JAKARTA | infokeadilan.com – Indonesian Prison Product and Arts Festival (IPPAFest) 2025 resmi dibuka dengan meriah di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). Acara bergengsi ini dibuka langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Adrianto, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) seluruh Indonesia.

Rangkaian acara pembukaan diawali penampilan atraktif dari marching band Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), dilanjut peragaan busana kain khas daerah dari penjuru Nusantara. Kain Sasirangan hasil karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Martapura, Kalimantan Selatan yang tampil memukau penuh nilai budaya.

Menteri Agus Adrianto bersama istri, Evi Agus Andrianto, sebagai Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyempatkan diri mengunjungi stan Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Selatan. Kunjungan disambut hangat dengan pertunjukan Tari Baksa Kembang, tarian tradisional Kalimantan Selatan yang merepresentasikan keanggunan dan keramahan dalam menyambut tamu kehormatan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Agus melihat langsung berbagai karya kreatif warga binaan Kalimantan Selatan, mulai dari kain sasirangan hingga makanan olahan seperti amplang. Produk-produk ini dipresentasikan menarik oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Selatan, Mulyadi.

“Kain sasirangan ini sangat khas dan mencerminkan budaya Kalimantan Selatan. Saya juga melihat makanan olahan amplang sangat potensial. Saya sarankan agar stoknya ditambah karena IPPAFest masih berlangsung dua hari lagi,” ujar Agus.

Menanggapi kunjungan tersebut, Mulyadi, menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil karya warga binaan, serta memastikan stok yang cukup selama berlangsungnya gelaran IPPAFest 2025.

“Antusiasme pengunjung luar biasa dengan berbagai prodak yang ada di stan Kalimantan Selatan,” punkas Mulyadi, singkat.

IPPAFest 2025 menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan hasil pembinaan produktif di lembaga pemasyarakatan kepada masyarakat luas. Festival ini tidak hanya menampilkan kreativitas warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari langkah konkret dalam menciptakan pembinaan yang berkelanjutan dan berdampak positif.

•Han

KARAWANG |infokeadilan.com – Terciduk, satu unit kendaraan operasional berpelat merah terparkir di depan kantor Kecamatan Karawang Barat. Kendaraan operasional sepedah motor berwarna hitam biru berplat merah dengan Nomor Polisi T 5570 F tersebut diduga milik salah satu instansi pemerintahan, Rabu (23/4/2025).

Menurut keterangan yang didapat bahwa kendaraan operasional tersebut adalah milik oknum petugas TKSK Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang sedang berkunjung. Namun sangat di sayangkan, dari tangkapan layar kamera wartawan menunjukkan bahwa pada plat nomor kendaraan tersebut masa berlaku pajak kendaraan yang tertera sudah habis hingga bulan Juli 2024. Sehingga dugaan pun muncul bahwa kendaraan dinas tersebut telat atau bahkan belum membayar pajak.

Munculnya dugaan itu, jelas menimbulkan pertanyaan publik, mengingat kendaraan dinas seharusnya menjadi contoh kedisiplinan bagi masyarakat, termasuk dalam urusan kepatuhan membayar pajak kendaraan.

Aturan kendaraan dinas biasanya diatur oleh instansi atau perusahaan yang menyediakan kendaraan dinas tersebut. Berikut beberapa aturan umum yang berlaku :

-PENGGUNAAN : Kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan menunjang tugas pokok dan fungsi. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

-IZIN : Penggunaan kendaraan dinas di luar kota atau jam kerja memerlukan izin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang.

-PEMELIHARAAN : Kendaraan dinas harus dirawat dan dipelihara dengan baik untuk menjaga kondisi dan keselamatan. Pemeliharaan kendaraan operasional meliputi :

– Menerima surat masuk pemeliharaan kendaraan

– Melakukan pengecekan kondisi mobil

– Mengganti oli

– Melakukan perbaikan kerusakan

– Mencatat waktu perawatan dan suku cadang yang diganti

– Mengurus perpanjangan pajak kendaraan

– Membuat laporan hasil perbaikan mobil kerusakan

-PENGADAAN : Pengadaan kendaraan dinas harus melalui pembelian atau sewa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengadaan kendaraan dinas juga harus berpedoman pada RKBMN dan RKAKL.

-TANGGUNG JAWAB : Penanggung jawab kendaraan dinas bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas. Tugas lain termasuk monitoring, pembinaan, dan evaluasi.

-SANKSI : Penyalahgunaan kendaraan dinas dapat dikenakan sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas tertulis, serta pemotongan tunjangan.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, disebutkan bahwa kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, himbauan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor terus digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar masyarakat selalu patuh terhadap kewajibannya. Namun sayang, sepertinya himbauan itu tak di hiraukan oleh si pemilik kendaraan dinas tersebut.

Menanggapi adanya kendaraan dinas yang terparkir di depan kantor Kecamatan Karawang Barat yang diduga telat bayar pajak bahkan habis nomor plat nya, awak media coba menghubungi Lasminingrum Kepala Kecamatan untuk menanyakan terkait kendaraan operasional tersebut milik siapa dan dari instansi pemerintahan mana.

“Kendaraan operasional TKSK dari Dinsos.” Jawab Camat singkat.

Terkait dengan hal tersebut, untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat diharapkan Pemkab Karawang dan pihak terkait dapat memberikan saksi dan menindak tegas oknum tersebut.

Hingga berita ini di tayangkan pemilik kendaraan dinas tersebut belum bisa di mintai keterangannya.

•Fai/U.Supriyadi

KARAWANG |infokeadilan.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejatinya menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun di Desa Dukuhkarya, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, keberadaan BUMDes justru menuai tanda tanya besar.

Masyarakat mempertanyakan dugaan penyelewengan penyertaan modal BUMDes tahun 2022 sebesar Rp64.851.000 dan tahun 2023 sebesar Rp48.450.000. Dana yang seharusnya diputar untuk usaha produktif itu diduga justru mengendap tanpa kejelasan penggunaan.

Dari hasil pantauan di lapangan, program simpan pinjam yang diinisiasi oleh pengurus BUMDes lama disebut-sebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diungkapkan Anisa, Ketua BUMDes baru Desa Dukuhkarya.

“Kalau serah terima dari BUMDes lama ke BUMDes baru itu ada, pak. Tapi soal program yang berjalan sebelumnya, saya kurang tahu. Saya sekarang lagi fokus merancang program baru,” kata Anisa kepada awak media, Rabu (23/4/2025).

Anisa mengakui telah menerima Berita Acara (BA) serah terima, namun belum mau berbicara banyak soal Pendapatan Asli Desa (PADes) terkait BUMDes tersebut. Ia menambahkan, perpindahan rekening juga belum dilakukan sehingga struktur keuangan BUMDes saat ini masih abu-abu.

“Saya hanya dapat arahan dari Pak Budi, ini uang yang saya terima sekian dan yang keluar sekian juta. Uang yang tersisa cukup besar, dan saya sudah menerima rekening korannya,” beber Anisa.

Saat ditanya lebih jauh soal penggunaan anggaran BUMDes tahun 2023, Anisa memilih irit bicara dan enggan mengomentarinya.

Sementara itu, Budi, bendahara Desa Dukuhkarya, membenarkan bahwa dana penyertaan modal BUMDes tersebut masih ada di rekening dan belum digunakan.

“Emang uang masih ada dan utuh tersimpan di rekening. Cuma kami khawatir, jangan sampai disalahgunakan. Itu uang penyertaan modal tahun 2022 Rp64.851.000 dan tahun 2023 Rp48.450.000,” ujar Budi.

Sesuai ketentuan, anggaran BUMDes seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif dan tidak boleh mengendap tanpa kejelasan. Dana yang mandek justru melanggar prinsip dasar pembentukan BUMDes, yakni meningkatkan perekonomian desa dan memperkuat pendapatan asli desa.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Dukuhkarya belum memberikan klarifikasi resmi atas persoalan ini. Publik pun mendesak agar ada audit terbuka terhadap pengelolaan BUMDes Dukuhkarya demi menghindari penyalahgunaan uang rakyat.

•Red

CIKARANG TIMUR | Infokeadilan.com –
Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang  (FORTAL) berhasil lakukan penggerebekan bersama Polsek Cikarang Timur terhadap kios berkedok toko kosmetik yang di duga menjual obat-obatan jenis type G.

Penggerebekan itu berdasar informasi warga terkait adanya ativitas/transaksi mencurigakan dikios yang berada di Kampung .Bugelsalam RT 001/003 Kelurahan Sertajaya dan kampung Rawa Bangkong RT,003/005 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (22/04/2025).

Kecurigaan warga berawal dari banyaknya anak usia remaja yang sering membeli sesuatu di kios/toko kosmetik tersebut, tanpa ragu warga pun melaporkan ke Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang – FORTAL.

Ketua Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang  (FORTAL) Kang Edo sapaan akrabnya dalam keterangannya mengatakan, penggerebekan diakukan bersama karang taruna di bantu dari jajaran Polsek Cikarang Timur.

Hari ini selasa 22 April kami dari Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang bekerjasama dengan, telah melaksanakan penggerebekan toko Tramadol dan Eximer yang ada di wilayah Cikarang Timur.” Ujarnya

Edo pun mengatakan dalam penggerebekan tersebut FORTAL bersama Polsek Cikarang Timur berhasil mengamankan Ratusan Jenis obat  obatan terlarang jenis Type G.

“Dalam penggerebekan ini kami berhasil mengamankan barang bukti yang kami temukan cukup luar biasa, 240 butir obat jenis tramadol, 895 butir obat jenis eximer, serta 500 butir obat jenis G siap edar.”Jelasnya.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati dan wakil bupati Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kapolsek, Muspika Cikarang Timur serta semua stacholder yang telah merespons keluhan dari masyarakat terkait peredaran obat terlarang yang sudah sangat meresahkan di Kabupaten Bekasi ini, “Imbunya.

Sebagai bukti nyata keseriusan kerja kami dalam menyelamatkan generasi muda,generasi bangsa, dari bahaya obat-obatan terlarang yang dapat merusak moral generasi muda untuk itu kami juga menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai anak di usia remaja untuk selalu memantau pergaulan anak -anaknya dengan dan bersama siapa mereka bergaul agar terhindar dari bahaya obat terlarang tersebut “SALAM EDAN UNTUK KEWARASAN” “Tegasnya.

•Wan