Beranda blog Halaman 118

Diduga Penerima Tak Tepat Sasaran, Warga Di Kutawaluya Minta Data Bansos Di Evaluasi

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Program bantuan sosial (Bansos) di wilayah Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, kembali menjadi sorotan warga. Pasalnya, muncul dugaan bahwa sejumlah penerima bantuan masih berasal dari kategori warga mampu, sementara warga yang lebih layak justru belum terakomodasi.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kondisi tersebut terjadi di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kutawaluya. Masyarakat pun meminta agar pihak pemerintah kecamatan bersama Camat Kutawaluya, segera melakukan evaluasi dan verifikasi ulang data penerima dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Langkah evaluasi dinilai penting agar bantuan benar-benar tersalurkan kepada warga yang tergolong tidak mampu dan berhak menerima. Selain itu, warga juga berharap pendataan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Ketua IKD Kutawaluya : Data Masih Dalam Tahap Verifikasi

Menanggapi hal tersebut, Ketua IKD Kecamatan Kutawaluya, Jamaludin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya, membenarkan bahwa proses verifikasi data penerima bansos masih berjalan di tingkat desa.

“Data yang meninggal juga banyak. Sekarang masih diverifikasi lagi oleh RT-RT setempat,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).

Saat ditanya mengenai persentase warga mampu yang masih menerima bansos di Desa Sampalan, ia menjelaskan bahwa laporan dari PSM akan segera disampaikan setelah proses verifikasi selesai.

“Paling nanti Senin PSM laporannya masuk. Kemarin datanya lagi dicek ulang. Seharusnya setiap desa diberikan kuotanya saja, lalu nama-nama penerima diserahkan ke desa supaya sasaran bisa benar-benar tepat hanya untuk warga yang tidak mampu,” terangnya.

Lebih lanjut, Jamaludin juga menyampaikan bahwa informasi terkait hasil verifikasi telah dibagikan ke grup kecamatan yang beranggotakan beberapa desa di wilayah Kutawaluya.

“Ini sudah saya kirim ke grup kecamatan, tapi sejauh ini belum ada tanggapan,” ucapnya.

Di akhir pesannya, Jamaludin menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

“Yang pasti sasaran harus benar-benar tepat untuk warga tidak mampu. Kalau yang mampu masih ada yang dapat, itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial, apalagi bagi yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.

 

•Her

Dua Kali Ambruk ! Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Batujaya Disorot, Kadisdik Karawang: “Tahun Depan Blacklist”

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pembangunan rehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 1 Batujaya, Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, bagian atap baja ringan yang baru dikerjakan dikabarkan roboh dua kali dalam sepekan, menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas pekerjaan dan pengawasan di lapangan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden ambruk pertama terjadi pada Rabu (22/10/2025) dan kembali terulang pada Jum’at (24/10/2025).

Diduga, cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang menjadi pemicu. Namun, publik mempertanyakan apakah cuaca benar-benar menjadi penyebab utama, atau justru ada indikasi kualitas material dan konstruksi yang tidak sesuai standar.

Akibat peristiwa tersebut, tiga dari lima ruang kelas yang tengah dikerjakan mengalami kerusakan cukup parah. Sementara dua ruang lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, Drs. Wawan Setiawan NK. MM.,  ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadi, menyampaikan klarifikasi singkat yang diteruskan kepada awak media.

“Izin, hasil komunikasi dengan pengawas, itu kegiatan tender. Ambruk karena angin besar, dan sudah disarankan besi yang rusak untuk diganti. Masalah yang lewat waktu sudah ditegur,” tulisnya, pada Minggu (26/10/2025).

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan langsung di lapangan pada Senin (27/10/2025) untuk memastikan kondisi proyek dan tindak lanjut perbaikannya.

Namun ketika awak media menanyakan langkah tegas terhadap kontraktor pelaksana, Wawan menegaskan satu kalimat tegas:

“Tahun depan blacklist,” tambahnya singkat melalui pesan chat.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Dinas Pendidikan Karawang tidak akan menoleransi kelalaian kontraktor dalam menjalankan proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah, apalagi jika berdampak pada keselamatan dan mutu bangunan sekolah.

Meski begitu, publik tetap menantikan langkah nyata dari Pemkab Karawang dalam meningkatkan pengawasan teknis di setiap proyek pendidikan, agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Karena sejatinya, proyek rehabilitasi sekolah seharusnya menjadi upaya meningkatkan kenyamanan belajar bagi siswa — bukan justru menambah kekhawatiran karena kualitas pengerjaan yang dipertanyakan.

•Her

Dua Dekade HIMPAUDI, Bupati Karawang Apresiasi Perjuangan Guru PAUD: “Perhatian Kami Nyata, Bukan Sekadar Wacana”

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Karawang berlangsung khidmat dan penuh semangat di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, pada Minggu (26/10/2025).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang, Ketua PGRI Kabupaten Karawang, serta sejumlah unsur pemerintahan lainnya, termasuk perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Karawang.

Dalam sambutannya, Bupati Karawang menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para guru PAUD yang telah menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.

“Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat. HIMPAUDI telah menjadi rumah bagi para guru PAUD tempat mereka berbagi kasih, pengetahuan, dan ketulusan untuk membentuk karakter anak sejak usia dini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Karawang terhadap perjuangan para pendidik PAUD bukan hanya sekadar janji, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret berupa kenaikan insentif bagi guru PAUD.

“Sebagai wujud kepedulian terhadap perjuangan para pendidik PAUD, Pemkab Karawang memberikan kenaikan insentif bagi guru PAUD. Ini adalah langkah nyata yang menunjukkan bahwa perhatian kami pada pendidikan anak usia dini bukan sekadar wacana, tetapi komitmen yang hidup dalam kebijakan,” tegasnya.

Peringatan dua dekade HIMPAUDI kali ini juga menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang organisasi tersebut dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pengembangan profesionalisme guru PAUD di Karawang.

Bupati pun menutup sambutannya dengan doa dan harapan agar HIMPAUDI terus menjadi pelita dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter.

“Selamat ulang tahun ke-20 HIMPAUDI. Semoga semangat mengabdi untuk anak negeri terus menyala, menerangi masa depan bangsa dari ruang-ruang belajar yang penuh cinta,” pungkasnya.

 

•Red

Aksi Nyata Bersih Sampah 2025, Pemkab Karawang dan KLH/BPLH Bangkitkan Kesadaran Warga Kelola Sampah Mandiri

KARAWANG | infokeadilan.com – Permasalahan sampah kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Karawang. Tidak ingin hanya berhenti pada kegiatan seremonial, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menegaskan komitmennya melalui Aksi Nyata Bersih Sampah 2025, yang digelar di sejumlah titik wilayah Karawang.

Salah satu lokasi kegiatan dipusatkan di samping Stasiun Kereta Api Dawuan, Desa Dawuan Tengah dan Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, tepat di depan Perumahan Griya Citra Persada, Minggu (26/10/2025).

Kementetian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Firdaus Alim Damopolii, mengatakan bahwa persoalan sampah tidak akan pernah selesai tanpa keterlibatan langsung masyarakat.

Menurutnya, sebagaimana arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang dibacakan oleh Direktur Pengelolaan B3, bahwa “Kunci utama ada pada kesadaran. Jangan hanya mengandalkan pemerintah, tapi mari ubah kebiasaan kita dalam memperlakukan sampah. Mulai dari memilah, mengelola, hingga mengurangi sampah dari sumbernya.

“Kunci utama ada pada kesadaran. Jangan hanya mengandalkan pemerintah, tapi mari ubah kebiasaan kita dalam memperlakukan sampah. Mulai dari memilah, mengelola, hingga mengurangi sampah dari sumbernya,” tegas Firdaus.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Iwan Ridwan, menyebut kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menekan persoalan sampah yang terus meningkat.

“Gerakan ini tidak hanya simbolis. Kami ingin masyarakat menjadikan kebersihan sebagai budaya. Kegiatan ini dilakukan serentak di tiga titik di wilayah Karawang,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, kegiatan berlangsung antusias. Sejumlah relawan, unsur pemerintahan, hingga masyarakat sekitar ikut serta dalam aksi bersih-bersih lingkungan. Mereka bergotong-royong membersihkan area sekitar rel kereta, jalan, dan permukiman.

Permasalahan sampah di wilayah Dawuan selama ini memang kerap menimbulkan keluhan warga, mulai dari tumpukan sampah rumah tangga, plastik, hingga limbah yang mencemari lingkungan sekitar. Melalui aksi ini, pemerintah berharap kesadaran warga semakin tumbuh untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan.

“Sampah bukan sekadar urusan kebersihan, tapi cerminan sikap dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?” tutup Iwan memberi pesan moral.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat Karawang untuk bergerak bersama menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah tapi tanggung jawab bersama.

 

•Edi/Red

Evakuasi KA Purwojaya, PT KAI Kerahkan Alat Berat, Sejumlah Rute Terdampak, Penumpang Dievakuasi di Cikarang Dan Bekasi

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Proses evakuasi rangkaian Kereta Api (KA) Purwojaya yang anjlok di sekitar Stasiun Kedunggede, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus dilakukan hingga Sabtu (25/10/2025) malam. Sejumlah alat berat dikerahkan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengevakuasi gerbong yang keluar dari rel.

Berdasarkan pantauan di lapangan dan informasi dari masyarakat sekitar, sejumlah petugas gabungan dari PT KAI, Kepolisian, dan TNI terlihat berjibaku di lokasi untuk mempercepat proses pemulihan jalur yang terdampak. Pihak KAI juga memastikan bahwa seluruh penumpang KA Purwojaya telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.

“Kami saat ini masih melakukan evakuasi rangkaian KA Purwojaya yang mengalami anjlokan. Petugas di lapangan telah bekerja maksimal sejak kejadian terjadi. Kami mohon doa dan pengertian masyarakat agar proses ini berjalan lancar,” Ungkap salah satu petugas dilokasi.

Akibat insiden tersebut, sejumlah jadwal perjalanan kereta api mengalami perubahan dan keterlambatan. Beberapa rute menuju Jakarta – Purwokerto – Cilacap dialihkan sementara atau mengalami penyesuaian waktu keberangkatan. Kondisi ini juga berdampak pada penumpukan penumpang di Stasiun Cikarang dan Stasiun Bekasi yang menunggu kepastian keberangkatan.

Hingga malam ini, proses evakuasi masih terus berlangsung dengan melibatkan alat berat dan tim teknis khusus dari PT KAI. Jalur rel yang terdampak sementara ditutup untuk perbaikan struktur bantalan dan pengecekan sistem pengaman rel.

Pihak PT KAI menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas gangguan perjalanan yang terjadi dan memastikan seluruh upaya tengah difokuskan agar jalur segera kembali normal dan layanan perjalanan KA bisa beroperasi seperti biasa.

 

•Red

Tragis ! Bayi Tak Berdosa Ditemukan Sudah Tak Bernyawa, Mulut Tertutup Lakban Warga Minta Pelaku Segera Dihukum

KARAWANG |infokeadilan.com – Warga Kampung Kalen, Desa Bojong, Kecamatan Tirtamulya, digemparkan oleh penemuan sesosok bayi dalam kondisi mengenaskan pada Sabtu malam (25/10/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Bayi malang tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan kondisi mulut tertutup lakban dan tubuhnya tampak membiru.

Berdasarkan informasi penemuan bayi yang sudah tidak bernyawa itu pertama kali diketahui oleh salah seorang warga yang saat itu tengah melintas di sekitar lokasi.

Tak lama setelah laporan diterima, aparat kepolisian dari Polsek Tirtamulya bersama tim Inafis Polres Karawang langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad bayi tersebut ke RSUD Karawang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, warga sekitar mengaku sangat terpukul dan marah atas kejadian yang dinilai sebagai tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut.

“Ini perbuatan yang kejam. Siapapun yang tega melakukan ini harus segera ditangkap dan dihukum. Bayi itu tidak berdosa,” ujar salah seorang warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait identitas bayi serta pelaku yang tega membuangnya dengan cara yang begitu tragis.

Peristiwa memilukan ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali, serta mendorong semua pihak untuk lebih peduli terhadap kehidupan dan keselamatan anak-anak yang tidak berdosa.

 

•Ed/Red

Diduga Berkedok “Matel”, Aksi Sekelompok Orang di Sekitar Jembatan Kondang Karawang Resahkan Warga

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Jagat media sosial Karawang kembali dibuat heboh. Kali ini, warganet ramai membicarakan adanya sekelompok orang yang diduga merupakan matel (penagih kredit motor) yang beraksi di sekitar Jembatan Kondang, tepatnya di perempatan depan Saung Riung, arah ke CKM, Kabupaten Karawang, Sabtu (25/10/2025).

Informasi tersebut pertama kali dibagikan oleh salah satu pengguna akun di grup Facebook Karawang Info (KARIN). Dalam unggahannya, ia menyebut bahwa terdapat sekitar delapan orang yang kerap nongkrong di sekitar lokasi. Empat di antaranya berada di warung dekat perempatan, sementara empat lainnya terlihat di pinggir jembatan.

“Mereka memantau setiap kendaraan yang lewat. Kalau lihat motor yang diduga nunggak, langsung dikejar bahkan sampai kebut-kebutan di jalan. Ini sangat membahayakan pengguna jalan lain,” tulis akun tersebut dalam postingannya yang kini ramai dikomentari warga.

Foto : Unggahan yang di posting netizen

Banyak warga menilai aksi tersebut sangat meresahkan karena bisa memicu insiden berbahaya di jalan raya. Apalagi, tindakan mengejar kendaraan dengan dalih menagih cicilan motor dianggap sudah melewati batas kewajaran.

Warga pun mendesak pihak kepolisian segera turun tangan menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka berharap ada langkah tegas agar tidak ada lagi praktik yang dinilai mirip aksi begal berkedok matel di jalanan Karawang.

“Tolong dong segera ditindak, biar nggak sering kejadian merampas motor di jalan. Sama aja kayak begal berkedok matel,” lanjut keterangan dalam unggahan tersebut.

Fenomena matel yang berkedok penagih kredit seperti ini bukan kali pertama membuat warga resah. Masyarakat menilai aparat kepolisian perlu memberikan rasa aman dengan menertibkan oknum-oknum yang bertindak di luar prosedur hukum.

 

•Red

Aksi Nyata Bersih Sampah di Karawang: KLHK dan Pemkab Ingatkan, “Sampahmu Tanggung Jawabmu!”

KARAWANG |infokeadilan.com – Masalah sampah kembali jadi sorotan. Tak ingin terus bergantung pada aksi seremonial, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menggencarkan Aksi Nyata Bersih Sampah 2025, sebagai gerakan nyata menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu mengelola sampah secara mandiri.

Kegiatan yang digelar di Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Sabtu (25/10/2025) ini difokuskan pada pembersihan TPS liar, sekaligus mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah yang dihasilkan dari rumah sendiri.

Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Deputi Bidang PSLB3 KLHK RI, Firdaus Alim Damopolii, menegaskan, kegiatan ini merupakan amanat KLHK untuk membangun peradaban bersih dan sehat, bukan sekadar bersih sesaat.

“Kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada tiga hari, tapi nanti secara mandiri baik itu oleh masyarakat, pemerintah daerah, maupun komunitas kita bersama-sama. Karena sampah yang kita hasilkan, adalah tanggung jawab kita semua,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya, yakni dari rumah tangga.

“Dimulai dari rumah tangga, kita pilah sampahnya, kita kelola, dan pada akhirnya di TPA bentuknya bukan lagi sampah, tapi residu. Untuk sampah rumah tangga yang organik dan nonorganik, kami sarankan dibuatkan kompos agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Iwan Ridwan, menyebut bahwa kegiatan ini bukan hanya bersih-bersih biasa, tapi juga menjadi momentum penting untuk membangun partisipasi publik.

“Program ini untuk mendorong partisipasi masyarakat agar selalu melakukan pengolahan lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan sampah,” ujarnya.

Iwan juga menegaskan kembali pesan tegas yang sering ia sampaikan dalam berbagai kesempatan.

“Saya berulang kali menyampaikan, sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabku. Bentuk pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing harus dilakukan. Jika tidak, maka akan muncul kembali sampah-sampah liar,” tegasnya.

Gerakan ini diharapkan tak berhenti hanya di lapangan atau kegiatan seremonial belaka. Pemerintah bersama masyarakat dituntut untuk benar-benar mengubah pola pikir dan kebiasaan dalam mengelola sampah. Karena sejatinya, kebersihan bukan tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama.

 

•Red

KPK Gandeng Pemkab Karawang Perkuat Tata Kelola Tambang MBLB, Cegah Kebocoran dan Kerusakan Lingkungan

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah pencegahan kerugian negara di sektor tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Komitmen ini ditegaskan melalui partisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Tambang MBLB Wilayah Jawa Barat yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Rapat Soehoed Warnaen, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK tersebut dihadiri oleh para kepala daerah se-Jawa Barat. Pemkab Karawang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, bersama Inspektur Daerah serta sejumlah kepala dinas terkait.

Dalam rakor itu, KPK menekankan pentingnya tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, mengingat sektor MBLB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang rawan penyimpangan dan berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan.

Sekda Karawang Asep Aang Rahmatullah menilai, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha dalam mendorong praktik pertambangan yang sehat dan tertib hukum.

“Penataan tambang harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan lingkungan hidup,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi antarinstansi serta mempercepat langkah deteksi, pengawasan, dan penindakan terhadap potensi pelanggaran di sektor pertambangan.

“Banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengelolaan tambang, sehingga perbaikan tata kelola menjadi keharusan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahtiar juga mengingatkan bahwa aktivitas penambangan yang tidak tertata dapat menimbulkan dampak serius terhadap keseimbangan lingkungan dan berpotensi memicu bencana alam.

“Salah satu aktivitas penambangan MBLB yang tak termanfaatkan tentu berdampak buruk terhadap keseimbangan lingkungan dan dapat menimbulkan bencana alam.

“Maka, penataan tata ruang di Jawa Barat merupakan langkah strategis,” tambahnya.

Ia pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan tambang guna mencegah penyimpangan serta kebocoran pendapatan daerah.

“Saya harap perangkat daerah dan pelaku usaha dapat bersikap proaktif dalam mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bahtiar.

Di sisi lain, dalam forum tersebut Pemkab Karawang juga turut berkonsultasi mengenai kewajiban pembayaran pajak bagi perusahaan yang telah beroperasi namun belum menyelesaikan proses perizinannya. Dari hasil konsultasi tersebut, ditegaskan bahwa perusahaan tetap wajib membayar pajak kepada negara karena telah melakukan aktivitas ekonomi di sektor pertambangan MBLB, meskipun proses perizinan masih berlangsung.

Langkah koordinatif antara KPK dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat memperkuat integritas tata kelola pertambangan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, sekaligus mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah serta kerusakan lingkungan di masa mendatang.

 

• Redaksi

Kondisi Madrasah di Sindang Mulya Memprihatinkan, Bangunan Nyaris Ambruk, Yayasan Nurul Huda Harap Uluran Tangan Pemerintah

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan TK Islam milik Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda di Dusun Tamiang, RT 012/RW 004, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Kutawaluya, kini benar-benar mengkhawatirkan. Bangunan sekolah yang menjadi tempat belajar bagi sekitar 300 siswa itu nyaris roboh karena rangka kayu penyangganya sudah rapuh dan hanya ditunjang balok seadanya.

Pantauan di lapangan, sejumlah bagian atap terlihat bolong, sementara kayu kuda-kuda sudah lapuk dimakan usia. Beberapa ruang kelas bahkan disangga dengan balok kayu agar tidak ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Salah seorang warga setempat, Arifin, membenarkan kondisi memprihatinkan tersebut.

“Memang benar di kampung ini hanya ada satu sekolah Islam, yaitu MI dan TK Islam milik Yayasan Nurul Huda. Tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Plafonnya banyak yang bolong, kayu-kayu kuda-kudanya sudah rapuh, bahkan ada ruang yang ditunjang balok. Saya khawatir ambruk saat anak-anak lagi belajar,” ujar Arifin saat ditemui di kediamannya, Sabtu (25/10/2025).

Hal senada juga disampaikan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda, Moh Zein Soperi, S.Ag. Ia tidak menampik bahwa kondisi bangunan sekolah sudah dalam tahap mengkhawatirkan dan berisiko membahayakan siswa maupun tenaga pengajar.

“Memang betul, sarana dan prasarana belajar di MI dan TK Islam ini kondisinya sudah banyak yang hancur. Bahkan ada ruang belajar yang ditunjang balok. Saya ngeri kalau sampai ambruk waktu anak-anak sedang belajar,” ungkap Zein saat ditemui di kantor yayasan.

Zein menuturkan, pihak yayasan sudah tiga kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan ke Kementerian Agama melalui Kantor Kemenag Kabupaten Karawang, namun hingga kini belum juga mendapat respons.

“Kami sudah tiga kali ajukan ke Kementerian Agama lewat Depag Karawang, tapi belum ada tanggapan. Lewat Dewan Provinsi Jawa Barat juga sama, tidak ada respon sampai sekarang. Kami sangat berharap ada perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk membantu perbaikan sarana pendidikan Islam di sini,” pungkas Zein.

Kondisi ini menjadi tamparan bagi pemerintah daerah, di tengah gencarnya program peningkatan mutu pendidikan. Bangunan madrasah yang nyaris ambruk dan di isi ratusan siswa semestinya segera menjadi perhatian serius semua pihak agar tidak menunggu hingga terjadi hal yang tak di inginkan.

 

•Her/Red