatan angka kriminalitas. Hal ini juga diakui oleh Camat Tambun Utara beberapa waktu lalu.

H. Najmudin, Camat Tambun Utara, mengungkapkan bahwa wilayahnya menempati urutan ketujuh sebagai daerah dengan tingkat permasalahan sosial yang cukup tinggi.

“Berdasarkan data Pemkab Bekasi, sepanjang 2025 terdapat 127 kasus sosial di Kecamatan Tambun Utara,” jelasnya.

•Jaong

KARAWANG |infokeadilan.com – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Pengamat PJT II Johar secara resmi memulai program normalisasi saluran sekunder di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi warga yang menginginkan adanya perbaikan signifikan pada sistem pengairan, Senin (3/11/2025)

Kegiatan normalisasi ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian rapat konsolidasi yang membahas secara mendalam mengenai kondisi saluran dan kebutuhan mendesak warga. Program ini akan difokuskan pada saluran sekunder yang membentang dari RW 05 hingga RW 16, mencakup area Rawabagi hingga Desa Tegalsawah di Karawang Timur. Metode normalisasi yang digunakan adalah manual, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Kepala Pengamat PJT II Johar, Yudi, menjelaskan kepada awak media bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan dari BBWS untuk melaksanakan berbagai persiapan. Salah satunya adalah pemasangan spanduk himbauan di lingkungan RT 16 Taneuh Berem. Spanduk ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat, tetapi juga sebagai ajakan kepada warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan saluran.

“Kami telah memasang jaring dan spanduk di BTGS 2 dan BTGS 1 sebagai bagian dari upaya menanggulangi masalah sampah yang seringkali menjadi penyebab utama penyumbatan saluran. Langkah ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk mendengarkan dan melaksanakan keinginan warga,” ujar Yudi.

Yudi juga menambahkan harapannya agar masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

“Saya sangat berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan ke saluran sekunder. Kelancaran aliran air sangat penting bagi para petani kita, dan menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Dengan adanya program normalisasi ini, diharapkan masalah banjir dan genangan air yang sering terjadi di musim hujan dapat diminimalisir, serta meningkatkan efisiensi irigasi bagi lahan pertanian di wilayah Karawang Timur.

•Her/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Polemik terkait dugaan pengumpulan kartu bansos oleh oknum aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Tirtajaya kembali meradang. Kisruh yang sempat ramai diperbincangkan ini, sebelumnya dianggap selesai dengan adanya surat pernyataan klarifikasi dari oknum aparat desa terkait.

Dalam surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2025, Ketua RT 011 Dusun Tamiang Desa Pisangsambo, Kartim, mengakui telah melakukan pengumpulan ATM KKS Bank BNI secara sukarela untuk pencairan Bansos BPNT. Kartim juga menyatakan bahwa setelah dicairkan, kartu ATM dan uangnya telah diberikan kepada KPM masing-masing tanpa potongan, kecuali biaya administrasi agen bank. Sebagai solusi, Kartim berjanji akan mengembalikan kartu ATM KKS Bank BNI kepada masing-masing KPM dan tidak akan melakukan pengumpulan lagi di kemudian hari.

Namun, persoalan ini kembali mencuat diduga akibat adanya ungkapan dari seorang Pejabat Pemerintah Kecamatan Tirtajaya yang dinilai menyudutkan terhadap PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Forum Warga Tirtajaya di aplikasi Whatsapp, persoalan ini kembali menghangat setelah adanya laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang kepada seorang petugas PSM Tirtajaya melalui sambungan telepon. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pengumpulan kartu bansos dilakukan atas perintah atau inisiatif PSM Tirtajaya, berdasarkan laporan dari salah satu pejabat Pemerintah Kecamatan.

“Tadi bu Kadis Dinsos ngebel, kata pak Camat pengumpulan kartu KKS di RT 11 atas perintah PSM,” tulis ketua PSM Tirtajaya di grup Forum Warga Tirtajaya.

Petugas PSM tersebut kemudian mengklarifikasi, “Tapi sudah beres dan diklarifikasi sih tadi. Tapi ga ada komfirmasi dulu sih ke saya (Puguh ge hnteu komfirmasi heula k uing ge-red).” tulisnya lagi.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan berimbang, awak media mencoba mengkonfirmasi Camat Tirtajaya, Dullah.

Dalam keterangannya, Dullah membantah telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Dinsos. “Saya ga pernah lapor kejadian tersebut, itu masih dikaji dikantor kebenarannya, inisiatif siapa dan sebagainya (dsb) gitu kang,” jelasnya kepada awak media, Senin (3/11/2025) malam.

Lebih lanjut, Camat Dullah menjelaskan bahwa pihak Dinsos sudah mengetahui tentang kejadian tersebut sebelum bertanya kepadanya. “Kadinsos sebelum nanya ke saya udah tau ko, tapi kebenarannya masih di cari tau, gitu kang, kenapa mesti rame rame kalau tidak bersalah,” tandasnya.

Menyikapi hal ini, demi menciptakan kondusifitas, diharapkan pihak-pihak terkait untuk kembali melakukan klarifikasi secara terbuka dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan dinas terkait juga diminta untuk melakukan evaluasi dan menindak tegas dengan menerapkan aturan yang lebih komprehensif, atau bila perlu, memberikan sanksi tegas.

•Jek/Her

KARAWANG |infokeadilan.com  – Kekecewaan mendalam dirasakan sejumlah awak media saat menyambangi kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Karawang. Kedatangan mereka bertujuan mengonfirmasi kelanjutan kerja sama pekerjaan yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati. Sayangnya, upaya tersebut terhambat lantaran pihak dinas sulit ditemui.

Padahal, sebelumnya kesepakatan kerja sama telah terjalin dengan komitmen yang jelas. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang profesionalitas dinas terkait dalam memegang teguh komitmen yang telah dibuat.

Setelah berkali-kali gagal menemui pimpinan tertinggi (Kepala Dinas) di dinas tersebut awak media akhirnya berhasil menemui Lilis Asyuri, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), pada (3/11/2025).

Namun, alih-alih mendapat kepastian, awak media justru terkejut dengan penjelasan Lilis Asyuri. Ia mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Kabid PSP, fungsinya diduga dikebiri oleh seorang oknum pejabat berinisial D. Bahkan, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sama sekali tidak dapat ia kerjakan.

“Jika membahas titik pekerjaan, mohon maaf, saya justru tidak tahu sama sekali. Saya pusing karena semua keputusan ada di Dikdik. Bahkan, titik lokasi pekerjaan pun diubah-ubah tanpa sepengetahuan saya. Padahal, saya yang KPA dan seharusnya berhak menentukan,” keluhnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dirinya adalah PPK dan KPA dalam kegiatan di bidangnya.

“Didik itu selaku Barjas (Barang dan Jasa). Seharusnya dia bekerja mengikuti perintah saya, bukan sebaliknya,” jelasnya dengan mata berkaca-kaca, seolah mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam.

“Jika nanti ada temuan rekan wartawan terkait pekerjaan, saya yang akan babak belur menanggung akibatnya, karena secara struktural, saya yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut,” ujarnya dengan nada pasrah.

Informasi yang dihimpun sebelumnya menyebutkan bahwa oknum pejabat berinisial D tersebut dikabarkan sudah dua pekan tidak masuk kantor. Informasi ini diperoleh dari salah seorang petugas keamanan di kantor dinas tersebut.

“Kalau tidak salah, dia sudah dua minggu tidak ngantor-ngantor ga pernah terlihat,” singkatnya.

Menanggapi hal ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang segera bertindak tegas. Pimpinan tertinggi harus menegakkan disiplin kerja secara efisien dan komprehensif. Jangan biarkan oknum yang melanggar aturan merusak citra pemerintahan. Jika perlu, berikan sanksi tegas agar menjadi pelajaran bagi yang lain.

Jangan sampai masyarakat Karawang menilai pemerintah daerah hanya pandai membuat pencitraan, namun bobrok di dalam. Tindakan tegas adalah bukti nyata komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang baik dan bersih.

•Red