KARAWANG |infokeadilan.com – Deklarasi pembentukan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Peternak Nusantara (DPP-APN) peternakan yang mencakup semua jenis hewan (ternak besar, kecil, unggas, dan aneka ternak) dilangsungkan di Rumah Makan Djaka Resto & Cafe, Karawang, Rabu, (30/4/2025)

Acara Halal bil halal dan silaturahmi keluarga besar yang digagas oleh Para pelaku peternakan dan pegiat usaha dibidang peternakan ini diisi dengan musyawarah bersama guna pembentukan struktur kepengurusan tahun 2025. Dengan tema “Nguatkeun Silaturahmi duduluran keluarga Besar Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Peternakan Nusantara.”

Ketua Umum DPP APN Kabupaten Karawang Tomi Rimansyah mengatakan Asosiasi Peternakan Nusantara (APN) Kabupaten Karawang ini yang mencakup semua jenis hewan (ternak besar, kecil, unggas, dan aneka ternak).

“APN ini mencakup semua jenis hewan, ternak besar, kecil, unggas dan ternak lain, ini menjadi wadah bagi para pelaku dan pegiat usaha peternak untuk saling berdiskusi, berbagi informasi, dan meningkatkan kualitas peternakan mereka. Selain itu, APN juga dapat berperan dalam mewakili kepentingan peternak kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya.” Jelasnya.

“Asosiasi dapat membantu peternak untuk meningkatkan daya saing produk ternak mereka di pasar. Mereka dapat melakukan pemasaran bersama, mengembangkan merek bersama, dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk meningkatkan nilai tambah produk ternak.” Ungkap Tomi.

“Dengan adanya asosiasi, peternak dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain. Mereka dapat saling memberikan bantuan finansial, teknis, dan informasi. Selain itu, asosiasi juga dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak peternak kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya.” Ucapnya

Imron Rosadi selaku anggota dewan pengawas DPP Asosiasi Peternakan Nusantara menambahkan, bahwa dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia program ketahanan pangan di Indonesia.

“Asosiasi peternakan memainkan peran vital dalam ketahanan pangan nasional, terutama melalui penyediaan protein hewani (daging, telur, susu) yang penting untuk nutrisi manusia. Asosiasi peternakan juga dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan.” Ujarnya;

Menurut Imron tujuannya tidak hanya untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi juga untuk memperkokoh upaya kolektif dalam menghadapi tantangan pada sektor pangan khususnya di Karawang.

“Dengan tema besar ketahanan pangan, kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya inovasi di sektor peternakan untuk menciptakan solusi-solusi berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.” Terangnya.

“Dengan membentuk Asosiasi Peternakan Nusantara yang kuat di Kabupaten Karawang ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan kemajuan industri peternakan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia”. Tutupnya.

•Fai

KARAWANG | infokeadilan.com – Keluhan warga terhadap pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang kembali mencuat. Warga merasa kurang mendapatkan pelayanan maksimal, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, transportasi, hingga minimnya fasilitas publik seperti jalan dan layanan kesehatan.

Yang paling sering dikeluhkan adalah sikap dan etos kerja sebagian aparatur desa atau kelurahan saat memberikan pelayanan. Bahkan, untuk sekadar mendapatkan tanda tangan dari Kepala Desa atau Lurah pun, warga kerap menemui hambatan.

“Kadang kami harus datang berkali kali hanya untuk tanda tangan. Katanya Kepala Desanya tidak ada di tempat. Ini menyulitkan, padahal kami hanya ingin  mengurus dokumen penting,” Keluh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, Selasa (29/4/2025).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Karawang, Andri Irawan, menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas.

“Nanti kita klarifikasi melalui kecamatan. Maka dari itu, jangan sampai pelayanan terganggu. Petugas tidak boleh lalai dalam melayani masyarakat,” Terangnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Kepala Desa dan Lurah semestinya menjadi panutan di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam hal disiplin kerja dan kehadiran.

“Coba lihat dan baca Pasal 40 huruf I dan Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa. Di sana dijelaskan, Kepala Desa dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” Tandasnya.

Andri menambahkan, guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang lebih baik, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengevaluasi sistem absensi dan kedisiplinan pegawai dengan aturan yang lebih ketat.

“Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan. Bukan hanya soal kehadiran, tapi juga bagaimana mereka melayani masyarakat secara profesional dan manusiawi,” Pungkasnya.

Diharapkan, langkah ini dapat memberikan efek jera bagi aparatur yang tidak bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah di tingkat bawah.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM dan Karang Taruna Kabupaten Karawang mengadakan Rapat Koordinasi bersama Small & Medium Interprises Grounded Organization (SMESGO) terkait Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Selasa (29/4/2025)

Dalam acara rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Drs. Solehudin, M.M., Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Karawang, Siti Nurdinasari Ketua TIM Pengembang Kewirausahaan Dinkop Karawang, Dr. (C) Dhani Sudirman, S.T., S.E., M.M.,Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang serta Asep R. Sundapura selaku Ketua Small dan Medium Interprises Grounded Organization (SMESGO).

Turut mendampingi F. H. Afiffudin Dinas Sosial Karawang, Very Sukma dan Aldio Mataufani (Karang Taruna Kabupaten Karawang dan Harry Karaba dan Sadim Maulana (SMESGO).

Dalam rapat Koordinasi tersebut membahas tentang pelatihan wirausaha bagi Karang Taruna yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 mendatang.

“Sesuai dengan tujuan Karang Taruna adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial.” Ucap Dhani mengawali sambutannya.

“Karang Taruna Kabupaten Karawang pun sudah menyiapkan Unit Teknis Karang Taruna Training Center untuk menjadi wadah pelatihan tersebut dan sudah terbukti banyak wirausaha dari Karang Taruna melalui program Usaha Ekonomi Produktif.” Tandasnya.

Sejalan dengan itu, menurut Solehudin Kabid Daysos Dinkop Karawang mengungkapkan, sesuai dengan Permensos RI paling haknya siap untuk memfasilitasi.

“Sesuai dengan Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna bahwa tugas Karang Taruna mengembangkan potensi generasi muda dan Masyarakat. Dinas Sosial selaku Pembina Fungsional siap untuk memfasilitasi itu.” Jelasnya.

Sementara itu, Siti Nurdinasari dalam diskusi tersebut menambahkan, bahwa program pelatihan itu adalah program prioritas Dinas Koperasi dan UMKM Karawang.

“Program pelatihan ini adalah program prioritas dari Dinas Koperasi dan UMKM menyediakan sebanyak 250 calon wirausaha muda dan salah satunya Karang Taruna menjadi bagian dan pelatihan tersebut.” Singkatnya.

Di tempat yang sama, Asep R. Sundapura selaku Ketua Small & Medium Interprises Grounded Organization (SMESGO) mengatakan, bahwa SMESGO adalah sebuah Lembaga Inkubator Kewirausahaan yang berada dibawah naungan Kementerian UMKM dan memiliki focus dalam penguatan iklim dan ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Karawang.

•Fai