KARAWANG |infokeadilan.com  – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tanjungpura, tepatnya di depan Terminal Tanjungpura, Kabupaten Karawang, Minggu (13/10/2025) siang.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa nahas itu bermula ketika korban hendak menyeberang dari arah gang Lapangan Terminal menuju Jalan Proklamasi. Di saat bersamaan, datang sepeda motor dari arah lampu merah yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban. Benturan keras membuat korban terpental ke badan jalan dan tertabrak mobil dari arah Rengasdengklok.

Warga sekitar yang menyaksikan kejadian langsung berusaha memberikan pertolongan dan menghubungi Rai Medical Team. Tak lama berselang, tim medis bersama aparat kepolisian tiba di lokasi dan segera melakukan evakuasi.

“Begitu menerima laporan dari warga, kami langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Korban kemudian kami bawa ke Instalasi Forensik RSUD Karawang,” Ujar salah satu petugas Rai Medical Team di lokasi.

Sementara itu, petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengatur arus lalu lintas yang sempat tersendat akibat banyaknya warga yang ingin menyaksikan proses evakuasi.

Hingga berita ini diturunkan, korban telah dibawa ke RSUD Karawang oleh Rai Medical Team untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Polemik dugaan campur tangan atau cawe-cawe Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, di Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemkab

Karawang terus menuai reaksi.
Isu ini bermula dari pernyataan aktivis Tatang Suryadi alias Tatang Obet pada saat di Podcast TitikTemu yang menyebut adanya dugaan keterlibatan Wabup dalam urusan pengadaan, hingga memantik perdebatan di berbagai kalangan.

Praktisi Hukum, Asep Agustian, SH., MH. menilai semestinya persoalan ini tidak perlu menjadi kegaduhan publik jika kedua pihak bisa bersikap dewasa.

Menurut pria yang akrab disapa Askun ini, seorang pejabat publik seperti Wabup Maslani sebaiknya tidak terlalu reaktif menanggapi kritik atau tudingan yang muncul.

“Kalau merasa tidak bersalah, tinggal buat laporan resmi saja ke kepolisian. Jangan sedikit-sedikit lapor, lapor kok sedikit-sedikit, lapor polisi resmi maksudnya ?,” Sindir Askun, Senin (13/10/2025)

Meski begitu, Askun juga mengingatkan Tatang Obet agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik di ruang publik.

“Kalau mau mengkritik, jangan langsung menyebut nama dan menjustifikasi seseorang, kecuali kalau sudah ada laporan resmi ke aparat penegak hukum. Karena kadang beda tipis antara kritik dan tudingan,” katanya.

Namun demikian, Askun tetap mengapresiasi langkah Tatang Obet jika pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak membela siapa-siapa. Baik wabup maupun Tatang Obet, keduanya sebaiknya menyikapi masalah ini dengan kedewasaan,” tambahnya.

Askun juga menyinggung gaya kepemimpinan mantan Bupati Karawang dua periode, Cellica Nurrachadiana, yang menurutnya mampu menghadapi kritik dengan kepala dingin.

“Kalau Wabup Maslani merasa tidak bersalah, tinggal klarifikasi saja lewat Diskominfo atau media massa. Kalau masih tak puas, laporkan. Tapi bagaimana kalau ternyata tudingan itu benar?” ujarnya.

Ia menilai kegaduhan ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang mencari muka di lingkar kekuasaan, bahkan menyeretnya ke isu politik Pilkada.

“Saya heran, semua isu selalu dikaitkan dengan Pilkada. Padahal setahu saya, Tatang Obet dulu juga pendukung Aep-Maslani. Tapi ya begitulah, banyak yang ABS (Asal Bapak Senang) demi cari muka,” sindir Askun.

Lebih lanjut, Askun mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak menelusuri kebenaran dugaan tersebut.

“Berdasarkan Laporan Informasi (LI), penegak hukum sudah bisa bergerak tanpa harus menunggu laporan resmi,” tegasnya.

Askun pun menutup dengan pesan agar semua pihak menahan diri dan bersikap tenang.

“Tak perlu kebakaran jenggot. Biarkan APH yang bekerja. Mari kita semua lebih dewasa dalam menyikapi setiap persoalan,” pungkasnya.

•A. Sofyan

BEKASI |infokeadilan.com – Kebakaran hebat melanda sebuah gudang pengolahan limbah komersil yang berlokasi di Jalan Kalimalang, Tegal Danas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Minggu malam (12/10/2025).

Api terlihat membubung tinggi dan menerangi area sekitar lokasi kejadian. Beberapa warga yang berada di sekitar Tegal Danas sempat panik dan berusaha menjauh dari lokasi karena khawatir ledakan terjadi akibat material yang tersimpan di dalam gudang.

Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama karena api cepat menjalar ke seluruh bagian gudang yang diduga menyimpan bahan mudah terbakar.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Namun, sejumlah warga menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik atau reaksi kimia dari sisa limbah yang belum sepenuhnya aman tersimpan.

Belum ada laporan resmi terkait adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian material masih dalam proses pendataan.

Aparat kepolisian bersama tim pemadam masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan sumber api dan tingkat kerusakan.

Sementara itu, warga sekitar berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan sistem keamanan gudang pengolahan limbah di kawasan tersebut.

“Kami khawatir karena di sini banyak gudang limbah dan bahan kimia. Kalau tidak diawasi, bisa berbahaya buat warga sekitar,” Ujar salah satu warga sekitar singkat.

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com –
Keresahan muncul di tengah warga Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, setelah muncul dugaan ketertutupan dalam pengelolaan BUMDes Margaraharja yang mengelola program ketahanan pangan dari Dana Desa sebesar 20 persen.

Tokoh masyarakat setempat, M. Tamami atau yang dikenal akrab dengan sapaan A Tamami, dengan tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap tidak adanya laporan terbuka mengenai pemanfaatan dana tersebut.

“Katanya tahap pertama dipakai untuk sewa lahan sawah. Tapi hasilnya di mana? Siapa yang mengelola dan berapa pendapatannya, masyarakat tidak tahu. Sekarang sudah masuk tahap dua, tapi tetap gelap,” ujar A Tamami, Jum’at (10/10/2025).

Menurutnya, ketiadaan informasi dari pengurus BUMDes menimbulkan banyak pertanyaan publik. Padahal, lembaga tersebut sejatinya merupakan badan usaha milik desa yang berorientasi pada keterbukaan dan kesejahteraan warga, bukan tempat tertutup yang sulit diakses informasinya.

“BUMDes itu badan usaha milik desa, bukan milik oknum. Kalau pengelolaan dana publik saja tertutup, itu jelas menyalahi semangat Undang-Undang Desa,” tegasnya.

Sebagai bentuk langkah nyata, A Tamami bersama warga berencana akan mengajukan surat permohonan informasi publik resmi kepada Pemerintah Desa Ciptamarga dan pengurus BUMDes Margaraharja. Langkah ini ditempuh demi memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat desa.

“Kalau pihak BUMDes tidak mau transparan atas pengelolaannya, kami akan gunakan hak kami sebagai warga desa berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021. Jangan sampai uang rakyat dikelola tanpa kontrol,” paparnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Ciptamarga maupun pengurus BUMDes Margaraharja belum memberikan keterangan resmi atas sorotan yang berkembang di masyarakat. Meski begitu, isu ini telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga, terutama soal kejelasan hasil dan pengelolaan dana tahap pertama.

“Kalau pengelolaan BUMDes bersih, kenapa harus takut dibuka? Kalau bersih, tak perlu risih,” pungkas A Tamami dengan nada tegas.

•Red