BEKASI |infokeadilan.com – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menunjukkan respons cepat terhadap bencana banjir yang melanda Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani. Pada Senin (3/11/2025), Bupati meninjau langsung lokasi banjir didampingi Pj Sekda Kabupaten Bekasi, perangkat daerah terkait, Ketua Baznas, perwakilan BNPB, Camat Sukatani, serta Kepala Desa Sukamanah.

Kunjungan dimulai dari tiga sekolah terdampak banjir, dilanjutkan ke lokasi tanggul jebol dan pemukiman warga yang masih terendam air. Bupati menyempatkan diri berdialog dengan warga, mendengarkan keluhan dan kebutuhan mendesak mereka.

“Salah satu masalah utama adalah pekerjaan BBWS yang tertunda, yang menjadi penyebab utama meluapnya air ke pemukiman warga. Saya meminta BBWS segera bertindak cepat agar genangan air tidak semakin meluas,” tegas Bupati Ade Kuswara saat meninjau lokasi.

Selain fokus pada penanganan banjir, Bupati juga menyoroti kondisi rumah warga yang rusak. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memberikan bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) bagi warga yang memiliki lahan pribadi dengan bukti kepemilikan sah. Bagi warga yang tinggal di tanah negara, bantuan logistik, makanan, dan tempat istirahat sementara akan segera disalurkan.

Penanganan darurat difokuskan pada perbaikan tanggul yang jebol. “Tanggul sementara harus segera dibangun untuk mencegah air melimpas ke pemukiman. Untuk jangka panjang, pemasangan beton penahan harus dipercepat agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Bupati Ade Kuswara menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan banjir. BNPB telah menyatakan kesiapannya untuk membantu, dan Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk CSR, untuk memastikan penanganan banjir dirasakan langsung oleh masyarakat.

Setelah meninjau tanggul dan sekolah terdampak, Bupati mengunjungi dapur umum BPBD di depan Kantor Desa Sukamanah, yang menjadi pusat logistik bagi warga terdampak. Usai peninjauan, rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan BNPB segera digelar untuk merumuskan langkah konkret penanganan pasca-banjir.

“Warga dalam kondisi darurat, tindakan cepat dan nyata di lapangan adalah prioritas utama,” tegas Bupati Ade Kuswara Kunang.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menambahkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan langkah-langkah konkret. “Kami fokus pada tiga hal utama: perbaikan pintu air BSH 0 yang tidak berfungsi oleh Dinas SDABMBK, pemasangan sitpel atau tembok penahan tanggul yang dikoordinasikan dengan BBWS, dan pembersihan sampah di sepanjang aliran kali oleh Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Di Desa Sukamanah, terdapat tiga titik tanggul jebol dan beberapa titik kritis. Masyarakat bersama relawan telah mulai memperkuat tanggul dengan menumpuk karung pasir di lokasi yang jebol.

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com – Pernyataan kontroversial Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Aris Purwanto, terkait dugaan praktik jual beli proyek di instansinya, telah memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Dalam sebuah wawancara dengan media daring NasionalPublik.com beberapa waktu lalu, Aris Purwanto menyebut adanya ‘faktor eks’ yang mempengaruhi proses pengadaan proyek di Dinas PUPR. Sebagai pejabat struktural dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Aris mengaku tak berdaya menghadapi tekanan dari ‘lingkaran’ tersebut.

Pernyataan ini seolah mengkonfirmasi kembali dugaan lama tentang praktik jual beli proyek di Dinas PUPR Karawang, yang selama ini dianggap sebagai ‘rahasia umum’. Konon, setiap kontraktor diwajibkan menyetor sejumlah ‘fee’ kepada ‘lingkaran setan’ agar bisa mendapatkan proyek. Akibatnya, kualitas pekerjaan menjadi taruhan karena adanya pemotongan anggaran oleh oknum-oknum tertentu.

Meski kemudian Aris Purwanto mengklarifikasi bahwa istilah ‘lingkaran’ yang ia maksud adalah konsep pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam pembangunan Karawang, namun klarifikasi ini dinilai tidak meyakinkan.

Asep Agustian: Klarifikasi Aris Purwanto Hanya Alasan Pembenaran!

Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH. MH, menilai bahwa penjelasan Aris Purwanto soal ‘lingkaran’ sebagai konsep pentahelix hanyalah upaya untuk mencari pembenaran atas pernyataannya yang telah membuat gaduh.

“Dia kan seorang akademisi dan doktor, seharusnya lebih hati-hati dalam berbicara. Apa hubungannya ‘lingkaran’ dengan pentahelix? Saya yakin dia keceplosan saat diwawancarai,” ujar Asep Agustian.

“Jangan mencari pembenaran, publik butuh kebenaran. Jangan membuat alasan yang semakin tidak masuk akal,” tegasnya.

Asep Agustian menambahkan, Bidang SDA PUPR Karawang memang kerap menjadi sorotan sejak dipimpin oleh Aris Purwanto, terutama terkait dugaan jual beli proyek dan setoran ‘fee’ dari kontraktor.

“Saya minta Bupati Karawang untuk mengevaluasi kinerja Kabid SDA PUPR ini. Bupati harus memastikan apakah praktik jual beli proyek benar terjadi, karena ini menyangkut kualitas pekerjaan dan kepentingan masyarakat,” katanya.

APH Diminta Tidak Tutup Mata, Askun: Berani Gak Usut?

Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Karawang, untuk tidak mengabaikan persoalan ini.

“Jika APH diam saja, tentu akan menimbulkan kecurigaan publik. Berani gak Kejaksaan Pidsus mengusut tuntas kasus ini? Kalau tidak berani, berarti ada apa-apanya dengan Kabid SDA PUPR ini,” sentil Askun.

Askun bahkan menantang untuk mengungkap oknum PUPR Karawang yang menempatkan seorang wanita untuk menarik ‘fee’ dari kontraktor.

“Ayo kita buka-bukaan siapa yang menyimpan wanita di PUPR untuk menarik fee dari pemborong. Ini jelas ‘lingkaran setan’ dalam praktik jual beli proyek di PUPR Karawang,” tegasnya.

“Hari ini saya garis bawahi, APH berani tidak memeriksa pejabat yang merasa paling bersih? Anda bicara pentahelix, saya bicara hukum. Jika ada keterlibatan kepala dinas, semuanya akan berakhir di penjara,” lanjut Askun dengan nada keras.

Jangan main-main dengan Bupati 

Askun mengingatkan seluruh pejabat Dinas PUPR Karawang, khususnya Kabid SDA, untuk tidak bermain-main dengan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang memiliki latar belakang pengusaha dan sangat memahami pekerjaan konstruksi.

“Bupati sekarang mengerti betul soal pekerjaan. Jangan coba-coba main dengan Bupati Aep. Jika berani, saya yakin akan dimutasi. Pernyataan Aris Purwanto di media massa itu sama saja mempermalukan kepemimpinan bupati,” kata Askun.

“PUPR selalu ramai sejak dia menjabat. Media terus menyorot Bidang SDA PUPR. Kabid SDA ini dikasih hati malah minta jantung. Kalau dia merasa bersih, kenapa terus disorot media?” tanyanya.

“Intinya, persoalan ini harus diusut tuntas oleh APH. Jika APH tidak menyelidiki, berarti ada pentahelix antara Kabid SDA PUPR dengan APH,” tutup Askun dengan sindiran tajam.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Kecelakaan tragis terjadi pada Minggu pagi (2/11/2025) di Kampung Babakan Jembar, Cinagoh Timur, Karawang Timur, melibatkan sebuah angkot dan pengendara sepeda motor. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor diduga meninggal dunia (MD) di lokasi kejadian.

Menurut keterangan saksi mata, supir angkot melarikan diri setelah kejadian. Warga sekitar yang menemukan korban, mendapati pengendara sepeda motor masih tersangkut di bagian depan angkot.

“Kejadiannya cepat sekali, Mas. Kami kaget dengar suara benturan keras. Pas keluar, kami lihat korban sudah tersangkut di depan angkot,” ujar salah seorang warga.

Hingga saat ini, kronologi lengkap kecelakaan serta identitas korban laki-laki yang mengendarai motor Beat masih dalam proses identifikasi oleh pihak berwajib. Pihak kepolisian setempat telah melakukan olah TKP dan memburu supir angkot yang melarikan diri.

“Kami sangat berharap pihak kepolisian segera menangkap supir angkot tersebut. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambah warga lainnya dengan nada geram.

Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Karawang Timur. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama.

•Red