KARAWANG |infokeadilan.com – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP), sejumlah asosiasi pengembang di antaranya Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) dan Asosiasi Pengembang dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), serta dari BPN kendati yang hadir dinilai kurang berkompeten, Kamis (17/4/2025).

RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III Deddy Indrasetiawan didampingi anggota lainnya di antaranya Kaemin Komarudin, Encep Sumanta, Mulyadi, Fernando Doklas dan M. Topan Megantara.

RDP tersebut digelar guna mencari solusi di tengah sengkarut serah terima fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum) atau Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tak kunjung selesai.

Dari RDP terungkap ada 237 perumahan yang hingga saat ini belum menyerahkan PSU ke Pemkab Karawang.

Menyikapi hal itu Plt Kepala DPRKP Karawang Asep Hazar mengatakan, kednati ada keterbatasan namun pihaknya senantiasa lakukan penguatan SDM guna mendukung kinerja percepatan serah terima PSU perumahan baik yang masih ada pengembangnya maupun yang mandiri.

“Alhamdulilah di bulan Juni ini kami mendapat tambahan personel sekitar 40 orang, di bidang PSU ada 12 orang yang terdiri dari planologi, sipil, arsitek juga ada, insya Allah ini akan sangat mendukung kinerja DPRKP tahun ini dan tahun selanjutnya,” Ucapnya.

Solusi mengatasi permasalahan administratif agar tidak menjadi kendala dalam serah terima PSU, pihaknya menawarkan usulan penyerahan administrasi PSU di proses awal terutama apa yang ingin dibangun oleh pengembang.

“Proses administrasi di awal pada saat penyerahan site plan selesai sebagai prasyarat munculnya PBG, mudah-mudahan itu menjadi opsi solusi percepatan penyelesaian serah terima dengan developer yang akan membangun,” Ujarnya tanpa menampik ada potensi kendala ketika kedapannya ada revisi-revisi pembangunan.

Tempat yang sama, Ketua DPW Asprumnas Jawa Barat, H. Abun Yamin Syam menjelaskan, ada 237 perumahan di Kabupaten Karawang yang fasum dan fasosnya belum diserahterimakan ke

Pemerintah daerah Karawang, 48 perumahan di antaranya tengah dalam proses serah terima dan sekira 50 perumahan lainnya ditinggalkan oleh pengembangnya. Sementara para pengembang yang tergabung dalam Asprumnas akan segera menyerahkan PSU secara kolektif dalam waktu dekat,

”Terhadap perumahan yang ditinggalkan oleh pengembangnya, sesuai peraturan daerah itu boleh diserahterimakan kepada Dinas PRKP dengan cara mandiri oleh warga setempat melalui RT, Kades atau paguyuban warga pada perumahan setempat, dengan tanpa ada biaya proses BPN atau (nol) rupiah,” Jelas Abun Yamin Syam.

Ia juga menjelaskan, sejumlah kendala yang dihadapi para pengembang perumahan tidak segera menyerahterimakan fasos dan fasum perumahannya di antaranya diakibatkan oleh perilaku warga setempat yang menyalah artikan keberadaan lahan untuk kepentingan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

Lahan fasos dan fasum yang seharusnya dijadikan fasilitas sarana olahraga atau ruang terbuka hijau, dialihfungsikan lahan itu sebagai kandang ayam, tempat parkir mobil.

Kendala lainnya, sambung Abun Yamin, adanya pernyataan pihak BPN yang mengaku terbatasnya SDM tenaga ukur lahan dan mereka tengah tangani program PTSL.

“Untuk ini kami usulkan kalau saja BPN mau, bisa menggunakan tenaga pensiunan BPN yang tergabung dalam asosiasi pengukur tanah dan berlisensi, mereka yang sudah pensiun aktifkan kembali,” ujarnya sambil mengkritik kehadiran perwakilan BPN tidak dihadiri sekelas Kasi yang berkompeten.

Terkait adanya pengembang yang ‘nakal’ tidak kunjung serah terimakan PSU padahal pembangunannya sudah selesai, Abun mengaku miliki kunci hadapi pengembang semacam itu.

“Kuncinya di Sireng, yakni Sistem Registrasi Pengembang. Ketika pengembang tidak manut aturan ya matikan saja Sirengnya, selesai sudah pengembang itu tidak bisa lakukan akad kredit di perbankan,” Tandasnya.

Ketua Komisi III Deddy Indrasetiawan, menegaskan, meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Pemerintah Kabupaten Karawang untuk tidak memberikan izin perluasan perumahan kepada pengembang yang belum menyerahkan lahan fasos dan fasum perumahannya.

”Kalau pengembang perumahan bersangkutan belum menyerah terimakan fasilitas sosial dan fasilitas umumnya kepada pemerintah Karawang , kami minta DPMPTSP jangan terbitkan ijin baru perluasan perumahan,” Ucap Deddy.

”Minimal, pengembang perumahan bersangkutan harus memiliki niat baik ( goodwill ) dan menyampaikannya kepada DPMPTSP. Hal ini terkait dugaan adanya pengembang yang berganti baju usahanya. Untuk itu Asprumnas ditunggu menyerahkan fasos dan fasumnya.” sambung Dedi Indra.

Deddy Indra menyebut, soal prosesi serah terima lahan fasos fasum perumahan di Karawang bisa dengan cara menggandeng Kejaksaan Negeri Karawang untuk bantu selesaikan persoalan.

”Nantinya, untuk penyerahan fasos fasumnya kita terima, namun bila ada luas tanahnya kurang, hal itu bisa saja melibatkan Kejaksaan untuk penyelesaiannya. kita berikan tenggang waktu selama setahun, agar pengembang bersangkutan selesaikan kekurangan luas lahan yang diserahterimakannya ke pemerintah Karawang,” Pungkasnya

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Badan Usaha Milik Desa Berkah Makmur Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang terus mengembangkan potensi lokal dengan mengelola Pertanian. Di kabarkan program tersebut menjadi program prioritas unggulan yang diharapkan mampu mendorong ketahanan pangan swasembada pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Direktur BUMDes Berkah Makmur Desa Bolang Rofiudin Aji menjelaskan, bahwa pihaknya saat ini mengelola pertanian dengan luas 4 Hektar yang akan di garap untuk lahan pertanian.

“Alhamdulillah, BUMDes Berkah Makmur Desa Bolang untuk meningkatkan potensi lokal perekonomian warga saat ini kami akan menggarap lahan pertanian seluas 4 Hektar, dan ini hasil kesepakatan bersama dalam rapat yang dihadiri oleh Direktur BUMDes, Kepala Desa Bolang, Ketua BPD Bolang, Ketua Karang Taruna, jajaran Pemdes Bolang, tokoh masyarakat dan perwakilan petani ” Ucapnya, Kamis (17/4/2025).

“Program ini tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjadi peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar yang di harapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.” Pungkasnya.

Sementara itu, H. Lukmanul Hakim Ketua BPD Desa Bolang memberikan apresiasi dan semangat kepada para pengurus BUMDes Berkah Makmur.

“Sebagai ketua BPD saya mengapresiasi dan tentunya memberikan semangat kepada para pengurus untuk dapat memberikan dapat positif dan mampu meningkatkan potensi lokal di wilayah Desa Bolang. Saya berharap agar pengurus BUMDes terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas.” Terangnya.

“Dan yang lebih penting sebagai catatan kami selaku pengawas, BUMDes dapat melaksanakan program sebaik baiknya, tertib administrasi kemudian ada pertanggung jawaban laporannya. Saya berharap program Ketahanan Pangan BUMDes hari ini dapat menghasilkan PAD Desa Bolang.” Tandasnya.

Senada dengan Kepala Desa Bolang Ahmad Hidayat menyambut positif inisiatif BUMDes yang dinilai selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait program ketahanan pangan desa melalui BUMDes.

“Tentunya kegiatan positif ini akan terus dilakukan guna mendukung program pemerintah yakni ketahanan pangan. Jadi, alokasi dari 20 persen dana desa yang dikucurkan sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat,” Paparnya.

Ia berharap, bahwa program pertanian yang dikelola BUMDes bisa menjadi contoh konkret pengelolaan dana desa yang produktif dan kreatif.

“Ini bisa jadi role model untuk desa-desa lain. Ketika dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk program berkelanjutan, hasilnya akan dirasakan langsung oleh warga,” Tambahnya.

“Melalui program  pertanian ini, Desa Bolang menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar wacana, melainkan bisa diwujudkan melalui pengelolaan potensi lokal yang cerdas dan kolaboratif.” Pungkasnya.

•Red