KARAWANG |infokeadilan.com – Upaya mendukung program strategis nasional yang di inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Polres Karawang menggelar kegiatan Ground Breaking Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaksanakan di Dusun Ranggon Desa Sari Jaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, Selasa (22/7/2025).

Kegiatan yang diselenggaran dipimpin langsung oleh Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah tersebut dihadiri pula Bupati Karawang H. Aep Saepulloh, Kasdim Karawang Mayor Inf. Jaja Jamaludin, unsur Forkopimda, perwakilan DPRD, Kajari, Kadisdikpora, Badan Gizi Nasional, jajaran PJU, Polres Karawang, Danramil, Camat, dan Kapolsek Majalaya.

Dalam sambutannya, Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata dukungan Polri.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata Polri khususnya Polres Karawang dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses gizi gratis yang layak.” Ungkapnya.

“Melalui SPPG ini, Polres Karawang berkomitmen membantu masyarakat yang membutuhkan asupan gizi lebih baik. Ini menjadi langkah konkret untuk menyelamatkan masa depan bangsa dengan memastikan generasi muda tumbuh sehat dan kuat.” Jelas Kapolres Karawang.

Kapolres juga menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berperan penting dalam pengawasan kualitas gizi, kebersihan, hingga pengolahan limbah.

“Fasilitas ini juga berfungsi sebagai dapur umum untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan SPPG Polres Karawang sendiri berlokasi di atas lahan seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi yang telah memenuhi standar dapur umum sesuai ketentuan pemerintah.” Terangnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, S.H., menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan SPPG ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak terkait.

“Langkah ini tentunya tidal lepas dari sinergitas dengan berbagai pihak terkait. Kami berharap kehadiran SPPG ini dapat menjadi motor penggerak pemenuhan gizi di Karawang.” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Korwilcambidik Purwasari laksanakan serah terima jabatan dari Hj. Dede Rahayu S.P.d.M.Ap kepada Sri Rahayu Suciati S.Pd,MM., yang digelar di Gedung GSG Purwasari, Senin (21/7/2025).

Hadir dalam acara tersebut Ketua K3S Purwasari R. Saepudin S.Pd.,Wakil ketua PGRI Kabupaten Karawang, Ketua PGRI Cabang Purwasari Domi M,Pd., Penilik PAUD Purwasari, Kepsek seKecamatan Purwasari.

Dalam sambutannya Korwil yang lama Hj. Dede Rahayu S.Pd menyampaikan bahwa menurutnya jabatan adalah amanah, maka kapan diberi tugas dan kapan dipindah harus siap secara lahir dan bathin.

“Dalam hal ini tugas dan jabatan bagi saya adalah amanah, maka ketika diberi tugas dan kapan dipindah harus siap lahir dan bathin. Marilah kita tetap berkomunikasi dan saling bersilaturahmi, saling dukung untuk lebih meningkatkan proses belajar mengajar agar guna mencapai kualitas yang lebih baik lagi.” Ujarnya.

Sementara itu, Sri Rahayu Suciati selaku ketua Korwil yang baru, menyampaikan ucapan terima kasih dan mengajak untuk saling bekerjasama dalam berbagai hal terkait dengan pendidikan.

“saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Hj. Dedeh Rahayu yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama bertugas di Korwil Purwasari ini. Terkait dengan hal ini saya sebagai yang di peecaya untuk mengganti posisi Ibu Hj. Dedeh disini kiranya bisa tetap membantu saya dalam memberikan masukan tentang pendidikan di wilayah Purwasari, karena saya masih baru belum tahu apa yang kurang dan apa program yang selama ini sudah berjalan guna meningkatkan kualitas pendidikan khususnya diKecamatan Purwasari.” Ucapnya singkat.

Dikesempatan yang sama R. Saepudin.S,Pd selaku ketua K3S mengucapkan selamat datang kepada ketua Korwilcambidik Purwasari yang baru dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua Korwilcambidik yang lama.

“Kepada ketua Korwilcambidik yang baru saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas. Dan kepada ibu Hj. Dedeh Rahayu yang saat ini berpundah tugas, saya ucapkan terima kasih atas kinerja dan kerjakerasnya selama ini, semoga di tempat tugas yang baru ibu Hj. Dedeh bisa terus menjalin kerjasama demi meningkatkan dunia pendidikan di wilayah kabupaten Karawang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.” Tutupnya.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – pengadaan Videotron senilai Rp1,8 miliar oleh Diskominfo Karawang sempat disorot sejumlah kalangan dan tokoh masyarakat Karawang. Pasalnya, anggaran Rp 1,8 dinilai cukup jumbo untuk pengadaan videotron dan ada dugaan mark-up dilakukan oleh oknum pejabat.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Karawang Asep Agustian dalam pernyataan sebelumnya sempat blak-blakan menduga adanya oknum APH dibalik pengadaan videotron tersebut.

Kini, kembali mendorong agar pihak Inspektorat Kabupaten Karawang segera melakukan pemeriksaan khusus (Riksus) pengadaan videotron agar permasalahannya makin terang benderang, kendati pengadaan tersebut belum selesai dan belum diuji coba pemakaiannya.

“Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Karawang bisa untuk memeriksa khusus walaupun ini belum selesai karena dugaannya sudah teramat besar biaya (pengadaan) ini yang konon ramainya itu kita saat ini sedang efisiensi tetapi malah penghamburan biaya untuk sekedar video informasi ataupun media informasi melalui videotron, termasuk juga kelengkapan-kelengkapan yang dari situ tidak lengkap dan juga tihangnya itu memakan jalan kemudian tidak ada CCTV,” Ungkapnya, Senin (21/7/2025).

Ia juga menegaskan, pelaksana atau perusahaan ataupun oknum pejabat ini wajib untuk diperiksa. Kerena  ternyata anggarannya terlalu tinggi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal disinyalir ada perusahaan lain yang sanggup mengerjakannya dengan anggaran lebih kecil mulai Rp 900 juta sampai Rp 1,2 miliar.

“Perlu diusut juga berapa pikselnya yang dipakai, apakah proyek itu gunakan piksel 5 atau piksel 6, kalau sampai dia menggunakan piksel 10, ini benar-benar keterlaluan, jadi saya minta kepada Inspektorat Kabupaten Karawang untuk riksus segera mungkin dan jangan dulu dibayarkan sisanya itu karena diduga kuat ada APH di dalamnya. Siapapun dia, tidak ada pekerjaan harus ada beking-bekingan. Siapapun dia, mau bintang 1, 2, 3, atau bintang 4 sekalipun. Riksus ini adalah demi kasus itu menjadi terang benderang. Inspektorat segera memeriksa dengan khususon tanpa terkecuali biar menjadi beres, agar Bupati juga tahu adanya harga videotron tersebut teramat tinggi yang berdiri di lokasi Alun-Alun Karawang. Kadiskominfo dan jajarannya harus bertanggung jawab penuh serta jangan menghindar dari jurnali untuk dimintai penjelasan,” Tutupnya.

•Agus Sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah di wilayahnya yang kedapatan mengarahkan siswa atau wali murid untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah di toko tertentu.

“Laporkan ke saya. Saya cabut nanti jadi kepala sekolahnya,” Tegasnya kepada media pada Senin (21/07/2025).

Aep menegaskan bahwa wali murid seharusnya diberi kebebasan untuk membeli perlengkapan sekolah anak-anak mereka di toko mana pun, bukan diarahkan ke toko yang telah ditunjuk atau ‘direkomendasikan’ oleh pihak sekolah.

Pernyataan ini muncul setelah banyak keluhan dari orang tua murid terkait praktik sekolah yang diduga memonopoli pembelian perlengkapan sekolah ke toko-toko tertentu. Toko-toko yang disebut telah ditunjuk sekolah tersebut kerap menjual dengan harga tinggi yang dinilai tidak masuk akal.

“Sekolah tidak boleh memaksa atau mengarahkan. Biarkan orang tua memilih sendiri, karena ini menyangkut keadilan dan ekonomi keluarga,” Imbuhnya.

Langkah tegas ini mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama para orang tua yang merasa dirugikan dengan praktik-praktik semacam itu. Bupati Aep berharap pihak sekolah fokus pada pendidikan, bukan ikut bermain dalam urusan bisnis perlengkapan sekolah.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Perkuat struktur partai serta menampung aspirasi masyarakat melalui para ketua PAC dan kader partai, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat komisi X Pipik Taufik Ismail menggelar reses ke III di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang

Hadir dalam rapat tersebut ketua dan pengurus DPC PDIP Karawang, anggota DPRD Karawang fraksi PDIP, para ketua PAC bersama para kader partai PDIP seKabupaten Karawang, Senin (21/7)2025)

Acara reses yang di gelar tersebut bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota DPRD dengan konstituennya dan memantau pelaksanaan program-program pemerintah yang berdampak pada masyarakat.

Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail mengatakan, rapat konsolidasi internal partai tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur partai dan meningkatkan kesadaran politik kader-kader PDIP di Kabupaten Karawang

“Dalam hal ini, pentingnya kesadaran politik dan komitmen kader-kader PDIP dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Terkait dengan hal ini juga kami mengajak kepada para kader-kader PDIP untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam berpolitik.” Ungkapnya.

Kader kader PDIP di Kabupaten Karawang menyambut baik acara reses dan konsolidasi internal ini. Mereka berharap bahwa acara ini dapat meningkatkan kesadaran politik dan komitmen kader-kader PDIP dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Dengan adanya acara ini, diharapkan PDIP Karawang dapat terus menjadi partai yang kuat dan berpengaruh di Kabupaten Karawang dan mampu berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat.” Pungkasnya.

•Agus Sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Rangkaian demi rangkaian sudah dilaksanakan, Kini dua orang kandidat calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwasari untuk masa bhakti 2025/2030 berdasarkan surat resmi SK penetapan calon.

Kegiatan berlangsung di Cafe Pendopo Ustadz Beton, Desa Darawolong, Kecamatan, Purwasari, Kabupaten Karawang, Minggu (20/7/2025) malam.

Carateker Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan Purwasari Chandra Caniaga, SH mengatakan, bahwa penetapan calon ketua Karang Taruna Kecamatan Purwasari untuk masa bhakti 2025-2030 telah dilaksanakan.

Dikatakan Chandra, bahwa pada hari Minggu, 20 Juli 2025 Pukul 21:00 WIB, telah dilaksanakan Rapat kordinasi dan Musyawarah mufakat tentang penetapan Calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwasari untuk masa bhakti 2025-2030.

“Telah kami tetapkan dua kandidat calon Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwasari yakni, No. 1 Asep dan No. 2 Fahmi, dan telah dituangkan dalam surat resmi SK penetapan calon secara sah sesuai aturan organisasi dan pernyataan kesiapan para calon,” jelas Chandra melalui keterangan tertulis pada Minggu (20/7/2025) malam.

Pihaknya mengajak seluruh Karang Taruna Kecamatan dan semua kader Karang Taruna untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini demi memastikan terpilihnya sosok Ketua Karang Taruna yang visioner, berintegritas, dan mampu bersinergi dengan Pemerintah dalam membawa perubahan positif bagi pemuda Purwasari.

Lebih lanjut Chandra berharap, proses-proses TKKT dapat berjalan lancar dan demokratis, serta menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu mengakomodir aspirasi dan kebutuhan pemuda di Kabupaten Karawang.

“Semoga acara yang akan di laksanakan pada tanggal 27 juli 2025 berjalan dengan lancar, dan semoga calon ketua katar Purwasari bisa amanah,” Tutupnya.

•Fai

KARAWANG |infokadilan.com – Program wajib belajar yang digaungkan pemerintah dipertanyakan pelaksanaannya. Pasalnya, program yang sejatinya mendapat bantuan dari pemerintah tersebut diduga dinodai oleh sejumlah oknum.

Hasil penelusuran media dilapangan muncul dugaan penyimpangan yang dianggap telah mengabaikan aturan pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di SMPN 1 Rengasddngklok Karawang yang diduga  menjual belikan kebutuhan siswa di sekolah tersebut tanpa melibatkan musyawarah dengan orangtua murid.

Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa siswa kelas 8 di SMPN 1 Rengasdengklok diwajibkan membeli 11 buku paket pelajaran dengan total harga mencapai Rp. 615.000. Selain itu, siswa baru pun harus membeli seragam sekolah lengkap melalui koperasi yang dikelola salah satu pegawai sekolah dengan harga sekitar Rp 1,1 juta untuk tiga stel seragam beserta atributnya.

Mengetahui hal itu, salah satu orang tua murid kelas 8 yang tidak mau menyebutkan nama mengungkapkan kekecewaannya.

“Kenapa sekarang sekolah malah tambah mahal ? Apa gunanya program wajib belajar 9 tahun dan janji sekolah gratis dari Presiden, Gubernur, dan Bupati ? Kami orang tua yang kurang mampu sama sekali tidak merasakan sekolah gratis itu,” Keluhnya.

Senada dengan salah satu orangtua siswa baru yang juga merasa kebingungan dengan biaya seragam yang dianggap terlalu mahal.

“Seragam itu terdiri dari baju batik, olahraga, muslim, topi, sabuk, dan lainnya. Harganya 1,1 juta. Biasanya, setiap awal tahun ajaran segala biaya dirapatkan dulu dengan orang tua murid, tapi di sini sama sekali tidak ada musyawarah, jadi heran aja gitu.” Ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala SMPN 1 Rengasdengklok sekaligus Ketua MKKS, Asma, mengatakan, bahwa pihaknya tidak menekan harus membeli kebutuhan sekolah tersebut.

“Saya tidak menekan siswa atau orang tua untuk membeli seragam maupun buku paket. Mau beli atau tidak, terserah. Itu mah siswa, mau seragam atau tidak, sabodo.” Tegasnya, Senin (21/7/2025).

Ia menambahkan bahwa dirinya hanya memberikan himbauan kepada siswa dan orang tua murid tanpa adanya paksaan.

“Ya koprasi juga pengen ada keuntungan.” Pungkasnya

•Jak