BEKASI |Infokeadilan.com – Yeni Pandini, sosok perempuan muda berusia 33 tahun, kini resmi menyandang amanah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) unsur Keterwakilan Perempuan Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur. Terpilihnya Yeni bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan menjadi simbol nyata kebangkitan peran perempuan sekaligus keterlibatan generasi muda dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal.

Mengusung semangat utama melalui slogan “Perempuan Peduli, Siap Mengabdi”, Yeni Pandini menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai jembatan aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin belum tersampaikan secara maksimal. Dalam pandangannya, peran BPD tidak hanya terbatas pada aspek pembangunan fisik semata, namun juga meletakkan keseimbangan perspektif dalam setiap pengambilan keputusan strategis di desa, di mana suara dan kepentingan perempuan mendapat tempat yang setara dan terhormat.

Transparansi Anggaran dan Penguatan Suara Perempuan

Visi besar yang diusung Yeni berakar kuat pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka, khususnya dalam pengelolaan anggaran desa. Ia menekankan pentingnya transparansi agar setiap rupiah dana desa yang dikelola dapat diawasi bersama dan disalurkan secara tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh warga.

“Insyaallah, saya bertekad hadir sebagai perwakilan yang senantiasa mendengar, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab,” ujar Yeni dengan tegas, Jum’at (22/5/2026).

Langkah kerja yang direncanakannya mencakup dorongan kuat terhadap pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta dukungan nyata bagi berkembangnya kegiatan sosial dan keagamaan yang menjadi tulang punggung keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Desa Cipayung.

Energi Muda untuk Pengabdian dan Kemajuan Desa

Kehadiran Yeni Pandini di lembaga legislatif desa dinilai sebagai langkah berani dan penyegaran, di tengah dinamika politik desa yang selama ini lebih banyak diisi oleh para tokoh senior. Sebagai representasi generasi muda, kehadirannya diharapkan mampu memicu semangat pemuda desa untuk lebih berdaya guna, produktif, dan memiliki wawasan luas terkait tata kelola pemerintahan yang baik.

Optimisme dan keyakinan Yeni dalam menjalankan amanah ini bersumber dari dukungan serta doa seluruh warga Desa Cipayung. Membawa perspektif baru yang penuh kepedulian, ia bertekad mengemban fungsi BPD sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi secara lebih transparan, partisipatif, dan inklusif, demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Desa Cipayung.

•Wan

BEKASI |Infokeadilan.com  – Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Anggota BPD Keterwakilan Perempuan melalui mekanisme pemilihan langsung pada hari Jumat, (22/5/2026). Proses demokrasi di tingkat desa ini berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh semangat partisipasi warga, serta menetapkan Yeni Pandini sebagai pemenang setelah berhasil mengantongi dukungan suara terbanyak.

Kegiatan pemungutan suara dibuka pukul 08.00 WIB dan berlangsung hingga selesainya tahapan penghitungan suara. Dalam kontestasi yang bersih dan transparan ini, masyarakat dihadapkan pada dua kandidat terbaik yang mewakili potensi dan kualitas perempuan Desa Cipayung, yakni Ani Suryani (Nomor Urut 1) dan Yeni Pandini (Nomor Urut 2).

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, Yeni Pandini unggul dengan perolehan 28 suara. Sementara itu, Ani Suryani meraih dukungan sebanyak 20 suara. Secara keseluruhan, jumlah hak suara yang sah yang masuk dalam pemilihan ini berjumlah 48 suara, menunjukkan antusiasme tinggi warga dalam menentukan wakil mereka.

Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD, Yogi Abdullah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kelancaran dan keberhasilan seluruh rangkaian proses pemilihan tersebut. Menurutnya, terselenggaranya kegiatan ini merupakan bukti nyata tumbuh dan hidupnya iklim demokrasi yang sehat, dewasa, dan berkeadaban di lingkungan Desa Cipayung.

“Alhamdulillah, seluruh proses pemilihan anggota BPD unsur keterwakilan perempuan hari ini berjalan dengan sangat sukses, aman, dan kondusif. Hal ini bukan sekadar formalitas untuk mengisi jabatan, melainkan sebuah cerminan kedewasaan politik masyarakat kita, khususnya kaum perempuan Desa Cipayung, dalam menentukan representasi terbaik untuk menyuarakan aspirasi mereka,” ujar Yogi Abdullah usai proses rekapitulasi suara selesai dilaksanakan.

Lebih lanjut, Yogi Abdullah menyampaikan ucapan selamat kepada calon terpilih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

“Selamat dan sukses kami sampaikan kepada Ibu Yeni Pandini. Besar harapan kami, amanah yang telah dipercayakan oleh masyarakat ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi, guna membawa aspirasi kaum perempuan dan seluruh warga Desa Cipayung ke arah yang lebih bermakna dan sejahtera. Kami juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ibu Ani Suryani atas partisipasi aktif dan jiwa sportivitas yang luar biasa, yang telah menjadi contoh indah semangat kebersamaan dalam membangun desa tercinta ini,” tambahnya.

Pasca keberhasilan pelaksanaan pemilihan unsur keterwakilan perempuan ini, Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Cipayung segera bersiap untuk melangkah ke tahapan strategis berikutnya yang tak kalah krusial, yaitu pelaksanaan pemilihan unsur keterwakilan wilayah, serta penetapan resmi seluruh calon anggota BPD terpilih dari kedua unsur keterwakilan tersebut.

“Perjalanan kita belum selesai. Kami mengundang dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal dan menyukseskan tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Mei 2026. Pada hari tersebut, kita akan melaksanakan pemilihan keterwakilan wilayah sekaligus menetapkan secara sah dan definitif seluruh susunan anggota BPD Desa Cipayung hasil pemilihan tahun ini,” pungkas Yogi Abdullah.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Proses pelaksanaan pekerjaan pemagaran gedung Kantor Kecamatan Purwasari, Jalan Kampung Dukuh No 1 Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, menuai sorotan dan pertanyaan. Hal ini muncul setelah ditemukannya indikasi pelaksanaan pekerjaan yang dinilai menimbulkan kecurigaan, dengan adanya upaya percepatan proses yang diduga mengabaikan tahapan krusial pembangunan, Kamis (21/5/2026).

Pekerjaan ini tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) bernomor 027.2/…./BGN/2026 tertanggal 6 Mei 2026, yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang dengan nilai kontrak mencapai Rp 189.108.000,00  dengan waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai 7 Mei hingga 20 Juli 2026. Sumber dana pekerjaan bersumber dari  APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, dan dikerjakan oleh penyedia jasa CV. Endah Tegar Utama yang beralamat di Dusun I RT.001/001 Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang. Namun, di tengah berjalannya pekerjaan, muncul temuan yang memicu kekhawatiran.

Berdasarkan pantauan di lokasi, proses pengecoran langsung dilakukan di atas pondasi lama tanpa adanya penggalian atau pembongkaran struktur pondasi yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pelaksana pekerjaan berupaya mempercepat waktu penyelesaian dengan memotong tahapan pekerjaan yang seharusnya dilakukan.

Meski diketahui proses pekerjaan tersebut menggunakan metode sistem pondasi gantung. Akan tetapi penjelasan ini justru memicu pertanyaan besar, mengingat penerapan metode tersebut seharusnya tetap melalui kajian teknis dan prosedur yang tepat, apalagi dilakukan di atas struktur pondasi yang sudah berusia lama dan kondisinya belum tentu layak digunakan kembali.

Tidak hanya itu, indikasi ketidaksesuaian juga terlihat pada bagian ujung pagar, di mana pilar penyangga lama dibiarkan tetap terpasang dan tidak diganti dengan struktur baru. Padahal, dalam rencana pekerjaan pemagaran, seharusnya seluruh elemen penyangga menjadi bagian dari pembangunan ulang untuk menjamin kekuatan dan keawetan bangunan pagar tersebut.

Dari penjelasan salah satu pekerja saat ditanya siapa mandor pelaksana kerja dilapangan mengungkapkan, bahwa yang bertindak sebagai mandor pelaksana dilapangan bernama Nanda.

Ironisnya ketika diminta penjelasan terkait pondasi lama yang tidak dibongkar dirinya tidak menjelaskan lebih rinci karena menurutnya ia hanya menjalankan sesuai yang diperintahkan.

“Maaf pak saya mah hanya kerja saja, pak mandornya kalau ga salah pak Nanda. Saya mah kerja ya sesuai yang diperintahkan saja pak.” jawabnya singkat.

Sementara itu Nanda yang disebut sebut sebagai mandor pelaksana dilapangan sampai berita ini ditayangkan belum dapat ditemui untuk diminta penjelasan terkait dugaan dugaan tersebut.

Menyikapi hal itu, berharap ada pemeriksaan mendalam dari pihak berwenang, termasuk inspektorat daerah, untuk memastikan pekerjaan ini benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, serta menjamin nilai uang rakyat yang dianggarkan digunakan secara benar, tepat, dan berkualitas.

Publik pun menunggu langkah tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait dugaan proses pekerjaan ini, agar tidak menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai menggunakan uang negara di Kabupaten Karawang.

•Edi Bahar

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Kejaksaan Negeri Karawang terus memperdalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Karawang kepada PT BAS. Kasus ini kini semakin berkembang dan mengarah pada dugaan praktik penyimpangan data serta penggunaan identitas pihak lain secara tidak sah.

Perkembangan terbaru perkara ini diungkapkan dalam gelar perkara yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu (20/5/2026). Investigasi hukum ini berpusat pada aliran kredit perbankan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, yang diperuntukkan bagi pembangunan dua proyek perumahan besar, yakni Citra Swarna Grande dan Kartika.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, menyampaikan bahwa proses penyidikan saat ini terus diperluas dan dikembangkan. Hal ini dilakukan guna mengungkap secara utuh keterlibatan seluruh pihak yang diduga memiliki andil dan tanggung jawab dalam perkara yang berindikasi merugikan keuangan negara tersebut.

“Kasus ini masih terus berjalan dan Kejari Karawang memastikan proses hukum akan dilakukan secara menyeluruh guna mengungkap potensi kerugian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut,” tegas Dedy Irwan Virantama.

Sebagai langkah konkret pengungkapan fakta, tim penyidik Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan serangkaian tindakan hukum berupa penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi, baik yang berada di wilayah Kabupaten Karawang maupun di luar daerah. Dari rangkaian operasi tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting, berkas administrasi, serta barang-barang bukti yang diduga kuat berkaitan erat dengan mekanisme penyaluran kredit yang dinilai bermasalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis sementara atas bukti-bukti yang telah dikumpulkan, arah penyidikan sementara mengerucut pada dugaan adanya rekayasa atau manipulasi data dalam proses pengajuan KPR. Penyidik menduga telah terjadi pengubahan data-data calon debitur yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga persyaratan pencairan kredit dapat terpenuhi meskipun pada kenyataannya tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya berhenti pada manipulasi data, tim penyidik juga menemukan indikasi kuat adanya praktik nominee atau penggunaan identitas pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, nama dan data pribadi orang lain diduga digunakan secara tidak sah untuk mengajukan permohonan kredit. Dugaan praktik pinjam nama ini kini menjadi salah satu fokus utama yang sedang didalami secara mendalam oleh tim penyidik untuk membongkar jaringan dan modus operandi yang terjadi.

Kejaksaan Negeri Karawang menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan dilakukan secara transparan, tuntas, dan tidak pandang bulu. Seluruh elemen yang terlibat, baik dari sisi perbankan maupun pihak pengembang, akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai porsi masing-masing guna memastikan keadilan dan kepastian hukum.***