KARAWANG |infokeadilan.com – Kekecewaan warga pedesaan meledak lewat suara lantang Kepala Desa Mulyajaya, Endang Macan Kumbang. Dalam pernyataan publik yang mengejutkan, Selasa (15/7/2025), dengan gamblang Endang mengungkapkan bahwa Dinas PUPR Karawang dan sejumlah anggota DPRD Dapil 2 dinilai ada unsur kesengajaan mengabaikan aspirasi rakyat kecil, khususnya Desa Mulyajaya.

“Sudah capek saya. Berkali-kali ajukan proposal ke dewan dan PUPR, tapi selalu mentok. Bahkan ada anggota dewan nyeletuk, tergantung kedekatan. Kalau dekat, dibangun. Kalau nggak, ya tinggal!” ucap Endang dengan nada tinggi yang menyulut perhatian publik.

Dugaan Adanya Skandal Ketimpangan Pembangunan

Endang menyingkap praktik tak adil dalam pola alokasi pembangunan infrastruktur yang dinilai lebih mementingkan relasi pribadi ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Desa-desa yang dianggap “tidak punya orang dalam”, kata dia, secara sistematis disingkirkan dari daftar prioritas pembangunan.

“Ini bukan pembangunan, ini praktik balas budi politik ! Masa hanya desa yang punya akses ke Kabid Jalan yang dibangun ?” serunya tajam.

Fakta di lapangan menguatkan amarahnya, jalan poros utama Mulyajaya tak pernah tersentuh aspal sejak 2013, jembatan-jembatan dibiarkan nyaris ambruk, dan akses warga makin terisolasi.

Program Rutilahu Dipolitisasi : “Ini Bukan Bantuan, Tapi Perangkap Politik”

Kemarahan Endang tak berhenti di soal infrastruktur. Ia menyebut program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah dibajak menjadi alat kampanye oleh oknum anggota DPRD. Alih-alih membantu rakyat miskin, program itu justru dijadikan alat untuk mengikat dukungan politik.

“Ini rakyat minta rumah, bukan disuruh jadi alat politik! Rutilahu sekarang sudah dipakai buat mengendalikan suara rakyat. Malu !” ujarnya lantang.

Ultimatum Keras : Warga Akan Turun ke Jalan

Endang mengultimatum, jika Dinas PUPR dan DPRD tetap membisu atas jeritan warga Mulyajaya, maka ia sendiri akan memimpin aksi besar-besaran ke kantor PUPR Karawang.

“Kalau tetap tidak digubris, saya sendiri yang pimpin ribuan warga turun ke jalan. Jangan salahkan rakyat kalau akhirnya marah!” tegasnya.

Ironi Videotron Mewah, Jalan Desa Hancur

Kemarahan publik makin memuncak setelah muncul fakta bahwa Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran jumbo untuk pemasangan videotron di berbagai titik kota, sementara jalan-jalan desa seperti di Mulyajaya tetap rusak dan terabaikan.

“Videotron bisa dipasang, jalan rakyat dibiarkan hancur ? Ini negara atau iklan perusahaan ?” sindir seorang warga yang turut hadir saat Endang menyampaikan pernyataannya.

Sorotan Tajam ke PUPR dan DPRD : Rakyat Minta Keadilan, Bukan Gimmick .

Pernyataan Endang Macan Kumbang kini menjelma menjadi bara protes yang bisa meledak kapan saja. Bola panas kini bergulir ke Dinas PUPR dan DPRD Dapil 2. Publik menanti: akankah mereka bersuara atau tetap nyaman bersembunyi di balik kuasa anggaran.

Redaksi akan terus mengawal isu ini. Karena bagi rakyat kecil, keadilan bukan soal videotron atau kedekatan politik, tapi soal jalan yang bisa dilalui dan rumah yang bisa ditinggali dengan layak.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Pengurus baru Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang komitmen laksanakan program kegiatan bangun kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat desa Cengkong.

“Kami selaku pengurus BUMDes tentunya wajar jika ada hal hal yang belum kami fahami karena kami baru menjabat dan untuk itu kami mohon kepada semua pihak untuk saling bekerja sama demi tercapainya pembangunan di wilayah ini. Dan kami juga memahami tentunya ini pasti akan banyak tantangan, tinggal kita bagaimana menyikapi tantangan tersebut.” Ungkap salah satu pengurus BUMDes Cengkong kepada awak media usai melaksanakan pembinaan, Rabu (16/7/2025).

“Kami selaku pengurus yang baru berniat ingin memajukan dan mengembangkan BUMDes Cengkong dengan aset yang masih ada dan tentunya ditambah dengan aset yang baru.” Tandasnya.

“Alhamdulillah, kegiatan BUMDes sampai sekarang berjalan dengan lancar. Kami selaku pengurus BUMDes yang baru tak lupa mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pendamping Desa yang selalu memberikan pemembinaan.” Ujarnya.

Ditempat yang sama Runy. T selaku Pendamping Desa mengutarakan, pihaknya akan terus mendukung terhadap semua peogram BUMDes. Ia juga menyebut bahwa BUMDes Cengkong masih tetap berjalan dengan baik sampai saat ini.

“Kami selaku Pendamping Desa harus bersikap netral. Dan kami akan tetap menjalankan fungsi dan tugas kami. Namun, bila memang ada permasalahan di tubuh BUMDes tentunya kami juga tidak sertamerta dan tidak sembarangan mengambil keputusan apalagi yang sifatnya ke arah dugaan negatif.” Tandasnya.

“Andaipun ditemukan ada kejanggalan dikepengurusan tentunya itu harus dilengkapi dengan data yang akurat, bila toh memang ada solusinya itu harus mengadakan pembinaan terlebih dahulu agar BUMDes ini tetap berjalan dengan lancar dan sukses.” Tegasnya.

Sementara itu, Obay selaku Sekertaris Desa Cengkong menjelaskan, bahwa BUMDes Cengkong dengan kepengurusan yang baru masih teroganisir dengan baik.

“Setahu kami sampai saat ini BUMDes Cengkong terorganisasi dengan baik, tentunya semua ini karena ada pembinaan oleh Pendamping Desa. Kami berharap BUMDes Cengkong kedepan dapat lebih berkembang lebih baik dan maju lagi, sehingga perekonomian masyarakat di wilayah desa Cengkong dapat meningkat.” Pungkasnya.

•Edi

KARAWANG  |infokeadilan.com – Soal kontroversi proyek pengadaan videotron Rp 1,8 miliar oleh Diskominfo Karawang, praktisi hukum Asep Agustian SH.MH ikut angkat bicara.

Menurut Askun sapaan akrabnya, pertama seharusnya pengadaan videotron ini tidak menjadi gaduh, jika saja harganya realistis dan masuk akal, dengan ukuran videotron yang tidak terlalu besar.

Terlebih, letak posisi videotron ditempatkan di sekitar Alun-alun Karawang. Yaitu dimana lalu-lintas dan pergerakan aktivitas masyarakat di sana tinggi, sehingga tidak akan sempat memperhatikan pesan yang akan disampaikan melalui videotron.

Askun juga mengaku sudah mengecek langsung posisi videotron. Yaitu dimana posisi tiang memakan badan jalan. Jelas ini akan memberikan contoh yang tidak baik bagi bilboard milik pihak swasta yang dikomersilkan pemda.

Kemudian, tidak ada CCTV di sekitar lokasi videotron. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi aksi pembajakan konten videotron oleh hacker atau pihak peretas yang iseng.

“Saya khwatir kena ulah hacker yang jail aja, seperti yang pernah kejadian di Bekasi dan Jakarta. Tiba-tiba videotron menampilkan konten video porno,” Ucap Askun, Selasa (15/7/2025).

Disisi lain, Askun juga menyayangkan pernyataan Sekdis Kominfo yang mengeluarkan statemen ‘pembenaran’ atas gaduhnya proyek pengadaan videotron ini. Yaitu soal pernyataan videotron bisa dijadikan investasi, dikomersilkan pemda kepada pihak ketiga untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padahal sejatinya, keberadaan videotron tersebut murni untuk kepentingan publikasi program dan kegiatan pemda ke masyarakat.

“Katanya untuk investasi (bisa dikomersilkan).

Ini Diskominfo sekdinsnya ngawur. Jangan asal bunyi kalau ngomong. Ya, ucapan sekdis bisa bikin tambah gaduh,” Tegasnya.

Kedua, seharusnya pengadaan videotron ini tidak menjadi gaduh, jika saja posisinya di tempatkan di sekitar kantor Pemda Karawang. Yaitu seperti videotron di depan kantor DPRD Karawang.

“Kalau mau ada videotron, seharusnya posisinya di pemda. Saya yakin bupati kesel dan jengkel juga, karena masalah ini menjadi gaduh,” Ujar Askun.

“Saya tegaskan itu untuk pengumuman program dan kegiatan pemda, bukan untuk investasi atau dikomersilkan. Makanya saya katakan sekdis ngawur. Jangan bodohin orang Karawang-lah,” Timpalnya.

Atas persoalan ini, Askun meminta Diskominfo terus melakukan ‘pembenaran’ dan mengeluarkan pernyataan yang semakin membuat tambah gaduh publik.

Askun juga mengaku sudah melakukan mapping dan profiling atas proyek pengadaan proyek videotron Rp 1,8 miliar ini.

“Saya tahu kok perusahaan dari Bandung, tapi pemodal dari Jakarta, yang konon katanya disinyalir ada turut campur oknum APH (Aparat Penegak Hukum),”

“Lah, kenapa APH jadi baking. Kalau nanti masalah ini jadi temuan, apakah nanti itu tidak malu. Kalau nanti videotron ini ada temuan, jangan sampai tidak diproses nih. Karena nanti indikasinya ada ketelibatan APH dalam proyek videotron,” Pungkasnya.

•Agus Sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pemasangan expansion joint (sambungan muai) pada Jembatan Kodim, Kecamatan Karawang Barat, tengah menjadi sorotan sejumlah warga dan pemerhati kebijakan publik. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp 299.023.000 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 ini diduga menyimpan sejumlah kejanggalan, baik dari sisi transparansi anggaran maupun hasil pekerjaan di lapangan.

Pantauan di lokasi, pengerjaan proyek oleh CV Balarea Putra tersebut terlihat minim kompleksitas dan dinilai tidak sepadan dengan nilai kontrak yang mencapai hampir Rp 300 juta. Volume pekerjaan yang tertulis pada papan proyek memiliki Panjang 36 Meter dan Lebar 0,60 Meter, namun hasil fisik di lapangan berupa empat garis expansion joint yang tampak sederhana, memunculkan pertanyaan publik soal rincian penggunaan dana tersebut.

“Kalau cuma empat garis sambungan seperti itu, apa iya harus sampai ratusan juta? Kami minta pemerintah terbuka, jangan sampai ada dugaan mark-up anggaran,” Ungkap Heri, salah seorang warga Karawang yang melintas di lokasi proyek, Senin (14/7/2025).

Papan proyek yang terpampang mencantumkan durasi pekerjaan selama 90 hari kalender, namun tak dijelaskan secara detail progres atau metode kerja yang digunakan. Hal ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang.

Pemerhati kebijakan publik dari Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Karawang, Saepul. S.H., menilai proyek ini layak diaudit lebih lanjut. “Proyek bernilai ratusan juta untuk satu titik sambungan jembatan harus dikaji kembali. Kami akan layangkan surat resmi ke Inspektorat Daerah dan BPK untuk dilakukan audit investigatif,” Tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas PUPR Karawang maupun kontraktor pelaksana terkait rincian pekerjaan dan perhitungan anggaran proyek tersebut.

Transparansi anggaran dan pengawasan pelaksanaan proyek publik menjadi kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana rakyat. Masyarakat berharap aparat pengawas internal pemerintah daerah tidak tinggal diam atas dugaan kejanggalan ini.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Upaya untuk menghidupkan dan meningkatkan kualitas serta menjaga keberlanjutan pasar tradisional, Pemerintah Daerah melalui dinas PUPR Kabupaten Karawang berencana akan memperbaiki pasar tradisional Cibuaya. Hal itu di ungkapkan Dani selaku Kepala Bidang Bangunan Dinas PUPR Karawang.

Dani mengungkapkan, perbaikan pasar tradisional adalah upaya komprehensif untuk menjaga eksistensi pasar tradisional di tengah persaingan pasar modern.

“Pembangunan pasar Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang ini atas rekomendasi Disperindag.” Ucapnya saat di temui di ruangan kantornya, Senin (14/7/2025).

“Seperti kita tau saat ini Pemkab Karawang melalui dinas PUPR berbagai pembangunan sangat pesat, baik bidang jalan, SDA, jembatan dan bangunan termasuk pembangunan pasar di kecamatan Cibuaya.” Terangnya.

Dani juga menegaskan, di tahun 2025 ini hanya pasar tradisional Cibuaya yang diperbaiki dan menurutnya tidak ada lagi pasar yang dibangun.

“Di tahun 2025;ini hanya pasar Cibuaya yang akan dibangun, selain itu tidak ada.” Pungkasnya.

•Agus Sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pemasangan digital videotron Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang picu kritikan sejumlah warganet.

Pemasangan Videotron yang diberi label “Digital Iconic – Videotron Outdoor OLS5 Fixed” itu berdiri mencolok di depan Pos Polisi 4K di pusat kota Karawang dengan nilai anggaran mencapai Rp 1.797.201.000 yang bersumber dari dana APBD tersebut jadi sorotan publik, Senin (14/7/2025)

Proyek tersebut kini ramai jadi perbincangan warganet setelah diunggah oleh akun media sosial Karawang Kekinian. Meski disebut sebagai icon digital baru untuk kota, namun publik menilai proyek ini tidak tepat sasaran.

“Kalau dipake relokasi rumah yang terdampak banjir di Karangligar, bisa bangun berapa rumah tuh,” Tulis salah satu warganet, menyinggung persoalan banjir yang masih belum tertangani maksimal di Karawang.

Sementara pengguna lain membandingkan dengan kondisi jalan rusak yang banyak memakan korban. “Tataian lah, benerin dulu noh jalan-jalan yang pada bolong,” Tulis akun lain dengan nada kecewa.

Isu pemborosan anggaran juga mencuat. Seorang pengguna menyebut bahwa di Kota Bandung, videotron berukuran besar hanya menelan biaya sekitar Rp. 400 juta. “Aslinya tuh videotron gak segitu harganya,” Ungkap salah satu akun lainnya.

Bahkan, tak sedikit komentar sarkastik dan bernada sinis yang mempertanyakan urgensi proyek ini di tengah berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat Karawang. Tuduhan adanya dugaan pemborosan anggaran hingga praktik korupsi turut bermunculan di kolom komentar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Diskominfo Karawang terkait besaran anggaran maupun urgensi pemasangan videotron tersebut.

•Red/Fai