KARAWANG |Infokeadilan.com – Isu pengelolaan aset di SMP Negeri 2 Jayakerta kembali menjadi sorotan tajam pasca diterimanya bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp2,4 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi maraknya informasi terkait dugaan penjualan material bekas bongkaran ruang kelas, Ketua Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB), Fuad Hasan, memberikan tanggapan tegas dan rinci terkait aspek hukum dan tata kelola yang berlaku.

Dalam pandangannya, bangunan sekolah yang dibangun atas pembiayaan negara, beserta segala unsur yang ada di dalamnya, merupakan kekayaan publik yang tidak dapat diperlakukan sama seperti aset pribadi. Hal ini berlaku pula terhadap sisa material yang dihasilkan dari proses pembongkaran bangunan dalam rangka revitalisasi tersebut.

“Bangunan sekolah itu dibangun menggunakan uang negara. Artinya, material bekas bongkarannya juga tetap menjadi bagian dari aset negara yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa diperlakukan seolah milik pribadi,” tegas Fuad Hasan saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (19/5/2026).

Fuad mempertanyakan dasar pertimbangan yang beredar di masyarakat, yang menyebutkan bahwa material bongkaran tersebut dilepas dengan alasan telah dihibahkan kepada komite sekolah. Menurutnya, mekanisme hibah aset pemerintahan memiliki aturan baku dan tidak dapat dilakukan semata-mata atas keputusan sepihak.

“Emang bangunan ruang kelas waktu dibangun pakai uang pribadi kepala sekolah sampai bisa dengan mudah dihibahkan ke komite? Sepengetahuan saya, hibah aset pemerintah harus melalui persetujuan pejabat yang berwenang dan ada proses administrasi yang jelas, bukan keputusan pribadi,” ujarnya menyoroti ketidakjelasan prosedur tersebut.

Lebih lanjut, Fuad menegaskan bahwa pengelolaan barang milik negara maupun daerah, termasuk sisa material hasil pembongkaran, telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan prinsip pengelolaan yang harus tertib, akuntabel, transparan, serta memiliki kepastian hukum. Segala bentuk pemindahtanganan aset, baik melalui penjualan, hibah, pemanfaatan, maupun penghapusan, wajib dilaksanakan melalui prosedur resmi dan mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai lingkup kewenangannya.

Ketentuan serupa juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan bahwa aset yang sudah tidak digunakan tetap harus melewati tahapan inventarisasi, penilaian, penghapusan, hingga proses pelelangan atau pemindahtanganan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau material itu masih memiliki nilai ekonomis, maka harus dicatat, dinilai, dan diproses sesuai aturan. Tidak bisa langsung dijual atau diberikan begitu saja tanpa administrasi yang jelas,” tandasnya.

Praktik yang diduga dilakukan tanpa mengacu pada ketentuan tersebut, menurut Fuad, memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ia menilai terdapat indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan penyalahgunaan wewenang apabila pelepasan aset dilakukan di luar koridor aturan yang ada.

“Kalau benar material dijual tanpa prosedur dan hasilnya tidak masuk ke kas negara atau kas daerah, itu bisa menjadi persoalan serius. Karena menyangkut pengelolaan aset negara dan penggunaan kewenangan jabatan,” tegasnya.

Fuad juga menguraikan risiko sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak pengelola, khususnya Kepala Sekolah selaku pemegang wewenang, apabila terbukti terjadi pelanggaran dalam proses pengelolaan aset tersebut.

“Secara administratif bisa ada teguran, pemeriksaan inspektorat, sampai sanksi disiplin terhadap kepala sekolah sebagai ASN. Kalau ditemukan unsur kerugian negara atau penyalahgunaan jabatan, tentu bisa masuk ranah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur ketegasan hukum bagi aparatur yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, perbuatan yang merugikan keuangan negara, maupun pelanggaran terhadap kewajiban menjaga dan mengelola barang milik negara atau daerah.

Tidak hanya berhenti pada sanksi kedinasan, persoalan ini juga berpotensi menjadi sorotan aparat pengawasan internal maupun penegak hukum, jika dalam penelusuran lebih lanjut ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara akibat pelepasan aset yang tidak bertanggung jawab.

“Ini jangan dianggap sepele hanya karena material bekas bongkaran. Kalau aset negara dikelola tanpa aturan dan tanpa pertanggungjawaban, tetap bisa menimbulkan konsekuensi hukum,” peringatnya.

Aspek pengawasan pun menjadi catatan kritis bagi Fuad. Ia mempertanyakan lemahnya kendali mutu dan pemantauan terhadap pelaksanaan program revitalisasi yang dibiayai sepenuhnya oleh APBN, khususnya terkait nasib barang bekas bongkaran yang bernilai ekonomis.

“Kalau benar ada sekitar 16 ruangan dibongkar dan materialnya dijual sekitar Rp1 juta per ruang, berarti ada nilai ekonomis belasan juta rupiah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Publik berhak tahu uangnya masuk ke mana,” ungkapnya dengan nada tegas.

Sebagai langkah konkret dan tindak lanjut dari dugaan ini, Fuad Hasan mengonfirmasi bahwa pihaknya selaku FPJB akan segera melayangkan surat permohonan audiensi resmi kepada pimpinan SMP Negeri 2 Jayakerta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terbuka mengenai mekanisme pengelolaan aset serta pelaksanaan program revitalisasi di tahun 2026 ini.

“Kami akan meminta penjelasan terbuka dari pihak sekolah. Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, silakan tunjukkan dokumen, mekanisme, dan dasar hukumnya kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan liar di masyarakat,” pungkas Fuad Hasan mengakhiri pernyataannya.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – SMP Negeri 2 Jayakerta menerima bantuan revitalisasi fasilitas pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai Rp2.489.026.000 bersumber dari APBN Tahun 2026. Proyek perbaikan yang dikelola Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini berlangsung selama 120 hari, terhitung mulai 6 Mei hingga 2 September 2026, dengan tujuan utama pembenahan sarana prasarana pendidikan.

Namun, di tengah pelaksanaan pembenahan gedung senilai hampir Rp 2,4 miliar tersebut, muncul fakta mengundang tanya terkait pengelolaan kekayaan sekolah. Ncas Taufik, Penanggung Jawab Sarana Prasarana sekaligus Pelaksana Teknis, membenarkan telah dilakukannya transaksi penjualan aset sekolah.

Ia juga menjelaskan berita acara pelepasan aset tersebut baru saja ditandatangani.

“Benar, berita acara penjualan aset baru selesai kemarin, dengan hasil yang didapat di kisaran Rp16 juta,” ungkap Ncas Taufik singkat, Senin (18/5/2026).

Langkah ini menjadi sorotan krusial. Secara logika tata kelola, saat menerima dana pemulihan aset dalam jumlah besar, seharusnya sekolah berupaya menjaga dan menambah kekayaannya, bukan justru melepasnya. Hal ini memicu pertanyaan mendasar: Mengapa pelepasan aset dilakukan berbarengan dengan proyek pembenahan besar-besaran? Apa jenis aset yang dijual, dan ke mana aliran dana hasil transaksi tersebut?

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karawang Drs. Wawan Setiawan NK. M.M., memberikan jawaban ketika di minta tanggapan terkait pembongkaran gedung sekolah tersebut.

Tak hanya itu ia juga mengatakan bahwa pihaknya mengijinkan apabila pihak sekolah menjual bahan material bangunan bekas bongkaran selama itu digunakan untuk kepentingan sekolah.

“Iya nanti ada surat dari dinas untuk segera membongkar bagi sekolah yang mendapat Rehab. Selama itu dipergunakan untuk kepentingan sekolah, saya ijinkan… Emang Revit itu bantuan pusat untuk perbaikan sekolah… karena kalau Pemda gak kuat…” jelasnya singkat.

Namun meski demikian, saat diminta penjelasan secara rinci terkait aturan pelaporan secara tertulis penggunaan dana hasil penjualan tersebut sebagai bentuk ketransparansian, dirinya lebih memilih diam.

Hingga berita ini di tayangkan, dugaan ketidakjelasan dasar pertimbangan dan peruntukan dana tersebut menjadi catatan kritis, mengingat prinsip akuntabilitas dan transparansi wajib diterapkan dalam setiap pengelolaan kekayaan negara maupun daerah.

Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi negatif dan memastikan setiap aset serta anggaran dikelola demi kemajuan pendidikan, bukan sebaliknya.***

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Suasana Kantin Pemda Karawang pagi ini tampak berbeda. Deretan kios para pedagang terlihat lebih rapi dan menarik setelah sejumlah spanduk baru mulai terpasang di bagian depan lapak mereka. Warna dan identitas usaha yang lebih jelas membuat area kantin terasa lebih hidup, sekaligus memudahkan pembeli mengenali setiap pedagang.

Perubahan sederhana itu hadir melalui program pembagian spanduk gratis yang digagas GOKAR / Go Karawang sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di lingkungan Kantin Pemda Karawang.

Bagi para pedagang, spanduk bukan sekadar media promosi. Lebih dari itu, spanduk menjadi identitas usaha yang membantu lapak mereka terlihat lebih profesional, tertata, dan mudah dikenali masyarakat.

Melalui program tersebut, GOKAR ingin mendorong semangat para pedagang kantin agar terus berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Dukungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara layanan transportasi lokal dengan pelaku UMKM di Karawang.

Salah seorang pedagang Kantin Pemda, Roben, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian GOKAR terhadap pedagang kecil. Menurutnya, bantuan spanduk gratis tersebut sangat bermanfaat bagi para pedagang dalam mempercantik tampilan kios.

“Kami sangat berterima kasih kepada GOKAR karena sudah peduli terhadap pedagang kecil di Kantin Pemda. Dengan adanya spanduk gratis ini, kios-kios jadi terlihat lebih bagus, rapi, dan lebih mudah dikenali pembeli. Mudah-mudahan program seperti ini bisa terus berjalan,” ujar Roben. Senin (18/5/2026).

Hal senada disampaikan Hasan. Ia menilai, langkah GOKAR merupakan bentuk dukungan nyata bagi pelaku UMKM, khususnya pedagang yang sehari-hari menggantungkan usaha di lingkungan kantin.

“Ini bentuk dukungan nyata untuk pedagang. Kadang hal sederhana seperti spanduk sangat membantu usaha kami agar terlihat lebih profesional dan menarik perhatian pelanggan. Kami senang karena GOKAR mau turun langsung membantu pedagang,” kata Hasan.

Pedagang lainnya, H. Sobirin, juga mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, perhatian terhadap pedagang kecil seperti ini dapat memberikan semangat baru bagi para pelaku usaha di kantin.

“Alhamdulillah, kami merasa terbantu dengan adanya spanduk dari GOKAR. Selain membuat tempat usaha terlihat lebih rapi, spanduk ini juga membantu pembeli lebih mudah mengetahui dagangan kami. Semoga GOKAR semakin maju dan terus peduli kepada pedagang kecil,” ujar H. Sobirin.

Sementara itu, Fitri, salah satu pedagang di Kantin Pemda, menilai program pembagian spanduk gratis tersebut menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti bagi pelaku UMKM.

“Bagi kami pedagang, bantuan seperti ini sangat bermanfaat. Spanduk membuat lapak kami terlihat lebih menarik dan tidak polos lagi. Terima kasih kepada GOKAR yang sudah mendukung UMKM di Kantin Pemda,” ungkap Fitri.

Sementara itu, Founder GOKAR, Syuhada Wisastra, mengatakan bahwa program pembagian spanduk gratis ini merupakan bagian dari komitmen GOKAR dalam membangun ekosistem ekonomi lokal yang saling menguatkan.

Menurutnya, GOKAR tidak hanya hadir sebagai layanan transportasi online asli Karawang, tetapi juga ingin menjadi bagian dari gerakan bersama dalam mendukung UMKM dan masyarakat lokal.

“GOKAR lahir dari Karawang dan untuk Karawang. Karena itu, kami ingin keberadaan GOKAR tidak hanya dirasakan oleh driver dan pengguna layanan, tetapi juga oleh para pelaku UMKM. Pembagian spanduk gratis ini adalah langkah kecil, namun kami berharap bisa memberi manfaat nyata bagi pedagang,” ujar Syuhada Wisastra.

Ia menambahkan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Karena itu, kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, masyarakat, dan layanan transportasi lokal perlu terus diperkuat.

“Kami ingin GOKAR ikut bersinergi menuju Karawang maju. Salah satunya dengan membantu UMKM agar lebih kuat, lebih dikenal, dan lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya. Semangat kami adalah dekat, bersahabat, dan tumbuh bersama masyarakat Karawang,” tambahnya.

Program sosial pembagian spanduk gratis ini menjadi salah satu langkah GOKAR dalam mempererat hubungan dengan masyarakat. Ke depan, GOKAR berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberi dampak langsung, khususnya bagi pelaku UMKM, komunitas lokal, dan masyarakat Karawang.

Dengan semangat “GOKAR Menuju Karawang Maju, Bersinergi Membangun UMKM Kuat Karawang”, GOKAR berharap kehadirannya dapat menjadi bagian dari perjalanan Karawang dalam membangun ekonomi lokal yang lebih mandiri, kuat, dan berdaya saing.***

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah mulia yang diambil oleh Bupati Karawang, yang berkenan menghibahkan tanah milik pribadinya untuk pembangunan rumah lansia di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon.

Menurutnya, kepedulian sosial yang ditunjukkan secara nyata tersebut merupakan teladan yang patut dicontoh oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kemampuan lebih.

Endang menegaskan bahwa semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama sejatinya harus tumbuh menjadi budaya bersama. Hal ini menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, agar turut berperan serta meringankan beban dan membantu warga yang membutuhkan uluran tangan.

“Ketika memiliki harta berlebih, ya kita berbagi. Itu yang dilakukan Pak Bupati. Mudah-mudahan saya pun ke depan bisa seperti itu,” ujarnya Minggu (17/5/2026).

Lebih lanjut, Endang juga mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karawang agar dapat memaksimalkan pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR yang telah disahkan dan diberlakukan sejak tahun 2020 silam.

Namun demikian, menurut pantauan dan penilaiannya, implementasi program CSR di Karawang hingga saat ini dinilai belum berjalan secara maksimal dan belum tepat sasaran. Ia menekankan bahwa program ini perlu diarahkan lebih tajam guna menyentuh kelompok-kelompok rentan dan membutuhkan, seperti para lansia, masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal layak, maupun warga yang sama sekali belum memiliki lahan atau tanah pribadi.

“Saya kira perusahaan belum maksimal mengimplementasikan perda CSR. Ke depan kemungkinan DPRD akan melakukan penguatan dan evaluasi agar implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Dalam pandangannya, keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan mengingat keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, maupun bantuan dari tingkat provinsi hingga pusat. Anggaran negara saja dinilai belum sanggup memenuhi seluruh kebutuhan sosial masyarakat secara menyeluruh, sehingga peran serta korporasi melalui program CSR menjadi sangat krusial.

Ia berharap ke depannya akan terdapat kebijakan yang lebih sistematis dan jelas, agar alokasi dana CSR dari perusahaan dapat diarahkan secara tepat guna mendukung program sosialgovernment. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan rumah layak huni serta penyediaan fasilitas pendukung bagi para lansia terlantar maupun warga kurang mampu yang belum memiliki tempat tinggal.

“Harus ada intervensi. Karena APBD mungkin belum memiliki ruang yang fleksibel. Maka perlu CSR yang jelas dan terarah untuk masyarakat, apalagi lansia yang belum punya rumah atau tanah sendiri,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan pandangan yang optimis, meyakini bahwa apabila program CSR dijalankan dengan sungguh-sungguh, serius, dan tepat sasaran, dampak yang dihasilkan akan sangat besar dan positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Karawang secara luas.

“Kalau CSR dijalankan dengan baik, saya yakin manfaatnya akan besar dan langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya.***

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pemerintah Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, mencatatkan lembaran baru dalam sejarah pembangunan dan pelayanan publik dengan diresmikannya gedung kantor desa yang baru. Acara bersejarah ini berlangsung dengan penuh kemeriahan dan kehangatan pada Minggu, 17/5/2026, dan semakin istimewa karena berbarengan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kepala Desa, Ahmad Nurdin.

Suasana haru dan rasa syukur menyelimuti seluruh rangkaian kegiatan, yang dihadiri oleh beragam unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan lintas elemen warga masyarakat. Kehadiran para tamu undangan menjadi bukti nyata dukungan dan kebersamaan yang kokoh dalam memajukan Desa Cikampek Kota.

Turut hadir dan memeriahkan acara tersebut antara lain Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Partai Demokrat, Pendi Anwar; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, Didin Rahmadi; Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar; Camat Cikampek, Adi Firmansyah beserta jajaran; unsur Babinsa dan Babinkamtibmas; para Kepala Desa se-Kecamatan Cikampek; staf perangkat desa; perwakilan ahli waris; tokoh pemuda; pengurus Karang Taruna; serta masyarakat luas Desa Cikampek Kota.

Rangkaian acara dimulai dengan peninjauan langsung ke ruang-ruang gedung kantor desa yang baru, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari para tokoh, hingga puncak acara yaitu prosesi pemotongan pita sebagai tanda peresmian gedung. Sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan berbagi kebahagiaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan khitanan massal yang menyasar 20 anak, serta penyerahan santunan kepada 20 anak yatim piatu di wilayah setempat.

Kemeriahan acara semakin lengkap dengan penampilan seni budaya lokal, di antaranya pertunjukan Angklung Arumba dari Kelompok Seni Kamojing, serta tarian kreasi dari Sanggar Seni D’Project Cikampek yang menghibur seluruh hadirin. Di sela-sela acara, suasana penuh kekeluargaan semakin terasa ketika seluruh tamu dan warga serentak menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kepala Desa Ahmad Nurdin.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Cikampek Kota, Ahmad Nurdin, mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya atas terwujudnya fasilitas pemerintahan yang layak ini. Baginya, bangunan fisik ini bukan sekadar struktur beton dan batu, melainkan wujud nyata komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Gedung megah ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana dan simbol semangat pembaruan tata kelola pemerintahan kita. Kami bertekad menjadikan kantor desa ini sebagai ‘Rumah Rakyat’, tempat di mana pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, nyaman, dan transparan. Segala kebijakan dan pelayanan kami akan senantiasa berpusat pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Ahmad Nurdin penuh harap.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik berupa dukungan pemikiran, tenaga, maupun materi, mulai dari pemerintah daerah, ahli waris, para tokoh, hingga seluruh warga yang senantiasa bersatu hati memajukan desa.

Sementara itu, Camat Cikampek, Adi Firmansyah, dalam keterangannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian yang diraih Pemerintah Desa Cikampek Kota. Ia menilai kekompakan dan semangat gotong royong warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan fasilitas yang representatif ini. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa esensi utama dari keberadaan gedung ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan di dalamnya.

“Sebagus apa pun bangunan fisik yang kita miliki, tidak akan memiliki makna jika tidak diimbangi dengan pelayanan prima kepada masyarakat. Gedung ini hanya simbol, namun nilai yang paling utama adalah bagaimana kita menjadikan fasilitas ini sebagai sarana untuk melayani warga dengan lebih baik, lebih ramah, dan lebih memuaskan. Saya sangat bangga melihat semangat kebersamaan yang ada di sini, dan ini patut menjadi teladan bagi desa-desa lain,” tegas Adi Firmansyah.

Perwakilan ahli waris sekaligus tokoh masyarakat setempat, Asep Hilman, juga turut menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas berdirinya kantor desa ini, yang letaknya bersandingan dengan masjid di lokasi tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga dan diharapkan menjadi tonggak awal kemajuan desa ke arah yang lebih baik.

“Alhamdulillah, berdirinya kantor desa dan masjid di kawasan ini merupakan kebanggaan besar bagi kami warga Cikampek Kota. Semoga langkah awal ini membawa berkah, menjadi titik tolak kemajuan, serta membawa perubahan positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di masa yang akan datang,” ungkap Asep Hilman.

Acara bersejarah ini kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan, serta dilanjutkan dengan makan bersama dalam suasana akrab, penuh kebersamaan, dan rasa syukur yang mendalam atas segala pencapaian yang telah diraih bersama.

•Edi Bahar