KARAWANG |infokeadilan.com – Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang gelar rapat Musyawarah Khusus (Musdesus) pembentukan struktur  Koperasi Desa Merah Putih Pancawati (KDMPP) yang di hadiri langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dan Kepala Desa Pancawati, Selasa (6/5/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Bhabinsa TNI dan Polri, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan warga.

Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pancawati Iwan Kurniawan  Menekankan pentingnya koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pembentukan koperasi ini penting sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian warga sebagaimana program Presiden RI Prabowo Subianto.” Ucapnya.

“Koperasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Pancawati. Melalui koperasi ini, kita bisa membangun kekuatan ekonomi bersama, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” Tandasnya.

Sementara itu tempat yang sama Wakil Ketua 1 Bidang Usaha Anton Subagja menyambut positif rencana pembentukan koperasi tersebut.

“Rencana ini tentunya disambut positif oleh para peserta rapat yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Pembentukan koperasi ini nantinya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaannya bisa berjalan transparan dan inklusif.” Ujar Anton.

“Kami menyambut baik pembentukan yang memang menjadi bagian daripada kemandirian desa untuk lebih meningkatkan peran masyarakat memajukan desa  dengan adanya koperasi Merah Putih ini, dan akan menjadi pondasi kekuatan ekonomi desa di sektor yang nantinya di tentukan dalam rapat selanjutnya oleh pengurus koperasi Merah Putih.” Terangnya

“Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pancawati ini semoga menjadi semngat baru bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan koprasi ini, dengan semangat gotong royong , insya allah bisa mewujudkan kemandirian dalam hal perekonomian di desa Kami.” Tutupnya

•Fai

KARAWANG |infokeadilan.com – OPD Kecamatan Tirtajaya, diduga lalai dalam tanggung jawabnya terhadap kendaraan dinas yang diketahui menunggak pajak selama empat tahun. Ironisnya, kendaraan tersebut masih aktif digunakan untuk berbagai kegiatan

Dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (6/4/2025), Camat Duloh tidak menampik adanya tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut.

“Iya kang, itu mobil PKK Kecamatan, ga tau siapa yang pakai. Ya kadang dipakai ke Rengasdengklok buat belanja keperluan kegiatan,” Ungkap Duloh

Ia mengaku baru teringat setelah dikonfirmasi wartawan terkait persoalan pajak kendaraan yang belum dilunasi.

“Terima kasih juga akang telah mengingatkan saya terkait pajak yang masih menunggak. Saya akan segera mengurusnya, kebetulan ada program ini terkait pajak kendaraan. Biar Pak Usep saja yang mengurusnya, ya paling lambat dua minggu lah,” Tandasnya.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran pajak itu terjadi lantaran padatnya aktivitas pekerjaan yang dijalaninya.

Pernyataan ini langsung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris DPC GMPI Tirtajaya, Wawan Gunawan. Ia menilai kelalaian tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang semestinya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik.

“Seharusnya pejabat publik, dalam hal ini penyelenggara negara yang menggunakan kendaraan dinas, harus menaati ketentuan yang berlaku. Baik itu dalam pemeliharaan, perawatan, ataupun administrasi pajaknya. Bukan memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat, karena ini bisa menimbulkan segudang pertanyaan publik dan jelas pelanggaran terhadap ketentuan pemerintah,” Tegas Wawan.

Senada, Kepala BPKAD Kabupaten Karawang, H. Asep Hazar juga menekankan pentingnya kepatuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kewajiban administrasi negara.

“OPD harus bayar,” ujarnya singkat saat dimintai keterangan oleh media.

Sebagaimana diketahui, kelalaian dalam membayar pajak kendaraan dinas bukan hanya dapat menimbulkan denda administratif, tetapi juga potensi pidana kurungan serta pencabutan registrasi kendaraan. Lebih dari itu, citra pemerintah daerah turut dipertaruhkan dalam kasus semacam ini, mengingat kendaraan dinas adalah aset negara yang harus dikelola secara tertib dan profesional.

Publik kini menanti tindak lanjut konkret dari pihak kecamatan Tirtajaya untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut dan memberikan contoh yang baik dalam tata kelola aset negara.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com –
Sebuah mobil dinas berpelat merah terciduk melaju kencang di jalan raya Rengasdengklok-Batujaya pada Senin (5/5/2025) siang. Kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi T 1019 F itu sontak mencuri perhatian, bukan hanya karena lajunya yang kencang, tapi juga karena dugaan kuat bahwa pajak kendaraannya sudah mati sejak empat tahun lalu.

Berdasarkan tangkapan layar kamera wartawan yang mengabadikan momen tersebut, terlihat jelas pada pelat nomor bagian bawah terdapat tulisan “04-21” yang mengindikasikan masa berlaku pajak terakhir berakhir pada April 2021. Hal ini memunculkan dugaan bahwa mobil tersebut belum membayar pajak kendaraan selama empat tahun.

Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu pun angkat bicara.

“Saya lihat mobil itu plat merah, tapi masa iya pajaknya mati? Soalnya saya lihat langsung tulisannya 04-21. Harusnya sebagai kendaraan dinas, pajaknya diperhatikan dong,” Ucap warga Kecamatan Tirtajaya kepada awak media.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui instansi mana yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas tersebut. Tidak ada logo dinas yang menempel di bodi mobil, dan belum ada keterangan resmi dari pihak manapun terkait kepemilikan maupun status pajaknya.

Penggunaan kendaraan dinas dengan pajak mati menjadi ironi tersendiri bagi Kabupaten Karawang. Seharusnya, kendaraan operasional pemerintah menjadi contoh dalam hal kepatuhan administrasi, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan amanat Undang Undang.

“Pemerintah harus memberikan contoh yang baik. Kalau kendaraan dinas saja nunggak pajak, bagaimana bisa mengedukasi masyarakat soal pentingnya taat pajak ?. Seyogyanya sebagai penyelenggaran negara bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.”  Cetus salah satu aktivis pemuda Karawang yang enggan disebutkan namanya.

“Bukankah kepada masyarakat selalu di sosialisasikan untuk patuh dan taat membayar pajak ? Tapi kok kenapa justru dia sendiri yang lalai pada kewajiban membayar pajak, gimana dong ?.” Pungkasnya dengan nada tanya.

Dugaan ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap pengelolaan kendaraan dinas di Karawang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah tegas dan melakukan penelusuran terhadap mobil tersebut, demi menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Neni Rosnani berikan klarifikasi terkait ramainya pemberitaan di media online terkait pembangunan RSUD Rengasdengklok yang di nilai belum rampung.

Dikatakan Neni ketika dikomfirmasi jurnalis infokeadilan.com mengatakan, pembangunan RSUD Rengasdengklok tidak mangkrak bahkan pembangunanya pun sudah selesai sejak bulan Desember 2024 lalu dan saat ini sedang dalam masa pemeliharaan selama 12 bulan.

“Bahwa RSUD Rengadengklok tidak mangkrak, pembangunan sudah selesai di Desember 2024 dan sedang masa pemeliharaan selama 12 bulan.” Jelas Neni kepada awak media, Minggu (4/5/2025)

Lebih lanjut Neni menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan berbagai proses persyaratan yang wajib di penuhi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kami sedang mempersiapkan sarana prasarana, peralatan kesehatan, obat dan lain lain, karena sebuah rumah sakit bisa beroperasi apabila sudah terpenuhi semua syarat syaratnya. Dan sampai bulan ini kami sedang melakukan proses pemenuhan persyaratan itu.” Tandasnya.

•Red