KARAWANG |infokeadilan.com  – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) tingkat Kabupaten Karawang yang berlangsung khidmat di Plaza Pemda Karawang, Rabu (1/10/2025).

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Wakil Bupati Karawang H. Maslami, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat, serta berbagai unsur masyarakat dan pelajar. Kehadiran para pejabat penting ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya seremonial semata, melainkan momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pancasila adalah dasar negara, ideologi pemersatu, serta perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga Karawang, khususnya, harus terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sikap, tindakan, maupun pengabdian untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai upaya memperkokoh semangat kebangsaan.

“Peringatan ini harus menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah benteng bangsa dari berbagai ancaman perpecahan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, demi Karawang yang maju dan Indonesia yang jaya,” tegasnya.

Tak hanya itu ia juga mengajak seluruh masyarakat Karawang untuk semakin meningkatkan rasa gotong royong dan kepedulian sosial.

“Dengan nilai-nilai Pancasila, kita bisa mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, maupun pembangunan. Persatuan adalah kekuatan terbesar kita,” ungkapnya.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Karawang tahun ini berlangsung tertib, khidmat, dan penuh makna.

Momentum ini diharapkan mampu memperteguh keyakinan masyarakat Kabupaten Karawang untuk tetap setia menjaga keutuhan NKRI serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek normalisasi drainase di Jalan Kalioyod dipertanyakan. Pasalnya, sejak awal penggalian, proyek ini diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara, Selasa (30/9/2025).

Ketiadaan papan proyek ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terutama para pemilik ruko di sepanjang jalan tersebut. Pasalnya, aktivitas mereka terganggu akibat galian yang memakan sebagian badan jalan.

“Seharusnya papan proyek itu wajib dipasang dari awal. Biar jelas sumber anggaran dari mana, berapa besarannya, siapa pelaksananya, dan berapa lama masa pengerjaan. Kalau tidak ada papan proyek, jelas harus dicurigai,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Pantauan di lapangan, galian drainase memanjang di sisi kiri-kanan jalan dengan kondisi tanah yang berserakan. Hanya terdapat papan peringatan kecil bertuliskan “Hati-hati Ada Galian” tanpa ada keterangan resmi mengenai proyek.

Warga mendesak pihak terkait, baik dinas maupun kontraktor pelaksana, untuk segera memberikan kejelasan. Sebab, ketidaktransparanan proyek ini dikhawatirkan membuka ruang dugaan adanya penyimpangan anggaran.

Sesuai aturan, setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib memasang papan nama proyek sebagai bentuk transparansi publik. Ketiadaan papan proyek sejak awal jelas mengundang pertanyaan besar: ada apa di balik proyek normalisasi drainase ini?

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Program Irigasi Perpompaan Besar (IRPOM) di Kabupaten Karawang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhir tahun 2024 kini menuai sorotan. Pasalnya, program yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Kelompok Tani (Poktan) ini diduga bermasalah dan terindikasi adanya praktik korupsi.

Diketahui, anggaran IRPOM dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 112,8 juta. Untuk wilayah Kecamatan Tirtajaya, program ini disalurkan ke enam desa, yakni Poktan Desa Bolang, Poktan Desa Srijaya, Poktan Desa Tambaksumur, Poktan Desa Sabajaya, Poktan Desa Tambaksari, dan Poktan Desa Medankarya. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sarana perpompaan guna mendukung pengelolaan air irigasi pertanian.

Namun kenyataannya, meski Kecamatan Tirtajaya menerima program tersebut, masih banyak sawah di wilayah itu yang mengalami kekurangan air hingga menyebabkan gagal panen.

Sekretaris Gibas Cinta Damai Sektor Tirtajaya, Karsono, turut menyoroti persoalan ini. Ia menduga terdapat indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program IRPOM.

“Sejumlah bukti pekerjaan fisik, seperti bangunan dengan rata-rata ukuran 2 x 2,5 meter dan satu unit pompa beserta kelengkapan pendukungnya, seharusnya bisa dihitung secara jelas total pengeluarannya. Namun nilainya justru membengkak hingga sebesar itu,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Lebih lanjut, Karsono mengungkapkan adanya laporan dan temuan di lapangan yang mengarah pada dugaan penyelewengan anggaran.

Di antaranya ketidaksesuaian jumlah pengadaan program irigasi perpompaan, keterlambatan realisasi pekerjaan (dana tahap dua dari Kementan ditransfer Desember 2024, namun pengerjaan baru dimulai Mei 2025), hingga hilangnya mesin diesel pompa yang tidak dilaporkan ke kepolisian.

Selain itu, ada pula alasan klasik dari Poktan terkait keterlambatan pengoperasian pompa, seperti tidak tersedianya BBM (solar). Bahkan, Karsono menyebut terdapat satu Poktan yang menerima hingga tiga program IRPOM sekaligus.

“Dugaan penyelewengan ini jelas-jelas merugikan masyarakat. Kami menduga ada keterlibatan oknum di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengakomodir praktik tersebut,” tegasnya.

Karsono menilai, program IRPOM yang seharusnya menjadi solusi bagi para petani justru menjadi beban akibat pelaksanaan yang tidak transparan dan penuh dugaan penyimpangan.

“Jika melihat bangunan kecil dan satu unit pompa diesel, sangat mudah untuk menaksir biayanya. Namun ketika satu kecamatan mendapatkan enam program IRPOM dengan kondisi seperti ini, jelas patut dicurigai adanya praktik korupsi,” pungkasnya.

•Red

KARAWANG | infokeadilan.com – Proyek pembangunan saluran drainase di Dusun Tamelang I, RT 015/007, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2025 dengan nilai kontrak Rp189.353.000 tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan teknis pelaksanaan, Senin (29/9/2025)

Berdasarkan pantauan di lapangan, pemasangan U-Ditch berukuran 50 x 50 cm itu dilakukan dalam kondisi saluran masih tergenang air. Hal ini dinilai berisiko terhadap kualitas dan kekuatan konstruksi, mengingat pemasangan seharusnya dilakukan di lahan yang kering dan stabil.

Selain itu, kuat dugaan U-Ditch dipasang tanpa adanya alas atau amparan pasir sebagaimana diatur dalam spesifikasi teknis pekerjaan saluran drainase. Padahal, amparan pasir berfungsi untuk meratakan dasar galian, memperkuat pondasi, serta menjaga kestabilan struktur U-Ditch agar tidak mudah bergeser.

Tak hanya itu, di tengah U-Ditch yang sudah terpasang masih terdapat tiang yang berdiri kokoh. Keberadaan tiang tersebut disinyalir akan menghambat kelancaran arus air ketika saluran sudah berfungsi, sehingga berpotensi menimbulkan penyumbatan di kemudian hari.

Masyarakat sekitar berharap agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang maupun konsultan pengawas segera turun tangan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan standar teknis. Pasalnya, proyek dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender yang dikerjakan oleh CV. Masadi Karya ini menggunakan dana publik yang semestinya dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.

“Kalau dari awal sudah dikerjakan asal terap begini, bagaimana hasilnya nanti ? Jangan sampai saluran ini malah cepat rusak atau tidak berfungsi maksimal,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dan klarifikasi resmi atas dugaan adanya penyimpangan teknis dalam pengerjaan saluran drainase tersebut.

•Her/Dra

KARAWANG | infokeadilan.com – Keluarga Besar XTC Kembar 911 Karawang menyayangkan sikap Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang hingga kini belum memberikan jawaban resmi terkait surat audiensi yang telah dilayangkan beberapa waktu lalu.

Ketua XTC Kembar 911 Karawang, Yusep Satriana, menilai lambannya respon tersebut mencerminkan kurangnya profesionalitas pejabat publik dalam melayani aspirasi masyarakat.

“Kami sudah melayangkan surat audiensi secara resmi sesuai mekanisme yang berlaku. Namun hingga hari ini, tidak ada jawaban tertulis ataupun kepastian jadwal dari pihak Dinas Kesehatan. Respon kepala dinas yang terkesan mengabaikan justru menunjukkan sikap yang tidak profesional,” tegas Yusep, Senin (29/9/2025).

Adapun surat audiensi yang dilayangkan XTC Kembar 911 Karawang berfokus pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2024, dengan nilai yang disebut cukup fantastis. Menurut Yusep, hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera mendapatkan penjelasan terbuka dari Dinas Kesehatan.

“Temuan BPK itu menyangkut penggunaan anggaran publik. Sudah seharusnya pihak Dinas Kesehatan memberikan klarifikasi resmi, karena transparansi adalah bagian dari kewajiban pejabat publik,” lanjutnya.

Yusep menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban memberikan kepastian informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, XTC Kembar 911 Karawang mendesak agar Dinas Kesehatan segera memberikan jawaban resmi.

“Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan mempertimbangkan langkah lain yang lebih tegas, tetap dalam koridor hukum. Harapan kami, Dinas Kesehatan bersikap terbuka dan profesional demi kepentingan masyarakat Karawang,” pungkas Yusep.

•Febri/Jaong