KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek peningkatan jalan di Jamantri II, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, kembali memantik sorotan publik. Pasalnya, jalan yang baru rampung dikerjakan sekitar satu minggu lalu kini sudah dipenuhi retakan. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pengerjaan proyek asal-asalan dan tidak sesuai standar.

Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp189 juta per titik tersebut dikerjakan oleh CV Putra Jogja dengan target waktu 45 hari kalender. Panjang jalan mencapai kurang lebih 150 meter dengan lebar 3 meter, menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Karawang.

Sekretaris Jenderal NKRI DPC Tirtajaya, Dede Maulana, angkat bicara keras terkait kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa proyek dengan anggaran ratusan juta seharusnya dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis, bukan dikerjakan asal-asalan.

“Anggarannya besar, jadi mustahil kalau hasilnya seperti ini. Pekerjaan harus maksimal dan sesuai RAB. Kalau dikerjakan asal jadi, jalan tidak akan bertahan lama,” tegas Dede, Rabu (24/9/2025).

Nada serupa datang dari tokoh masyarakat sekaligus Ketua Forum Warga Tirtajaya (FWT), Aan Karyanto. Ia mengaku kecewa berat lantaran jalan yang baru selesai sudah rusak.

“Baru seminggu selesai, tapi sudah retak-retak. Jujur saya kecewa dengan kualitas pekerjaan ini,” ungkap Aan dengan nada kesal.

Upaya konfirmasi awak media kepada pihak mandor pelaksana tidak membuahkan hasil lantaran nomor yang bersangkutan tidak aktif. Saat dimintai keterangan, Kepala UPTD terkait hanya menjawab singkat.

“Iya kang, saya cek dulu.” Jawabnya.

Hingga berita ini diturunkan, baik pelaksana maupun pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat pun kini menunggu langkah tegas dari DPUPR untuk melakukan investigasi sekaligus memberi sanksi kepada kontraktor bila terbukti abai terhadap kualitas pekerjaan.

Publik berharap, proyek infrastruktur dengan dana rakyat tidak lagi dikerjakan asal jadi. Sebab jalan merupakan akses vital bagi warga, bukan sekadar proyek formalitas.

•Her

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Kecamatan Karawang Barat bersama Kelurahan Tanjung Mekar menggelar aksi sapu bersih di bantaran rel kereta api Dusun Tanjung Mekar, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, Karang Taruna Tanjung Mekar, Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang, relawan kebersihan, aparatur pemerintahan dari RT, RW, Linmas, serta masyarakat sekitar.

Camat Karawang Barat, Agus Somantri, mengapresiasi partisipasi seluruh unsur yang terlibat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kami berharap masyarakat terus menjaga lingkungan agar lebih sehat dan nyaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan menjaga kebersihan harus dimulai dari diri sendiri dengan berfokus pada kesehatan masyarakat.

“Mari kita jaga kebersihan bersama demi Karawang Barat yang bersih, sehat, dan berprestasi. Lingkungan yang sehat akan menjadi tolak ukur menuju Karawang maju,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Lurah Tanjung Mekar, Adi, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat. Harapannya, kegiatan ini menjadi momentum agar masyarakat lebih peduli dan rutin menjaga kebersihan, bukan hanya saat kegiatan seremonial,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang, Candra Candiago, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung gerakan sosial kemasyarakatan.

“Kami dari Rescue Karang Taruna akan terus hadir mendukung kegiatan positif seperti ini. Kolaborasi semua pihak adalah kunci agar lingkungan tetap asri, aman, dan terhindar dari potensi masalah kesehatan maupun bencana,” jelasnya.

•Red

BEKASI |infokeadilan.com – Memasuki usianya yang ke-49 tahun pada Senin (22/9/2025), Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mendapat banjir ucapan selamat dan doa dari berbagai kalangan.

Ucapan tersebut ramai menghiasi jagat media sosial dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, audio, hingga audio visual.

Diketahui, dr. Asep Surya Atmaja lahir pada 22 Juni 1976. Ia dikenal sebagai seorang dokter sekaligus politikus yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Bekasi.

Menariknya, hari kelahiran beliau juga bertepatan dengan hari kelahiran ayahandanya, H. Ojoy Zarkasih, serta beririsan dengan momen penting tahapan persiapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2024 yang digelar di Hotel Harper, Cikarang Selatan, pada 22 Agustus 2024 lalu.

Ucapan dan doa mengalir tidak hanya dari pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dari kalangan pengusaha, tokoh agama, awak media, hingga masyarakat umum. Semua menyampaikan harapan terbaik untuk orang nomor dua di Kabupaten Bekasi itu.

“Semoga dr. Asep Surya Atmaja senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, serta kekuatan dalam menjalankan amanah dan pengabdian bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” demikian salah satu doa yang mewakili simpati masyarakat.

Ucapan ulang tahun tersebut menjadi wujud kecintaan dan dukungan masyarakat terhadap Wakil Bupati Bekasi, dengan harapan kepemimpinannya mampu membawa Kabupaten Bekasi menuju arah yang lebih bangkit, maju, dan sejahtera.

Selamat Ulang Tahun ke-49, dr. Asep Surya Atmaja, Wakil Bupati Bekasi.

•Wan

KARAWANG | infokeadilan.com – Polemik terkait proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Dusun Telukmungkal, RT 04/RW 11, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

TFL Hadad menegaskan bahwa kondisi bangunan yang sempat beredar di publik tidak bisa dijadikan ukuran kualitas pekerjaan. Hal ini lantaran proyek masih dalam tahap penyelesaian atau finishing.

“Masih ada tahapan perapihan dan pengecatan. Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan pekerjaan ini asal-asalan. Semua proses ada tahapannya,” ujar Hadad, didampingi Ketua KSM Tanjung Mekar, pada Minggu (21/9/2025).

Hadad juga menegaskan, seluruh material bangunan yang digunakan sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan pemerintah. Jika ada kekurangan atau temuan di lapangan, akan segera dilakukan penyesuaian pada tahap finishing.

“Intinya, material yang digunakan tetap mengikuti aturan dan standar teknis yang berlaku. Kami tidak asal-asalan, semua jelas acuannya,” tegasnya.

Program SPALD-S yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi ini awalnya ditujukan untuk 25 Kepala Keluarga (KK). Namun, setelah melalui rembuk warga, jumlah penerima manfaat diperluas menjadi 36 KK. Langkah ini diambil agar lebih banyak masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan manfaat program berupa jamban sehat dan septic tank.

Menanggapi isu pungutan liar sebesar Rp200 ribu hingga Rp600 ribu serta dugaan pekerja yang tidak dibayar, baik KSM maupun pendamping lapangan dengan tegas membantah pernah menginstruksikan hal tersebut.

“Kalau memang ada dugaan seperti itu, kami akan telusuri agar jelas duduk perkaranya. Kami tidak pernah memerintahkan adanya pungutan, apalagi menelantarkan pekerja,” ucap Hadad.

Senada dengan itu, Kepala Kelurahan Tanjung Mekar, Adi Kusumah memastikan bahwa program SPALD-S berjalan sesuai prosedur dan tidak ada pungutan liar yang dibebankan kepada masyarakat.

“Program ini murni bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Tidak ada pungutan biaya apapun. Saya mengapresiasi kerja KSM dan TFL yang sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Justru program ini sangat membantu warga kami agar memiliki sanitasi yang lebih layak,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Suryana, salah seorang warga penerima manfaat, juga menyampaikan rasa syukur atas program tersebut.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah. Program ini sangat membantu, apalagi bagi masyarakat yang sebelumnya tidak punya jamban sehat dan septic tank di rumah,” tuturnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, KSM, TFL, dan Kelurahan Tanjung Mekar berharap pemberitaan terkait proyek SPALD-S bisa lebih berimbang, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar tentang pelaksanaan program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan warga.

•Ko/Red

KARAWANG | infokeadilan.com – Proyek pembangunan pagar di SDN Kutakarya I Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang dengan nilai kontrak sebesar Rp 141.920.000,- kini menjadi sorotan publik. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Adlan Mandiri tersebut berdasarkan kontrak nomor 027.03.PPK/SPK/10341776000-MUSRENBANG/PENDAS/IX/2025 yang ditandatangani pada 3 September 2025, dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender.

Berdasarkan hasil pantauan awak media di lapangan menemukan indikasi bahwa pekerjaan tersebut minim pengawasan dari konsultan. Bahkan, menurut sejumlah warga sekitar, mandor lapangan jarang hadir di lokasi proyek, sehingga dikhawatirkan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Salah seorang pekerja saat di temui awak media dilokasi saat di tanya terkait pengawasan pada Selasa (23/9/2025) mengatakan, bahwa belum ada yang datang ke lokasi pekerjaan, baik dari pengawas konsultan dilapangan maupun pengawas dari dinas.

“Kalau pada saat awal pekerjaan akan dimulai mah ada pak mandornya. Pekerjaan mah sudah lima hari sih pak, belum ada datang lagi tuh pak sampai hari ini juga, mungkin masih sibuk di lokasi pekerjaan yang lain.” Jawabnya singkat.

Sementara itu salah satu warga menyampaikan kekhawatirannya akan kualitas dan daya tahan dari hasil pekerjaan tersebut.

“Kami sering lihat pekerja jalan sendiri tanpa arahan mandor. Kadang pekerja seperti bingung mengatur pekerjaan. Kalau begini, takutnya hasil dari kualitas dan ketahanan pagar tidak kuat atau cepat rusak alias tidak tahan lama,” Ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Keluarga Besar Jurnalis Karawang Bersatu (JKB) Heri Pramika menyayangkan kinerja pihak konsultan, dalam hal ini mandor pelaksana dilapangan. Menurutnya bahwa proyek dengan anggaran dari pemerintah seharusnya mendapat pengawasan ketat.

“Uang ratusan juta bukan jumlah kecil, apalagi ini untuk sekolah, sudah seharusnya ada kontroling dari pihak terkait, terlebih dari pengawas lapangan yaitu pengawas dari konsultan dan mandor lapangan setidaknya selalu hadir untuk memberikan arahan arahan terkait bagaimana teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan agar hasilnya maksimal dan bisa bertahan lama,” Tandasnya.

“Lebih pentingnya, jangan sampai pengawasan tersebut hanya berdasarkan komunikasi via udara. Bukankah lebih baik dan lebih tepat jika pengawasan itu dilaksankan dengan secara turun langsung ke lokasi pekerjaan ? Jika memang dalam pelaksaan pengawasan tersebut hanya berdasarkan komunikasi via udara, apakah akan tau jika ada penyimpangan atau kecurangan dari proses teknis pekerjaan ? Cobalah profesional dalam menjalankan tugas.” Tegasnya.

Dilain Pihak, sampai berita ini ditayangkan mandor pelaksana lapangan belum bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait munculnya dugaan tersebut.

Masyarakat berharap agar pembangunan pagar SDN Kutakarya I ini bisa dikerjakan sesuai aturan dan spesifikasi teknis, sehingga bermanfaat jangka panjang bagi lingkungan sekolah dan anak-anak didik.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Dugaan tindak kekerasan oleh seorang guru SMPN 5 Karawang kembali memantik perhatian publik. Seorang siswi kelas 7C berinisial NF mengaku mengalami trauma hingga enggan masuk sekolah setelah diduga dijambak oleh gurunya sendiri, ADM, saat kegiatan senam berlangsung.

Rapat klarifikasi yang digelar di ruang Kepala SMPN 5 Karawang pada Senin (22/9/2025), yang seharusnya menjadi ruang mendengar suara korban, justru berjalan di luar harapan. Alih-alih membedah dugaan tindak kekerasan yang dialami siswi tersebut, rapat malah lebih banyak menyoroti soal hitung-hitungan absensi siswa.

Menanggapi hal ini, Putra Agustian, S.H, C.L.A., Auditor Hukum, menyampaikan keprihatinannya terhadap arah penanganan kasus. Ia menegaskan bahwa sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi siswa, bukan sebaliknya.

“Sekolah dan guru seharusnya melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah tindak kekerasan, serta memberikan sosialisasi dan psikoedukasi kepada siswa maupun guru. Dengan cara ini, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mencegah kekerasan dapat meningkat,” tegasnya, Selasa (23/9/2025).

Lebih lanjut, Putra mengingatkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi hukum serius. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, guru yang melakukan kekerasan dapat dipidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Selain itu, sanksi administratif seperti pencabutan izin mengajar juga bisa dijatuhkan oleh instansi terkait.

“Guru yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak tidak hanya terancam hukuman pidana, tetapi juga sanksi administratif. Keluarga korban dapat mengajukan pengaduan ke KPAI, lembaga perlindungan anak, maupun Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti kasus ini,” sambungnya.

Menutup pernyataannya dengan dorongan agar pihak sekolah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait benar-benar serius menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, perlindungan terhadap anak adalah kewajiban bersama yang tidak boleh diabaikan.

•Jaong