BANJARMASIN | infokeadilan.com — Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) ke-XXV Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Selatan resmi ditutup. (10/5/2025).

Penutupan dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Jl. A. Yani KM 22, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Mengusung tema “Pelopor Peradaban”, konferensi ini menjadi panggung penting dalam menegaskan peran PMII sebagai lokomotif perubahan dan gerakan kaderisasi berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Acara penutupan dihadiri oleh sejumlah tokoh dan kader PMII, di antaranya, Perwakilan Pengurus Besar PMII, Hendra (Bidang Otonomi Daerah dan Potensi Desa), ketua Umum PKC PMII Kalsel Demisioner, Hizatul Istiqomah, S.Pd perwakilan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII se-Kalimantan Selatan, Pengurus Cabang PMII kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, ketua Korps PMII (Korpri) Cabang se-Kalimantan Selatan

Prosesi penutupan dimulai dengan pembacaan Kalam Ilahi, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII, dan Yalal Waton. Sambutan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Andi Wiranto, dan Ketua Umum Demisioner, Hizatul Istiqomah, yang menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh kader dan tamu undangan.

Konferensi yang berlangsung dinamis dan penuh semangat tersebut akhirnya menetapkan dua figur baru sebagai pemimpin PMII Kalimantan Selatan untuk periode 2025–2027.

M. Maulana terpilih sebagai Ketua PKC PMII Kalimantan Selatan, sementara posisi Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) diamanahkan kepada Sdri. Noor Zaidah.

Dengan berakhirnya KONKOORCAB ini, PMII Kalimantan Selatan menatap masa depan dengan semangat baru. Harapan besar tersemat pada kepemimpinan yang baru untuk terus menjadi pelopor peradaban, memperkuat nilai keislaman, keindonesiaan, dan kebermanfaatan di tengah masyarakat.

•Han

KARAWANG |infokeadilan.com – Terendus ada korporasi oknum yang mengaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) dan oknum Kepala Desa Dayeuh Luhur Karawang yang diduga menghilangkan aset negara dengan modus Ruislag atau tukar guling.

Dugaan mencuat setelah adanya ungkapan dari salah satu oknum warga yang bekerjasama dengan oknum Kades yang di duga melakukan kolaborasi untuk menghilangkan aset jaminan pemerintah. Padahal saat ini pemerintah pusat sedang gencar gencarnya mensosialisasikan kepada seluruh desa di Indonesia untuk mendirikan Koperasi Merah Putih agar aset koperasi terpelihara dan berkembang untuk membawa dampak positif kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomian warga.

“Kalau berbicara perihal koperasi saat ini memang jelas bahwa setiap desa harus mendirikan koperasi yaitu Koperasi Merah Putih.” Ucap Tatang Obet kepada awak media, Jum’at (16/5/2025)

“Akan tetapi, apabila dalam hal ini ditemukan kejanggalan atau penyimpangan maka tentunya harus segera di proses, tentunya terkait laporan informasi dugaan penghilangan aset KUD tersebut.”Ujarnya.

“Saya percaya kepada Kapolres Karawang yang mempunyai basic penyidik anti rashuwah di KPK.” Tambahnya.

Sementara itu menurut pengakuan Ikung salah satu anggota Koperasi Unit Desa Sumber Padi menyampaikan, bahwa dirinya pernah diundang rapat oleh pejabat dinas Koperasi dan UMKM Karawang di aula Desa Dayeuh Luhur untuk dipertemukan dengan inisial E.CD yang mengaku sebagai Ketua KUD Sumber Padi.

“Saya pernah di undang oleh pejabat dinas Koperasi dan UMKM Karawang di aula desa, dan di pertemukan dengan yang mengaku sebagai ketua KUD Sumber Padi dan kawan kawan. Padahal, setau saya orang yang mengaku sebagai ketua itu sudah di bekukan oleh Kadinkop Karawang, tidak boleh ada kegiatan lagi. Dia bukan pengurus dan bukan anggota KUD Sumber Padi yang ketuanya H. Tatang Sukarya tersebut.” Ungkapnya.

“Jadi saya balik bertanya kepada pejabat Dinkop Karawang, ada apa sih sebenarnya.” Timpalnya dengan nada penuh tanya.

Lebih jauh Ikung juga mencurigai ada pembahasan tertutup dalam rapat tersebut kala itu.

“Kami curiga didalam pembahasan rapat tertutup ada tujuan apa sih ?. Apakah untuk menguburkan persoalan saudara E.CD dan kawan kawan, terkait dugaan penjualan aset tanah dan bangunan gudang padi yang masih menjadi jaminan pemerintah dan masih dalam pengawasan Kementrian Keuangan RI dengan dalih tanahnya di tukar guling.” Terangnya.

“Dan kalau ga salah Aset KUD Sumber Padi itu senilai Rp 200 juta dan aset yang lainnya seperti bangunan, gedung padi yang terbuat dari besi dan dua unit kendaraan truck operasional telah di jual kepada kepada pengusaha limbah.” Pungkasnya.

•Agus sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Badan Usaha Milik Desa Gempolkarya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang terus mengembangkan potensi lokal dengan mengelola budidaya ikan lele, dan pertanian. Program ini menjadi salah satu program unggulan yang diharapkan mampu mendorong swasembada pangan sekaligus meningkatkan perekonomian warga Desa Gempolkarya Kecamatan Tirtajaya

Ketua BUMDes Gempolkarya H. Narya menjelaskan bahwa pihaknya saat ini mengelola budidaya ikan lele dan pertanian.

“Alhamdulillah, budidaya ikan lele itu kisaran 3 kolam untuk budidaya ikan lele, dan untuk pertanian kurang kebih 2,5 Hektar. Program kami yang saat ini digarap diketahui oleh Pemerintah Desa Gempolkarya, Ketua berserta snggota BPD Desa Gempolkarya.” Jelasnya.

“Untuk tahap awal, kami menyewa lahan seluas 3 Kolam Dan Menyewa Sawah Dengan Kisaran 2 Hektar Setengah” Jelas Narya saat memaparkan konsep swasembada pangan berbasis potensi lokal, Jumat (16/05/2025).

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada Produksi, tetapi juga menjadi peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan budidaya ikan lele

Sementara itu, Kepala Desa Gempolkarya H.Sadi menyambut positif inisiatif BUMDes yang dinilai selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait program ketahanan pangan desa melalui BUMDES

“Tentunya kegiatan positif ini akan terus dilakukan guna mendukung program pemerintah yakni ketahanan pangan. Jadi, alokasi dari 20 persen dana desa yang dikucurkan sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat,” Tegasnya.

Kades berharap, program budidaya ikan Lele dan Pertanian yang dikelola BUMDes Gempolkarya bisa menjadi contoh konkret pengelolaan dana desa yang produktif dan tepat sasaran.

“Ini bisa jadi role model untuk desa-desa lain. Ketika dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk program berkelanjutan, hasilnya akan dirasakan langsung oleh warga,” Harapnya.

Dengan program budidaya ikan Lele dan Pertanian ini, Desa Gempolkarya menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui pengelolaan potensi lokal yang cerdas dan kolaboratif.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pembangunan drainase atau pembangunan saluran air konstruksi U-ditch yang berlokasi di Perum Singaperbangsa Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang diduga belum kantongi Surat Perintah Kerja (SPK) dari dinas terkait.

Pantauan awak media saat di lokasi pekerjaan tidak terlihat adanya plang papan informasi proyek terpampang, sehingga publik kesulitan untuk mengetahui dari mana sumber dan anggaran proyek tersebut.

Menurut pekerja di lokasi ketika di komfirmasi mengatakan bahwa pekerjaan tersebut bersumber dari dinas PUPR Karawang.

Ia juga menyebut bahwa pekerjaan tersbut sudah berjalan kurang lebih satu minggu, terkait plang papan informasi proyek, dirinya tidak mengetahui.

“Ya kalau pekerjaan mah ini kalau ga salah sudah seminggu pak. Proyek ini dari dinas PUPR Karawang. Kalau papan informasi proyek saya juga tidak tau, dari awal juga sebenarnya saya sudah menanyakan tapi sampai sekarang belum ada juga. Untuk bos nya kalau ga salah pak Haji Kastino yang pensiunan tentara itu pak.” Ungkap pekerja saat dikonfirmasi, Rabu (14/5/2025).

Terpisah, senada dengan N selaku aparat pemerintahan setempat ketika di minta informasi terkait proyek tersebut membenarkan bahwa proyek itu bersumber dari dinas PUPR Karawang yang dikerjakan oleh Pak Haji Kastino. Adapun terkait plang papan informasi proyek, dirinya sama sekali tidak mengetahui.

“Iya pak, itu proyek dinas PUPR Karawang. Pemborongnya Pak Haji Kastino pensiunan tentara. Kalau terkait plang papan informasi proyek saya kurang tau, setau saya dari awal pun memang tidak ada. Mungkin SPK nya belum turun dari dinas atau bagaimana saya juga kurang hapal,” Jawabnya.

Menanggapi hal tersebut, jika dugaan ini menyudut ke arah benar, maka pihak terkait dalam hal ini pengawasan Dinas PUPR Karawang diduga lemah dan bertentangan dengan aturan yang telah di tentukan.

Sanksi bagi pemborong terhadap proyek pemerintah yang dikerjakan tanpa ada surat perintah kerja dari dinas PUPR dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Namun, secara umum, sanksi yang dapat diberikan kepada pemborong yang melakukan proyek tanpa Surat Perintah Kerja dari dinas PUPR adalah :

1. Penghentian proyek : Proyek dapat dihentikan sementara atau permanen oleh dinas PUPR jika pemborong tidak memiliki surat perintah kerja yang sah.

2. Denda : Pemborong dapat dikenakan denda oleh dinas PUPR sebagai konsekuensi dari melakukan proyek tanpa surat perintah kerja.

3. Pencabutan izin : Izin usaha pemborong dapat dicabut oleh dinas PUPR jika pemborong terbukti melakukan proyek tanpa surat perintah kerja.

4. Kehilangan hak : Pemborong dapat kehilangan hak untuk mengikuti lelang atau tender proyek pemerintah di masa depan.

5. Pengembalian dana : Pemborong dapat diminta untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari pemerintah jika proyek tidak dapat diselesaikan atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Sementara sampai berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemborong proyek maupun dinas terkait.

•Red

CIKARANG TIMUR |infokeadilan.com – Pemuda asal desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur, Izaz Alhady berhasil menjadi juara I Pemuda Pelopor Tahun 2025 kategori pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan dan Pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Kamis (15/05/25)

Dengan berbekal semangat dan jiwa muda yang inovati,  Izaz berhasil menyulap lahan  menjadi tempat wisata yang saat ini di kenal dengan sebutan Kawung Tilu Bojong Rangkas. Bukan hanya sekedar wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung, namun disisi lain di tempat wisata tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan memberikan ruang untuk UMKM.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Java Palace Cikarang tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Iman Nugraha, Sekertaris Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga dan Kepala Bidang Layanan Kepemuda Kabupaten Bekasi.

“Pemuda Pelopor adalah individu yang memiliki aktivitas dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan sekitar, seperti dengan memberikan atau menginisiasi berbagai program, memberikan edukasi bagi komunitas dan usaha serta mampu menjadi pelopor yanh berinovasi.” Ucap Izaz dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh dan support atas keberhasilannya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pak Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dan kepada semua pihak yang sudah memberikan support dan dukungan kepada saya sehingga pada ajang ini saya bisa terpilih menjadi juara I. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.” Tururnya.

“Atas kepercayaan dan amanah yang sudah saya pegang ini, Insya Allah kedepan saya bisa menggali potensi lokal khususnya alam dan lingkungan agar dapat menjadi tempat tempat yang mampu memberikan peningkatan perekonomian masyarakat. Namun tentunya hal ini butuh dukungan dan support dari pemerintah daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.” Pungkasnya.

•Wan