BANJARMASIN | infokeadilan.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan ikuti kegiatan Hari Puncak secara virtual, terhubung langsung dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, Senin (28/4/2025).

Berlokasi di Aula Lapas Banjarmasin, kegiatan diawali dengan sambutan dari Menteri IMIPAS Republik Indonesia, yang memberikan apresiasi atas dedikasi jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang humanis dan profesional.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai berprestasi serta pembagian bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat kurang mampu secara serentak, sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dari insan pemasyarakatan.

Sebagai puncak acara, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan panjang pemasyarakatan Indonesia, diiringi dengan doa bersama untuk kelancaran tugas-tugas pemasyarakatan ke depan.

•Han

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 pada Senin, 28 April 2025 di Aula Husni Hamid Plaza Pemda Karawang.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Karawang Aep Saepulloh, Sekretaris Daerah, Forkopimda, anggota DPRD daerah dan provinsi, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya, Bupati Aep menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan pelayanan publik. Ia menyebutkan beberapa titik prioritas perbaikan jalan, seperti dari Tempuran hingga Telagasari, serta dari Pedes hingga Rengasdengklok. “Ini prioritas, dan harus terus jalan,” Ucapnya.

Selain itu, Aep juga menargetkan penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik di Cikampek tahun ini, sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Sekarang kita sudah punya RS di Jatisari, dan saya ingin Cikampek punya Mal Pelayanan sendiri,” Ujarnya.

Bupati Aep juga menyoroti kondisi sekolah-sekolah di Dapil 3 yang dianggap sudah sangat tua dan butuh peremajaan. Ia menyebut lima kecamatan di dapil tersebut, termasuk Jayakerta dan Cilebar, menjadi fokus rehabilitasi gedung SD dan SMP.

Di bidang kesehatan, Aep menargetkan peningkatan fasilitas rawat inap di seluruh puskesmas di Karawang.

“Dari 50 Puskesmas, baru sekitar 36 yang punya fasilitas rawat inap. Target kita, semuanya harus selesai sebelum 2027,” Jelasnya.

Terkait pengelolaan irigasi dan normalisasi sungai, Bupati menyebut pentingnya kolaborasi dengan BBWS dan PJT II dalam mengelola saluran air, khususnya di wilayah Kali CBR dan Kali Citarum. Ia mengungkapkan adanya alokasi anggaran multiyears sebesar lebih dari Rp60 miliar untuk mendukung proyek tersebut.

Bupati juga meminta agar Bappeda fokus pada belanja perencanaan yang matang, terutama dalam proyek-proyek penghubung antarwilayah seperti di Klari. Ia mengakui bahwa kelemahan pada periode sebelumnya adalah kurangnya perencanaan yang detail.

“Kita belajar dari pengalaman, sekarang perencanaan harus jadi prioritas.” Tegasnya.

Menutup pernyataannya, Aep menyampaikan harapan agar kolaborasi antarinstansi dan dukungan pemerintah provinsi maupun pusat terus diperkuat demi mewujudkan Karawang yang lebih maju.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) perihal pelaksanaan Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak serta program aspirasi DPRD tahap I Tahun Anggaran 2025, Senin (28/4/2025)

Kegiatan yang di gelar di Aula Kecamatan Cikampek tersebut dihadiri langsung oleh  Camat Cikampek Usep Supriatna, perwakilan Camat Purwasari, Camat Kota Baru dan Camat Jatisari yang di wakilkan oleh staf dan bendahara serta perwakilan dari masing masing desa.

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Monitoring dan evaluasi ini rutin kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program yang didanai melalui DD, DBH, maupun aspirasi DPRD Kabupaten Karawang,” Ucap Ari Maulana selaku Kasi PMD Kecamatan Cikampek dalam sambutannya.

Ari menegaskan, Dana Desa diarahkan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa.

“Dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperbaiki pelayanan publik di tingkat desa.” Jelasnya.

“Terkait Dana Bagi Hasil Pajak (DBH), dana ini berasal dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Tandasnya.

“Melalui monitoring ini, kami berharap pengelolaan DD, DBH, dan aspirasi DPRD dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” Tutupnya.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan pembebasan 100 persen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi ratusan petani yang menggarap lahan sawah. Hingga awal April 2025, nilai total keringanan yang telah diberikan mencapai Rp 49.575.033.

Kebijakan ini disambut antusias para petani. Salah satunya Mahmud (52), petani asal Kecamatan Rawamerta, yang merasa sangat terbantu.

“Uang yang biasanya saya gunakan untuk bayar PBB, sekarang bisa saya alihkan untuk beli pupuk dan sewa traktor. Alhamdulillah, sangat membantu,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).

Plt. Kepala Bapenda Karawang, Sahali, menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif Pemkab Karawang untuk meringankan beban biaya produksi petani, terutama di tengah tantangan seperti naik-turunnya harga pupuk dan hasil panen.

Menurutnya, insentif pajak ini diberikan bagi petani yang mengajukan permohonan dan lolos verifikasi dokumen serta kondisi lahan. Adapun kriterianya adalah lahan sawah milik petani tidak lebih dari 3 hektare, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi berkisar antara Rp27.000 hingga Rp 82.000 per meter persegi.

“Program ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan. Kami ingin memastikan petani tidak terbebani pajak atas lahan yang dipakai menanam kebutuhan pokok seperti padi,” Tutur Sahali.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mendukung program nasional dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Untuk itu, Bapenda terus mendorong para petani yang memenuhi syarat agar segera mengajukan permohonan melalui kantor desa atau kecamatan.

“Kami terus melakukan sosialisasi agar lebih banyak petani tahu dan bisa memanfaatkan program ini. Harapannya, semakin banyak yang terbantu hingga akhir tahun 2025,” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang mencatat keberhasilan besar dalam upaya penagihan pajak daerah, dengan total pendapatan keuangan negara mencapai Rp 80,3 miliar sepanjang tahun 2024.

Keberhasilan ini merupakan kolaborasi strategis bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kepala Kejari Karawang, Syaifullah, menjelaskan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan jajarannya, baik secara litigasi maupun non-litigasi, telah membantu optimalisasi penerimaan daerah dari sektor perpajakan.

“Alhamdulillah, tahun ini kami telah memberikan kontribusi pendampingan hukum dalam penagihan pajak daerah, yang hasilnya signifikan bagi keuangan daerah,” Ujarnya, Jumat (25/4/2025).

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, turut mengapresiasi kinerja Bapenda Karawang yang dinilai sangat progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia juga mengakui peran penting Kejari Karawang dalam proses tersebut.

“Ini merupakan upaya konkrit dalam pengumpulan keuangan negara. Saya sangat mengapresiasi Bapenda yang telah bekerja keras, serta Kejari Karawang yang telah memberikan pendampingan hukum,” kata Aep.

Sebagai bentuk penguatan sinergi, Pemkab Karawang juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejari dan 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk dua RSUD, untuk menjalin kerja sama dalam bantuan hukum ke depannya.

Aep berharap, seluruh kerja sama yang dijalin baik dengan aparat penegak hukum maupun pihak ketiga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

•Red

BANJARMASIN | infokeadilan.com – Suasana blok hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin tampak kondusif pada Sabtu (26/04/2025), dengan petugas jaga yang terus siaga menjalankan tugasnya. Kesiapsiagaan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran keamanan Lapas dalam memastikan situasi tetap aman dan tertib.

Kepala Lapas Banjarmasin, Faozul Ansori, turut memberikan amanat kepada para petugas jaga. Dalam arahannya, Kalapas menekankan pentingnya kewaspadaan dan tanggung jawab dalam bertugas, terutama di tengah dinamika yang dapat terjadi sewaktu-waktu di lingkungan pemasyarakatan.

“Saya harap seluruh petugas tetap standby dan menjalankan tugas dengan penuh integritas. Keamanan dan ketertiban blok hunian adalah prioritas utama kita bersama,” ujar Kalapas Faozul Ansori.

Beliau juga mengapresiasi dedikasi para petugas yang tetap menjalankan tugas meski di hari libur. Menurutnya, tugas menjaga keamanan bukan hanya soal rutinitas, tetapi bagian dari pengabdian kepada negara dan masyarakat.

Dengan pengawasan yang terus dilakukan secara berkala, Lapas Banjarmasin berkomitmen menjaga lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan manusiawi.

•Han

BANJARMASIN |infokeadilan.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Azzahra sukses melaksanakan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) bagi warga binaan, Sabtu (26/04). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan pendidikan bagi warga binaan yang ingin menyelesaikan jenjang pendidikan setara SD, SMP, dan SMA.

Sebanyak puluhan peserta tampak antusias mengikuti ujian yang digelar di aula Lapas Banjarmasin. Pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan langsung dari tim penguji PKBM Azzahra.

Kepala PKBM Azzahra, Hj. Syahriah A.Ma.Pd, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat belajar para warga binaan.

“Kami sangat bangga melihat semangat luar biasa dari peserta UPK hari ini. Pendidikan adalah hak semua orang, termasuk warga binaan. Melalui program ini, kami berharap para peserta bisa mendapatkan bekal untuk masa depan yang lebih baik setelah mereka bebas nanti,” ujar Hj. Syahriah.

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama antara PKBM Azzahra dan Lapas Banjarmasin akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan, demi membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sedang menjalani masa hukuman.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak Lapas yang menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program-program pembinaan pendidikan di lingkungan pemasyarakatan.

•Han