KARAWANG |infokeadilan.com – Dua orang wisatawan lokal asal Pasirranji Cikarang dilaporkan tenggelam di Leuwi Awang, tepatnya di aliran Kali Cigentis Muara 3, yang berada di wilayah Dusun Jayanti Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang, pada Jumat (27/6/2025).

Kedua korban diketahui sedang berwisata saat kejadian berlangsung. Namun nahas, mereka terseret arus saat bermain di aliran sungai. Satu orang berhasil diselamatkan, sementara satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Petugas gabungan dari BPBD, aparat desa, dan warga setempat langsung melakukan proses evakuasi setelah menerima laporan. Korban yang selamat dan jenazah korban meninggal telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Hingga berita ini ditulis, identitas kedua korban masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

•Red

Sumber : Karawangraya.id

KARAWANG |infokeadilan.com –  Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah kepada seluruh anggota IWO Indonesia dan seluruh pihak yang selama ini telah bersinergi dengan IWOI.

Dalam pernyataan resminya, Syuhada mengajak seluruh jurnalis di bawah naungan IWOI untuk menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

“Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga semangat hijrah membawa kita semua kepada perubahan yang lebih baik, khususnya dalam menjalankan tugas jurnalistik yang bertanggung jawab dan bermartabat,” kata Syuhada, Kamis (26/6/2025).

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pemerintah, mitra swasta, serta masyarakat Karawang yang selama ini turut mendukung dan bersinergi dengan IWOI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan konstruktif.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara jurnalis, pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah fondasi penting untuk menjaga transparansi, keadilan, dan demokrasi lokal yang kuat. Di tahun baru Islam ini, mari kita perkuat kebersamaan dan kejujuran dalam menyuarakan kebenaran,” tegasnya.

Syuhada juga menegaskan bahwa IWOI Karawang akan terus konsisten mengawal peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, dan siap menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang faktual, berimbang, dan mencerahkan publik.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang resmi menghentikan penuntutan perkara pidana terhadap tersangka OS  melalui pendekatan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan ini diumumkan secara resmi pada Kamis, 26 Juni 2025, sekitar pukul 11.00 WIB di Aula Kejaksaan Negeri Karawang.

Tersangka OS sebelumnya dijerat Pasal 480 ke-1 KUHPidana karena diduga membeli satu unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa dilengkapi dokumen resmi, termasuk BPKB. Sepeda motor tersebut dibeli dari seseorang yang dikenalkan oleh saksi berinisial S (berkas terpisah), dengan harga Rp 5 juta.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 4 Agustus 2024. Saat itu, OS mengaku sedang mencari sepeda motor untuk keperluan usaha karena tidak memiliki kendaraan. Ia kemudian dihubungi oleh S yang menawarkan satu unit motor Honda Scoopy dengan nomor polisi T 6386 RH. Transaksi berlangsung di wilayah Cikahuripan, Kabupaten Bogor, meski motor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan lengkap.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Syaifullah, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penghentian penuntutan ini mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Tersangka OS belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan perkara ini memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif karena ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka,” Ujar Syaifullah.

Terdapat tiga alasan utama penghentian penuntutan:

1. Telah terjadi pemulihan keadaan seperti semula.

2. Ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka.

3. Masyarakat memberikan respons positif atas penyelesaian perkara ini.

Kejari Karawang juga mempertimbangkan bahwa OS membeli motor tersebut karena percaya kepada saksi S yang dikenalnya dari lingkungan kerja leasing. Motor tersebut digunakan OS untuk berdagang beras secara eceran guna menghidupi keluarganya.

OS diketahui sebagai tulang punggung keluarga. Ia menafkahi istri dan dua anak balita, serta orang tua yang sedang sakit-sakitan. Selain itu, ia harus membayar biaya kontrakan tempat usaha sebesar Rp 250 ribu dan modal harian sekitar Rp 600 ribu, dengan keuntungan harian yang tidak tetap.

“OS bukan bagian dari sindikat pencurian atau penadahan. Ia hanya warga biasa yang mencoba bertahan hidup melalui usaha kecil. Dalam kerangka keadilan restoratif, pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan bermanfaat,” Lanjut Kajari.

Permohonan penghentian penuntutan dengan Nomor : R 17/M.2.26/Eoh.2/05/2025 diajukan pada 19 Juni 2025. Sebelumnya, upaya perdamaian telah dilakukan di Rumah Restorative Justice Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, pada 27 Mei 2025. Permohonan tersebut disetujui secara administratif melalui surat Nomor: R-912/M.2/Eoh.2/06/2025 tertanggal 24 Juni 2025.

Keputusan penghentian penuntutan dituangkan dalam Ketetapan Nomor: TAP-2418/M.2.26/Eoh.2/06/2025, dan diumumkan pada 26 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Syaifullah, Kepala Seksi Pidum Deby Febriantika Fauzi, Jaksa Fasilitator Nico Oktavian, serta korban, keluarga tersangka, Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat.

Kejari Karawang berharap penyelesaian perkara ini dapat menjadi contoh penerapan hukum yang berkeadilan dan humanis.

“Kami ingin menunjukkan bahwa hukum tidak hanya soal menghukum, tetapi juga memberi ruang bagi pemulihan sosial, asalkan semua syarat dipenuhi dan masyarakat mendukung,” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG | infokeadilan.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menetapkan GBR, mantan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD Petrogas Persada, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi keuangan BUMD tersebut. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp 7,1 miliar.

Penetapan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Karawang, Syaifullah, SH., MH, dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). Tersangka GBR turut dihadirkan dan dikawal ketat aparat TNI-Polri.

“GBR diduga menarik dana dari rekening perusahaan tanpa dasar hukum yang sah sejak 2019 hingga 2024. Tindakan ini menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara,” ujar Kajari.

Proses penyidikan merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-514/M.2.26/Fd.2/03/2025. GBR pernah menjabat Plt Dirut (2012–2014), Dirut definitif (2014–2019), dan kembali menjadi Plt sejak 2019. Namun, kegiatan keuangan dan investasi perusahaan diduga tidak pernah mengacu pada RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang sah.

PD Petrogas merupakan BUMD yang mengelola Participating Interest (PI) 8,24% di wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ) bersama PT MUJ ONWJ.

GBR disangkakan melanggar:

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor;

Subsidiair: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU yang sama.

Kejaksaan juga menyita dua rekening Bank Jabar milik PD Petrogas dengan total saldo Rp101,1 miliar, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang.

Syaifullah menegaskan tidak akan menutup kemungkinan adanya tersangka lain.

“Jika ada keterlibatan pihak lain, kami akan dalami. Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Rikal Lesmana, SH., menilai langkah Kejari Karawang sudah tepat dan profesional.

“Seluruh proses penyidikan hingga penyitaan aset dilakukan sesuai koridor hukum yang sah. Ini menunjukkan Kejari Karawang bekerja hati-hati dan objektif,” ujarnya.

Rikal juga menyoroti pentingnya kasus ini sebagai momentum pembenahan BUMD secara menyeluruh.

“Penangkapan ini sangat strategis. BUMD kerap luput dari sorotan, padahal mereka mengelola aset penting milik daerah. Harus ada reformasi sistem pengawasan dan tata kelola agar praktik seperti ini tidak terulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyitaan yang dilakukan Kejari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, dan penggunaan pasal 2 dan 3 UU Tipikor pun tepat dalam konteks penyalahgunaan wewenang.

Rikal menyebut, kasus korupsi di BUMD kerap mencerminkan lemahnya transparansi, pengawasan internal, hingga campur tangan politik. Untuk itu, pembenahan sistemik harus segera dilakukan.

“Penindakan ini harus diikuti dengan reformasi kelembagaan. Pengembalian kerugian negara dan proses pengadilan yang transparan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Rikal menilai penanganan kasus ini juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi di tingkat pusat, tetapi juga menyentuh level daerah yang selama ini kerap luput dari pengawasan. Ia menyebut, keberanian Kejari Karawang harus menjadi contoh bagi kejaksaan-kejaksaan lain dalam membongkar praktik korupsi di tubuh BUMD.

“BUMD seharusnya berperan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah, bukan menjadi sarang penyalahgunaan wewenang. Kasus ini membuka mata kita bahwa tata kelola keuangan daerah masih rentan, dan butuh pengawasan yang lebih ketat,” jelas Rikal.

Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Menurutnya, pembaruan sistem internal, penguatan audit, serta penataan struktur organisasi BUMD adalah langkah lanjutan yang sangat penting untuk mencegah kasus serupa terulang.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk reformasi total. Pemerintah daerah wajib mengevaluasi seluruh BUMD di bawahnya, termasuk transparansi dalam RKAP, pemilihan direksi, hingga pelaporan keuangan,” tandasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum dan mengawal jalannya penyidikan secara bertanggung jawab.

“Publik berhak mengawasi, tapi jangan berspekulasi. Mari beri ruang kepada kejaksaan untuk bekerja secara objektif dan profesional,” pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pemasangan U-ditch adalah pekerjaan konstruksi yang melibatkan pemasangan saluran air berbentuk huruf U yang terbuat dari beton pracetak (precast). U-ditch digunakan untuk membuat sistem drainase yang efektif, baik untuk saluran air hujan maupun limbah rumah tangga.

Seperti diketahui tahapan beberapa proses yang harus di lakukan pada pemasangan U-ditch biasanya melibatkan langkah-langkah berikut :

1. Membersihkan area dari sampah, rumput, dan material lain yang mengganggu. Pengukuran dan penandaan lokasi pemasangan U-ditch juga dilakukan pada tahap ini.

2. Menggali tanah sesuai dengan ukuran dan kedalaman U-ditch yang akan dipasang. Perlu diperhatikan juga untuk memberikan ruang lebih untuk perataan dasar dan pengisian pasir.

3. Dasar galian diratakan dan dipadatkan. Pasir urug setebal 5-10 cm ditambahkan sebagai bantalan dasar untuk mencegah pergeseran U-ditch.

4. U-ditch dipasang satu per satu mengikuti arah aliran air. Alat berat seperti excavator atau crane mini dapat digunakan untuk membantu pemasangan, terutama untuk U-ditch yang berukuran besar.

5. U-ditch disambungkan menggunakan sistem male-female atau dengan bantuan sealant untuk mencegah rembesan air.

Ironisnya, pelaksanaan proyek normalisasi drainase pemasangan U-ditch yang di kerjakan oleh CV Citra Agung sebagai pelaksana yang berlokasi di RW 004 Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat yang dibiayai dari APBD tahun 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 188.951.000 memiliki volume Panjang = 172, 80 M’ (U-Ditch) Ukuran 0,40 x 0,40 M’ tersebut diduga abai terhadap peraturan standar teknis sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan disinyalir tidak sesuai RAB.

Berdasarkan pantauan media infokeadilan.com dilokasi, pada proyek pemasangan U-ditch diduga tidak menggunakan pasir urug setebal 5-10 cm yang ditambahkan sebagai bantalan dasar untuk mencegah pergeseran U-ditch.

Tak hanya itu, terlihat pada U-ditch yang sudah di pasangpun nampak tak rapi, sehingga kuat dugaan proyek normasisasi drainase tersebut disinyalir lepas dari pengawasan dinas PUPR.

Seorang pekerja yang tidak menyebutkan nama saat ditanya terkait teknis pekerjaan dan siapa mandor lapangan mengatakan, ia mengaku hanya bekerja sesuai perintah.

“Kita mah hanya kerja, jadi apa yang diperintahkan ya harus kita kerjakan, ya tentunya dengan alat seadanya, yang penting kita kerja sesuai yang diperintahkan.” Ujarnya, Rabu (25/6/2025)

Ketika ditanya lebih jauh perihal bagaimana aturan teknis pemasangan U-ditch yang sesuai dan siapa mandor lapangannya, ia menjawab singkat.

“Kita mah hanya kerja kang. Tapi kalau mandornya, kalau ga salah itu namanya biasa di panggil Ulis orang Citopeng hilir.” Jawabnya.

Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengawas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang maupun dari pihak pelaksana proyek.

Dengan adanya dugaan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pihak pengawas dinas, PPTK, dan Inspektorat agar manfaat anggaran negara yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang nakal.

•Red