KARAWANG |infokeadilan.com – Aktivitas cut and fill (pematangan dan penimbunan lahan) yang diduga menjadi modus galian C di Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, kini menjadi sorotan publik.

Dari hasil pantauan dan investigasi awak media, warga sekitar mengeluhkan kegiatan tersebut yang diduga belum mengantongi izin resmi dari instansi terkait. Selain menimbulkan polusi debu dan ketidaknyamanan, proyek tersebut juga tidak dilengkapi papan informasi yang seharusnya dipasang secara terbuka. Warga pun masih bertanya-tanya siapa pelaksana kegiatan dan apa tujuan dari pematangan lahan tersebut.

Hasil penelusuran awak media menyebutkan bahwa pemilik aktivitas cut and fill tersebut merupakan pihak yang cukup berpengaruh di desa setempat. Namun, persoalan ini semakin rumit lantaran diduga berkaitan dengan konflik kepentingan bersama penguasa daerah.

Menyikapi hal itu, Aktivis Masyarakat Pemerhati Penyelenggara Negara (MPPN) Tatang Obet menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya soal cut and fill berbalut modus galian C yang diduga belum berizin, melainkan adanya praktik pemanfaatan untuk penarikan retribusi secara tidak resmi hingga dugaan pemerasan oleh oknum pejabat Karawang terhadap investor.

“Dugaan pemerasan ini sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, penyetoran uang dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan Pemkab Karawang, bahkan dilakukan di luar jam operasional, yaitu tengah malam. Jika benar demikian, bank tersebut bisa saja tersangkut dugaan tindak pidana pencucian uang,” tegas Obet, Rabu (3/9/2025).

Ia menyayangkan tindakan oknum pejabat maupun oknum pegawai bank yang justru merugikan investor dan masyarakat.

“Preman di jalan diberantas karena dianggap menghambat investasi, tetapi justru muncul preman berdasi,” Ujarnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Obet berharap Gubernur Jawa Barat KDM serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengusut dugaan perbuatan melawan hukum ini. Ia menegaskan bahwa aktivitas pemotongan dan penimbunan lahan wajib memenuhi sejumlah regulasi, di antaranya:

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Mengatur kewajiban pemanfaatan ruang sesuai tata ruang dan perizinan lingkungan.

PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Mengharuskan adanya dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi proyek yang berdampak pada lingkungan.

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang Pedoman Teknis Pematangan Lahan.

Menyatakan setiap kegiatan cut and fill harus dilaksanakan dengan perencanaan teknis, pengawasan, serta pemasangan informasi proyek yang terbuka kepada publik

Jika aktivitas ini terbukti melanggar ketentuan tersebut, maka pelaksana dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

•Agus Sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi mengeluarkan pernyataan sikap sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Karawang bersama masyarakat pada Senin, 1 September 2025 lalu.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Karawang bersama para wakil ketua serta perwakilan dari seluruh fraksi pada Rabu, 3 September 2025.

Dalam dokumen resmi itu, DPRD Karawang menyampaikan enam poin utama, yaitu:

Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR RI
DPRD Karawang menolak keras keputusan DPR RI yang menaikkan gaji dan tunjangan di tengah kondisi sulit masyarakat. DPRD merekomendasikan agar DPR RI segera membatalkan kebijakan tersebut, termasuk tunjangan perumahan dan tambahan pajak yang membebani APBN.

Perampasan Aset dan Beban Rakyat
DPRD menolak segala bentuk perampasan aset rakyat, kenaikan pajak yang memberatkan, serta utang negara yang dibebankan kepada rakyat kecil. DPRD merekomendasikan Kementerian ATR/BPN untuk mempertahankan hak kepemilikan rakyat atas lahan non-produktif, Kementerian ESDM menghentikan pertambangan ilegal, serta Kementerian Keuangan mengkaji ulang kebijakan perpajakan.

Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat
DPRD mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. DPRD mendukung penegakan hukum yang adil, transparan, dan tuntas atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.

Penolakan UU Pro-Oligarki
DPRD menuntut pemerintah mencabut undang-undang pro-oligarki yang hanya menguntungkan elit politik dan korporasi, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI.

Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat
DPRD menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan merata, serta jaminan sosial yang adil.

Kedaulatan Rakyat
DPRD menegaskan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan elit politik, aparat represif, maupun oligarki. Prinsip dasar demokrasi ini, kata DPRD, harus dijaga secara konsisten.

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif Karawang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami di DPRD Karawang memahami keresahan masyarakat. Oleh karena itu, kami sepakat menyuarakan penolakan atas kebijakan yang merugikan rakyat, sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil serta kedaulatan yang benar-benar berada di tangan rakyat. Sikap ini adalah wujud nyata keberpihakan kami kepada masyarakat Karawang dan Indonesia pada umumnya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa rekomendasi tersebut akan segera diteruskan ke pemerintah pusat sebagai dorongan agar kebijakan nasional lebih berpihak pada rakyat kecil.

“Kami berharap suara dari Karawang ini bisa menjadi peringatan bagi para pengambil kebijakan, bahwa rakyat membutuhkan keadilan, keberpihakan, dan kesejahteraan nyata, bukan hanya janji-janji politik. Kami adalah representatif rakyat dan kami dipilih oleh rakyat,” tegasnya dalam konferensi pers usai rapat bersama ketua fraksi di Gedung Paripurna.

Pernyataan ini lahir setelah tujuh fraksi di DPRD Karawang sepakat menandatangani sikap bersama, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, PDIP, dan PKB.
Dari rapat itu dirumuskan enam poin penting yang ditegaskan Endang sebagai bentuk pengembalian hak-hak rakyat kepada rakyat.

“Isu-isu yang digaungkan mahasiswa juga jadi perhatian kami. Enam poin yang kami sepakati itu sejatinya selaras dengan aspirasi mereka, bahkan sudah kami sebarkan dalam bentuk pamflet,” jelasnya.

Lebih lanjut, Endang menegaskan bahwa DPRD Karawang siap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami menunggu surat dari masyarakat. Forum sudah kami siapkan, insyaallah akan diadakan rapat terbuka di DPRD dengan menghadirkan semua pihak terkait,” tutupnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com -Jembatan PT Jui Shin Indonesia yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang, tepatnya di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, ternyata tidak memiliki izin resmi.

Kenyataan tersebut terungkap dalam surat yang dikeluarkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dengan Nomor SA0203-Av/ 708 yang diterbitkan tanggal 21 Agustus 2025.

Menyikapi jembatan produsen Semen Garuda illegal, Pengamat Kebijakan Pemerintah Asep Agustian mendesak agar pemerintah daerah (Pemda) Karawang membongkar jembatan tersebut karena tidak faedahnya bagi masyarakat dan Pemda Karawang.

“Jika memang sudah ada dasar surat dari BBWS Citarum yang menyatakan tidak pernah mengizinkan jembatan itu dibangun, berarti itu kan sudah ada alas hak yang kuat, ya jembatan itu harus dibongkar karena tidak ada izin, sama saja itu disebut bangli alias bangunan liar,” kata Askun, sapaan akrabnya, kepada awak media, Selasa (2/9/2025).

Secara rasionalisasi, lanjut Ketua Peradi Karawang ini, ketika PT Jui Shin lewat jalan Karawang melalui jembatan tersebut namun miris tidak ada pendapatan pajak ataupun pemasukan lainnya yang diterima Pemda Karawang, maka sudah seyogyanya Pemda Karawang harus berani tegas untuk membongkar jembatan tersebut.

“Saya pikir, ya bongkar saja, toh enggak ada pemasukan ke Pemda Karawang,” tegasnya.

“Itu kendaraan PT Jui Shin, baik bannya, tonasenya lewat Karawang, tapi ‘beraknya’’ ke Bekasi, sinting kan? Ya untuk apa dibiarkan terus, bongkar segera jembatannya,” sambung Askun.

Askun menyesalkan sikap diamnya sejumlah anggota dewan yang tidak mau bersuara tegas menyikapi ilegalnya jembatan PT Jui Shin.

“Ya memang anggota dewan yang saat ini sedang viral hanya memikirkan dirinya sendiri maupun kelompok atau mungkin mereka sengaja sedang membutakan mata dan menulikan telinganya. Sudah jelas-jelas jembatan itu sudah ramai dan tahu kok dibiarkan saja, ada apa dengan semua ini. Kalau kata sih ya sudah bongkar saja, apa sih susahnya dibongkar,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan kepada aparatur pemerintahan Kabupaten Karawang mengapa harus berdiam diri, kalau memang jembatan itu tidak ada keuntungan maka untuk dibiarkan berdiri.

“Bongkar, biar saja PT Jui Shin lewat jalan lain, enggak ada kontribusi sama sekali. Apakah keberadaan jembatan itu hanya untuk dimanfaatkan segelintir orang demi keuntungan pribadi alias untuk berdamai, bongkar saja,” tutupnya.

•Agus Sofyan

KARAWANG | infokeadilan.com – Ketua RW 10 Kampung Karees bersama tim dari Puskesmas Plawad menggelar giat fogging sebagai langkah pencegahan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan RT 01/10, Selasa (2/9/2025).

Kegiatan fogging dimulai dari rumah warga yang sebelumnya terdampak kasus DBD dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Ketua RW 10 Kampung Karees, Darmawan, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kami bersama PKM Puskesmas Plawad melakukan fogging di wilayah RW 10. Kegiatan ini difokuskan pada radius lingkungan yang terpapar kasus DBD. Kami berharap masyarakat bisa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan masing-masing agar penyebaran DBD dapat dicegah,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PKM Puskesmas Plawad, Endah, menambahkan bahwa pelaksanaan fogging berjalan lancar.

“Semoga warga Kampung Kare’es, khususnya RW 10, bisa lebih peduli terhadap kebersihan dengan menerapkan pola 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur). Fogging ini hanya sebatas upaya pencegahan, selebihnya kembali kepada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan angka penyebaran kasus DBD di wilayah Kampung Karees dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat.

•Jaong/Red

KARAWANG | infokeadilan.com – Pemerintah Kecamatan Rengasdengklok menggelar rapat minggon yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rengasdengklok, Selasa (2/9/2025). Agenda rapat kali ini membahas persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Karawang ke-392 tahun 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Camat Rengasdengklok Panji Santoso dan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Rengasdengklok, Sekretaris Kadin Karawang H. Emay Maehi, Danramil Rengasdengklok, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas TNI-Polri, Ketua MUI dan KUA Kecamatan Rengasdengklok, para kepala desa se-Kecamatan Rengasdengklok, perwakilan Puskesmas, ketua BPD, serta para tamu undangan lainnya.

Rangkaian Kegiatan HUT Karawang

Dalam sambutannya, Camat Rengasdengklok Panji Santoso menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan HUT Karawang tahun ini akan digelar dengan meriah, melibatkan berbagai unsur masyarakat, pelaku UMKM, serta seni dan budaya lokal.

“Dalam rangka HUT Kabupaten Karawang ke-392, kami akan menggelar berbagai kegiatan di Kecamatan Rengasdengklok pada tanggal 14 September mendatang. Di antaranya lomba mancing gratis, pagelaran seni budaya dan karnaval, bazar UMKM, serta kegiatan hiburan masyarakat lainnya,” Jelasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat untuk turut menyemarakkan perayaan tersebut.
“Saya minta seluruh masyarakat agar berperan aktif, salah satunya dengan memasang umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Ini bentuk rasa memiliki dan kebersamaan kita dalam memperingati hari jadi Kabupaten Karawang,” Tegasnya.

Persiapan MTQ Tingkat Kecamatan

Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Camat juga menyinggung persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Rengasdengklok yang akan diikuti oleh seluruh desa se-Kecamatan.

“MTQ ini menjadi agenda penting karena menyangkut pembinaan generasi muda dalam bidang keagamaan. Saya berharap setiap desa mempersiapkan peserta terbaiknya untuk mengikuti ajang ini, dan ingat pesertanya harus asli orang Rengasdengklok, berdomisili Rengasdengklok,” Ujarnya.

Transparansi Dana Desa

Lebih lanjut, Camat juga menekankan agar setiap kepala desa menjaga transparansi dalam penggunaan Dana Desa.

“Pengalokasian dan penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada penyimpangan, karena dana tersebut bersumber dari rakyat dan harus kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” Tandasnya.

Menutup sambutannya, Camat Panji Santoso berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT Karawang ke-392 maupun MTQ Kecamatan dapat berjalan sukses, lancar, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Semoga momentum ini bisa mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat identitas budaya dan religius masyarakat Rengasdengklok,” Pungkasnya.

•Jaong/Her

KARAWANG |infokeadilan.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang bersama para Ketua Fraksi menerima langsung aspirasi masyarakat yang datang menyampaikan tuntutan di depan Gedung DPRD Karawang pada Senin (1/9/2025).

Aksi yang diikuti ratusan massa ini berlangsung dengan tertib dan damai. Para peserta aksi menyuarakan sejumlah tuntutan yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan pengawalan aparat kepolisian dan unsur keamanan lainnya, kegiatan penyampaian aspirasi berjalan kondusif tanpa gangguan berarti.

Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin, dalam kesempatan itu, menyampaikan apresiasinya terhadap sikap tertib para peserta aksi.

“Kami berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. DPRD Karawang akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk, dan kami siap merekomendasikan tuntutan ini ke DPR RI sebagai bentuk komitmen kami memperjuangkan kepentingan masyarakat Karawang,” ungkap Ketua DPRD.

Senada dengan itu, para Wakil Ketua DPRD dan pimpinan fraksi yang hadir juga menyatakan dukungannya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diteruskan ke tingkat pusat. Mereka menegaskan bahwa DPRD Karawang terbuka terhadap masukan masyarakat dan siap menjadi jembatan dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

Aksi penyampaian aspirasi ini menjadi bukti bahwa komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat berjalan dengan baik melalui jalur demokrasi. Dengan semangat kebersamaan dan kondusifitas, diharapkan hasil dari perjuangan ini mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat Karawang.

•A.Sofyan