KARAWANG |infokeadilan.com – Kejaksaan Negeri Karawang sita uang dengan nilai Rp. 101.107.572.654 dari dua rekening Bank Jabar milik PD Petrogas Persada. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengusutan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada laporan keuangan perusahaan milik daerah.

Kasus korupsi ini terjadi dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Uang yang disita berasal dari dividen perusahaan hasil kerja sama sektor migas yang diduga dikelola secara menyimpang.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Syaifullah, menyampaikan langsung informasi ini dalam konferensi pers pada Senin sore, 23/6/2025, di Aula kantor Kejari Karawang.

Ia juga menegaskan bahwa penyitaan dilakukan setelah tim penyidik melakukan pengembangan perkara sejak Maret 2025.

“Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka GBR,” Tegas Syaifullah.

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-514/M.2.26/Fd.2/03/2025 tanggal 7 Maret 2025.

Langkah ini diperkuat dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT-1395/M.2.26/Fd.2/06/2025 tanggal 18 Juni 2025.

Sebagai dasar hukum tambahan, penyitaan juga didukung Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang Nomor 342/Pid.B.Sita/2025/PN Kwg.

Menurut Syaifullah, dana tersebut berasal dari pembagian dividen atas kepemilikan saham PD Petrogas Persada di PT MUJ ONWJ Bandung.

Dividen itu merupakan hasil kerja sama Participating Interest (PI) sebesar 10 persen antara PT PHE ONWJ dan PT MUJ ONWJ, dalam proyek migas Offshore North West Java (ONWJ).

“Dana ini masuk ke dua rekening Bank BJB milik PD Petrogas hingga 31 Desember 2024,” Ungkapnya.

Tak hanya itu, tim penyidik juga menemukan dana tambahan sebesar Rp 7,1 miliar yang diduga telah dinikmati secara pribadi oleh tersangka berinisial G.

Modus korupsi dilakukan dengan mencairkan dana dividen tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM), yakni Bupati Karawang.

Pencairan dilakukan secara sepihak, tanpa adanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sah.

“Rencana kerja tidak pernah disetujui. Tidak ada dasar hukum. Tidak ada catatan utang. Tapi uang tetap diambil,” Tandas Kajari.

Kejaksaan menekankan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan sangat terbuka kemungkinan akan adanya tersangka tambahan.

Penyidik juga tengah menelusuri aliran dana dan aset lain yang diduga terkait dengan transaksi mencurigakan.

“Kami belum bisa sampaikan angka pasti nilai aset lainnya. Tapi kami terus kejar alat bukti tambahan untuk penguatan dakwaan,” Jelasnya.

Kejari Karawang memastikan bahwa uang yang disita akan dikembalikan ke kas negara, setelah seluruh tahapan hukum selesai dan melalui mekanisme yang sah.

“Kami jamin dana akan kembali ke negara sesuai prosedur,” Pungkasnya.

Penyidikan dilakukan berdasarkan Pasal 392 KUHP tentang penyalahgunaan pengelolaan dana dan Pasal 39 KUHAP mengenai kewenangan penyitaan dalam proses hukum.

Kasus ini sekaligus menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMD di tingkat daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, tersangka GBR masih berstatus tunggal. Pihak manajemen PD Petrogas Persada belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan internal lainnya.

Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh perkembangan penyidikan akan disampaikan secara terbuka dalam sidang dakwaan mendatang.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan rotasi mutasi pejabat eselon Il. Dalam kegiatan tersebut dirangkai juga dengan penanaman pohon mangrove di Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini dilakukan untuk penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. la juga menekankan bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.

“Ini merupakan upaya kami dalam penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja penmerintahan daerah, serta untuk kebutuhan organisasi. Dan saya tegaskan, sama sekali tidak ada jual beli jabatan.” Terangnya.

la berharap kepada para pejabat yang telah dilantik untuk segera bekerja dan menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Mari kita bekerja bersama, sama-sama bekerja. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan prioritas utama kita ke depan.” Tandasnya.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa dalam penanaman mangrove tersebut juga turut melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Penanaman mangrove hari ini ada 2000 pohon dan melibatkan Kepala Desa, masyarakat, serta tokoh agama. Ini bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan.” Ujarnya.

Dikesempatan yang sama Sekda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menjelaskan bahwa proses rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan sistem merit dan telah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sebanyak 11 pejabat eselon ll yang masuk dalam rotasi mutasi, tetapi hari ini ada 10 yang dilantik karena satu orang sedang melaksanakan ibadah haji.” Jelasnya.

Perubahan yang dinantikan ini resmi berlaku mulai hari ini, Sabtu, 21 Juni 2025, dengan pelantikan yang digelar di daerah pesisir pantai utara, tepatnya di Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya.

Rotasi dan promosi ini tak hanya sekadar pergantian nama di daftar jabatan, namun menjadi simbol harapan baru bagi kemajuan Karawang. Masyarakat menantikan energi dan inovasi yang akan dibawa oleh wajah-wajah baru di posisi-posisi strategis ini.

Pergeseran Kunci di Lingkup Asisten Daerah dan Badan Penting. Dua kursi Asisten Daerah (Asda) yang krusial kini terisi secara definitif, menandai langkah serius pemerintah daerah. Eka Sanatha, yang sebelumnya menjabat Plt. Asda III, kini dipercaya menakhodai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menggantikan Asep Hazar. Ini adalah sebuah langkah strategis mengingat vitalnya peran BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Asep Hazar sendiri mendapat amanah baru sebagai Asda II, menggantikan Arif Bijaksana. Arif Bijaksana pun tak bergeser jauh, kini menduduki kursi Asda III. Pergeseran ini menunjukkan upaya penempatan pejabat pada posisi yang paling sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka, demi kinerja yang lebih optimal.

Namun, tidak semua posisi mengalami perubahan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vital seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Kesehatan, masih tetap dipimpin oleh pelaksana tugas. Ini mungkin mengindikasikan adanya pertimbangan khusus atau proses evaluasi lebih lanjut yang sedang berjalan.

Promosi dan Kejutan di Berbagai Dinas. Salah satu sorotan utama adalah dilantiknya Wawan Setiawan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Sebelumnya, Wawan dikenal menjabat Kepala DPMPTSP sekaligus merangkap Plt. Asda I. Penempatannya di Disdikpora diharapkan mampu membawa terobosan baru dalam sektor pendidikan dan kepemudaan Karawang.

Pergeseran yang cukup mengejutkan terjadi pada Sujana Ruswana, yang telah lama mengemban tugas di Kesbangpol. Kini, ia ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Posisi strategisnya di Kesbangpol kini diisi oleh Mahpudin, yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD. Pergantian ini menarik untuk dicermati, mengingat pentingnya Kesbangpol dalam menjaga stabilitas daerah.

Tak hanya itu, Wahidin dari Diskominfo kini dialihkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan, menunjukkan fokus pada pengelolaan informasi dan literasi daerah. Sementara Yayat Hidayatullah dari Disperindag mendapat posisi baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, meskipun pelantikannya ditunda karena sedang menunaikan ibadah haji – sebuah detail yang menambah nuansa personal pada berita ini.

Wajah Baru untuk Sektor Potensial

Perombakan ini juga menjadi peluang emas bagi sejumlah pejabat untuk promosi. Agus Kurnia, yang sebelumnya berkiprah di Dinas Perhubungan, kini dipercaya memimpin Dinas Perikanan. Ini adalah langkah maju yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Karawang.

Yang tak kalah menarik adalah promosi Abas Sudrajat, sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, kini naik kelas menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Posisi ini telah lama kosong, dan kehadiran Abas Sudrajat diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata Karawang yang kaya potensi. Posisinya di staf ahli kini diisi oleh Suwandi.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Rotasi dan promosi ini diharapkan dapat memberikan energi baru dalam tata kelola pemerintahan serta memperkuat pelayanan publik. Ini adalah momen krusial bagi jajaran pejabat Pemkab Karawang untuk membuktikan dedikasi dan kapasitasnya.

Pertanyaan besar kini ada di benak masyarakat: akankah wajah-wajah baru di jabatan strategis ini mampu membawa perubahan dan inovasi nyata ? Akankah mereka berhasil mewujudkan janji-janji pelayanan publik yang lebih baik dan membawa Karawang menuju kemajuan yang signifikan ? Hanya waktu dan kinerja nyata yang akan menjawabnya.

Agus Sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, secara tegas mengakui kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Karawang di bawah pimpinan Emay Ahmad Maehi atau yang akrab disapa Kang Emay. Hal tersebut disampaikan Endang usai menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pengurus KADIN Karawang bersama Dewan Pertimbangan, di Ruang Ketua DPRD Karawang, Jumat (20/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emay menyampaikan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya memiliki legalitas yang jelas.

“Kami telah menerima mandat dari Pak Agung Suryamal, yang juga menerima mandat dari Pak Anindya Bakrie dan Pak Erwin Aksa, dengan pengantar dari Pak Topan. Semua dokumen legalitasnya telah kami serahkan,” Jelas Kang Emay, Ketua KADIN Karawang.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD.

“KADIN merupakan wadah para pengusaha, baik yang sudah terdaftar maupun belum. Jadi tidak perlu ada perdebatan yang tidak produktif. Kami siap mendengarkan saran, termasuk dari Ketua DPRD dan Dewan Pertimbangan, demi kepentingan Karawang,” Ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyatakan pihaknya menyambut baik langkah-langkah positif dari KADIN Karawang.

“Kami telah menerima surat dari Pak Agung Suryamal dan meresponsnya sesuai prosedur. Legalitas kepengurusan sudah kami cermati, dan tentu kami mendukung ide, gagasan, serta substansi yang disampaikan teman-teman pengurus KADIN,” Ucapnya.

Terkait adanya dinamika atau dualisme kepemimpinan di tubuh KADIN Karawang, Endang mendorong adanya upaya rekonsiliasi.

“Karena semua adalah putra daerah Karawang, saya kira sangat mungkin dikomunikasikan dengan baik. Kita harus menjaga iklim investasi di Karawang. KADIN harus menjadi kekuatan besar untuk menggawangi kemajuan daerah,” Terangnya.

Ia juga berharap dinamika organisasi tidak berlarut-larut dan dapat segera diakhiri demi menjaga kepercayaan investor dan mempercepat pembangunan ekonomi Karawang.

“Dinamika dalam organisasi adalah hal wajar, tapi jangan sampai menghambat investasi. Kami berharap KADIN menjadi mitra strategis pemerintah, bersinergi membawa Karawang ke arah yang lebih maju,” Tutupnya.

•Fai