KARAWANG |infokeadilan.com – Buntut keributan antara aktivitis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dengan sejumlah tukang parkir di area kuliner Tuparev Karawang, menyebabkan salah seorang jurnalis yang berada di lokasi ikut dikeroyok oleh sejumlah oknum tukang parkir.

Opik, salah seorang wartawan yang ikut mendokumentasikan peristiwa keributannya tak luput dari bogem mentah yang dilakukan beberapa oknum tukang parkir yang tersulut emosi.

Meskipun beberapa kali berteriak mengaku sebagai wartawan, tetapi Opik tetap digebukin oleh sekitar empat orang oknum tukang parkir di Jalan Tupatev.

Alhasil, Opik mengalami luka memar (merah) di bagian mata dan benjol-benjol di beberapa bagian kepala. Tubuhnya juga terasa sakit, karena mendapat tendangan saat dikeroyok.

“Bukan dipukulin bang, tapi digebukin. Ditendang-tendang meski saya sudah dibawah. Ada sekitar empat orang,” Ucap Opik, Sabtu (8/3/2025) malam.

Atas kejadian ini, Opik sudah melaporkan kasus pengeroyokannya ke Polsek Karawang Kota. Dan IWOI (Ikatan Wartawan Online Indonesi) ikut mengawal kasus dan laporan penganiayaanya.

Ketua DPD IWO Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra A.md, CHRM menegaskan, kasuistik antara insiden keributan aktivis KAMI dengan tukang parkir dan insiden pengeroyokan terhadap wartawan harus dipisahkan.

Terlebih jurnalis Opik sudah menegaskan tidak ada afiliasi dengan KAMI. Sehingga kehadirannya di lokasi murni sebagai wartawan yang sedang melakukan kegiatan kerja-kerja jusnalistik.

“IWO Indonesia akan mengawal laporan polisinya. Karena ini jelas bentuk tindakan kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-undang,” tuturnya.

Ditegaskan Syuhada, kerja-kerja wartawan jelas dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Yaitu dimana Pasal 18 ayat (1) menjelaskan : “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

“Jika wartawan saja dikirminalisasi, bagaimana dengan masyarakat biasa. Pihak kepolisian jelas harus menangkap para pelaku pengeroyokannya,” Pungkas Syuhada menegaskan.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Miris, rumah milik salah satu warga lanjut usia di Dusun Kedungmundu RT 012/RW 004, Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang kondisinya sudah terlihat memprihatinkan dan tak layak huni.

Diketahui, rumah yang kondisinya sudah terlihat memprihatinkan tersebut adalah milik Lasum dan Enap. Pantauan awak media pada Kamis 6/3/2025 terlihat kondisi rumah tersebut sebagian atap nya sebagian ambruk bahkan posisi bangunannya pun terlihat sudah miring dan mengkhawatirkan. Jika tidak segera di perbaiki khawatir akan terjadi roboh sehingga dapat membahayakan penghuninya.

Kepada awak media Lasum mengungkapkan rasa kekhawatirannya dengan kondisi rumah yang sudah tidak lagi kokoh tersebut.

“Ya, seperti inilah kondisi rumah saya, sudah lapuk dan pada bocor gentengnya kalau hujan, apalagi  jika ada hujan dan angin kami merasa khawatir dan was was terjadi roboh.” Keluhnya dengan nada pasrah.

“Maklumlah pak, rumah kami hanya terbuat dari bilik bambu dan hanya rumah tua, lihat saja pak kondisinya, rumah kami memang seperti ini. Kayu kayunya juga sudah banyak yang lapuk dan keropos.” Imbuhnya.

“Ya saya juga sadar pak, bahwa rumah yang kami tempati ini memang sudah tidak layak huni, tapi mau bagaimana lagi pak, jangankan untuk membangun rumah, untuk sehari haripun jaman sekarang mah susah pak.” Keluhnya.

“Dan kami juga tidak mau merepotkan anak anak. bukan karena tidak ada tempat tinggal lain untuk ditempati anak anak kami ada rumah yang bisa kami isi, tapi ya bagaimana pak, namanya juga bukan di rumah sendiri tetap saja kurang nyaman.” Timpalnya.

“Iya sebenarnya sudah ada datang dari pegawai melihat melihat rumah ini, tapi ga tau kenapa sampai sekarang belum ada juga perbaikan. Ya semoga saja secepatnya rumah kami bisa segera di perbaiki. “Harapnya.

Sementara itu, anak dari lasum dan enap pun menyampaikan kepada awak media, menurutnya terkait ingin mendapatkan bantuan perbaikan rumah orang tuanya tersebut ia sudah coba mengajukan ke pemerintah.

“Kami sudah mengajukan ke pemerintah dan dinas beberapa bulan yang lalu di tahun 2024. Dari pemerintah desa pun sudah datang melihat kondisi rumah ini bahkan membantu agar rumah orang tua kami segera dapat bantuan perbaikan. Tapi, ya tadi, ternyata sampai tahun 2025 ini belum juga ada perbaikan.” Terang salah seorang anak Lasum.

“Dan dari pihak dinas terkait, pun beberapa waktu yang lalu, sudah datang survey yang di dampingi dari pemerintah desa. tapi, sampai sekarang belum ada perbaikan juga. Atas nama keluarga, kami berharap pemerintah dan dinas terkait bisa membantu untuk segera memberikan bantuan.” Pungkasnya

Ironisnya, pada tahun 2024 lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi bantuan Rutilahu kepada dua warga Kutawaluya, yakni atas nama Eming dan Mahpud serta pengajuan warga yang lain dari desa yang berbeda. Namun, setahun berlalu, realisasi bantuan tersebut masih belum juga terealisasi.

Kemana Anggaran Rutilahu 2024?Fakta bahwa anggaran perbaikan Rutilahu yang seharusnya dialokasikan pada tahun 2024 kini bergeser ke 2025 menimbulkan tanda tanya besar. Masyarakat mempertanyakan kinerja DPRKP Karawang yang terkesan lamban dalam merealisasikan program bantuan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

“Kami sudah mengikuti semua prosedur yang mereka buat, tapi kenapa sampai sekarang belum ada realisasi? Apa yang sebenarnya terjadi di DPRKP Karawang?” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Jika tidak ada kejelasan dan percepatan, bukan tidak mungkin kondisi ini berujung pada musibah yang lebih besar. Pemerintah daerah, khususnya DPRKP Karawang, seharusnya bertanggung jawab atas lambannya proses ini dan segera merealisasikan bantuan sebelum ada korban akibat kelalaian mereka

•Red

BOGOR |infokeadilan.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi alam di Puncak Kabupaten Bogor yang kian rusak.

Dengan tertunduk lesu, dia mencoba merenungkan langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menata kembali kawasan Puncak tersebut.

“Kita akan kembalikan alam Jawa Barat seperti kondisi semula. Sesuai dengan aspek-aspek penataan ruang yang memadai, yang memberikan keselamatan bagi warga,” Ungkapnya seraya penuh kesedihan, Kamis (6/3/2025).

Ia juga mengungkapkan akan keprihatinannya atas banyaknya pelanggaran lingkungan yang terjadi di sejumlah kawasan hutan di Puncak, umumnya di Jawa Barat.

Menurutnya, banyak pelanggaran yang melibatkan penggunaan lahan yang melebihi batas yang telah ditetapkan.

•Red

Sumber : Radar Bogor