KARAWANG |infokeadilan.com – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menepis tuduhan keterlibatannya dalam dugaan skandal pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan DPRD diambil secara kolektif kolegial, melibatkan seluruh fraksi dan perwakilan partai politik, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat, sehingga mustahil ada keputusan sepihak dari ketua dewan.

“Jangan menganggap seolah-olah saya bersalah. Mekanisme di DPRD itu kolektif kolegial. Ketua hanya memimpin sesuai amanat undang-undang, bukan memegang wewenang mutlak,” Ujar Endang saat ditemui di Gedung DPRD Karawang, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, jadwal pembahasan aspirasi masyarakat maupun program pembangunan telah ditetapkan sejak awal, menyesuaikan batas waktu pengajuan yang ditentukan oleh Bappeda. Seluruh agenda diatur melalui rapat Badan Musyawarah, bukan berdasarkan permintaan sepihak dari pihak luar.

“Jadwal itu milik kita, bukan pihak luar. Kalau ingin dipercepat sesuai keinginan sendiri, tentu tidak bisa,” Tegasnya.

Menanggapi polemik Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Endang memastikan tidak ada keterlibatan pribadi dalam pengelolaannya. Ia menjelaskan, setiap anggota DPRD memiliki akun dan kata sandi masing-masing, sementara pengelolaan penuh berada di bawah Kementerian Dalam Negeri melalui Bappeda.

“Jika ingin menyampaikan keberatan atau surat resmi, langsung saja ke Mendagri. Di tingkat kabupaten, SIPD diurus Bappeda, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, dinas, hingga seluruh anggota DPRD di Indonesia. Itu bukan ranah pribadi saya,” Jelasnya.

Terkait Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024, Endang memaparkan bahwa regulasi tersebut merupakan dokumen pengesahan APBD, baik murni maupun perubahan.

Proses penyusunannya dimulai dari penjaringan aspirasi melalui reses di daerah pemilihan, dibahas di komisi, lalu difinalisasi di Badan Anggaran sesuai skala prioritas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten.

Endang juga menegaskan bahwa sebagian masa jabatan DPRD periode 2019–2024 berada di bawah kepemimpinan sebelumnya.

 “Itu periode sebelum saya menjabat ketua. Jadi, jangan sampai ada tuduhan yang tidak memiliki dasar,” Ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Endang mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog konstruktif dibanding saling tuding.
“Saya selalu membuka ruang pertemuan. Mari kita hindari tendensi menyerang, karena itu hanya akan menumbuhkan budaya yang tidak sehat,” Pungkasnya.

• Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Suasana hangat menyelimuti Kantor Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, saat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (12/8/2025)

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol Drs. Mashudi. Kehadiran mereka disambut oleh Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, yang turut memberikan sambutan resmi.

Dalam sambutannya, H. Maslani mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap warga Karawang. Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar seremoni peringatan kemerdekaan, tetapi juga bukti nyata kepedulian negara kepada rakyatnya.

“Hari ini kita memaknai kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari penderitaan. Bakti sosial ini menjadi cerminan semangat untuk saling peduli dan membantu sesama,” Ujarnya.

Rangkaian kegiatan bakti sosial meliputi layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembagian paket sembako untuk warga kurang mampu. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya warga yang hadir sejak pagi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, menegaskan komitmen kementeriannya untuk selalu hadir di tengah rakyat, sekaligus mendorong sinergi lintas instansi dalam menghadapi tantangan daerah.

“Berdasarkan laporan dari Pak Wakil Bupati, daerah ini sering dilanda banjir. Karena itu, kita perlu menggandeng Kapolres, Dandim, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk bersinergi. Insyaallah, kami siap membantu, termasuk dalam pelayanan kesehatan,” Tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Irjen Pol Drs. Mashudi menilai kegiatan ini sebagai kesempatan mempererat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang bermanfaat langsung bagi warga.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan peringatan HUT RI tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan demi kesejahteraan masyarakat.

•Fai

KARAWANG |infokeadilan.com – Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, semangat gotong royong warga Kampung Bangkuang RT 03 RW 10, Kelurahan Mekarjati, tampak begitu membara. Pada Selasa pagi, pemuda BKG bersama aparatur RT/RW dan masyarakat setempat menggelar kerja bakti membersihkan lingkungan.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperindah kampung menjelang perayaan kemerdekaan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui aksi nyata menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

“Alhamdulillah, antusias warga dan pemuda luar biasa. Harapan saya, kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, sehingga lingkungan kita selalu sehat, aman, dan bersih,” Ujar Udin, Ketua RT 03/10, Selasa (12/8/2025)

Para pemuda menjadi motor penggerak utama kegiatan ini, sementara warga dari berbagai usia turut ambil bagian, mulai dari menyapu jalan, membersihkan selokan, hingga menata kembali taman kecil di sudut kampung.

Selain mempererat tali silaturahmi, kerja bakti ini juga menjadi wujud nyata semangat gotong royong yang menjadi warisan luhur bangsa Indonesia.

•Ko

KARAWANG |infokeadilan.com – Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Golkar, Saidah Anwar, SH, meresmikan sejumlah fasilitas publik di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, pada Senin (11/08/2025). Fasilitas yang diresmikan meliputi MCK dan tempat wudhu Masjid Al-Barkah, sarana sanitasi air bersih, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta peninjauan pekerjaan drainase U-ditch di Desa Karangjaya.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Jatimulya ini disambut antusias oleh aparatur desa, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, dan warga setempat. Peresmian ini menjadi momen yang telah lama dinantikan, mengingat beberapa fasilitas tersebut sudah diusulkan masyarakat sejak dua tahun lalu.

Dalam sambutannya, Saidah Anwar menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah.

“Fasilitas MCK, tempat wudhu Masjid Al-Barkah, sanitasi air bersih, dan Rutilahu ini adalah hasil kerja sama dan aspirasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saya juga turun langsung meninjau pekerjaan U-ditch di Desa Karangjaya untuk memastikan kualitasnya,” Ujar Saidah.

Saidah berharap keberadaan fasilitas ini dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kenyamanan dalam beribadah. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan warga dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Dengan hadirnya fasilitas MCK, tempat wudhu, sanitasi air bersih, serta program Rutilahu, warga kini dapat menikmati layanan publik yang lebih layak dan sehat. Masyarakat pun menyampaikan terima kasih dan berharap pembangunan di Kecamatan Pedes dapat terus berlanjut, memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.

•Fai

KARAWANG |infokeadilan.com – Warga RT 01/11 Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, kini dapat bernafas lega setelah selesainya pembangunan jembatan yang menjadi akses vital penghubung antarwilayah. Peresmian jembatan tersebut berlangsung meriah pada Minggu (10/8/2025), ditandai dengan pemotongan pita oleh anggota DPRD Karawang Fraksi Gerindra, Komarudin Ledeng.

Jembatan ini sebelumnya menjadi keluhan warga. Berkat perjuangan dan aspirasi yang diperjuangkan Komarudin Ledeng di DPRD, pembangunan jembatan dapat terealisasi.

Dalam sambutannya, Komarudin atau yang akrab di sapa Kang Ledeng menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat merealisasikan kebutuhan warga.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama meresmikan jembatan yang sudah lama dinantikan. Jembatan ini adalah bukti bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan baik akan kita perjuangkan hingga tuntas. Semoga keberadaan jembatan ini dapat mempermudah aktivitas warga, meningkatkan perekonomian, dan tentunya memberikan rasa aman bagi semua pengguna jalan,” Ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 11 Kelurahan Mekarjati, Juki, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komarudin Ledeng atas kepeduliannya.

“Kami mewakili seluruh warga RW 11 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Komarudin Ledeng. Beliau sudah mendengar keluhan kami, memperjuangkannya, dan hari ini hasilnya bisa kita rasakan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” Tutur Juki.

Peresmian ini juga dihadiri para tokoh masyarakat, pemuda, dan warga sekitar yang menyambut dengan penuh antusias.

Dengan selesainya pembangunan jembatan ini, diharapkan akses transportasi warga menjadi lebih lancar dan nyaman, sekaligus mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

•Ko/Red

BEKASI |infokeadilan.com – Suasana tegang terjadi di Jalan Pilar Sukatani, Desa Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, pada Senin (11/08/2025), saat proses pembongkaran paksa lahan dan bangunan seluas 7.525 meter persegi yang disebut dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Aksi tersebut memicu perselisihan dan diduga melanggar hukum.

Bahkan, sempat terjadi aksi saling dorong ketika pihak tertentu hendak memutus aliran listrik di lokasi. Situasi baru dapat dikendalikan setelah aparat kepolisian datang dan melerai kedua belah pihak.
Kuasa hukum keluarga almarhum Lim Cun Tiang menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Di sini terjadi perencanaan pembongkaran tanah sengketa tanpa adanya dasar hukum. Kami sangat menyayangkan adanya perencanaan pembongkaran sepihak tanpa putusan dari pengadilan, jelas ini melanggar hukum,” Ujarnya.

“Kami akan tempuh jalur hukum bilamana pembongkaran ini terlaksana.” Tambahnya.

Sementara itu, Fajar, salah satu ahli waris keluarga almarhum Lim Cun Tiang lainnya, mengaku tindakan tersebut telah melukai perasaan keluarganya.

“Perencanaan pembongkaran ini telah menyakiti keluarga kami sebagai ahli waris yang sah juga. Apalagi listrik di rumah kami turut mau dicabut oleh oknum yang mengatasnamakan ahli waris,” ungkapnya.

“Jelas ini sangat melanggar hukum dengan adanya pembongkaran sepihak tanpa adanya persetujuan dari ahli waris keluarga kami.” Tegas Fajar.

•Wan