KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama PT Kereta Api Indonesia menertibkan kawasan Taman Ade Irma, Kamis (3/7/2025).

Adapun penertiban kawasan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Taman Ade Irma sesuai peruntukannya yaitu sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain di kawasan Taman Ade Irma, penertiban dilakukan di sekitar Stasiun Karawang.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengungkapkan, bahwa sosialisasi terkait penertiban bangunan di kawasan Taman Ade Irma sudah dilakukan oleh KAI Daop | Jakarta sejak tahun 2024.

“Pihak KAl sudah berkomunikasi sejak 2024, jadi prosesnya cukup panjang. Sekarang kami tindak lanjuti karena penting untuk menjaga fungsi taman sebagaimana mestinya.” Ungkapnya.

Menurut Bupati, proses penertiban ini juga merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat baik secara langsung dan melalui media sosial yang menginginkan hadirnya RTH.

“Kemarin banyak (aspirasi) masyarakat kepada saya terkait RTH, hari ini kita akan jadikan Taman Ade Irma sebagai RTH.” Jelasnya.

Lebih lanjut beliau menuturkan, terkait pentingnya ruang terbuka hijau tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Saat ini angka harapan hidup masyarakat Karawang sudah mencapai 72 tahun. Kami ingin angkanya naik jadi 75 tahun.” Terangnya.

Untuk mencapai angka tersebut kata Bupati, Pemkab Karawang telah melakukan langkah-langkah dengan memperbaiki sejumlah fasilitas umum lainnya, seperti GOR Panatayudha dan Stadion Singaperbangsa, serta berencana akan melakukan perbaikan pada Lapangan Karangpawitan.

“Angka harapan hidup masyarakat Karawang mudah-nmudahan bisa naik sampai 75, kalau area publiknya terbangun.” Harapnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemilihan Ketua LPM, berlangsung di PAUD Ar Rohmah samping Kantor Kelurahan Plawad. Dengan  menggunakan system one man one vote. Pola ini, menurut Ketua Panitia Penyelenggara Algola Noortian SmHk, telah dibudayakan sejak lama.

Setelah dilaksanakannya rangkaian proses pemilihan dengan sistem voting, lalu ditetapkan: Hendra Wijaya menang meyakinkan, dengan peraihan sebanyak 74 suara. Sedangkan nomor urut 1 yaitu Aam Alamsyah mendapat 40 suara. Dari 100 persen partisipasi pemilih, tanpa ditemukan suara tidak sah

“Di Plawad selalu memakai pola pemilihan langsung oleh warga pemilik hak pilih. Mereka yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Katua LPM diambil dari 11 kriteria yang unsurnya telah disepakati bersama; Sesuai dengan aturan main yang ditetapkan melalui proses rapat,” Jelas Algola. Rabu (2/7/2025).

Ketua LPM Plawad terpilih mengemukakan, sekali pun akan ada perubahan struktur atau susunan pengurus periode 2025-2030, namun penawaran kesiapan tiap person merupakan hal yang sangat penting.

“Kepengurusan LPM yang kuat dan solid, orang-orangnya bisa saja diambil dari mereka yang sudah berpengalaman; Dari warga RW, RT, mitra-mitra kelurahan unsur lain, juga professional yang ada di Plawad. Tentu saja, akan kita awali dengan penawaran dulu. Siap atau tidak, untuk ikut membangun Kelurahan Plawad melalui LPM,” kata Hendra pada sesi wawancara, di Posko Nurjati Nusantara depan rumahnya, Lingkungan Krajan, Kelurahan Plawad, kata Hendra

Sambungnya, “Termasuk kepada rival saya saat pemilihan tadi. Jika beliau bersedia gabung di kepengurusan, tentu akan kita akomodir. Dan saya akan lakukan komunikasi juga dengan beliau,” sebut Hendra.

Hal lain ia menyatakan, proses pemilihan telah menjadi takdir bagi dirinya untuk memimpin LPM Plawad. Oleh karena itu, Hendra pun memandang jika takdir ini bukan sembarang takdir; Melainkan juga ada amanah yang dipikul dan harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

Setelah pengurus terbentuk dan proses pelantikan telah dilaksanakan, pihaknya akan mematangkan program kerja strategis; Baik jangka pendek, jangka menengah mau pun jangka panjang.

“Dalam hal ini, tentu juga saya harus menjaga amanah tersebut dalam menjalankan tugas dalam kesertaan membangun Plawad, sesuai dengan tigas pokok dan fungsi LPM. Untuk melakukan tugas tersebut, dalam waktu dekat, saya berusaha membentuk struktur kepengurusan lebih dulu,” Pungkasnya.

•Fai

KARAWANG |infokeadilan.com – Untuk lebih meningkatkan pengelolaan terminal dan pengujian kendaraan bermotor serta kegiatan lainya Pemkab Karawang melalui Dinas Perhubungan terus mengoptimalkan tugas dan fungsi pengelolaannya. Salah satunya dengan membangun gedung UPTD PKB yang berlokasi dilingkungan kantor UPTD Dishub Cikampek.

Seperti di ketahui gedung UPTD Dishub atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan. Fungsi utamanya meliputi pengelolaan terminal, pengujian kendaraan bermotor, dan kegiatan lain yang terkait dengan perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Terkait dengan hal itu, terpantau dilapangan adanya aktivitas proyek pembangunan gedung UPTD yang berlokasi dilingkungan kantor UPTD Dishub Cikampek.

Pantauan awak media dilokasi pada proyek pekerjaan tersebut terlihat dipapan informasi proyek bahwa pekerjaan tersebut di kerjakan oleh CV Hikmah Saluyu Putra. Nama pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung UPTD PKB dengan nilai kontrak sebesar Rp. 196.124.482.00, yang bersumber dari dana APBD tahun 2025. Nomor kontrak : 000.3.2/989/SPK/Dishub.

Dari penelusuran awak media munculkan pertanyaan, bahwa proyek pekerjaan gedung UPTD PKB tersebut diduga tidak sesuai standar teknis dan spesifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pasalnya, selain para pekerja yang tidak dilengkapi dengan pakaian K3 terlihat proyek tersebut juga tidak transparan terkait penggunaan anggaran, apakah itu rehab atau pembangunan dari titik nol, karena itu tidak di jelaskan dalam papan informasi proyek.

Menyikapi hal tersebut awak media coba mengkonfirmasi salah seorang pekerja yang tidak mau menyebutkan nama. Ia menyebut bahawa pekerjaan tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 10 hari.

“Iya ada apa pak, kami dari Majalaya pak. Ya kalau kerjaan mah ini kalau ga salah sudah hampir 10 hari lah pak.” Jawabnya.

“Kami mah hanya kerja aja pak, soal lain lainya mah saya ga tau, saya mah kerja aja. Kalau mandornya mah saya juga ga tau, kalau ga salah ini mah, RW RW gitu orang Majalaya.” Ujarnya saat ditanya awak media dilokasi pada Kamis, (3/7/2025).

Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak dinas terkait maupun dari rekanan selaku pihak pelaksana pekerjaan tersebut.

Dugaan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi aparat pengawas dan penegak hukum, agar anggaran negara yang seharusnya dinikmati masyarakat tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum nakal.

•Edi/Red

KARAWANG | infokeadilan.com – Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, angkat suara terkait polemik dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 di sejumlah SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Karawang.

Syuhada Wisastra, yang juga dikenal sebagai praktisi senior di bidang Human Resource Development (HRD), General Affair, dan manajemen, memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia industri bersama sejumlah perusahaan terkemuka nasional. Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini masih menyisakan banyak masalah mendasar, mulai dari sistem zonasi, jalur prestasi, hingga lemahnya pemerataan akses pendidikan.

“Kami banyak menerima laporan dari orang tua yang merasa kebingungan bahkan frustasi dengan proses PPDB tahun ini. Sistem zonasi tidak sepenuhnya berpihak kepada pemerataan, sementara jalur prestasi belum mampu mengakomodasi potensi siswa secara adil,” ujarnya.

IWOI Karawang menyoroti bahwa implementasi Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menjadi acuan teknis pelaksanaan PPDB masih belum menyentuh keadilan substansial dalam dunia pendidikan. Menurut Syuhada, banyak calon peserta didik dengan nilai baik justru gagal diterima di sekolah pilihan karena terbentur aturan zonasi yang kaku.

“Sudah saatnya pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan Karawang mengevaluasi sistem ini secara menyeluruh. Jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya disuguhkan janji transparansi, tapi kenyataannya tetap penuh kebingungan dan keluhan,” tegasnya

Selain masalah teknis, Syuhada juga menyoroti minimnya sosialisasi dan kurangnya akses informasi, terutama di wilayah pinggiran dan desa.

“Masih banyak orang tua yang tidak memahami proses PPDB karena kurangnya edukasi digital dan informasi yang mudah diakses. Kesenjangan digital makin memperlebar jurang pendidikan,” tambahnya.

Sebagai seorang profesional yang telah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia organisasi dan manajemen, Syuhada menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi urusan sistem pendaftaran semata, tetapi menyangkut kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemerintah harus hadir secara nyata. Pendidikan seharusnya gratis secara utuh — mulai dari seragam, buku, hingga sepatu sekolah. Ini sudah menjadi tuntutan masyarakat sejak lama, dari era Orde Baru hingga kini, tapi belum pernah sepenuhnya diwujudkan,” ucapnya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, IWOI Karawang membuka layanan pengaduan masyarakat terkait PPDB 2025 dan siap mengawal isu ini hingga mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

•Red

Kontak Pengaduan Resmi IWO Karawang
0877 3555 1174 (IWOI Karawang)
Email: dpdiwoikarawang@gmail.com

DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang
“Mengawal Informasi, Menyuarakan Keadilan”