KARAWANG |infokeadilan.com  – Sejumlah Petugas serta Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang ikuti Sosialisasi Kanker dan Tumor dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia (YPKI) bertempat di Aula Sahardjo Lapas Karawang, Rabu (18/6/2025).

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran pejabat struktural beserta jajaran ini bertujuan untuk deteksi dini tentang penyakit kanker dan tumor serta memberikan motivasi pola hidup yang sehat.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Jatmiko meawakili Kalapas Karawang membuka secara langsung kegaiatan ini. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya pengetahuan dasar kanker dan tumor agar bisa terhindar dari penyakit ganas tersebut.

Afina Putri Indriani, perwakilan dari YPKI sebagai narasumber menjelaskan secara gamblang dan dini tentang bahaya kanker dan tumor.

“Saat ini, kanker prostat menjadi penyebab kematian nomor 5 bagi pria di Indonesia, serta kanker serviks merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan begitu banyaknya orang yang terkena kanker di sekitar kita.” Ujar Afina.

Ia juga menyampaikan pentingnya mengatur pola hidup sehat agar bisa terhindar dari kanker maupun tumor, salah satunya adalah dengan konsumsi makanan berserat tinggi, hindari junk food berlebih, hindari konsumsi makanan berpengawet dan berperisa, tidak merokok dan mengonsumsi alkohol, rutin berolahraga dan selalu menjaga kebersihan tubuh.

Terpisah, Kepala Lapas Karawang Christo Toar menyampaikan bahwa kegiatan edukasi kesehatan ini sangat penting, terutama bagi petugas agar bisa menjaga kesehatan serta kebugaran yang menjadi komponen utama penunjang aktivitas sehari-hari.

“Agar kinerja bisa maksimal, maka petugasnya harus sehat dan bugar. Alhasil pelayanan terhadap publik pun akan sangat produktif. Oleh karena itu, sosialisasi kesehatan ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas individu maupun organisasi.” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Kabar gembira datang dari sosok yang sangat dekat dengan rakyat dalam kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karawang.

Saat ini H. Endang Sodikin Spdi.SH MH, resmi terpilih menjadi Sekjen Dewan Pimpinan Nasional ADKASI. Hal ini menandai keterlibatan putra Asli Karawang di panggung Nasional. Dan tentunya menjadi harapan besar untuk memperjuangkan aspirasi legislatif dari tingkat kabupaten agar lebih terdengar dan terwujud dalam kebijakan Nasional.

perlu di ketahui Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI), menaungi 415 DPRD  Se_Indonesia. Penunjukannya sebagai Sekjen DPN ADKASI, hasil dari Munas Ke VI, diharapkan mampu memajukan organisasi sekaligus memperkuat peran strategis DPRD Kabupaten di seluruh Indonesia, Kamis (19/6/2025).

Kang HES menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan DPRD Kabupaten dalam sistem pemerintahan daerah.

Ia juga meyakini ADKASI harus menjadi wadah yang kuat dan solid untuk menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Ia bahkan menekankan visinya yang lugas: “Dari Daerah Untuk Nasional.”

ADKASI harus mampu memastikan sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Lebih dari itu, ADKASI juga harus aktif memperkuat peran DPRD dalam pembangunan nasional,” Ucap Kang Hes sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa ADKASI bertekad mendorong peningkatan kapasitas dan kewenangan DPRD Kabupaten.

“Tujuannya jelas, agar dewan di daerah bisa lebih efektif dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi (pembuatan peraturan), pengawasan, dan penganggaran,” Paparnya.

Endang Sodikin tidak hanya berharap dapat membawa harum nama Karawang, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

“Harapan nya agar nantinya sebagai Putra daerah membawa nama baik dan Harum di kancah Nasional, Kontribusi nyata penguatan Demokrasi dan tata kelola pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia” Tutupnya.

•Fai

KARAWANG |infokeadilan.com – Kejaksaan Negeri Karawang resmi menetapkan seorang pejabat BUMD sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menggerogoti keuangan PD Petrogas Persada Karawang, BUMD milik Pemkab Karawang.

Hal tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Aula Kejaksaan Negeri Karawang pada Rabu (18/6/2025).

Tersangka berinisial GRB merupakan figur lama di tubuh PD Petrogas. la pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama pada 2012-2014, lalu diangkat menjadi Direktur Utama periode 2014-2019, dan kembali menjabat sebagai Penjabat (Pjs) Dirut sejak 2019 hingga saat ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Saefullah, menyebut bahwa GRB diduga kuat menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penarikan dana perusahaan tanpa dasar hukum yang sah. Total kerugian negara akibat tindakan ini mencapai Rp. 7,1 Miliar dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.

“Penarikan dana dilakukan tanpa pertanggungjawaban dan di luar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Ini jelas menyalahi ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.” Ungkap Kajari.

Dijelaskannya, PD Petrogas Persada sendiri merupakan BUMD yang bergerak di sektor hilir migas, didirikan berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2003.

“Perusahaan ini juga terlibat dalam pembagian Participating Interest (PI) 10% dari Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ) melalui PT MUJ ONWJ.” Jelasnya.

Lebih lanjut di ungkapkan dalam periode 2019-2024, perusahaan sempat mencatat pemasukan dividen hingga Rp. 112,2 miliar dari kerja sama tersebut. Namun, seluruh aktivitas perusahaan selama periode itu ternyata tidak memiliki dasar RKAP yang sah, sehingga menjadi celah bagi GRB untuk bertindak di luar ketentuan hukum.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (primer). Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU yang sama (subsider).” Tandasnya.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Karawang melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi dalam kurun waktu 3 bulan. Dan diduga ada tersangka lain dalam kasus tersebut.

•Fai/Red