PRABUMULIH |infokeadilan.com – Sidang Kasus Dugaan Pemerasan Perkara Pidana Nomor 16/Pid.B/2025/PN Pbm dengan Terdakwa a.n Sandi dan Ichsan, dan Perkara Pidana Nomor: 17/Pid.B/2025/PN Pbm dengan Terdakwa a.n Fajar kembali di Sidang di ruang Sidang Tirta PN Prabumulih kini masuk dalam Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi dan Barang Bukti, Senin (03/03/2025).

Sidang Perkara Kasus dugaan Pemerasan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Melina Safitri, SH, dengan Hakim Anggota, Winda Yuli Kurniawati SH MH, dan Norman Mahaputra SH, serta Panitera Pengganti Ahmad Tri Habibi SH MH, sedangkan Jaksa Penuntut Umumnya yakni Muhammad Ilham SH dan Efran SH. Sementara ketiga terdakwa langsung didampingi Kuasa Hukum NR Ichang Rahardian SH MH yang juga selaku Ketua Umum DPP IWO Indonesia guna melakukan Pembelaan terhadap ketiga terdakwa.

Peristiwa Dugaan Pemerasan yang diduga dilakukan awak media online yang tergabung di dalam Organisasi IWO Indonesia di DPD IWO Indonesia Ogan Ilir berinisial Sandi dan Ichsan, dan di DPD IWO Indonesia Prabumulih ini berinisial Fajar tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua Umum DPP IWO Indonesia, NR Ichang Rahardian SH MH, menurutnya, meski kasus ini merupakan kasus pidana umum, dan bukan merupakan Rana Kode Etik Jurnalistik, namun selaku Ketua Umum DPP IWO Indonesia dan juga sebagai Lawyer serta sebagai orang tua dari sahabat IWO Indonesia, sudah sepatutnya kita juga memberikan support dan advokasi atau pendampingan hukum bagi mereka bertiga, apalagi kasus dugaan Pemerasan yang dilakukan ketiganya sebagaimana dimaksud pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara, ucapnya.

Untuk itu kita langsung ke Kota Prabumulih dan memberikan pendampingan hukum bagi ketiganya.

“Terkait benar atau salahnya ketiga terdakwa tersebut kita tetap yakin putusan Hakim majelis persidangan merupakan yang seadil-adilnya bagi klien yang juga anggota kita ini, sebab apapun putusan majelis hakim tetap kita hargai dan kita junjung tinggi, tugas kita memberikan berusaha untuk membela hak-hak mereka,” jelasnya.

Tentunya harapan kita Ketiga Terdakwa, Sandi, Ichsan dan Fajar dapat dibebaskan nantinya, sebab kita yakin dalam kasus ini ada hal-hal yang seyogyanya patut untuk dilakukan Esepsi Pidana”, pungkasnya.

Dari pantauan awak media ini, Sidang berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13:40 WIB dan sidang dilanjutkan pada Senin tanggal 10 Maret 2025 dengan agenda pembuktian.

Ada hal yang menarik terjadi dipersidangan tersebut, antara saksi korban dengan JPU, pada saat JPU bertanya kepada Saksi Korban, salah satu saksi terlihat bingung dan sambil ketawa-ketawa hingga ketua majelis hakim memberikan teguran terhadap keduanya bahwa persidangan ini bukan tempat main-main.

Ketiga saksi-saksi korban diduga tidak memiliki Elektronik KTP atau tidak mempunyai alamat jelas, semua kesaksian saksi sama sepertinya BAP Ketiga saksi korban copy paste dan salah satu saksi korban yang menyatakan dirinya ada dilokasi kejadian, disanggah oleh terdakwa “bahwa salah satu saksi dimaksud tidak berada di tempat kejadian perkara, dan dalam menetapkan ketiga tersangka sebelum ketiganya dinyatakan sebagai terdakwa di PN Prabumulih, ketiga terdakwa yang sebelumnya ditetapkan tersangka “tanpa disertai dengan gelar perkara”, serta masih ada hal-hal lain yang sepertinya harus diungkap, sebab keterkaitan kasus tersebut “adanya dugaan perdagangan minyak sayur ilegal tanpa merk dan tanpa ijin usaha yang jelas yang diduga melibatkan salah satu oknum aparat penegak hukum berinisial Putra (fakta kesaksian saksi dipersidangan).

Sidang Terhadap Ketiga Terdakwa Sahabat IWO Indonesia tersebut mendapat perhatian serius dari DPW IWO Indonesia dan Seluruh DPD IWO Indonesia di wilayah Sumatera Selatan. Dimana pada Sidang Kedua tersebut pengunjung sidang memadati ruang sidang bahkan hingga diluar ruang sidang pun masih banyak sahabat IWO Indonesia lainnya yang menyaksikan jalannya sidang.

Terkait kasus dugaan Pemerasan tersebut, para sahabat IWO Indonesia berencana dan telah mengagendakan akan melakukan aksi damai pada Senin tanggal 10 Maret 2025 mendatang di Halaman PN Prabumulih sebagai bentuk solidaritas sesama wartawan dan dukungan moril terhadap ketiga terdakwa.

•Red

Sumber : Tim IWO Indonesia Prabumulih

KARAWANG |infokeadilan.com – Sebelumnya muncul pemberitaan di salah satu media online terkait adanya dugaan pada program Irpom di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.

Diketahui DPKP Kabupaten Karawang telah menyelesaikan program Irpom (Irigasi Perpompaan) per-kelompok tani yang dikerjakan dengan secara swakelola. Bantuan program tersebut per-kelompok diduga mendapatkan sebesar Rp. 112,8 juta, tetapi fakta dilapangan dugaan mencuat adanya kejanggalan dalam pembangunan dan pembelian diesel.

Menanggapi adanya dugaan dan indikasi korupsi tersebut Ketua Umum LSM F12 H. Ade Hidayat turut angkat bersuara menurutnya, Kabid PSP harus dievaluasi kinerjanya.

Ia juga menyebut bahwa indikasi tersebut meliputi pelaksanaan program yang terindikasi adanya dugan tindak pidana korupsi terkait program Irpom.

“Sejumlah bukti pekerjaan fisik pekerjaan program irpom, meliputi bangunan dengan rata rata ukuran 2 M X 2, 5 M dan satu unit pompa dengan kelengkapan pendukungnya ko bisa sebesar itu.” Ujarnya dengan nada heran.

“Kami akan laporkan termasuk bukti transfer uang ke sejumlah kelompok petani (PPK) pelaksana di Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Karawang.” Tandasnya, Sabtu (1/3/2025).

Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan tentang laporan terkait dengan indikasi penyelewengan anggaran program pengelolaan air irigasi untuk pertanian tersebut, dalam hal ini pengerjaan Irigasi Perpompaan tahun Anggaran 2024.

“Kami menduga penyelewengan anggaran ini diakomodir oleh Kabid dan Kasie Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten karawang (PPK dan Ketua tim ) dalam program Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.” Tegasnya.

Dan sebagai sampel kelompok Tani Kecamatan Telagasari, lemah Abang,b  Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran, Cilebar, Pedes. Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, Jayakerta diduga mendapatkan bantuan tersebut sebesar Rp. 112,8  juta per-kelompok dengan asumsi 1 (Satu) kecamatan dan dengan jumlah kelompok penerima bantuan dari 4 sampai 6 kelompok tani.

“Kami menduga adanya tindak pidana korupsi dengan asumsi awal sebanyak 10 kecamatan yang mendapatkan bantuan irigasi perpompaan tersebut dengan rata rata satu kecamatan sampel 1 kelompok tani dengan nominal anggaran lebih kurang Rp 10 Miliar,” Urainya menandaskan.

Dari hasil investigasi kami dilapangan menemukan ketidaksesuaian jumlah pengadaan (RAB) program irigasi perpompaan.

“Kami menganggap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program irigasi perpompaan (irpom) tahun anggaran 2024.”Ungkapnya.

“Terlihat jelas program Irpom dengan bangunan 2×2,5 m dan beli diesel bisalah terhitung berapa total yang dibelanjakan, sedangkan satu kabupaten Karawang ada berapa kelompok tani tinggal kalikan. Saja, berapa dugaan korupsinya,kami akan terus kawal agar APH segera melakukan penyelidikan di kelompok tani dan sidak ke bidang PSP Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Karawang,” Tutupnya

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Kepala Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang Emin Syaepudin, ambil langkah tegas dalam memberantas praktik percaloan tenaga kerja yang kerap terjadi di berbagai perusahaan khususnya di wilayah Karawang.

Pemasangan stiker tersebut sebagai tindak lanjut dari himbauan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi guna mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur oleh tawaran pekerjaan melalui calo yang mengatasnamakan lingkungan atau orang dalam perusahaan, Jum’at, (28/02/2025).

Stiker tersebut berisi pesan tegas  : “Kepada Warga Karawang untuk menolak keras terhadap tawaran pekerjaan dari calo yang mengatasnamakan lingkungan dan/atau orang dalam perusahaan, apapun namanya, dengan persyaratan yang mewajibkan harus membayar sejumlah uang.”

Langkah tersebut bertujuan untuk melindungi para pencari kerja dari modus penipuan oknum oknum yang tidak bertanggungjawab yang kerap terjadi, di mana mereka diminta membayar sejumlah uang dengan janji diterima bekerja, tetapi pada akhirnya banyak yang menjadi korban penipuan.

Kepala Desa Wanajaya, Emin Syaepudin, menegaskan bahwa praktik percaloan tenaga kerja telah lama menjadi masalah di wilayahnya. Menurutnya, banyak warga yang menjadi korban dengan harapan mendapatkan pekerjaan, namun justru mengalami kerugian finansial.

“Banyak warga yang tertipu dengan janji masuk kerja setelah membayar sejumlah uang. Padahal, itu hanya modus calo. Kami ingin melindungi masyarakat dari praktik semacam ini dan memastikan rekrutmen tenaga kerja berjalan secara transparan dan adil,” Ujar Emin Syaepudin singkat.

Dengan pemasangan stiker himbauan tersebut di harapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perusahaan-perusahaan di Karawang untuk menerapkan proses rekrutmen yang lebih transparan.

Selain itu di harapkan langkah tersebut menjadi awal yang baik dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bebas dari percaloan tenaga kerja, dan di harapkan pihak terkait bisa mengambil langkah konkrit dan menindak tegas oknum oknum calo tenaga kerja.

•Red