KARAWANG |Infokeadilan.com – Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dikabarkan masih marak terjadi di wilayah hukum Polres Karawang, Polda Jawa Barat. Lokasi yang diduga menjadi pusat kegiatan tersebut berada di kawasan keluar pintu tol Kalihurip, Desa Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pantauan langsung awak media Infokeadilan.com pada hari Sabtu, 29 Mei 2026, sekitar pukul 12.42 WIB, di sepanjang jalan menuju pintu tol Kalihurip dari arah Kecamatan Cikampek, terlihat sejumlah kendaraan truk besar yang terparkir di bahu jalan. Dari pengamatan tersebut, didapati indikasi adanya dugaan pengambilan atau penyaluran BBM secara tidak wajar dari kendaraan-kendaraan tersebut.

Setelah menemukan fakta di lapangan, pihak media segera menghubungi jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karawang untuk menyampaikan laporan tersebut. Pada saat itu, pihak kepolisian menyatakan akan segera menindaklanjuti informasi yang diterima.

Namun, hingga berita ini diturunkan, penindakan tersebut belum juga dilaksanakan, dan bahkan berdasarkan keterangan dari warga sekitar berinisial B menyebutkan bahwa dugaan aktivitas penimbunan BBM subsidi di lokasi tersebut masih terus berlangsung.

“Masih ada sampai sekarang juga itu mah, tapi ga tau pak kalau udah ditutup atau ga mah.” ujarnya singkat.

Penyelidikan awal yang dilakukan awak media juga mengungkap adanya informasi dari kalangan masyarakat yang menyebutkan keterlibatan oknum aparat TNI yang bertugas sebagai Babinsa di wilayah Purwakarta dalam praktik tersebut.

Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, antara lain apakah Polres Karawang selaku pihak yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut menemui kendala dalam melakukan penindakan, atau terdapat dugaan kepentingan lain yang melatarbelakangi berlanjutnya peredaran solar subsidi secara tidak teratur tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas yang diduga merupakan penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah hukum Polres Karawang tersebut masih dilaporkan berlangsung dan belum terlihat adanya tindakan tegas yang menghentikan praktik tersebut.

•Agus Sofyan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Di tengah upaya pemerintah daerah menjaga kedisiplinan dan kinerja aparatur, tersiar kabar yang mengundang kegemparan dan menjadi pembahasan hangat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Seorang oknum ASN diduga menyalahartikan serta memanfaatkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, bukan untuk menyelesaikan tugas negara, melainkan berlibur ke luar kota.

Hal yang makin menggelengkan kepala banyak pihak dan dinilai sangat tidak pantas, oknum yang sama diketahui tidak hadir dan meninggalkan kewajiban saat seluruh elemen pemerintahan berkumpul dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Plaza Pemerintah Kabupaten Karawang, pada Senin (1/6/2026).

Menyikapi persoalan yang dinilai mencoreng citra pelayan publik ini, Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH., MH., atau yang akrab disapa Askun, mengaku telah menerima informasi lengkap mengenai kasus tersebut. Dijelaskannya, oknum ASN tersebut diketahui berlibur hingga ke daerah Klaten, Jawa Tengah, tanpa terlebih dahulu mengajukan dan memiliki surat izin cuti resmi sebagaimana ketentuan berlaku.

Ketahuanya sikap indisipliner aparat yang menduduki jabatan Eselon IV ini bermula dari kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, bersama Sekretaris Daerah, H. Asep Aang Rahmatullah, pada Jumat (29/5/2026) silam. Meski atas pelanggaran tersebut oknum bersangkutan telah dikenakan sanksi berupa pemotongan hak keuangan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), namun bagi Askun langkah tersebut dirasa masih sangat jauh dari cukup dan belum memuaskan rasa keadilan.

Pasalnya, menurut catatan dan informasi yang dihimpunnya, oknum yang sama bukanlah kali ini saja melakukan pelanggaran. Ia disebut-sebut telah beberapa kali terlibat masalah dan menjadi penyebab kegaduhan di lingkungan kerja, namun seolah belum ada efek jera yang berarti.

“Satu sisi saya sangat apresiasi langkah sidak yang dilakukan Bapak Wabup dan Sekda demi menjaga disiplin ASN di tengah kebijakan WFH ini. Tapi di sisi lain, saya rasa sanksi sekadar pemotongan TPP saja itu belum cukup. Karena menurut saya, hukuman semacam itu tidak akan memberikan efek jera bagi yang bersangkutan maupun bagi ASN lainnya,” tegas Askun saat memberikan keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Oleh karenanya, Askun meminta tegas kepada Sekretaris Daerah selaku pemimpin tertinggi aparatur atau kerap disebut sebagai ‘Panglima ASN’, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan sikap oknum tersebut. Sanksi yang jauh lebih berat dan mendidik dianggap sangat perlu dijatuhkan agar menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pegawai, sehingga tidak ada lagi yang berani mengulangi perbuatan serupa.

Terkesan kecewa dan menantang ketegasan pimpinan, Askun melontarkan pertanyaan tajam yang penuh makna:

“Sekda, mana taringmu? Kalau sanksinya cuma sebatas pemotongan TPP saja, jangan-jangan Sekda ada apa-apa dengan oknum ASN ini. Sebaiknya segera dimutasi saja orang ini menjadi Sekel atau Sekretaris Kelurahan,” ungkapnya dengan nada yang tegas dan lugas.

Persoalan ini makin mendapat sorotan tajam karena menyinggung aspek pembinaan dari atasan langsung. Askun mempertanyakan peran dan tanggung jawab Kepala Dinas yang membawahi oknum tersebut. Ia menilai, ada keganjilan mengapa seorang pemimpin satuan kerja tidak mampu mengendalikan, membina, maupun mengontrol perilaku bawahannya, apalagi mengingat oknum yang bermasalah ini adalah sosok perempuan.

Melalui pernyataan yang bernada sindiran halus namun menusuk, Askun berkata:

“Laki-laki kok takut sama perempuan atau bagaimana ini ceritanya? Kok seorang ASN Eselon IV saja jagonya luar biasa sekali, sampai atasan tak berdaya mengatur,” ujarnya melemparkan kritik yang bernada satir.

Di akhir pernyataannya, Askun kembali mengingatkan seluruh aparatur untuk senantiasa memegang teguh prinsip profesionalisme dan proporsionalitas dalam bekerja. Apalagi di masa pemerintahan ini, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, terus-menerus mendorong, menggerakkan, dan “mencambuk” semangat seluruh jajarannya agar senantiasa meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan prima bagi masyarakat.

“Bantulah Bupati-mu untuk mewujudkan semangat ‘Karawang Maju’. Jangan sampai Bupati-mu bekerja siang malam tanpa kenal lelah, sementara dirimu justru tidak tahu etika dan aturan kerja. Masa sekelas pejabat Eselon II saja masih taat aturan, harus izin cuti kalau mau ke luar kota, ini baru Eselon IV belagunya sudah minta ampun. Sekali lagi saya tegaskan, Sekda, mana taringmu?” pungkas Askun menutup pernyataan tegasnya.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Karawang Barat, khususnya di sekitar aliran saluran irigasi KW 3, KW 4, dan KW 5, menerima imbauan penting dan serius untuk tidak mengambil maupun mengonsumsi ikan-ikan yang ditemukan mati mendadak di perairan tersebut. Peringatan ini disampaikan menyusul ditemukannya sejumlah ikan yang mati secara tidak wajar di sepanjang aliran irigasi yang melintasi kawasan Jalan Jaka Tingkir, Kelurahan Tunggakjati, pada Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian ini pertama kali diketahui dan dilaporkan oleh warga sekitar pada pagi hari sekitar pukul 07.19 WIB. Kabar ini pun dengan cepat menyebar melalui unggahan dan pesan peringatan di kalangan masyarakat, yang mengingatkan agar warga menjauhi ikan-ikan yang mati tersebut demi menghindari risiko gangguan kesehatan yang mungkin timbul, mengingat belum diketahui secara pasti penyebab dan kondisi air di lokasi.

Merespons kejadian yang mengundang kekhawatiran publik ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menurunkan tim teknis ke lokasi kejadian. Langkah cepat ini diambil guna melakukan pengecekan langsung, pemantauan kondisi lingkungan, serta pengambilan sampel air untuk kemudian diuji di laboratorium, agar dapat diketahui akar penyebab pasti dari fenomena kematian massal ikan tersebut.

Luki Mantera Dwi Putra Romly, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Peraturan DLH Kabupaten Karawang, memberikan penjelasan rinci mengenai kronologi, hasil pemeriksaan awal, serta langkah tindak lanjut yang sedang dan akan dilakukan pihaknya. Menurut penuturannya, informasi awal mengenai kejadian ini justru sudah masuk ke pihaknya sejak malam hari sebelumnya.

“Info kejadian tersebut, info dari warga itu masuk sekitar jam 22.00 WIB malam, konon informasinya dari wilayah Leuweung Seureuh. Nah, makanya tadi pagi kita sudah langsung bergerak bersama dengan tim dan Satgas Citarum Harum ke sana untuk mengecek langsung menggunakan alat PH meter. Dan hasil pengukuran dari PH meter itu dinyatakan normal berada di angka 6. Tapi untuk pembuktian secara menyeluruh, tadi saya sudah arahkan tim juga untuk mengambil sampel airnya guna dilakukan uji laboratorium lingkungan, agar diketahui hasilnya secara lengkap parameter apa saja yang mungkin melebihi baku mutu yang ditetapkan,” jelas Luki di lokasi.

Ia menambahkan, persoalan ini tidak bisa dilihat sebelah mata karena indikasi penyebabnya bisa berasal dari berbagai sumber. Bahkan, informasi yang berkembang menunjukkan bahwa fenomena serupa juga terdeteksi di wilayah lain yang menjadi satu aliran sungai yang sama.

“Karena banyak dugaan dan indikasi juga, limbah itu bisa berasal dari mana saja, makanya tim kita itu sekarang masih berada di lapangan dan bergerak terus sampai ke arah Walahar. Ada informasi juga bahwa di wilayah Jatiluhur pun ditemukan ikan mati, makanya saya juga tadi berkomunikasi dengan rekan-rekan di kabupaten pengawasan wilayah Purwakarta untuk menanyakan kebenaran info itu, dan mereka pun mengatakan akan mengecek dulu ke lokasi,” imbuhnya.

Mengenai dugaan penyebab, beredar informasi sementara yang menyebutkan bahwa kematian ikan diduga kuat dipicu oleh tingginya kandungan zat amoniak di air, yang diduga berasal dari sisa pakan ikan. Namun hal tersebut belum bisa dijadikan kesimpulan akhir sebelum ada bukti sah dari hasil uji laboratorium.

“Menurut dari informasi yang beredar, katanya ikan-ikan yang mati tersebut karena kandungan amoniak, yaitu sisa dari pakan-pakan ikan. Tetapi tetap, intinya hal itu belum bisa dikatakan valid ya gitu. Karena masih ada hal-hal yang belum ditelusuri semuanya, jadi belum bisa dipastikan penyebab kematian ikan tersebut karena apa secara pasti,” tegasnya.

Oleh sebab itu, sampai kebenaran dan penyebab utama terungkap jelas, pihak Dinas Lingkungan Hidup kembali menegaskan himbauan tegasnya kepada seluruh warga masyarakat.

“Terkait dengan kejadian itu, kami berikan himbauan juga kepada warga agar jangan mengonsumsi ikan yang mati itu, karena khawatir berdampak buruk kepada kesehatan tubuh kita. Apalagi hasil pemeriksaan laboratorium ini kan belum bisa keluar saat ini, jadi kami khawatir di dalam air maupun tubuh ikan itu ada zat-zat berbahaya yang tidak terlihat mata namun membahayakan jika dikonsumsi,” pungkas Luki Mantera Dwi Putra Romly.

Kejadian ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya yang erat kaitannya dengan kelestarian ekosistem perairan, kualitas lingkungan hidup, serta keamanan pangan dan kesehatan masyarakat luas. Warga diharapkan tetap tenang namun waspada, dan menunggu hasil resmi dari pemerintah sebelum mengambil langkah apa pun terkait ikan-ikan yang mati tersebut.

•M.Rifai/Red