KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek normalisasi saluran air di Jalan Ciwelut Dusun Pangkalan RT 10/03 Desa Gempolkarya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang tuai kritikan dan di sorot tajam sejumlah pihak.

Proyek normalisasi yang sedang berjalan ini terindikasi adanya dugaan praktik jual beli tanah dari hasil pengerukan proyek tersebut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Saat dilokasi seorang warga mengungkapkan, dirinya merasa heran saat dirinya hendak meminta tanah galian dari proyek normalisasi tersebut harus merogoh sejumlah uang.

“Ya tadinya sih saya mau ngarug, untuk lahan yang sering kebanjiran karena memang sudah mengubang, kalau setiap hujan turun jadi banjir, kalau di arug mungkin ini nanti tidak akan banjir, kasihan kan anak anak jika masih banjir.” Ucapnya, Senin (14/7/2025)

“Buat lahan depan sekolah PAUD pak. Ya saya mah kan ga tau, saya pikir itu hanya tanah galian tidak ada embel embel yang lain. Tapi karena saya butuh buat arugan, ya saya bayar pak.” Ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Kojek sapaan akrabnya selaku ketua bidang investigasi LBH PKR Karawang menduga adanya penyalahgunaan wewenang (Abouse Of Power) yang dilakukan oleh oknum pelaksana lapangan.

“Terkait dengan hal ini, jelas saya merasa prihatin. Dan saya juga menduga bahwa pada proyek pekerjaan normalisasi ini ada penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh oknum petugas atau pelaksana dilapangan.” Ujarnya.

“Bukankah setiap pekerjaan pemerintah itu sudah ada biaya dan anggarannya ? Lalu kenapa hanya tanah galian saja harus diperjual belikan, kan aneh ? Sebenarnya bagaimana ini aturannya ?.” Tandasnya dengan nada tanya.

Lebih lanjut ia juga meminta kepada pihak terkait agar bisa menindak tegas oknum oknum nakal yang bisa mengundang asumsi negatif di masyarakat.

“Jika memang dugaan ini terjadi, agar hal ini tidak menjadi asumsi negatif di masyarakat, saya minta kepada pihak terkait, dalam hal ini tentunya pihak PJT dan UPTD di wilayah Kecamatan Tirtajaya untuk segera menindak tegas oknum yang dinilai tidak bertanggungjawab.” Pungkasnya.

Sampai berita ini ditayangkan belum ada tanggapan resmi dari pihak dan instansi terkait. Masyarakat berharap kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pemasangan digital iconik vidiotron outdoor OLS5FIXED Dinas Kominfo Kabupaten Karawang yang saat ini sedang dilaksanakan di area alun alun Karawang tuai kritikan dan jadi sorotan.

Diketahui, pada papan informasi proyek tersebut tertulis jumlah besaran anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang sebesar Rp. 1.797.201.000. (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) dan sebagai pelaksana PT Visi Tiga Media.

Ditengah pemerataan pembangunan di segala aspek yang sedang dilaksanakan Pemkab Karawang saat ini sepertinya bukan menjadi satu alasan untuk tidak melaksanakan proyek tersebut.

Ironis, padahal suara sumbang yang membutuhkan sarana, prasarana pendidikan dan infrastruktur pembangunan lainnya masih terdengar lantang disejumlah wilayah, terutama dipelosok pelosok pedesaan yang dianggap belum tersentuh secara maksimal.

Menanggapi hal tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak, terkait efektivitas dan urgensi penggunaan dana tersebut.

“Jika dilihat dari besar anggarannya, bukankah alangkah lebih baik jika dialokasikan terlebih dahulu untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), perbaikan sarana-prasarana umum, atau infrastruktur yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas ?” Ujar seorang warga saat dimintai tanggapan, Sabtu (13/7/2025).

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang pada Diskominfo Karawang menegaskan bahwa pemasangan videotron tersebut merupakan bagian dari strategi publikasi pemerintah daerah. “Siap.. kebutuhan untuk publikasi,” Jawabnya singkat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal efektivitas pemanfaatan anggaran dan apakah tidak lebih bijak jika dialokasikan untuk kebutuhan publik, dirinya memberikan penjelasan lanjutan.

“Media massa dan publikasi media luar ruang semuanya bermanfaat a… salah satunya ya videotron,” Jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa videotron berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk publikasi hasil-hasil pembangunan serta program-program yang sudah maupun akan dijalankan oleh pemerintah. “Betul, informasi hasil-hasil pembangunan,” Tandasnya.

Saat ditanya lebih dalam soal fungsi utama dari videotron tersebut apakah juga untuk menyampaikan pemberitahuan program-program pemerintah yang akan datang, ia kembali menegaskan,

“Siap… betul a.” Singkatnya.

Meski demikian, pertanyaan publik mengenai efisiensi penganggaran masih menggantung, terutama mengingat telah adanya berbagai media massa lokal yang telah menjalin kemitraan dengan Pemkab Karawang.

Sejumlah kalangan berharap agar Pemkab Karawang dapat melakukan evaluasi dalam menentukan prioritas penggunaan APBD, dengan lebih mengedepankan kebutuhan mendesak masyarakat. Sementara itu, transparansi dan efektivitas program publikasi pemerintah akan terus menjadi sorotan dalam memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.

•Fai/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Bertempat di lapang Bojong Tugu Rengasdengklok Karawang, Organisasi masyarakat Buas Kordes Rengasdengklok Selatan gelar rapat koordinasi bersama pengurus umumkan susunan kepengurusan  periode 2025-2029, Minggu (13/7/2025).

Rapat koordinasi sekaligus pembentukan pengurus tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Bah Ucu berserta para pengurus dan jajaran DPP Ormas Buas.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan program-program Ormas Buas secara efektif dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat,” Ucapnya.

Di tempat yang sama Didin Saepudin selaku ketua Kordes menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras para pengurus.

“Struktur kepengurusan ini dirancang untuk memastikan ormas kami siap menghadapi tantangan ke depan. Saya bangga melihat semangat dan dedikasi para pengurus Ormas Buas Kordes Rengasdengklok Selatan. Ini adalah langkah besar untuk membangun masa depan yang lebih baik,” Ujarnya.

“Dengan struktur kepengurusan yang lengkap ini,Ormas Buas Kordes Rengasdengklok Selatan diharapkan dapat menjalankan program-programnya secara efektif. “Kami siap berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,” Pungkasnya.

Susunan Lengkap Kepengurusan Ormas Periode 2025-2029

Ketua Kordes : Didin Saepudin

Wakil Ketua : Hendra

Sekretaris : Reynaldi

Wakil Sekretaris : Ceong

Dewan Pembina : Kusnadi

Wakil Dewan Pembina : Warga Saputra

Dewan Penasehat : H. Endin

Wakil Dewan Penasehat : Dede Supardi

Bendahara : Siti Romidah

Wakil Bendahara : Heni Herawati

Seksi 1

Bidang organisasi kaderisasi & Keanggotaan : Asep Dadang, Rohadi

Seksi II

Bidang Data & investigasi : Agus Sofyan, Andri, Riyan

Seksi III

Bidang Program dan pemberdayaan Masyarakat:  Sugandi / Kiki

Seksi IV

Bidang Hubungan Antar Lembaga: Cecep Supandi / Ronal

Seksi V

Bidang Kajian dan strategi: Yana / Odong

Seksi VI

Bidang Perlindungan Masyarakat & Bela Negara: Aep S / Runda

Seksi VII

Bidang Ekonomi dan kewirausahaan: Yana / deni

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com  – Ditengah pemerataan pembangunan di segala aspek yang dilaksanakan Pemkab Karawang saat ini ternyata masih menyisakan keprihatinan. Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rumah Layak Huni (Rulahu) belum dirasakan manfaatnya oleh keluarga Saepudin.

Rumah milik Saepudin bersama Maryati yang berlikasi di Dusun karajan RT 020/04 desa Kemiri Kecamatan Jayakerta sangat memprihatinkan setelah di hantam angin puting beliung setahun yang lalu. Kini Saepudin bersama keluarganya tinggal di bagian ruangan yang kondisinya masih utuh, karena sebagian ruangannya hancur.

Bahkan, kini mereka tidak memiliki ruang khusus untuk memasak akibat ruang dapurnya telah roboh. Selain itu, mereka kerap mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih lantaran tidak memiliki sumur dan jamban.

Dan sampai saat ini karena keterbatasan biaya, Saepudin belum bisa memperbaiki rumahnya yang porak poranda dilibas angin puting beliung beberapa waktu lalu. Saepudin kini hanya bisa berharap ada uluran tangan pihak pemerintah maupun dermawan yang bisa membantu dirinya.

“Kalau listrik sudah ada, tapi kalau air untuk keperluan mandi dan lain  lain kami harus numpang di tetangga,” Ungkap Saepudin kepada media, Minggu, (13/7/2025).

Ia mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki rumah yang sebagian besar telah rapuh tersebut ada. Namun, terkendala biaya karena penghasilan tidak menentu dan hanya cukup untuk sehari hari saja.

“Ya ingin sekali memperbaiki rumah, tapi kami sadar diri dengan kondisi ekonomi. Kerja keras kami pun  hanya cukup untuk makan dan biaya sekolah anak saja pak.” Ujarnya dengan nada bercampur kesedihan dan maya berkaca kaca.

Menurut Saepudin, rasa kekhawatiran rumahnya roboh sering muncul, terlebih saat hujan lebat atau angin kencang. Kondisi bagian belakang rumah yang juga difungsikan sebagai kamar anaknya terlihat memprihatinkan. Sebagian dinding harus ditambal karena telah rusak.

“Saya sering kasihan sama anak, kalau malam sering kedinginan dan bocor kalau hujan. Ingin ganti atap semua sampai belakang tapi belum bisa, maklum pak karena penghasilan saya kan hanya cukup buat sehari hari saja.” Keluhnya.

Harapan untuk memperbaiki rumah lewat bantuan bedah rumah pemerintah memang ada. Sejak sekitar dua bulan lalu, keluarganya telah diusulkan oleh pihak Pemerintah Desa Kemiri untuk mendapatkan bantuan. Namun, hingga kini belum tahu kapan program tersebut direalisasikan.

“Inginnya ya diperbaiki segera karena takut roboh juga kalau terlalu lama,” Harapnya.

Saepudin juga mengaku, selama ini telah mendapatkan perhatian pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan KIP untuk kedua anaknya yang masih bersekolah di SMP. Namun, dua sumber bantuan tersebut hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak

“Saya tetap berjuang pak, gak mungkin juga harus terus  menerus menggantungkan ke orang lain, tapi misal ada uluran tangan dari para dermawan saya berterimakasih bangat.” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek peningkatan jalan Parungsari-Rengasapuluh yang dikerjakan CV Boeven Digoel dengan nomor kontrak 027.2/479/10.2.01.0033.9.50/KPA-JLN/PUPR/2025 yang dibiayai dari  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang sebesar Rp. 189.496.000 tersebut diduga acuhkan aturan dan disinyalir tidak sesuai standar spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.

Diketahui proyek peningkatan jalan yang saat ini sedang di laksanakan di dusun Rengasapuluh Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Timur ini memiliki volume Panjang : 121, 00 Meter’ dan Lebar : 4,00 Meter’.

Hasil pantauan media dilokasi pekerjaan ditemukan satu kejanggalan yang memicu munculnya dugaan. Pasalnya, selain tidak nampak adanya pengerasan atau pemadatan, proses pengerjaan pada saat material batu bescourse di ampar pun terlihat tipis dan tidak merata bahkan ada di beberapa titik yang tidak di ampar material bescourse.

Seorang pekerja saat diminta keterangan terkait siapa mandor dan pelaksana proyek pekerjaan tersebut hanya menjawab singkat.

“Ga tau pak saya mah, hanya ikut kerja. Masalah lain mah saya ga tau. Saya mah kerja sesuai arahan saja pak.” Jawabnya singkat.

Terpisah, salah satu warga yang kerap melintas dijalan tersebut saat ditemui awak media mengungkapkan, dirinya bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pembangunan tersebut.

“Ya saya mah hanya masyarakat atuh pak, jelas bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Iya saya mah sering melewati jalan ini pak setiap berangkat dan pulang kerja juga tiap hari pak.” Ucapnya dengan nada sumringah, Minggu (13/7/2025).

Disinggung terkait pembangunan yang sedang di laksanakan ia mengatakan, sebagai warga dirinya ingin pembangunan jalan tersebut lebih maksimal agar bisa bertahan lama.

“Kalau keinginan kami sebagai masyarakat, ya ingin bangunanya bagus maksimal lah pak, tahan lama begitu pak, jangan sampai seperti yang lama. Dulu juga ini persaan baru setahun tapi sekarang udah rusak. Kalau bisa mah yang sekarang lebih mantap lagi pak.” Ujarnya.

“Tapi saya lihat itu arugan beskosnya kenapa gak rata ya pak, apa itung nanti ga ngaruh sama kekuatan dan daya tahannya pak.” Timpalnya sambil tersenyum berbalik nanya.

Menyikapi hal tersebut seharusnya proyek publik dengan anggaran besar seharusnya menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar formalitas pembangunan. Ketidakterbukaan pihak pelaksana dan lemahnya pengawasan dinas terkait menjadi catatan serius yang tidak boleh diabaikan.

Sementara sampai berita ini ditayangkan belum ada kerengan resmi sebagai bentuk klarifikasi dari pelaksana dan pihak terkait.

•Wan/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Pekerjaan Emplacement di SMP 2 Tirtajaya Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya dari Pokok pikiran rakyat (Pokir) P.08 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 141.876.000, yang dikerjakan oleh CV Putra Nusantara Muda tuai kritik dan jadi sorotan tajam.

Diketahui proyek yang bernomor SPK 027.03/PPK/SPK/.10237508000-Pokir/Pendes/VII/2025 ini diduga kuat telah menyalahi aturan standar teknis. Pasalnya, berdasarkan pantauan media terlihat pada proses pengerjaannya, bahan coran yang sudah sesuai dengan standarisasi dan takaran dari perusahaan justru malah di campur kembali dengan air. Hal ini jelas menimbulkan ketidak profesionalan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sehingga dengan munculnya tindakan tersebut proses pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan dan spesifikasi teknis.

Menurut seorang pekerja yang tidak menyebutkan nama saat di konfirmasi awak media mengatakan, bahwa untuk ketinggian dari pekerjaan emplacement tersebut 10 Cm.

“Iya pak ada apa, oh kalau untuk tingginya mah ini 10 Cm pak.” Jawabnya singkat.

Ketika di tanya perihal bahan coran yang di campur kembali dengan air, dia tidak menjawab.

Sementara itu, Ido selaku konsultan saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan bahwa terkait hal tersebut dirinya sudah mengintruksikan agar tidak di campur dengan air.

“Saya sudah menginstruksikan jangan ada penambahan. Waktu semalam saya di lokasi mah ga ada tambahan air, soalnya saya sudah menginstruksikan jangan ada di tambah air. Untuk pengecoran nya itu pake KA 250.” Jelasnya singkat.

Ditempat yang sama operator supir beton menyebut ukuran dari bahan coran yang digunakan tersebut KA 250.

“Ini mah pake KA 250 bang, Slum nya 12. Kalau masalah dicampur air, itu mah orang kerjanya kadang di tambah lagi air bang.” Singkatnya, Minggu (13/7/2025)

Terpisah, Ahmad menjelaskan, pihaknya sudah mengintruksikan agar tidak ditambah air.

“Saya tidak mengintruksikan ke yang kerja untuk di tambah lagi air itu beton nya, udah saya omelin yang kerja nya juga.” Ujarnya dengan nada menandaskan.

Namun, ironisnya intruksi dari pihak pelaksana tersebut sepertinya tidak di indahkan oleh para pekerja di lapangan. Maka dalam hal ini jelas, pekerjaan emplacement SMPN 2 Tirtajaya terindikasi adanya penyimpangan dan kecurangan yang diduga akan berdampak negatif kepada kualitas dan daya tahan bangunan.

Guna memberikan dampak positif di masyarakat serta untuk memberikan hasil yang berkualitas dalam setiap pembangunan agar manfaatnya bisa di rasakan oleh masyarakat luas, di harapkan kepada pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR dan Inspektorat Kabupaten Karawang untuk bisa bertindak tegas dan mengevaluasi pekerjaan tersebut.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Kelompok Kerja Nyata dari Universitas Institut pertanian Bogor membuat gebrakan baru guna menjaring sampah yang berada di sepanjang aliran sungai sekunder di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang. Hal ini di lakukan dengan inovasi nyata dengan membuat jaring sampah menggunakan alat Jaring dengan Pelampung serta tali dan tambang, Sabtu (12/07/2025).

Ketua Karangtaruna Desa Kampungsawah Asep Mulyadi Mengapresiasi Kegiatan dan inovasi oleh Mahasiswa Kelompok Kerja Nyata dari Universitas Institut Pertanian Bogor yang hari ini membuat gebrakan luar biasa, dengan membuat Jaring sampah dari bahan bahan yang mudah di dapat. Dan ini menjadi permulaan kita untuk melakukan tindakan nyata agar nanti nya sampah-sampah yang terjaring tidak melewati saluran menuju ke Pesawahan dan akan kita tindak lanjuti untuk di bakar ataupun di angkut ke Tempat Pembuangan sampah Sementara ataupun Tempat Pembuangan Akhir.

“Terimakasih kepada seluruh Mahasiswa/i Universitas IPB yang sudah melakukan kerja nyata dalam penanggulangan sampah yang melewati daripada aliran sungai, dan saya juga menghimbau kepada Seluruh warga Khusus nya warga Kampungsawah untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai kita, agar terciptanya kebersihan sungai dan kesehatan terjaga, sungai jadi asri dan tidak ada sampah lagi di kemudian hari.” Ucapnya

Di tempat yang sama Mahasiswa/i KKN Universitas IPB  Sindi Indriani Mengatakan Alhamdulillah hari ini kami mulai melakukan giat pembuatan jaring sampah dari perakitan menggunakan Pelampung dan Pemberat serta kami lakukan juga pemasangan di Irigasi Skunder bersama Karang Taruna Karya Binangkit Desa Kampungsawah.

“Untuk KKN kami sendiri terbagi menjadi 4 Lingkup, pertama Ada di Pertanian, Pendidikan, Kebersihan dan juga UMKM, untuk Hari ini kita melakukan di sektor Kebersihan dengan membuat Jaring sampah di Irigasi Skunder di Desa Kampungsawah.” Katanya;

Lebih lanjut, Untuk yang KKN sendiri dari Universitas IPB ada 8 orang dengan Latar Belakang Fakultas yang berbeda dan jurusan yang berbeda juga.

“Ada di Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Sekolah Saint data, Matematika dan Informatika, serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.” Ujarnya

Di tempat yang sama Nada Nafisa juga menambahkan dari aksi kita hari ini terkait Jaring sampah bisa menjadi Contoh untuk Masyarakat juga, Bahwa ternyata sampah yang menggenang  dan Menumpuk di irigasi serta Sekitar Irigasi harus di tangani dengan nyata, Selain itu kami juga mengharapkan Kolaborasi serta pergerakan yang baik dari perangkat Desa untuk penanggulangan sampah ini.

“Harapannya kegiatan hari ini bisa menjadi pemicu semangat bagi warga untuk melanjutkan, Menjaga kebersihan irigasi secara mandiri dan terus menerus agar terciptanya Kebersihan, Keasrian serta Kesehatan bersama.” Tutupnya.

•Fai