KARAWANG |infokeadilan.com – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini merupakan sistem baru yang menggantikan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dalam proses penerimaan siswa baru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diberlakukan di tahun ajaran 2025/2026.

Secara umum, SPMB bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi semua siswa, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, SPMB juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penerimaan siswa baru.

Berikut beberapa poin penting tentang SPMB sebagai Pengganti PPDB. 

Fokus pada pemerataan : SPMB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang lokasi tempat tinggal atau kondisi sosial ekonomi.

Empat jalur penerimaan : SPMB menyediakan empat jalur penerimaan, yaitu Zonasi, Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/wali, dan Prestasi.

Dengan adanya SPMB, diharapkan proses penerimaan siswa baru menjadi lebih adil, transparan, dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Namun sayang, ternyata sistem yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang lokasi tempat tinggal atau kondisi sosial ekonomi ini ternyata justru malah sebaliknya. Manfaatnya belum dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang. Hal tersebut tentunya memicu kekhawatiran para orangtua/wali murid.

Pasalnya, di masyarakat justru banyak ditemukan dugaan dugaan yang ternyata membuat sebagian para orangtua/wali calon siswa mengeluh yang merasa kesulitan saat mendaftarkan anak anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Dan yang lebih mengherankan lagi, banyak diantara mereka juga mengeluhkan tentang tidak diterimanya di sekolah yang ada di lingkungan desa/kelurahan sendiri, padahal jelas domisili dan tempat tinggalnya sama dalam satu wilayah.

Salah satu warga inisial (K) kepada media mengaku bahwa anaknya tidak diterima masuk ditahap pertama pendaftaran salah satu SMP Negeri yang ada di wilayahnya. Padahal tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah tersebut.

Ia juga menyebut, jarak tempuh ke sekolah SMP tersebut jika di hitung waktu, hanya sekitar 20 menit saja, karena memang tidak jauh.

“Saya heran pak, anak saya bisa sampai tidak di terima di pendaftaran awal. Padahal jarak ke sekolah itu dekat pak. Ya kalau di hitung waktu paling hanya 20 menit, karena memang ga jauh pak jaraknya.” Keluhnya.

Lebih lanjut K mengatakan, alasan anaknya tidak diterima di sekolah yang ditujunya itu karena surat keterangan Kartu Kelurga (KK). Namun, ia juga mengaku merasa heran atas tidak diterima anaknya daftar di sekolah tersebut.

“Kalau menurut informasi yang saya terima dari yang awal mendaftarkannya, itu alasannya karena Kartu Keluarga (KK). Ga tau secara jelasnya saya juga. Kan domisili sama, terus jaraknya juga ga jauh ke sekolah, tapi kenapa ko ga bisa keterima, ini kenapa dan bagaimana sih ini sebenarnya ?.” Ungkap K kepada media dengan nada penuh tanya, Minggu (29/6/2025).

Terpisah salah satu Kepala Sekolah SMP Negeri di Karawang ketika di komfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan panitia sekolah.

“Iya, nanti di tanyakan ke panitianya.” Jawabnya singkat dalam pesan Whatsap.

Tak lama kemudian Kepala Sekolah tersebut kembali memberikan jawaban pesan Whatsap. Diduga jawaban tersebut berasal dari pihak panitia sekolah, yang menjelaskan bahwa tidak usah merasa khawatir, karena itu akan secara otomatis masuk di jalur Raport.

“Jadi yang di zona merah tidak usah khawatir karena nanti akan otomatis masuk di jalur raport.” (Isi pesan Whatsap yang diteruskan)

Menanggapi hal ini, untuk lebih memberikan dampak positif dan tidak menimbulkan asumsi negatif di masyarakat, mereka berharap agar Pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Karawang bisa mengevaluasi kembali terkait sistem yang digunakan agar pemanfaatanya bisa di rasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. **

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pembangunan normalisasi drainase yang dikerjakan oleh CV Citra Agung yang berlokasi di RW 004 Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat tuai kritik tajam Apep Nurhidayat S.H., selaku LBH LSM GMBI Karawang.

Diketahui proyek pemasangan Uditch tersebut memiliki volume Panjang = 172,80 M’ (U-Ditch) Ukuran 0,40 x 0,40 M’ dibiayai dari dana APBD tahun 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 188.951.000, diduga dalam pelaksanaannya terindikasi lepas dari pengawasan dinas serta diduga tidak sesuai standar teknis dan RAB yang telah di tentukan.

Apep menyebut munculnya dugaan tersebut selain dari kurangnya pengawasan dinas terlihat pula pada pemasangan material Uditch yang terindikasi kurang optimal dan tanpa dasar ampar pasir.

Tak hanya itu, ia juga meminta pihak pengawas Dinas PUPR Kabupaten Karawang lebih objektif, tegas, dan transparan dalam pengawasan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.

“Kami meminta pengawas Dinas PUPR Kabupaten Karawang bisa lebih objektif, tegas dan transparan dalam pengawasan setiap proyek pekerjaan. Jangan hanya mengawasi saja tetapi tidak memberikan ketegasan aturan yang harus diterapkan. Intinya jangan iya iya saja.” Tegasnya, Sabtu (28/6/2025)

Menurut Apep, tindakan pihak dinas yang memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait isu tertentu dapat memicu spekulasi dan ketidakpercayaan publik.

“Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008, pihak dinas seharusnya memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait isu yang menjadi perhatian publik.” Jelasnya.

“Kami juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk profesional saat menyikapi isu-isu dari media yang berkembang dengan bijak. Jangan hanya menghindar ketika dikonfirmasi terkait maraknya pelaksanaan proyek yang tidak sesuai standar teknis dan banyaknya pengawasan yang gagal.” Tandasnya menegaskan.

“Kami berharap pihak pengawas dan PPTK Dinas PUPR Kabupaten Karawang dapat bekerja sama agar bisa tercapai tujuan bersama, yakni memberikan dampak positif dan kualitas yang maksimal untuk masyarakat sebagai penerima manfaat.” Terangnya.

Sampai berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi baik dari pihak Dinas PUPR Karawang dalam hal ini pengawas dan Bidang SDA ataupun dari pihak rekanan selaku pelaksana pekerjaan.

•Red/Ko

KARAWANG |infokeadilan.com – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 ditingkat SMP dikeluhkan sebagian orangtua murid. Banyaknya tahapan SPMB 2025 membuat pendaftaran sekolah negeri terkesan malah lebih rumit, sehingga hal tersebut diduga mempersulit masyarakat.

SPMB tahun ini memicu antusiasme sekaligus keluhan dari masyarakat. Padahal perubahan sistem dari PPDB ke SPMB tersebut bertujuan untuk memberikan sistem yang lebih objektif, transparan, dan merata.

Seperti diketahui jalur masuk SPMB tahun 2025 tersedia empat jalur pendaftaran untuk calon siswa SMP.

Berikut empat jalur masuk atau pendaftaran untuk tingkat SMP

Jalur Domisili (Zonasi Baru) : Berdasarkan tempat tinggal yang tercantum dalam Kartu Keluarga minimal terbit 1 tahun sebelum pendaftaran.

Jalur Afirmasi : Untuk siswa dari keluarga tidak mampu (dibuktikan dengan KIP/KKS) atau penyandang disabilitas.

Jalur Prestasi : Bagi siswa dengan prestasi akademik dan non-akademik yang dibuktikan dengan piagam atau sertifikat.

Jalur Mutasi/Perpindahan : Orang Tua untuk anak guru atau siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua.

Ironisnya, fakta dilapangan ditemukan, bahwa sistem yang seharusnya dapat memberikan fasilitas yang lebih objektif, transparan, dan merata tersebut justru dinilai manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Pasalnya, sebagian orang tua mengeluh, mereka merasa kesulitan ketika mendaftarkan anak anaknya ke sekolah yang mereka tuju, padahal semua syarat dan ketentuan sudah ditempuh.

P salah satu orang tua calon siswa yang mengeluh karena gagal ketika mendaftarkan anaknya ke salah satu sekolah tingkat SMP di Karawang, padahal syarat dan ketentuan telah ia tempuh, namun berakhir nihil. Ia mengeluh karena khawatir anaknya nanti tidak dapat melanjutkan sekolah.

“Sebagai masyarakat tentunya saya harus patuh pada program pemerintah, iya kan ? dan saya juga tidak mau nanti saya dbilang orang tua yang tidak bertanggungjawab dalam hal pendidikan untuk anak saya. Ya minimal sampai tingkat SMP lah, karena memang saya mah orang yang berpenghasilan pas pasan pak. Tapi ternyata tetap saja anak saya sampai saat ini belum mendapatkan sekolah, padahal saya sudah menjalankan semua aturannya, tapi begini yang saya terima.” Keluhnya kepada awak media, Sabtu (28/6/2025).

“Ya saya sih berharap semoga anak saya bisa melanjutkan sekolah. Katanya masih ada pendaftaran melalui jalur lain, jalur prestasi atau apa, saya lupa.” Harapnya.

Ketika disinggung dengan pertanyaan bagaimana apabila kembali tidak diterima, ia menjawab singkat.

“Ya mau apalagi pak, ya udah pasrah aja saya mah, berusaha sudah saya lakukan.” Singkatnya.

Terpisah Musa Mulyana Atmaja Kasi GTK Disdikpora Karawang saat di hubungi awak media melalui Whatsap mengatakan, bahwa semua data sudah terintegrasi ke Dinsos, Dukcatpil dan Pusdatin Kemendikdasmen.

“Mohon maaf pak, saya tidak bisa membantu, semua terkunci sistem. Maaf, semua data terintegrasi ke Dinsos, Dukcatpil dan Pusdatin Kemendikdasmen.” Ucapnya.

Lebih lanjut Ia juga menjelaskan bahwa penguncian tersebut hanya berlaku di sekolah negeri. Hal tersebut menurutnya untuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta.

“Siap. Sekilas Memang Benar, namun penguncian murid hanya dilakukan di sekolah negeri saja, jadi memberi kesempatan ke sekolah swasta. Sekolah swasta, sekolah di bawah kemenag dan kesetaraan TIDAK dilakukan penguncian. Sesuai permendikdasmen 7/2025.” Pungkasnya.

•Ko/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah acara pawai obor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama ribuan masyarakat berlangsung meriah.

Dalam acara pawai obor tersebut diikuti oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh unsur Forkopimda Kabupaten Karawang dan ribuan masyarakt yang juga ikut meramaikan pawai obor tersebut.

“Momentum tahun baru Islam ini juga harus dijadikan momen untuk bermuhasabah diri dan semakin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perayaan Tahun Baru Islam dengan pawai obor ini sudah menjadi tradisi di Kabupaten Karawang.” Ucap Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat diacara pawai obor, Kamis (26/6/2025) malam.

“Alhamdulillah. Dalam tahun baru islam ini saya juga sampaikan terima kasih untuk semua kiayi dan ustaz yang tak henti mendoakan Karawang. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai di tahun ini,” Ungkapnya

Bupati Aep juga meminta agar selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati bisa selalu istiqomah dan amanah dalam mengemban tugas sebagai pemimpin.

Meski ramai, proses pawai obor berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan petugas lalu lintas.

Pihak panitia dan tokoh masyarakat setempat mengajak seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan kebersihan selama berlangsungnya kegiatan.

•Red