KARAWANG |infokeadilan.com  – Proyek peningkatan jalan di Dusun Bolang RT/RW 01/01, Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan tajam dari warga dan aktivis. Proyek yang bersumber dari APBD Karawang senilai Rp 189 juta lebih itu diduga dikerjakan asal dan tanpa memperhatikan mutu dan spesifikasi teknis.

Pantauan awak media di lokasi menunjukkan kondisi jalan yang baru rampung dikerjakan sudah tampak kasar, rapuh, dan mudah terkelupas. Permukaan aspal terlihat tidak padat, menimbulkan dugaan kuat bahwa pelaksana proyek mengabaikan kualitas pekerjaan.

“Kalau kerjaan kayak gitu mah nggak bakal tahan lama, pasti cepat rusak,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (15/10/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek peningkatan jalan tersebut memiliki panjang 250 meter dan lebar 2,9 meter, dengan masa pelaksanaan selama 45 hari kalender. Kegiatan ini dikerjakan oleh CV. Putra Jogja sebagai pelaksana.

Ketua DPC GMPI Tirtajaya, H. Ursid Nursahid, menegaskan bahwa proyek pemerintah harus dikerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Setiap proyek yang menggunakan uang rakyat harus dikerjakan sesuai RAB. Jangan asal jadi, karena yang dirugikan masyarakat. Kalau dikerjakan dengan benar, manfaatnya bisa bertahan lama,” tegas Ursid.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Karawang, yang dinilai menjadi penyebab banyaknya pekerjaan fisik di daerah tidak memenuhi standar kualitas.

“PUPR harus lebih ketat dan cermat dalam pengawasan. Kalau pengawasan lemah, hasilnya pasti asal-asalan. Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.

Ursid menilai, lemahnya fungsi kontrol dari dinas terkait berpotensi menghambat visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Pengawasan itu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dugaan proyek bermasalah ini.

•HP/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek revitalisasi gedung SD Negeri Pangulah Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, yang merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025, diduga tidak mematuhi aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan.

Pantauan awak media di lokasi, sejumlah pekerja tampak melakukan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana mestinya.

Padahal, proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan total dana mencapai Rp 826.661.037 itu seharusnya dilaksanakan sesuai standar keamanan dan keselamatan kerja yang berlaku.
Salah seorang pekerja yang berhasil dikonfirmasi awak media mengaku bahwa dirinya hanya bekerja sesuai arahan dari mandor pelaksana lapangan.

“Saya cuma kerja sesuai perintah mandor aja, soal pakai atau nggak pakai APD saya nggak tahu banyak, yang penting kerjaan beres,” ungkapnya saat ditemui di lokasi pekerjaan.

Ironisnya, saat awak media mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Sekolah SDN Pangulah Utara, selaku penanggung jawab di satuan pendidikan penerima bantuan, ia justru memberikan tanggapan yang terkesan mengabaikan aspek keselamatan kerja.

“Ya, soal itu mah tidak terlalu pentinglah, yang penting mah pekerjaan sesuai RAB. Kalaupun memakai juga kalau tidak sesuai mah buat apa, intinya yang penting pekerjaan sesuai saja, begitu,” ucap Kepala
Sekolah saat dikonfirmasi awak media.

Pernyataan tersebut menuai sorotan, lantaran proyek dengan nilai ratusan juta rupiah itu seharusnya dijalankan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja (K3) sebagaimana tertuang dalam ketentuan pelaksanaan proyek pemerintah.

Keterangan Proyek Berdasarkan Papan Informasi :

Nama Kegiatan: Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025
Pekerjaan: Revitalisasi SD Negeri Pangulah Utara
Jumlah Dana: Rp 826.661.037
Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2025
Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)
Waktu Pelaksanaan: 100 hari kalender (22 September s/d 31 Desember 2025)

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak konsultan pengawas dan pihak terkait belum dapat dimintai keterangan maupun tanggapan terkait dugaan kelalaian terhadap aturan keselamatan kerja tersebut.

Dan sampai berita ini ditayangkan, pihak pengawas konsultan proyek juga belum memberikan penjelasan atau keterangan resmi terkait dugaan adanya pelanggaran aturan keselamatan dan kesehatan kerja di proyek revitalisasi tersebut.

•Tim/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Sebuah video yang beredar di media sosial melalui akun Instagram @ckp.info memperlihatkan insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah kendaraan dinas berpelat merah di kawasan Cilodong, jalur arah Cikopo, pada Senin (13/10/2025).

Dalam rekaman video amatir tersebut, terlihat kondisi mobil tersebut mengalami ringsek cukup parah di bagian depan.

Diduga kendaraan itu bertabrakan dengan mobil lain di jalur padat yang menghubungkan wilayah Cilodong menuju Cikopo. Sejumlah warga tampak sigap membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan panjang.

Berdasarkan keterangan dari salah satu warga yang berada di lokasi, merekapun tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologisnya.

“Kronologi secara jelasnya ga tau juga sih, cuma pas dilihat ada dua mobil yang bertabrakan, dan salah satunya mobil dinas itu, bagian depannya rusak parah. Untung nggak ada korban jiwa,” ujarnya.

“Kami bantu ngatur arus biar nggak macet, soalnya jalur sini kan ramai banget sore-sore,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan roda empat. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai penyebab pasti kejadian tersebut. Dugaan sementara, insiden terjadi akibat kurangnya jarak aman antar kendaraan di jalur yang padat.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup berat dan telah dievakuasi oleh petugas dibantu warga. Aparat kepolisian setempat dikabarkan sudah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan serta mengatur arus lalu lintas.

Hingga berita ini diterbitkan, identitas kendaraan dinas dan instansi pemiliknya belum dapat dipastikan. Polisi masih menghimpun keterangan dari saksi di lapangan untuk mengetahui kronologi dan penyebab pasti kecelakaan.

•Her/Ed

KARAWANG |infokeadilan.com – Wujud nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Karawang terhadap sarana keagamaan kembali dirasakan masyarakat Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya. Hal ini terlihat dengan rampungnya pembangunan Majelis Taklim Baiturrohman di Dusun Kedungmundu RT 012/004, yang kini berdiri megah dan siap digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan maupun pendidikan anak usia dini.

Masyarakat setempat menyambut baik bantuan pembangunan tersebut. Salah satunya Heri Pramika, warga Dusun Kedungmundu yang akrab disapa Heri Bamuswari, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang serta dinas terkait.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Karawang, khususnya Dinas PRKP yang telah merealisasikan pembangunan majelis taklim ini. Terima kasih juga kepada pelaksana kegiatan CV Sinar Dua Putri Kang H. Dedi, Kang Ali, dan seluruh tim, yang telah bekerja dengan sangat rapi dan profesional sehingga bangunan ini kini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Heri, Senin (13/10/2024).

Heri menambahkan, keberadaan Majelis Taklim Baiturrohman ini akan menjadi sarana penting bagi masyarakat dalam memperkuat kegiatan keagamaan, sekaligus tempat belajar bagi anak-anak usia dini di wilayah tersebut.

“Semoga majelis taklim ini membawa banyak manfaat dan menjadi tempat yang penuh berkah. Kami, warga Dusun Kedungmundu, akan berusaha menjaga dan merawat bangunan ini bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kutakarya, H. Hendri, juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Bupati Karawang H. Aep Saepuloh yang telah memberikan perhatian besar terhadap fasilitas keagamaan di desanya.

“Atas nama Pemerintah Desa Kutakarya dan seluruh warga, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Karawang dan Dinas PRKP atas terwujudnya pembangunan Majelis Taklim Baiturrohman ini. Bangunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya untuk kegiatan keagamaan tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan anak usia dini dan musyawarah keagamaan lainnya,” ujar Kades Hendri.

Ucapan terima kasih juga datang dari pengurus Majelis Taklim Baiturrohman. Salah satu pengurus, H. Nurdin melalui Ust Ramu, menyampaikan rasa syukurnya atas selesainya pembangunan tersebut.

“Alhamdulillah, majelis kami kini sudah berdiri kokoh dan nyaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas PRKP, serta pelaksana kegiatan yang telah memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan umat. Semoga semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT,” ucapnya penuh haru.

Dengan adanya bangunan baru ini, Majelis Taklim Baitirrohman diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat Dusun Kedungmundu yang lebih hidup, aktif, dan membawa manfaat bagi generasi penerus.

•A.R

KARAWANG |infokeadilan.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang bergerak cepat menindaklanjuti informasi dugaan malpraktik yang menyeret nama Rumah Sakit Hastien Karawang. Dugaan ini mencuat setelah seorang pasien meninggal dunia usai menjalani perawatan, dengan kabar bahwa di dalam perut korban ditemukan sejumlah kain kasa.

Kepala Dinkes Karawang, Endang Suryadi, menyampaikan rasa belasungkawa dan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

“Kami turut berduka cita atas musibah ini dan sangat prihatin atas apa yang menimpa pasien dan keluarganya,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya telah menurunkan tim khusus ke RS Hastien untuk melakukan monitoring dan klarifikasi guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat.

“Kami sudah menugaskan tim untuk melakukan monitoring ke RS Hastien, agar diketahui secara pasti bagaimana peristiwa ini sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Dinkes Karawang belum dapat menyimpulkan apakah kejadian ini termasuk kategori malpraktik atau tidak.

“Apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, itu yang sedang kami cari tahu. Kami juga akan berkoordinasi dengan tim audit medis rumah sakit,” terang Endang.

Lebih lanjut dijelaskannya, hasil monitoring nanti akan disampaikan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk ditindaklanjuti.

“Setelah hasil monitoring keluar, baru bisa diputuskan. Kami belum bisa menyatakan ini malpraktik atau bukan,” jelasnya.

Menurutnya, kewenangan penilaian akhir sepenuhnya berada di tangan MKEK, bukan Dinkes.

“Harus diperiksa oleh MKEK. Apakah yang dilakukan dokter sudah sesuai prosedur atau tidak, serta apakah ada unsur malpraktik, itu MKEK yang menilai,” imbuhnya.

Terkait dugaan adanya kasa yang ditemukan di perut pasien, Endang menerangkan bahwa penggunaan kasa merupakan bagian dari tindakan medis untuk menahan rembesan darah sebelum proses penjahitan dilakukan.

“Kalau soal kasa yang tertinggal, itu bukan karena sengaja atau kelalaian. Tapi karena ada bekas nanah dan rongga, kasa dipasang sebagai bentuk antisipasi agar darah tidak merembes,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam prosedur medis seperti itu, kasa akan dikeluarkan pada proses kontrol lanjutan.

“Kontrol selanjutnya, kalau sudah tidak ada rembesan lagi, kasa dikeluarkan baru kemudian dijahit,” pungkasnya.

•Tim/Red